Perdana Menteri Britania Raya: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tris11111A (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
k (Penambahan) Rishi Sunak adalah Perdana Menteri Britania Raya berketurunan India Pertama. Tag: Suntingan visualeditor-wikitext |
||
| (3 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 8:
| flagcaption = Bendera Britania Raya
| department = [[Pemerintah Britania Raya]]<br />[[Downing Street Nomor 10|Kantor Perdana Menteri]]<br />[[Kantor Kabinet (Britania Raya)|Kantor Kabinet]]
| image = Official portrait of Keir Starmer crop 2.jpg
| imagesize = 200px
| alt =
| incumbent =
| incumbentsince = 5 Juli 2024
| style = [[The Right Honourable]] (formal)<br>Yang Terhormat (diplomatik)
| member_of = [[Kabinet Britania Raya|Kabinet]]<br>[[Dewan Penasihat (Britania Raya)|Dewan Penasihat]]<br>[[Dewan Britania–Irlandia]]<br>[[Dewan Keamanan Nasional (Britania Raya)|Dewan Keamanan Nasional]]
Baris 48:
|<small>[[Margaret Thatcher|Margaret Thatcher, Baroness Thatcher]], </small><small>''Perdana Menteri Perempuan Pertama Britania Raya''
''(1979{{snd}}1990)''</small>
|<small>[[Rishi Sunak]], </small><small>''Perdana Menteri Britania Raya
''(2022{{snd}}
|}
Jabatan Perdana Menteri tidak dibuat; tetapi berkembang secara perlahan dan terorganisir selama tiga ratus tahun karena berbagai [[Tindakan Parlemen Britania Raya|Tindakan Parlemen]], perkembangan politik, dan kecelakaan sejarah. Oleh karena itu, Jabatan Perdana Menteri paling baik dipahami dari perspektif sejarah. Asal usul jabatan tersebut ada dalam perubahan konstitusi yang terjadi selama Kesepakatan Revolusi (1688-1720) dan akibat pergeseran kekuasaan politik dari Raja/Ratu kepada Parlemen.<ref>{{Cite web|url=http://www.royal.gov.uk/HistoryoftheMonarchy/KingsandQueensoftheUnitedKingdom/TheHanoverians/GeorgeI.aspx|website=www.royal.gov.uk|access-date=2022-05-13}}</ref> Meskipun Raja/Ratu tidak dilucuti dari kekuasaan prerogatif lama mereka dan secara hukum tetap menjadi kepala pemerintahan, yang secara politis dan bertahap menjadi perlu baginya untuk memerintah melalui seorang perdana menteri yang dapat memimpin suara mayoritas di Parlemen.
| |||