Irman Gusman: Perbedaan antara revisi

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, [[Nawawi PamolangoPomolango]], yang mengetuk palu dan menjatuhkan vonis 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara kepada Irman Gusman akhirnya mengakui bahwa Irman Gusman seharusnya tidak layak dihukum. Sebab kasus hukumnya bukan merupakan operasi tangkap tangan, melainkan sebuah penjebakan ''(entrapment).'' Pengakuan jujur itu ia kemukakan kepada DPR RI saat ia menghadiri uji kelayakan ''(fit and proper test)'' untuk menjadi komisioner KPK. Nawawi kemudian menjadi Ketua KPK.<ref name=":4">{{Cite web|title=Menimbang Putusan Judex Juris terhadap Upaya PK|url=https://nasional.sindonews.com/berita/1424985/18/menimbang-putusan-judex-juris-terhadap-upaya-pk|website=SINDOnews Nasional|language=id-ID|access-date=2024-12-01}}</ref>

Nawawi PamolangoPomolango katakan, seharusnya kasus Irman Gusman sudah berakhir di tahap praperadilan, karena kasusnya lebih nyata sebagai penjebakan, tetapi bukan kasus tertangkap tangan. Akan tetapi ia terpaksa harus menyidangkan perkara tersebut karena berkasnya sudah dilimpahkan oleh jaksa KPK dan —sesuai prosedur hukum— hakim tidak boleh menolak memeriksa suatu perkara yang berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan.<ref name=":4" />

Langkah Irman Gusman untuk mengikuti Pemilu terhalang ketika namanya tidak dimasukkan oleh [[Komisi Pemilihan Umum]] (KPU) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Pemilihan Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 14 Februari 2024. Padahal sebelumnya nama Irman Gusman sudah tercatat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) karena dinilai sudah memenuhi syarat. Irman mengadukan hal tersebut ke [[Badan Pengawas PemiluPemilihan Umum]] (Bawaslu). Pada tahap mediasi di Bawaslu, KPU tetap tidak mengizinkan Irman mengikuti Pemilu. KPU berpendirian bahwa Irman harus melewati masa jeda 5 (lima) tahun lagi sebelum ia bisa mengikuti Pemilu. Karena ada peraturan KPU yang menyatakan demikian, yaitu PKPU No. 11 Tahun 2023. Akibatnya, Irman mengajukan pengaduan ke Sidang Ajudikasi Bawaslu. Dalam Sidang Ajudikasi dimaksud, Bawaslu menolak pengaduan Irman Gusman dan memenangkan KPU. Oleh karena itu maka Irman mengadukan perkaranya ke [[Pengadilan Tata Usaha Negara]] (PTUN) untuk menggugat pemblokiran KPU terhadap proses pencalonannya.<ref>{{Cite web|last=Muliawati|first=Anggi|title=KPU Abaikan Putusan PTUN, MK Minta PSU DPD Sumbar Sertakan Irman Gusman|url=https://news.detik.com/pemilu/d-7384209/kpu-abaikan-putusan-ptun-mk-minta-psu-dpd-sumbar-sertakan-irman-gusman|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2024-12-01}}</ref><ref>{{Cite web|last=Fajarihza|first=Reyhan Fernanda|date=2024-06-03|title=Ahli Beberkan Alasan KPU Coret Irman Gusman dari DCT DPD Sumbar|url=https://kabar24.bisnis.com/read/20240603/15/1770730/ahli-beberkan-alasan-kpu-coret-irman-gusman-dari-dct-dpd-sumbar|website=Bisnis.com|language=id|access-date=2024-12-01}}</ref>

Dalam keputusannya PTUN membatalkan Keputusan KPU yang tidak memasukkan nama Irman Gusman dalam DCT untuk Pemilu DPD 2024. PTUN juga memerintahkan KPU untuk memasukkan nama Irman Gusman dalam DCT untuk Pemilu 2024. Tetapi KPU tidak mengindahkan putusan PTUN dimaksud, sehingga PTUN mengeluarkan Surat Perintah Eksekusi (SPE) untuk menjalankan putusan PTUN dalam tempo selambat-lambatnya tiga hari setelah SPE diterbitkan. Namun, KPU tetap tidak mengindahkan putusan PTUN serta SPE. Oleh karena itu, Irman Gusman mengadukan pembangkangan tersebut ke Bawaslu dan Bawaslu lantas mengirim surat kepada pimpinan KPU agar menaati putusan pengadilan. Tetapi, KPU masih tidak mengindahkannya. Akibatnya Irman Gusman mengadukan pembangkangan dimaksud kepada [[Dewan Kehormatan Penyelenggara PemiluPemilihan Umum]] (DKPP) dan meminta agar Ketua KPU dipecat. DKPP lantas mengeluarkan peringatan keras terakhir kepada pimpinan KPU, tetapi itu pun tidak mengubah sikap KPU.<ref>{{Cite web|last=Hendra|first=Muhammad Noli|date=2023-12-26|title=Irman Gusman Menang di PTUN soal Pembatalan DCS Anggota DPD, Ini Penjelasan KPU Sumbar|url=https://sumatra.bisnis.com/read/20231226/533/1727217/irman-gusman-menang-di-ptun-soal-pembatalan-dcs-anggota-dpd-ini-penjelasan-kpu-sumbar|website=Bisnis.com|language=id|access-date=2024-12-01}}</ref><ref>{{Cite web|last=Liputan6.com|date=2023-12-19|title=PTUN Jakarta Kabulkan Gugatan Irman Gusman terkait Pencoretan Namanya dari DCT Pemilu 2024|url=https://www.liputan6.com/surabaya/read/5485806/ptun-jakarta-kabulkan-gugatan-irman-gusman-terkait-pencoretan-namanya-dari-dct-pemilu-2024|website=liputan6.com|language=id|access-date=2024-12-01}}</ref><ref>{{Cite web|last=Muliawati|first=Anggi|title=KPU Abaikan Putusan PTUN, MK Minta PSU DPD Sumbar Sertakan Irman Gusman|url=https://news.detik.com/pemilu/d-7384209/kpu-abaikan-putusan-ptun-mk-minta-psu-dpd-sumbar-sertakan-irman-gusman|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2024-12-01}}</ref><ref>{{Cite web|last=|first=|title=PTUN DKI Kabulkan Gugatan Irman Gusman, Perintahkan KPU Revisi Daftar Caleg|url=https://news.detik.com/pemilu/d-7098884/ptun-dki-kabulkan-gugatan-irman-gusman-perintahkan-kpu-revisi-daftar-caleg|website=detiknews|language=id-ID|access-date=2024-12-01}}</ref>

Untuk menyelenggarakan PSU di seluruh Daerah Pemilihan Sumatera Barat, KPU dikabarkan mengeluarkan anggaran sekitar Rp400 miliar. Oleh  karena hal tersebut maka sejumlah media daring —termasuk podcast wartawan senior Harsubeno Arif dan podcast [[Akbar FaisalFaizal]]  menjuluki Irman Gusman sebagai “Senator Rp400 Miliar”. Satu hal yang menarik perhatian publik adalah bahwa putusan yang memenangkan Irman Gusman dalam melawan KPU itu dikeluarkan tanpa adanya ''dissenting opinion'' dari sembilan hakim Mahkamah Konstitusi. Dan Irman Gusman merupakan orang pertama dalam sejarah politik Indonesia yang berhasil mengalahkan institusi negara sekuat KPU dalam persidangan di Mahkamah Kontitusi; yang menyebabkan dilakukannya untuk pertama kalinya Pemungutan Suara Ulang di satu daerah pemilihan secara keseluruhan.<ref>{{Cite web|title=Info A1: Irman Menang, Pemerintah Keluarkan Rp 400 M Gara-gara KPU|url=https://kumparan.com/kumparannews/info-a1-irman-menang-pemerintah-keluarkan-rp-400-m-gara-gara-kpu-23FUwmmMEYO|website=kumparan|language=id-ID|access-date=2024-12-01}}</ref><ref>{{Cite web|date=2024-07-15|title=Menangi PSU Sumbar, Irman Gusman Jadi Anggota DPD RI Termahal|url=https://news.republika.co.id/berita/sgnq1e318/menangi-psu-sumbar-irman-gusman-jadi-anggota-dpd-ri-termahal|website=Republika Online|language=id|access-date=2024-12-01}}</ref>

Akhirnya, Irman Gusman kembali melenggang ke Senayan setelah menjadi salah satu dari empat senator yang dipilih dari 16 calon yang mengikuti PSU dimaksud. Tiga senator lainnya adalah [[Cerint Iralloza Tasya]], [[Muslim M. Yatim]], dan [[Jelita Donal]]. Pada 1 Oktober 2024, Irman Gusman telah diambil sumpahnya sebagai Anggota DPD RI bersama 251 Senator lainnya yang mewaliki 38 provinsi di seluruh Indonesia. Irman saat ini berada dalam Komite I DPD RI dan menjadi Anggota Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP).