Undang-Undang Pemerintahan Aceh: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 30 Oktober 2009 15.54 sunting -iNu- (bicara \| kontrib) 31.616 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 17 April 2022 11.11 sunting balikkan Mnam23 (bicara \| kontrib) Peninjau otomatis 947 suntingan +{{UU RI}} Tag: VisualEditor
(20 revisi perantara oleh 15 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: {{UU RI\|name=Undang-Undang Pemerintahan Aceh\|fullname=Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh\|enacted_by=[[Susilo Bambang Yudhoyono]]\|effectivedate=1 Agustus 2006}} '''Undang-Undang Pemerintahan Aceh''' adalah [[undang-undang]] baru bagi provinsi [[Aceh]] sebagai pengganti Undang-Undang Otonami Khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah [[Indonesia]] dan [[Gerakan Aceh Merdeka]], yang dikenal dengan [[MoU]] Helsinki. Penyetujuan pengesahaan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang oleh [[DPR]] berlangsung pada [[11 Juli]] [[2006]].▼ ▲'''Undang-Undang Pemerintahan Aceh''' adalah [[~~undang~~Undang-~~undang~~Undang (Indonesia)\|Undang-Undang]] ~~baru~~tahun 2006 yang mengatur ~~bagi~~pemerintahan provinsi [[Aceh]], [[Indonesia]], sebagai pengganti Undang-Undang ~~Otonami~~Otonomi Khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah [[Indonesia]] dan [[Gerakan Aceh Merdeka]], yang dikenal dengan [[Kesepakatan Helsinki\|MoU]] Helsinki]]. Penyetujuan pengesahaan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang oleh [[DPR]] berlangsung pada [[11 Juli]] [[2006]], sementara pengesahan oleh Presiden [[Susilo Bambang Yudhoyono]] dilakukan pada [[1 Agustus]] [[2006]]. Beberapa topik yang disentuh undang-undang ini adalah: * [[Syariat Islam]] diberlakukan sesuai tradisi dan norma yang hidup di Aceh * [[minyak]] dan [[gas alam\|gas]] dikelola bersama oleh pemerintah pusat dan Aceh * diizinkannya [[partai politik]] lokal * Memiliki Bendera dan Hymne sendiri Beberapa struktur pemerintahan Aceh yaitu: # Kepala daerah # Dewan Perwakilan Rakyat # Dewan Perwakilan Rakyat Daerah # Dewan Perwakilan Rakyat Aceh # Dewan Perwakilan Daerah<ref>[https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/15194/UU%20NO%2011%20TH%202006.pdf Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh]</ref> <br /> == Referensi == {{wikisource\|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006}} <references /> == Lihat pula == * [[Pemerintahan Aceh]] * [[Lembaga Wali Nanggroe]] * [[Kesepakatan Helsinki]] == Pranala luar == * {{id}} [http://kompas.com/kompas-cetak/0607/12/utama/2805118.htm "UUPA Memberi Tantangan Baru"], ''[[KOMPAS]]'', 12 Juli 2006 ([http://web.archive.org/web/20070929150015/http://kompas.com/kompas-cetak/0607/12/utama/2805118.htm versi Internet Archive per 29 September 2007], diakses pada 11 Juli 2011) {{indo-stub}}{{Authority control}} {{Peraturan perundang-undangan Indonesia}} ~~{{indo-stub}}~~ [[Kategori:Undang-Undang Indonesia\|Pemerintahan Aceh]] [[Kategori:~~Undang-Undang Republik Indonesia\|~~Pemerintahan Aceh]]