Wikipedia

Undang-Undang Kementerian Negara: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
-iNu- (bicara | kontrib)
31.616 suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
HsfBot (bicara | kontrib)
Bot
1.192.259 suntingan
k v2.05b - Perbaikan untuk PW:CW (Referensi sebelum tanda baca)
 
(53 revisi perantara oleh 27 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{gabungkerapikan}}
{{main|Kementerian Indonesia}}
{{UU RI
'''Kementerian Negara''' atau disebut sebagai '''Kementerian''' dalam undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang [[Kementerian Negara]] adalah mengatur tentang kedudukan, [[tugas pokok]], [[fungsi]], susunan [[organisasi]], pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan [[lembaga]] [[pemerintah]], non [[kementerian]] dan [[pemerintah daerah]] serta pengangkatan dan pemberhentian [[menteri]] atau [[menteri kordinasi]] berisi penataan kembali keseluruhan kelembagaan pemerintahan sesuai dengan [[nomenklatur]] seperti [[departemen]], [[Kementerian Indonesia|kementerian negara]], [[lembaga]] [[pemerintah]] non [[departemen]], maupun [[instansi]] [[pemerintahan|pemerintahan]] lain, termasuk [[lembaga]] non [[struktural]] melalui langkah-langkah konkret [[reformasi]] [[birokrasi]] dalam [[sistem]] [[pemerintahan]] [[presidensiel]] sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 17 UUD 1945.
|title=Undang-Undang Kementerian Negara
|fullname=Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
|enacted by=[[Joko Widodo]]
|effective date=15 Oktober 2024}}
{{wikisource|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024}}
'''Undang-Undang Kementerian Negara''' (secara resmi bernama '''Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara''') adalah [[undang-undang]] yang mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, [[fungsi]], susunan [[organisasi]], pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan [[Lembaga Pemerintah Nonkementerian|lembaga pemerintah nonkementerian]] dan [[Pemerintahan daerah|pemerintah daerah]] serta pengangkatan dan pemberhentian [[menteri]] atau menteri koordinator berisi penataan kembali keseluruhan kelembagaan pemerintahan sesuai dengan [[Tata nama|nomenklatur]] seperti departemen, [[Kementerian Indonesia|kementerian negara]], [[Lembaga Pemerintah Nonkementerian|lembaga pemerintah nonkementerian]], maupun instansi pemerintahan lain, termasuk [[Lembaga Nonstruktural|lembaga nonstruktural]]<!--melalui langkah-langkah konkret [[reformasi]] [[birokrasi]] dalam [[sistem]] [[pemerintahan]] [[presidensiel]] sebagaimana diamanatkan dari Pasal 17 UUD 1945 -->. Awalnya aturan kementerian negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 namun pada tahun 2024, [[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia|Dewan Perwakilan Rakyat]] mengeluarkan revisi undang undang tersebut dengan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024.
 
== Ketentuan ==
Dalam Undang-Undang tentang Kementerian Negara mengatur sbb: <ref>Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref>
* ''"Kementerian''" merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
* ''"Menteri''" merupakan pembantu Presiden yang memimpin Kementerian
* ''"Urusan Pemerintahan''" merupakan setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
* ''"Pembentukan Kementerian''" dilakukan dengan [[nomenklatur]] tertentu setelah Presiden mengucapkan sumpah/janji
* ''"Pengubahan Kementerian''" adalah pengubahan [[nomenklatur]] Kementerian dengan cara menggabungkan, memisahkan dengan menggantikan nomenklatur Kementerian yang sudah terbentuk.
* ''"Pembubaran Kementerian''" merupakan menghapus Kementerian yang sudah terbentuk
 
== FungsiTugas dan tugasFungsi ==
Kementerian berkedudukan di [[Ibu Kota]] [[Republik Indonesia|Indonesia]]<ref>Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref> mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden <ref>Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref> dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sbb: <ref>Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref>
* Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
* Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
* Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
 
== Urusan pemerintahan ==
== Penggabungan, pemisahan dan pembubaran ==
Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yang terdiri atas:
''Kementerian'' luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan tidak dapat diubah dan dibubarkan<ref>Pasal 17 dan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref>, presiden dapat pengubahan ''Kementerian'' yang lain dengan mempertimbangkan, efisiensi dan efektivitas, perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah serta kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri dan/atau kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang dengan ketentuan <ref>Pasal 18, pasal 19 dan pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref> pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian presiden melakukan dengan meminta pertimbangan atau persetujuan dari ''Dewan Perwakilan Rakyat'' dengan waktu paling lama tujuh hari kerja sejak surat presiden diterima oleh ''Dewan Perwakilan Rakyat'', ''Dewan Perwakilan Rakyat''sudah harus memberikan ''Pertimbangan'' bilamana ''Dewan Perwakilan Rakyat'' dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat presiden diterima belum juga memberikan ''Pertimbangan'' maka secara langsung ''Dewan Perwakilan Rakyat'' dianggap sudah memberikan ''pertimbangan'' sedangkan khusus untuk ''Kementerian'' agama, hukum, keuangan dan keamanan pihak presiden harus mendapatkan persetujuan ''Dewan Perwakilan Rakyat''.
* Urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
* Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
* Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
Setiap urusan pemerintahan, kecuali urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan, tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri.
 
== Penggabungan, pemisahan, dan pembubaran ==
''Kementerian'' luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan tidak dapat diubah dan dibubarkan,<ref>Pasal 17 dan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref> presiden dapat melakukan pengubahan ''Kementerian'' yang lain dengan mempertimbangkan, efisiensi dan efektivitas, perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah serta kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri dan/atau kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang dengan ketentuan <ref>Pasal 18, pasal 19 dan pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref> pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian presiden melakukan dengan meminta pertimbangan atau persetujuan dari ''Dewan Perwakilan Rakyat'' dengan waktu paling lama tujuh hari kerja sejak surat presiden diterima oleh ''Dewan Perwakilan Rakyat'', ''Dewan Perwakilan Rakyat''sudah harus memberikan ''Pertimbangan'' bilamana ''Dewan Perwakilan Rakyat'' dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat presiden diterima belum juga memberikan ''Pertimbangan'' maka secara langsung ''Dewan Perwakilan Rakyat'' dianggap sudah memberikan ''pertimbangan'' sedangkan khusus untuk ''Kementerian'' agama, hukum, keuangan dan keamanan pihak presiden harus mendapatkan persetujuan ''Dewan Perwakilan Rakyat''.
 
== Jumlah menteri kabinet ==
Dalam menjalankan tugasnya Presiden dapat membentuk [[Menteri KoordinasiKoordinator]] dan [[Menteri]] dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta perkembangan lingkungan global dengan jumlah keseluruhan paling banyak 34 (tiga puluh empat) <ref>Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref> kementerian dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji .<ref>Pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref> Namun jumlah maksimal kementerian telah diubah. Pada tahun 2024 [[Dewan Perwakilan Rakyat]] mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan telah disahkan oleh Presiden dimana dalam beleid baru, Pasal 15 tidak lagi membatasi presiden dalam membentuk kementerian yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan. “Jumlah keseluruhan Kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden,” dikutip dari Pasal 15 dalam beleid terbaru.<ref>Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref> Selain itu, Pasal 9A juga disisipkan di antara pasal 9 dan pasal 10, yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengubah unsur organisasi kementerian sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan penambahan Pasal 6A, yang memungkinkan pembentukan kementerian baru berdasarkan sub-urusan pemerintahan tertentu.<ref>[https://setkab.go.id/presiden-joko-widodo-sahkan-uu-61-2024-tentang-perubahan-uu-39-2008-tentang-kementerian-negara/ Presiden Joko Widodo Sahkan UU 61/2024 tentang Perubahan UU 39/2008 tentang Kementerian Negara] ''[[Sekretariat Kabinet Republik Indonesia]]''</ref><ref>Tria Sutrisna, Dani Prabowo (20 September 2024) [https://nasional.kompas.com/read/2024/09/20/10232111/uu-kementerian-negara-disahkan-prabowo-bebas-buat-kementerian-tanpa-batasan UU Kementerian Negara Disahkan, Prabowo Bebas Buat Kementerian Tanpa Batasan] ''[[Kompas.com]]''</ref>
 
== JabatanLarangan rangkapmerangkap menteriJabatan ==
* Menteri dilarang mempunyai jabatan lain sebagai <ref>Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref>:
** Pejabat negara lainnya
** [[Komisaris]] atau [[direksi]] pada [[perusahaan]] [[negara]] atau perusahaan [[swasta]]
** Pimpinan organisasi yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara ([[APBN]]), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ([[APBD]])
 
== Jabatan wakil menteri ==
Bila dipandang perlu Presiden dapat mengangkat ''wakil Menteri'' pada ''Kementerian'' tertentu akan tetapi jabatan wakil [[Menteri]] ''tidak merupakan [[kabinet|anggota kabinet]]'' melainkan sebagai ''pejabat karirkarier'' <ref>Pasal 10 berikut penjelasan pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Republik Indonesia</ref>
 
== Kementerian ==
Berikut adalah daftar dan struktur organisasi ''[[Kementerian Indonesia]]'' <ref>Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref> adapun bidang tugas kepemerintahan yang menjadi bidang tugas kementerian tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri kecuali untuk ''Kementerian urusan luar negeri'', ''Kementerian urusan dalam negeri'' dan ''Kementerian urusan pertahanan''. <ref>Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref>
 
''' Kementerian yang [[nomenklatur]] secara tegas terdapat ''dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'' ''' <ref>Pasal 4(2)a dan pasal 5(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref> yang tidak dapat diubah dan dibubarkan <ref>Pasal 17 dan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref>
 
{| {{prettytable}}
|- style="background-color: #f99; color: black;"
!
!Nama Kementerian
!Pemimpin
!Wakil Pemimpin
!Pembantu pemimpin
!Pelaksana tugas pokok
!Pengawas
!Pendukung
!Pelaksana tugas pokok di daerah/perwakilan luar negeri
|-
| 1|| [[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia|Kementerian Luar Negeri ]]|| [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || [[Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri|Perwakilan luar negeri]]
|-
| 2|| [[Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia|Kementerian Dalam Negeri]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || [[Pemerintahan Daerah]]
|-
| 3|| [[Kementerian Pertahanan Republik Indonesia|Kementerian Pertahanan]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || [[Kanwil/PTF]]{{br}}[[Atase militer]]
|}
 
''' Kementerian yang [[nomenklatur]] tidak disebut akan tetapi ruang lingkupnya disebutkan ''dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'' ''' <ref>Pasal 4(2)b dan pasal 5(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref> yang dapat diubah <ref>Pasal 18 dan pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref> dan dibubarkan <ref>Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia dengan meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kecuali Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)</ref>
 
{| {{prettytable}}
|- style="background-color: #f99; color: black;"
!
!Nama Kementerian
!Pemimpin
!Wakil Pemimpin
!Pembantu pemimpin
!Pelaksana tugas pokok
!Pengawas
!Pendukung
!Pelaksana tugas pokok di daerah/perwakilan luar negeri
|-
| 4||[[Kementerian Agama Republik Indonesia|Kementerian Agama]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|-
| 5||[[Kementerian Hukum Republik Indonesia|Kementerian Hukum]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|-
| 6||[[Kementerian Keuangan Republik Indonesia|Kementerian Keuangan]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|-
| 7||[[Kementerian Keamanan Republik Indonesia|Kementerian Keamanan]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|-
| 8||[[Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Kementerian Hak Asasi Manusia]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|-
| 9||[[Kementerian Pendidikan Republik Indonesia|Kementerian Pendidikan]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|-
|10||[[Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia|Kementerian Kebudayaan]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|-
|11||[[Kementerian Kesehatan Republik Indonesia|Kementerian Kesehatan]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|-
|12||[[Kementerian Sosial Republik Indonesia|Kementerian Sosial]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|-
|13||[[Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia|Kementerian Ketenagakerjaan]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|-
|14||[[Kementerian Industri Republik Indonesia|Kementerian Industri]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|-
|15||[[Kementerian Perdagangan Republik Indonesia|Kementerian Perdagangan]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|-
|16||[[Kementerian Pertambangan Republik Indonesia|Kementerian Pertambangan]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|-
|17||[[Kementerian Energi Republik Indonesia|Kementerian Energi]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|-
|18||[[Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia|Kementerian Pekerjaan Umum]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|-
|19||[[Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia|Kementerian Transmigrasi]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|-
|20||[[Kementerian Transportasi Republik Indonesia|Kementerian Transportasi]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|-
|21||[[Kementerian Informasi Republik Indonesia|Kementerian Informasi]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|-
|22||[[Kementerian Komunikasi Republik Indonesia|Kementerian Komunikasi]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|-
|23||[[Kementerian Pertanian Republik Indonesia|Kementerian Pertanian]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|-
|24||[[Kementerian Perkebunan Republik Indonesia|Kementerian Perkebunan]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|-
|25||[[Kementerian Kehutanan Republik Indonesia|Kementerian Kehutanan]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|-
|26||[[Kementerian Peternakan Republik Indonesia|Kementerian Peternakan]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|-
|27||[[Kementerian Kelautan Republik Indonesia|Kementerian Kelautan]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|-
|28||[[Kementerian Perikanan Republik Indonesia|Kementerian Perikanan]] || [[Menteri ]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Direktorat jenderal]] || [[Inspektorat jenderal]] || [[Badan]] / [[Pusat]] || -
|}
 
''' Kementerian dalam penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan ''' <ref>Pasal 4(2)c dan pasal 5(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref> yang dapat diubah <ref>Pasal 18 dan pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref> dan dibubarkan <ref>Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia </ref>
{| {{prettytable}}
|- style="background-color: #f99; color: black;"
!
!Nama Kementerian
!Pemimpin
!Wakil Pemimpin
!Pembantu pemimpin
!Pelaksana tugas pokok
!Pengawas
!Pendukung
!Pelaksana tugas pokok di daerah/perwakilan luar negeri
|-
|29||[[Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia|Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|-
|30||[[Kementerian Aparatur Negara Republik Indonesia|Kementerian Aparatur Negara]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|-
|31||[[Kementerian Kesekretariatan Negara Republik Indonesia|Kementerian Kesekretariatan Negara]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|-
|32||[[Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia|Kementerian Badan Usaha Milik Negara]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|-
|33||[[Kementerian Pertanahan Republik Indonesia|Kementerian Pertanahan ]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|-
|34||[[Kementerian Kependudukan Republik Indonesia|Kementerian Kependudukan ]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|-
|35||[[Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia|Kementerian Lingkungan Hidup]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|-
|36||[[Kementerian Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia|Kementerian Ilmu Pengetahuan]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|-
|37||[[Kementerian Teknologi Republik Indonesia|Kementerian Teknologi ]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|-
|38||[[Kementerian Investasi Republik Indonesia|Kementerian Investasi ]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|-
|39||[[Kementerian Koperasi Republik Indonesia|Kementerian Koperasi]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|-
|40||[[Kementerian Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia|Kementerian Usaha Kecil dan Menengah ]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|-
|41||[[Kementerian Pariwisata Republik Indonesia|Kementerian Pariwisata ]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|-
|42||[[Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia|Kementerian Pemberdayaan Perempuan]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|-
|43||[[Kementerian Pemuda Republik Indonesia|Kementerian Pemuda]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|-
|44||[[Kementerian Olahraga Republik Indonesia|Kementerian Olahraga]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|-
|45||[[Kementerian Perumahan Republik Indonesia|Kementerian Perumahan]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|-
|46||[[Kementerian Pembangunan Kawasan Republik Indonesia|Kementerian Pembangunan Kawasan]] {{br}} atau [[Kementerian Pembangunan Kawasan Republik Indonesia|Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal]] || [[Menteri]] || [[wakil Menteri]] ||[[Sekretariat jenderal]]|| [[Deputi]] || [[Inspektorat jenderal]] || - || -
|}
 
== Ketentuan peralihan ==
Kementerian seperti ''Departemen'' dan ''Kementerian Negara'' tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Kementerian berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Kementerian Negara <ref>Pasal 7 dan penjelasan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia</ref>
 
== Referensi ==
<div style="height: 150px; overflow: auto; padding: 3px; border:1px solid #AAAAAA; reflist4" >
{{Reflist|2}}
</div>
 
== PranalaLihat luarpula ==
* [[Kementerian Indonesia]]
* {{wikisource-inline|Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945}}
* {{wikisource-inline|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara Republik Indonesia}}
 
{{Peraturan perundang-undangan Indonesia}}
== Lihat pula ==
* [[Kementerian]]
* [[Pelayanan publik]]
 
[[Kategori:Undang-Undang Indonesia|Kementerian Negara]]
[[Kategori:Kementerian Indonesia| {{PAGENAME}}]]
[[ms:Kementerian Negara Republik Indonesia]]
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Undang-Undang_Kementerian_Negara"