Jambi: Perbedaan antara revisi

 

=== Zaman Hindia Belanda ===

Awal abad ke-19, Belanda kembali berusaha membangun hubungan dengan Jambi. Pada masa ini, Kesultanan Jambi berada dalam situasi krisis ekonomi dan krisis legitimasi yang memicu pergolakan internal. Sejak kemunduran ekonomi yang dimulai pada akhir abad k-17, perekonomian Kesultanan Jambi tidak pernah bangkit lagi. Krisis legitimasi yang disebabkan oleh persoalan moral memicu perang saudara pada tahun 1811 M pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Muhyiddin. Meskipun sultan berhasil mempertahankan takhta dengan bantuan sepupunya, Raden Rangga, konflik internal kesultanan tetap berlangsung hingga dekade ketiga abad ke-19.<ref name=":5" />{{Rp|pages=45-50}} Dalam kondisi konflik internal yang berkepanjangan, upaya negosiasi dengan Belanda berlangsung pasang-surut. Kesultanan bahkan terlibat konflik terbuka dengan Belanda yang berakhir dengan ditandatanganinya kontrak tahun 1833 M, melalui kontrak yang dibuat di Sungai Baung, sehingga disebut Piagam Sungai Baung, Kesultanan Jambi mengakui kedaulatan Belanda di Jambi. Sejak itu, Belanda kembali mengontrol perdagangan Jambi.<ref name=":1" /> {{Rp|pages=9-10}} Kontrak ditandatangani pada tanggal 14 November itu berisi dengan inti perjanjian sebagai berikut.<ref name=":1" />{{Rp|page=265}}

# Sultan Jambi menyerahkan diri dan negerinya kepada kebijakan dan pemerintahan Belanda.

 

Perubahan situasi politik terjadi ketika [[Thaha Syaifuddin dari Jambi|Sultan Thaha Saifuddin]]{{Efn|text=Peneliti Jambi terdahulu menggunakan ejaan yang variatif untuk nama Thaha Saifuddin. Penulis memilih menggunakan ejaan tersebut, selanjutnya diringkas Thaha, merujuk pada penulisan aksara Arab pada stempel yang digunakan oleh sultan serta keumuman penulisan dalam institusi resmi di Jambi saat ini. Dalam stempel resmi kesultanan tertulis طه سيف الدين yang jika ditransliterasi ke dalam aksara Latin menggunakan Turabian style menjadi Taha Sayf al-Din. Dalam diskusi tahun 2016 lalu, Elsbeth Locher-Scholten menjelaskan alasannya menggunakan ejaan Taha merujuk pada penulisan dalam dokumen-dokumen Belanda.}}{{Efn|text=Memang ada beberapa variasi penulisan nama pahlawan Jambi tersebut, misalnya Sultan (kadang ditulis Sulthan) Taha (ada yang menyebut Thaha) Saifuddin (Syaifuddin)}}<ref>{{Cite journal|last=Abid|first=M. Husnul|date=2010|title=Saifuddin atau Safiuddin?: atau Jambi di Pinggir Sejarah|url=https://www.neliti.com/publications/37092/saifuddin-atau-safiuddin-atau-jambi-di-pinggir-sejarah#id-section-content|journal=Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan|language=id|volume=25|issue=2|pages=37092|issn=1979-598X}}</ref> naik takhta menggantikan pamannya pada tahun 1855 M.<ref name=":1" />{{Rp|pages=9-10}} Karena sultan menolak mengakui kedaulatan Belanda atas Jambi sebagaimana yang diyakini Belanda berdasarkan perjanjian sebelumnya.<ref name=":1" />{{Rp|page=266}}

 

 

Sejak berada di bawah pemerintahan Sultan Thaha, Kesultanan Jambi memasuki periode penting perseteruan panjang dengan pemerintah kolonial Belanda. Setelah perjanjian damai tahun 1833 M dibatalkan oleh sultan, ketegangan antara kedua pihak terus meningkat. Puncaknya, Belanda menganeksasi Kesultanan Jambi pada tahun 1858 M lalu mengangkat ''sultan bayang''{{Efn|text=Sultan boneka yang diangkat pemerintah Belanda di Jambi umum disebut dalam literatur-literatur terdahulu dengan istilah sultan bayang atau sultan kontrak.}} sebagai pengganti Sultan Thaha. Sementara itu, Sultan Thaha menyingkir ke ''ulu''{{Efn|text=Daerah sepanjang hulu sungai Batanghari, saat ini meliputi daerah Tembesi, Tebo, Sarolangun, Merangin dan Bungo.}} dan membentuk pusat pemerintahan di daerah [[Muara Tebo, Tebo Tengah, Tebo|Muara Tebo]] dan menguasai daerah ''uluan''. Meski pusat kesultanan di Tanah Pilih berhasil dikuasai, Belanda tetap memperhitungkan kekuatan Sultan Thaha yang memiliki legitimasi kuat di ''uluan'' bahkan memengaruhi tokoh-tokoh di lingkungan istana. Kedua pihak terlibat konflik dingin berkepanjangan sampai kemudian Belanda memulai ekspedisi militer pada awal abad ke-20. Sejumlah perlawanan sporadis terjadi di beberapa daerah ''uluan'' hingga pecah perang terbuka yang menyebabkan Sultan Thaha terbunuh pada tahun 1904 M. Setelah berhasil mematahkan perlawanan Sultan Thaha, Belanda secara resmi membubarkan kesultanan pada tahun yang sama lalu membentuk [[Keresidenan Jambi]] pada tahun 1906 M.<ref name=":1" />{{Rp|pages=10-11}}

{{main|Keresidenan Jambi}}

 

 

Belanda baru benar-benar memberikan perubahan signifikan atas negeri Jambi setelah penaklukan tahun 1904 M. Setelah pemberlakuan pemerintahan keresidenan pada tahun 1906 M, Belanda melakukan serangkaian penataan model pemerintahan dan sistem hukum yang ada di kesultanan maupun di daerah. Perubahan paling menonjol adalah terjadinya peminggiran elite-elite tradisional serta pemberlakuan sistem administrasi dalam hukum adat. Sementara itu, persoalan-persoalan ekonomi dan keadilan juga muncul sebagai masalah yang terus mengganggu. Keadaan-keadaan ini menimbulkan polemik berkepanjangan yang sempat memicu beberapa gerakan pemberontakan, terutama peristiwa tahun 1916 M yang didalangi oleh Sarekat Abang berkedok Sarekat Islam. Setelah peristiwa ini, tidak pernah lagi ada perlawanan yang signifikan dilancarkan oleh rakyat Jambi kepada Belanda.<ref name=":1" />{{Rp|page=329}}

Pembubaran kesultanan dengan sendirinya berdampak terhadap koeksistensi Islam dan adat dalam sistem pemerintahan serta hukum di Jambi. Pembubaran kesultanan berarti bahwa Jambi bukan lagi sebuah negeri yang, setidaknya sejak pertengahan abad ke-19, secara ideologi politik merupakan negeri yang menganut ideologi Islam. Undang-undang Jambi tahun 1866 M dihapuskan dan diganti dengan Undang-undang Residensi Jambi (UURJ) buatan Belanda. Upaya-upaya menjadikan Jambi sebagai bagian dari [[Kesultanan Utsmaniyah]] juga terhenti sebab negeri Jambi tidak lagi memiliki seorang sultan berdaulat. Meskipun Kesultanan Utsmaniyah masih tetap populer dan menjadi harapan sejumlah kelompok sampai dasawarsa kedua abad ke-20, pada kenyataannya tak ada sosok berwenang untuk mewakili kepentingan politik mereka. Sistem musyawarah dalam suksesi kepemimpinan terbatas juga dihapuskan. Perubahan juga terjadi pada institusi keagamaan, yaitu qadi dan jajarannya. Jika sebelumnya institusi ini bersifat independen dalam urusan keagamaan dan pemutusan perkara hukum yang terkait dengan hukum Islam, UURJ menjadikan institusi keagamaan sebagai bagian dari sistem peradilan umum dengan penerapan birokratisasi ketat. Meskipun seorang hakim Islam harus masuk dalam proses peradilan dalam semua jenjang, dan putusan peradilan harus mengacu pada hukum agama dan hukum adat selagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan secara umum, hakim Islam tidak lagi memiliki independensi untuk memutus perkara. Pengakuan terhadap hukum adat-islami juga mengalami distorsi di mana sejumlah aturan yang dianggap bertentangan dengan tradisi Eropa dilarang, seperti hukuman mati dan praktik "pembuktian ilahi", seperti menyelam, memegang besi panas dan sejenisnya, yang banyak dipraktikkan dan diakui dalam UUJ sebelumnya.<ref name=":1" />{{Rp|pages=329-330}}

Perkembangan sosial budaya di daerah Jambi sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tidak memuaskan. Pendidikan formal memang di selenggarakan oleh kekuasaan pemerintah Belanda, misalnya diselenggarakan pembukaan sekolah-sekolah, namun jumlahnya sangat terbatas. Sampai saat Proklamasi di kota Jambi hanya ada satu ''Hollandsch Inlandsche School''. Sudah tentu di samping pendidikan formal yang diadakan oleh Belanda, maka oleh masyarakat diselenggarakan pula pendidikan ilmu pengetahuan agama di surau-surau dan madrasah-madrasah.<ref name=":2" />{{Rp|page=3}}

 

Adapun tentara Jepang meninggalkan daerah Jambi pada tanggal 2 Juli 1946. Oleh karena itu, adalah aneh bahwa setelah Jambi ditinggalkan oleh tentara Jepang, Sekutu mengirimkan kembali sebatalyon kecil pasukannya yang terdiri lebih kurang 400 orang tentara ke Jambi. Terhadap pasukan Sekutu ini dapat dipelihara hubungan baik, sehingga tidak terjadi insiden dengan masyarakat maupun dengan TKR, sampai akhirnya mereka kembali ke induk pasukannya.<ref>{{Cite book|last=Nasution|first=A. H.|title=Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid III|url-status=live}}</ref>{{Rp|page=258}}<ref name=":2" />{{Rp|page=68}}

 

 

Walaupun demikian, oleh karena tentara Jepang masih tetap berada di daerah Jambi tanpa dilucuti oleh Sekutu, insiden-insiden dengan Jepang seringkali tak dapat dihindari. Pada tanggal 15 Januari 1946 yaitu setengah bulan setelah pasukan Sekutu tidak jadi mendarat di kota Jambi, tentara Jepang mengadakan aksi terhadap TKR dan pemerintah Keresidenan Jambi dengan melakukan penangkapan-penangkapan. Pada waktu ini oleh tentara Jepang ditangkap dr. Sagaf Yahya, dr. Purwadi, R. Abdullah Kartawirana, Marzuki, Buyung Malik, Yuslim, Yusuf Deding dan Nursaga. Dengan adanya penangkapan ini, kemudian Kolonel Hasan Kasim, Komandan Divisi II TKR datang dari Palembang ke Jambi, dan mengadakan perundingan dengan ''Kenpeitai'' Jepang, agar melepaskan tokoh-tokoh yang ditangkap. Perundingan mana berhasil dengan keluarnya mereka dari tahanan Jepang.<ref name=":8" />{{Rp|pages=416-417}}<ref name=":2" />{{Rp|pages=68-69}}

Pada masa aksi Militer Belanda Pertama di daerah Jambi boleh dikatakan tidak terjadi kontak bersenjata secara frontal dengan pihak Belanda. Insiden bersenjata pada masa Aksi Militer Belanda Pertama ini sering terjadi di daerah Banyunglencir yaitu perbatasan daerah Jambi dan Palembang serta di daerah pantai yaitu di Kabupaten Tanjung Jabung.<ref name=":2" />{{Rp|page=72}}

 

 

Keadaan ekonomi di daerah Jambi, sesuai dengan situasi revolusi, tidaklah menguntungkan. blokade yang dilakukan oleh kapal-kapal patroli Belanda di daerah pantai menyukarkan para pedagang Jambi menjual hasil karetnya ke Singapura, yang mengakibatkan perekonomian rakyat menjadi merosot. Politik keuangan pemerintah kacau balau, di samping uang Republik Indonesia, juga pemerintah daerah mengeluarkan uang daerah. Percetakan ''Soei Liong'' dibeli dan dijadikan percetakan negara. Kepala Jawatan Penerangan daerah Jambi M.L. Tobing diberi tugas untuk menjalankan dan mengawasi percetakan uang daerah. Uang daerah yang pertama, bernama Kupon penukaran terdiri dari harga 1 rupiah dan 2½ rupiah. Kertasnya dipilih yang tebal dan kuat.<ref name=":9">{{Cite book|title=Propinsi Jambi|location=Kementerian Penerangan|url-status=live}}</ref><ref name=":7" />{{Rp|pages=271-272}} <ref name=":2" />{{Rp|page=73}}

 

Pada tanggal 28 Desember 1948, kota Jambi diserang dari udara dan dihujani dengan peluru oleh 14 pesawat terbang Belanda selama 24 jam. Kota Jambi dibumihanguskan, dan Belanda menerjunkan tentaranya di sekitar daerah tanah minyak, dan di pinggir-pinggir kota. Tentara kita melakukan perlawanan sengit, Kapten TNI Bakar tewas dalam serangan ini. Residen dengan stafnya dan Dewan Pemerintahan Daerah, menyingkir keluar kota, dengan menggunakan motorboot R.I. 120, bertolak ke [[Sengeti, Sekernan, Muaro Jambi|Sengeti]] dan dari sini ke dusun [[Rantau Majo, Sekernan, Muaro Jambi|Rantau Majo]]. Di dusun Rantau Majo inilah mereka memimpin pemerintahan dan perjuangan.<ref name=":9" />{{Rp|page=273}}<ref name=":2" />{{Rp|page=75}}

Tanggal 29 Desember 1948 tentara payung Belanda menyerbu [[Bajubang, Batanghari|Bajubang]], [[Tempino, Mestong, Muaro Jambi|Tempino]], [[Kenali Asam Bawah, Kota Baru, Jambi|Kenali Asam]], dan tempat-tempat di sektiar tanah minyak. Perlawanan dilakukan oleh TNI dan Barisan Buruh, dari pertempuran yang berlangsung gugur 15 orang TNI, 40 Buruh, Kepala Rumah Sakit Tanah Minyak, dan 3 orang India ditembak mati oleh pihak Belanda. Di Tempino, pasukan TNI di bawah pimpinan Letnan Simatupang mengadakan perlawanan sengit bersama-sama Barisan Buruh. Akhirnya karena terkepung, Letnan Simatupang gugur. Perjuangan di Tempino ini membawa korban: 20 orang TNI gugur, buruh tewas 30 orang Polisi 5 orang, dan Ketua Perwari Tempino ibu Mahmud beserta 2 orang anaknya yang masih berumur 3 tahun dan 4 tahun. Di Kenali Asam, dalam penyerangan tentara payung Belanda, Sudarsono, Kepala Tambang Minyak dan juga Wakil Komandan Daerah Militer, bersama dengan staf Batalyon minyak, terdiri dari Kapten Rivai, Kapten Marzuki, dan Kapten Sujono, memimpin pembakaran sumur minyak. Tiga puluh sumur minyak terbakar hingga tiga bulan, dalam peristiwa penyerangan di Kenali Asam ini, Kapten Marzuki tewas terkena serangan udara, dan juga akhirnya Kapten Sujono gugur di km 8 dalam suatu pertempuran. Sedangkan Sudarsono tertangkap dan tertawan pada tanggal 1 Januari 1949.<ref name=":9" />{{Rp|page=274}}<ref name=":2" />{{Rp|page=76}}

 

 

Oleh karena pusat pemerintahan masih berada di Lempur kira-kira bulan November 1949, berkali-kali tentara Belanda maju ke Lolo, namun dihambat terus oleh gerilya. Di pertengahan bulan November 1949 hari Rabu jam. 8.30, Lempur didatangi oleh sebuah pesawat Mustang Belanda yang datang dari arah Timur, terus menuju arah selatan. Kemudian setelah mengitari alam Lempur, maka kira-kira pada jam 8.40 pagi, tembakan metraliur ditujukan ke arah rumah kediaman bupati.<ref name=":6" />{{Rp|page=83}}<ref name=":2" />{{Rp|pages=82-83}}

 

== Politik dan pemerintahan ==