Hukum internasional: Perbedaan antara revisi

[[Hukum Internasionalinternasional umum|Hukum internasional]] publik berbeda dengan [[Hukum perdata|Hukum Perdata]] Internasional. [[Hukum perdata internasional|Hukum Perdata Internasional]] ialah keseluruhan kaedahkaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada [[hukum perdata]] (nasional) yang berlainan. Sedangkan Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas [[negara]] ([[hubungan internasional]]) yang bukan bersifat perdata.

Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur [[hubungan internasional]] atau persoalan yang melintasi batas negara ([[internasional]]). Perbedaannya adalah sifat hukum atau persoalan yang diaturnya (obyeknyaobjeknya).

;Hukum Internasional Khusus Regional: Hukum Internasional dalam bentuk kaedah yang khusus berlaku/terbatas bagidaerah negara-negaralingkungan tertentuberlakunya, seperti KonvensiHukum Eropa mengenaiInternasional HAM[[Amerika]] sebagai/ cerminan[[Amerika keadaanLatin]], kebutuhan,seperti konsep landasan kontinen taraf(''Continental perkembanganShelf'') dan tingkatkonsep integritasperlindungan yangkekayaan berbeda-bedahayati darilaut bagian(''conservation masyarakatof yangthe berlainan.living resources Berbedaof denganthe regionalsea'') yang mula-mula tumbuh melaluidi prosesbenua [[Amerika (disambiguasi)|Amerika]] sehingga menjadi hukum kebiasaanInternasional Umum.

Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya [[masyarakat internasional]] yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawahdi bawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat.

Hukum Dunia berpangkal pada dasar pikiran lain. Dipengaruhi analogi dengan [[Hukum tata negara|Hukum Tata Negara]] (''constitusional law''), hukum dunia merupakan semacam negara (federasi) dunia yang meliputi semua negara di dunia ini. Negara dunia secara hirarki[[hierarki]] berdiri di atas negara-negara nasional. Tertib hukum dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib hukum subordinasi.

* Adanya masyarakat-masyarakat Internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional.

# Adanya suatu masyarakat Internasional. Adanya masyarakat internasional ditunjukkan adanya hubungan yang terdapat antara anggota masyarakat internasional, karena adanya kebutuhan yang disebabkan antara lain oleh pembagian kekayaan dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia seperti adanya perniagaan atau pula hubungan di lapangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial dan olah ragaolahraga mengakibatkan timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan bersama yang merupakan suatu kepentingan bersama. Untuk menertibkan, mengatur dan memelihara [[hubungan Internasionalinternasional]] inilah dibutuhkan hukum dunia yang menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur. Masyarakat Internasional pada hakekatnyahakikatnya adalah hubungan kehidupan antar manusia dan merupakan suatu kompleks kehidupan bersama yang terdiri dari aneka ragam masyarakat yang menjalin denganterjalin erat.

# Asas hukum yang bersamaanbersama sebagai unsur masyarakat hukum internasional. Suatu kumpulan bangsa untuk dapat benar-benar dikatakan suatu masyarakat Hukum Internasional harus ada unsur pengikat, yaitu adanya asas kesamaan hukum antara bangsa-bangsa di dunia ini. Betapapun berlainan wujudnya hukum positif yang berlaku di tiap-tiap negara, tanpa adanya suatu masyarakat hukum bangsa-bangsa merupakan hukum alam (naturerech''naturerecht'') yang mengharuskan bangsa-bangsa di dunia hidup berdampingan secara damai dapat dikembalikan pada akal manusia (ratiorasio) dan naluri untuk mempertahankan jenisnya.

* Kedaulatan Negara : HakekatHakikat dan Fungsinya Dalamdalam Masyarakat Internasional.

# Kekuasaan itu terbatasberakhir padadi batasmana wilayahkekuasaan suatu negara yanglain memiliki kekuasaan itumulai.

* Masyarakat Internasional dalam peralihan: perubahan-perubahan dalam peta bumi politik, kemajuan teknologi dan struktur masyarakat internasional.

Masyarakat Internasional mengalami berbagai perubahan yang besar dan pokok ialah perbaikan peta bumi politik yang terjadi terutama setelah [[Perang Dunia II]]. Proses ini sudah dimulai pada permulaan abad XX mengubah pola kekuasaan politik di dunia. Timbulnya negara-negara baru yang merdeka, berdaulat dan sama derajatnya satu dengan yang lain terutama sesudah Perang Dunia

* Perubahan Kedua ialah kemajuan teknologi.

Perkembangan golongan ialah timbulnya berbagai organisasi atau lembaga internasional yang mempunyai eksistensi terlepas dari negara-negara dan adanya perkembangan yang memberikan kompetensi hukum kepada para individu. Kedua gejala ini menunjukkan bahwa disampingdi samping mulai terlaksananya suatu masyarakat internasional dalam arti yang benar dan efektif berdasarkan asas kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat antar negara sehingga dengan demikian terjelma Hukum Internasional sebagai hukum koordinasi, timbul suatu komplekkompleks kaedahkaidah yang lebih memperlihatkan ciri-ciri hukum subordinasi.

Dalam lingkungan kebudayaan [[India]] Kuno telah terdapat kaedahkaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku-suku bangsa dan raja-raja yang diatur oleh adat kebiasaan. Menurut Bannerjce, adat kebiasaan yang mengatur hubungan antara raja-raja dinamakan Desa Dharma. [[Pujangga]] yang terkenal pada saat itu Kautilya atau Chanakya.Penulis penulis buku Artha Sastra Gautamasutra salah satu karya abad VI SM di bidang hukum.

Selama abad pertengahan dunia Barat dikuasai oleh satu sistem [[feodal]] yang berpuncak pada [[kaisar]] sedangkan kehidupan gereja berpuncak pada [[Paus (Katolik Roma)|Paus]] sebagai Kepala Gereja [[Katolik Roma]]. Masyarakat Eropa waktu itu merupakan satu masyarakat [[Kristen]] yang terdiri dari beberapa negara yang berdaulat dan TahtaTakhta Suci, kemudian sebagai pewaris kebudayaan Romawi dan Yunani.

Di samping masyarakat Eropa Barat, pada waktu itu terdapat 2 masyarakat besar lain yang termasuk lingkungan kebudayaan yang berlaianan yaitu [[Kekaisaran Byzantium]] dan [[Dunia Islam]]. Kekaisaran Byzantium sedang menurun mempraktekanmempraktikkan diplomasi untuk mempertahankan supremasinya. Oleh karenanya praktekpraktik Diplomasi sebagai sumbangan yang terpenting dalam perkembangan Hukum Internasional dan Dunia Islam terletak di bidang Hukum Perang.

Dasar-dasar yang diletakkan dalam Perjanjian Westphalia diperteguh dalam [[Perjanjian Utrecht|Perjanjian Utrech]] yang penting artinya dilihat dari sudut politik Internasional, karena menerima asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional.

# Negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat.

# Hubungan nasional yang satu dengan yang lainnya didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat.

# Masyarakat negara-negara tidak mengakui kekuasaan di atas mereka seperti seorang kaisar pada zaman abad pertengahan dan Paus sebagai Kepala Gereja.

# Hubungan antara negara-negara berdasarkan atas hukum yang banyak mengambil operalih pengertian lembaga Hukum Perdata, Hukum Romawi.

# Negara mengakui adanya Hukum Internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara tetapi menekankan peranan yang besar yang dimainkan negara dalam kepatuhan terhadap hukum ini.

# Tidak adanya Mahkamah (Internasional) dan kekuatan polisi internasional untuk memaksakan ditaatinya ketentuan hukum Internasional. {{br}}

# Anggapan terhadap perang yang dengan lunturnya segi-segi keagamaan beralih dari anggapan mengenai doktrin bellum justum (ajaran perang suci) kearahke ajaranarah ajaran yang menganggap perang sebagai salah satu cara penggunaan kekerasan.

== Tokoh Hukum Internasional ==

* [[Hugo Grotius]] mendasarkan sistem hukum Internasional atas berlakunya hukum alam. Hukum alam telah dilepaskan dari pengaruh keagamaan dan kegerejaan. Banyak didasarkan atas praktekpraktik negara dan perjanjian negara sebagai [[sumber Hukumhukum Internasionalinternasional]] di disampingsamping hukum alam yang diilhami oleh akal manusia, sehingga disebut Bapak Hukum Internasional.

* Fransisco Vittoria (biarawan Dominikan – berkebangsaan Spanyol Abad XIV menulis buku Relectio de Indis mengenai hubungan Spanyol dan Portugis dengan orang Indian di AS. Bahwa negara dalam tingkah lakunya tidak bisa bertindak sekehendak hatinya. Maka hukum bangsa-bangsa ia namakan ius intergentes.

* Fransisco Suarez (Yesuit) menulis De legibius ae Deo legislatore (on laws and God as legislator) mengemukakan adanya suatu hukum atau kaedahkaidah obyektif yang harus dituruti oleh negara-negara dalam hubungan antara mereka.

* Balthazer Ayala (1548-1584) dan Alberico Gentilis mendasarkan ajaran mereka atas falsafah keagamaan atau tidak ada pemisahan antara hukum, etika dan teologi.