Wikipedia

Surat Perintah Sebelas Maret: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Firman Mustaqim (bicara | kontrib)
144 suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Reno-Sifana (bicara | kontrib)
1.484 suntingan
k Perbaikan Kosmetika
 
(2 revisi perantara oleh satu pengguna lainnya tidak ditampilkan)
Baris 2:
| bullets = on
| title = Versi militer dari Supersemar
}}|location_of_document=Tidak diketahui|signers=[[Soekarno]]|date_ratified=11 Maret 1966|date_repeal=28 Oktober 1971|purpose=Memberikan mandat kepada [[Letnan Jenderal]] [[Soeharto]], sebagai Panglima [[Kopkamtib]], untuk mengambil semua tindakan yang "dianggap perlu" untuk mengatasi situasi keamanan dan stabilitas pemerintahan.}}'''Surat Perintah Sebelas Maret''', yang biasa disebut dengan singkatan '''Supersemar''', adalah sebuah dokumen yang ditandatangani olehbertandatangan [[Presiden Indonesia]] [[Soekarno]] pada tanggal 11 Maret 1966, yang memberikanberisi pemberian tugas dan wewenang kepada Panglima Angkatan Darat [[Letnan jenderal_(Indonesia)|Letnan Jenderal]] [[Soeharto]] untuk mengambil upaya dan tindakan responsif cepat apa pun itu yang "dianggap perlu" untukguna memulihkan ketertiban pada situasi yang kacau selama [[pembantaian di Indonesia 1965–1966]]. Singkatan "Supersemar" juga merupakan plesetan dari nama [[Semar]], tokoh mistik dan sakti yang sering muncul dalam mitologi Jawa, termasuk dalam pertunjukan [[wayang]]. Pemanggilan Semar mungkin dimaksudkan untuk membantu memanfaatkan mitologi Jawa untuk memberikan dukungan terhadap legitimasi Soeharto selama periode transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto.
 
Singkatan "Supersemar" juga merupakan plesetan dari nama [[Semar]], tokoh mistik dan sakti yang sering muncul dalam mitologi Jawa, termasuk dalam pertunjukan [[wayang]]. Pemanggilan Semar mungkin dimaksudkan untuk membantu memanfaatkan mitologi Jawa untuk memberikan dukungan serta respon masyarakat yang masif terhadap legitimasi yang diberi wewenang selama periode transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto.
Akibatnya, Supersemar kemudian dilihat sebagai instrumen kunci pengalihan kekuasaan eksekutif dari Soekarno ke Soeharto.<ref>{{Cite web|last=Ramadhani|first=Nurul Fitri|date=11 Maret 2022|title=Pakar menjawab: misteri Supersemar, kronologi yang janggal dan naskah asli yang tidak pernah ditemukan|url=http://theconversation.com/pakar-menjawab-misteri-supersemar-kronologi-yang-janggal-dan-naskah-asli-yang-tidak-pernah-ditemukan-179018|website=[[The Conversation]]|language=|access-date=12 Maret 2022}}</ref>▼
 
▲Akibatnya, ''Supersemar pun kemudian dilihatmenjelma sebagaimenjadi instrumen kunci suci pengalihan kekuasaan eksekutif dari Soekarno ke Soeharto secara tertulis.''<ref>{{Cite web|last=Ramadhani|first=Nurul Fitri|date=11 Maret 2022|title=Pakar menjawab: misteri Supersemar, kronologi yang janggal dan naskah asli yang tidak pernah ditemukan|url=http://theconversation.com/pakar-menjawab-misteri-supersemar-kronologi-yang-janggal-dan-naskah-asli-yang-tidak-pernah-ditemukan-179018|website=[[The Conversation]]|language=|access-date=12 Maret 2022}}</ref>
 
[[Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara]] (MPRS) dalam Sidang Umumnya pada tahun 1966 kemudian mengangkat Supersemar menjadi resolusi semi-konstitusional yang tidak dapat dibatalkan oleh Soekarno. Resolusi ini secara eksplisit menyatakan bahwa Supersemar tidak lagi memiliki kekuatan hukum setelah "terbentuknya [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia|Majelis Permusyawaratan Rakyat]] hasil pemilihan umum." Pemilihan umum [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971|diadakan pada tahun 1971]] dan para anggotanya [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (1971–1977)|diambil sumpahnya pada tanggal 28 Oktober 1971]].
Baris 29 ⟶ 31:
 
Berbagai usaha pernah dilakukan [[Arsip Nasional Republik Indonesia]] (ANRI) untuk mendapatkan kejelasan mengenai surat ini. Bahkan, ANRI telah berkali-kali meminta kepada Jendral (Purn) [[M. Jusuf]], yang merupakan saksi terakhir hingga akhir hayatnya 8 September 2004, agar bersedia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun selalu gagal. Lembaga ini juga sempat meminta bantuan [[Muladi]] yang ketika itu menjabat [[Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia|Mensesneg]], [[Jusuf Kalla]], dan M. Saelan, bahkan meminta [[DPR]] untuk memanggil M. Jusuf. Sampai sekarang, usaha ANRI itu tidak pernah terwujud. Saksi kunci lainnya, adalah mantan presiden [[Soeharto]]. Namun dengan wafatnya mantan Presiden Soeharto pada 27 Januari 2008, membuat sejarah Supersemar semakin sulit untuk diungkap.
 
 
== Implikasi ==
 
1.* Menjadi penanda awal lengsernya kepemerintahan resmi Presiden Soekarno.
2.* Diambil alihnya segala wewenang Presiden Soekarno.
3.* Berakhirnya orde lama.
* Dimulainya orde baru.
4.* Setelah segala wewenang dan posisi presiden hilang, Soeharto pun muncul sebagai Presiden menggantikan Presiden Soekarno.
5.* Dengan menerobos segala koridor kemanusiaan, Supersemar menjadi perisai suci untuk membenarkan segala upaya pemberantasan seluruh anggota PKI beserta keluarganya baik di Indonesia maupun dalam pengejaran hingga luar negri.
6.* Ketidak jelasan antara fakta beserta seluruh saksi sejarah dan serta berubah-ubahnya bukti sejarah bahkan arsip salinan pertama pun hilang, mengakibatkan Supersemar diragukan keaslian kontennya.
7.* Terlebih tidak adanya persidangan guna mengadili dan menanyai informasi-informasi yang kiranya dibutuhkan negara dari segala terdakwa yang terlibat, memperburuk citra si pengambil kebijakan kala itu serta membuat kalangan pelajar kala itu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan siapa dalang utamanya serta untuk apa.
 
== Lihat juga ==
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Surat_Perintah_Sebelas_Maret"