Darurat militer Korea Selatan 2024: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k v2.05b - Perbaikan untuk PW:CW (Pranala sama dengan teksnya) |
|||
| (11 revisi perantara oleh 8 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 3:
{{Infobox civil conflict
| title = Darurat militer Korea Selatan
| date = {{start and end dates|2024|12|
| time-begin = 22:27
| time-end = 04:30
Baris 17:
*** [[Agensi Polisi Metropolitan Seoul|Polisi Seoul]]
| side2 = {{flagicon image|Flag of the National Assembly of Korea.svg}} [[Majelis Nasional (Korea Selatan)|Majelis Nasional]]
*[[
*{{flagicon image|Flag of People Power Party of Korea (variant 2).svg}} [[Partai Kekuatan Rakyat (Korea Selatan)|Partai Kekuatan Rakyat]]
*[[
*[[
*[[
*[[
*[[
*Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU)
*Aktivis pro-demokrasi
Baris 29:
| [[Yoon Suk Yeol]]
| [[Park An-su]]
| [[
}}
| leadfigures2 = {{ubl
Baris 40:
}}
| place = [[Korea Selatan]]
| causes =
| causes = Pertentangan terhadap usulan rancangan APBN dan upaya pemakzulan terhadap jaksa yang terlibat dalam skandal.<ref>{{cite news |title=President Yoon's Speech Declaring Martial Law |url=https://www.nytimes.com/2024/12/03/world/asia/president-yoon-speech-martial-law.html?unlocked_article_code=1.ek4.AOhs.xqFOJOG6q1Ad&smid=url-share |access-date=4 Desember 2024 |work=The New York Times |date=3 Desember 2024}}</ref>▼
*Pertentangan terhadap usulan rancangan APBN
*Upaya pemakzulan terhadap jaksa yang terlibat dalam skandal di lingkungan keluarga Yoon Suk Yeol.
▲
| goals =
* Pembubaran [[Majelis Nasional (Korea Selatan)|Majelis Nasional]]
* Kontrol atas media massa
* Pembungkaman suara Partai oposisi
| status =
*
*Darurat militer dicabut oleh Presiden Yoon
| result = Presiden [[Yoon Suk Yeol]] mencabut darurat militer
Baris 52 ⟶ 59:
Deklarasi tersebut ditentang oleh Partai Demokrat dan [[Partai Kekuatan Rakyat (Korea Selatan)|Partai Kekuatan Rakyat]] yang saat itu merupakan partai berkuasa di negara tersebut, dan mengakibatkan aksi unjuk rasa besar-besaran. Sekitar pukul 01:01 dini hari WSK tanggal 4 Desember (3 Desember pukul 23:01 WIB), anggota parlemen yang hadir di Majelis Nasional dengan suara bulat meloloskan mosi untuk mencabut darurat militer dengan perolehan suara 190-0 meskipun ada upaya oleh pasukan keamanan untuk mencegah pemungutan suara.
Yoon kemudian mencabut darurat militer setelah rapat Kabinet pada tanggal 4 Desember pukul 04:30 dini hari WSK (02:30 WIB), dan Komando Darurat Militer kemudian dibubarkan. Setelah darurat militer dicabut, pihak oposisi menyatakan bahwa mereka akan memulai proses [[
== Latar belakang ==
Baris 58 ⟶ 65:
[[Berkas:Opinion Polling for the Yoon Suk Yeol Presidency.png|jmpl|alt=Elektabilitas Presiden Yoon Suk Yeol|Opini publik menyangkut elektabilitas Presiden Yoon Suk Yeol]]
Korea Selatan menganut sistem pemerintahan [[Sistem Presidensial|presidensial]] berdasarkan [[Konstitusi Korea Selatan|Konstitusi Korea Selatan 1987]], yang menggantikan sistem [[Republik Korea Kedua|parlementer]] dan [[Republik Korea Keempat|semipresidensial]] yang sebelumnya dianut di zaman Republik Kedua dan Keempat Korea Selatan. Yoon Suk Yeol, anggota [[Partai Kekuatan Rakyat (Korea Selatan)|Partai Kekuatan Rakyat]] yang konservatif dan mantan [[Jaksa Agung Korea Selatan|Jaksa Agung]], menjabat sebagai [[Presiden Korea Selatan]] setelah kemenangannya dalam [[Pemilihan
Yoon memboikot pembukaan Majelis Nasional meskipun hal ini merupakan kebiasaan bagi presiden untuk menyampaikan pidato di acara tersebut.<ref>{{Cite web |last=Kim |first=Tong-Hyung |date=2 September 2024 |title=South Korea's president skips opening ceremony of parliament as strife with opposition deepens |url=https://apnews.com/article/south-korea-yoon-national-assembly-boycott-57e59e7f262c7a4721f11b0add3f49eb |website=[[AP News]] |language=en}}</ref> Yoon juga menentang penyelidikan skandal yang melibatkan istrinya [[Kim Keon-hee]] dan berbagai pejabat tinggi,<ref>{{Cite web |title=South Korea's president declares emergency martial law |url=https://www.aljazeera.com/news/2024/12/3/south-koreas-president-declares-emergency-martial-law |access-date=3 Desember 2024 |publisher=[[Al Jazeera]] |language=en}}</ref> memveto rancangan undang-undang pada tiga kesempatan terpisah yang menyerukan penyelidikan penasihat khusus terhadap istrinya, dimana hak veto yang ketiga terjadi pada 26 November 2024.<ref>{{Cite web |date=3 Desember 2024 |title=South Korea martial law: How did we get here? |url=https://www.aljazeera.com/news/2024/12/3/south-korea-martial-law-how-did-we-get-here |access-date=3 Desember 2024 |publisher=Al Jazeera |language=en}}</ref> Parlemen yang dikuasai oposisi juga telah bergerak untuk memakzulkan Ketua [[Badan Audit dan Inspeksi]] Choe Jae-hae dan tiga jaksa yang terlibat dalam dua skandal yang melibatkan Kim pada tanggal 2 Desember tahun itu,<ref>{{Cite web |last=Min-kyung |first=Jung |date=2 Desember 2024 |title=Chief auditor, prosecutors to face Assembly impeachment vote |url=https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20241202050103 |access-date=3 Desember 2024 |website=[[The Korea Herald]] |language=en}}</ref> dan menolak usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<ref name=":2">{{Cite news |last=Kim |first=Sam |date=2 Desember 2024 |title=South Korea Budget Tussle Tests Yoon Ahead of Trump's Return |url=https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-02/south-korea-budget-tussle-tests-yoon-ahead-of-trump-s-return |url-access=subscription |url-status=live |archive-url=https://archive.
[[Menteri Pertahanan Nasional (Korea Selatan)|Kim Yong-hyun]], selama sidang konfirmasinya untuk Menteri Pertahanan Nasional di Majelis Nasional pada tanggal 2 September 2024, ditanya oleh anggota oposisi apakah ia akan mengumumkan darurat militer. Ia menepis pertanyaan itu, dengan mengatakan, "Menurut saya, pembicaraan tentang darurat militer sudah ketinggalan zaman. Jika diumumkan, siapa yang akan menerimanya? Apakah menurut Anda militer akan mematuhi perintah itu?" Selama tiga bulan berikutnya, ia diduga merencanakan pemerintahan militer di bawah darurat militer.<ref name="Min-ho-2024" />
Baris 93 ⟶ 100:
* 04.49: Komando Darurat Militer dibubarkan.</div>
}}
===Situasi sebelum pemberlakuan darurat militer===
Pada pukul 17:00 WSK, Unit pasukan khusus di bawah [[Komando Perang Khusus Angkatan Darat Republik Korea]], seperti [[Grup Misi Khusus ke-707]] dan [[Brigade Misi Khusus ke-13 (Korea Selatan)|Brigade Misi Khusus ke-13]] menerima perintah untuk mempersiapkan kegiatan di area terpencil. [[Brigade Misi Khusus ke-707]] menerima pesan untuk mempersiapkan pelaksanaan operasi sebenarnya dengan helikopter, dan pengerahan pasukan akan dilakukan atas perintah menteri pertahanan. Alasan yang digunakan adalah "Situasi serius yang terkait dengan Korea Utara." Seorang pejabat militer, dengan syarat anonim, melaporkan tidak ada pergerakan oleh militer Korea Utara pada saat itu, yang merupakan hal yang biasa dilakukan oleh unit pasukan khusus.<ref>{{Cite web |date=4 Desember 2024 |title=[단독] 특전사 참수부대·707특임단, 계엄 선포 5시간 전부터 작전대기|url=https://www.newspim.com/news/view/20241204000527 |website=newspim.com}}</ref><ref name="KoreaPro">{{Cite web |date=5 Desember 2024 |title=Timeline: The swift rise and fall of martial law in South Korea |url=https://koreapro.org/2024/12/timeline-the-swift-rise-and-fall-of-martial-law-in-south-korea/ |website=KoreaPro}}</ref>
Dilaporkan pada pukul 18:20 WSK, Kepala [[Agensi Kepolisian Nasional (Korea Selatan)|Kepolisian Nasional Korea Selatan]] Komisaris Cho Ji-ho dilaporkan menerima perintah dari Kantor Kepresidenan untuk "bersiaga". Pada penyelidikan komite berikutnya oleh Majelis Nasional pada tanggal 5 Desember, Komisaris Cho mengklaim bahwa ia tidak mengetahui rencana darurat militer tersebut hingga diumumkan.<ref>{{Cite web |date=5 Desember 2024 |title=Police chief ordered to be on standby 4 hours before martial law declaration|url=https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20241204050057 |website=[[The Korea Herald]]}}</ref> Pada pukul 21:50 WSK, stasiun televisi dan radio menerima pesan yang mengatakan, "Akan ada pengumuman darurat dari pemerintah, silakan terhubung dengan siaran langsung". Namun, wartawan yang meliput Kantor Kepresidenan dilarang memasuki ruang konferensi pers, tempat dimana pengarahan Presiden atau juru bicaranya dilakukan.<ref>{{Cite web |date=4 Desember 2024 |title=6 hours of chaos: How martial law was declared and lifted |url=https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2024/12/113_387716.html |website=[[The Korea Times ]]}}</ref>
=== Deklarasi Darurat Militer ===
Pada 3 Desember 2024 pukul 22:22 WSK (20:22 WIB), Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan [[
''[[The Korea Times]]'' melaporkan bahwa rekomendasi Perdana Menteri [[Han Duck-soo]] dikesampingkan dalam deklarasi tersebut, menambahkan bahwa langkah tersebut tampaknya telah dilakukan setelah adanya komunikasi langsung antara Presiden Yoon dan menteri pertahanannya Kim Yong-hyun. Keduanya disebut sebagai "faksi Chungam" karena Kim merupakan kakak kelas Yoon di Sekolah Menengah Chungam di Seoul.<ref name="overlook">{{Cite web |date=4 Desember 2024 |title=PM Han overlooked as defense minister bypasses him on martial law declaration |url=https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2024/12/356_387639.html |website=[[The Korea Times]]}}</ref> Kementerian Pertahanan kemudian mengidentifikasi Kim sebagai orang yang mengusulkan deklarasi tersebut kepada Yoon selama rapat kabinet pada tanggal 3 Desember.<ref>{{Cite web |date=4 Desember 2024 |title=Defense minister, Yoon high school alumnus, named as mastermind of martial law plot |url=https://news.koreaherald.com/view.php?ud=20241204050066 |website=[[The Korea Herald]]}}</ref><ref name="Ye Hee Lee-2024" /> Pada pertemuan tersebut, yang berlangsung sesaat sebelum pengumuman resmi darurat militer, mayoritas dari 19 anggotanya "sangat menentang" keputusan tersebut tetapi diabaikan oleh Yoon.<ref>{{Cite web |date=4 Desember 2024 |title='No one knew': PM, ruling party, aides say they were unaware of Yoon's plan |url=https://news.koreaherald.com/view.php?ud=20241204050099 |website=[[The Korea Herald]]}}</ref>
Baris 144 ⟶ 156:
[[Dominic Waghorn]] dari [[Sky News]] mencatat dari pengamatan awal bahwa militer tampaknya tidak siap untuk menegakkan darurat militer dan menduga bahwa Yoon bertindak secara sepihak.<ref>{{Cite web |title=South Korea latest: President's party urges him to lift martial law order; US expresses 'grave concern; protesters clash with police outside parliament |url=https://news.sky.com/story/south-korea-live-updates-members-of-parliament-could-be-arrested-after-emergency-martial-law-declared-13266031 |access-date=3 Desember 2024 |publisher=Sky News |language=en}}</ref>
Majalah ''[[The Economist]]'' menggambarkan peristiwa tersebut sebagai [[krisis konstitusional]].<ref>{{Cite news |title=Martial law in South Korea. Next, a constitutional crisis? |url=https://www.economist.com/asia/2024/12/03/martial-law-in-south-korea-next-a-constitutional-crisis |access-date=3 Desember 2024 |newspaper=[[The Economist]]}}</ref> [[BBC News]] melaporkan seorang warga membandingkannya dengan [[Kudeta Myanmar 2021]].<ref>{{Cite news |last1=Walker |first1=Amy |last2=Lee |first2=Rachel |date=3 Desember 2024 |title=South Korea: Martial law sparks fear and confusion among citizens |url=https://www.bbc.com/news/articles/c0kvjx474g1o |access-date=3 Desember 2024 |publisher=BBC}}</ref> Hal ini dapat dibandingkan dengan [[Penyerbuan Gedung Kapitol 2021|Penyerbuan Gedung Capitol Amerika Serikat tanggal 6 Januari 2021]], di mana seorang pakar mengatakan bahwa dampak deklarasi tersebut terhadap politik Korea Selatan dan reputasinya akan jauh lebih buruk daripada apa yang terjadi di Amerika Serikat.<ref>{{cite web |title=South Korea live: South Korea president backs down from martial law order after MPs vote to block it |url=https://www.bbc.com/news/live/cn38321180et?post=asset%3A73d0acb5-4bbb-45f6-9165-fdaf804611be#post |website=BBC News |access-date=4 Desember 2024 |date=4 Desember 2024}}</ref>
Youngshik Bong, penasihat [[Kementerian Unifikasi|Kementerian Unifikasi Korea Selatan]] dan profesor tamu di [[Universitas Yonsei]], mengatakan bahwa penerapan darurat militer harus diterapkan pada situasi yang paling serius, seperti perang. Dia menambahkan bahwa hal ini akan menjadi bumerang bagi presiden karena "pemakzulannya benar-benar sudah direncanakan sekarang".<ref>{{Cite news |date=3 Desember 2024 |title=This is not a game the president can win |url=https://aje.io/5qg1hx?update=3362830 |publisher=Al Jazeera}}</ref>
Baris 162 ⟶ 173:
Reaksi atas darurat militer tidak hanya terjadi di dunia politik, melainkan juga di dunia hiburan, pendidikan, dan sosial. Seketika setelah Presiden Yoon mencabut darurat militer, semua surat kabar utama di Korea Selatan dengan suara bulat mengutuk Yoon dan menyerukan penangkapannya. Mereka mengatakan darurat militer itu ilegal, dan tindakan ini merupakan upaya untuk mengulangi kudeta brutal tahun 1980-an.<ref>{{cite web|url=https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20241204050063 | title=South Korean media call for Yoon Suk Yeol's resignation, arrest }}</ref> Pada saat yang sama, sejumlah selebriti Korea Selatan juga mengecam Yoon.<ref>{{cite web | url=https://www.suara.com/news/2024/12/04/141213/saya-tidak-tahan-lagi-selebriti-korsel-serukan-kegelisahan-atas-darurat-militer-presiden-yoon| title="Saya Tidak Tahan Lagi": Selebriti Korsel Serukan Kegelisahan Atas Darurat Militer Presiden Yoon|date=4 Desember 2024|website=Suara.com}}</ref> Di lingkup organisasi keagamaan, [[Konferensi Uskup Katolik Korea]], [[Gereja Metodis Korea]], [[Dewan Gereja Nasional di Korea]] dan [[Pusat Hak Asasi Manusia Gereja Korea]] mengkritik keras deklarasi darurat militer, sementara organisasi ulama [[Buddha Won]] menyerukan pemakzulan Yoon Suk-yeol.<ref>{{Cite web |last=Choi |first=Si-young |date=4 Desember 2024 |title=Religious leaders demand Yoon Suk Yeol be held accountable for martial law disarray |url=https://news.koreaherald.com/view.php?ud=20241204050060 |website=The Korea Herald}}</ref> Di lingkup dunia pendidikan, sebuah deklarasi bersama ditandatangani oleh 370 profesor dan peneliti di [[Universitas Korea]] yang menyerukan pemakzulan Presiden Yoon.<ref>{{Cite web |last=Kim |first=Hyun-soo |date=4 Desember 2024 |title=University students, professors denounce Yoon over martial law declaration |url=https://en.yna.co.kr/view/AEN20241204011300315 |website=Yonhap}}</ref>
==== Proses pemakzulan ====
Pada 4 Desember pukul 14:40 WSK (12:40 WIB), pihak oposisi mengumumkan niatnya untuk mengajukan mosi untuk memakzulkan Yoon.<ref>{{Cite web |last=원주 |first=이 |date=4 Desember 2024 |title=(URGENT) Opposition parties set to submit motion on Yoon's impeachment to Nat'l Assembly after lifting of martial law |url=https://en.yna.co.kr/view/AEN20241204010500315 |url-status=live |website=Yonhap}}</ref> Di saat itu, sekitar 190 anggota Majelis Nasional dari enam partai oposisi menyerahkan mosi pemakzulan, dimana mosi tersebut akan didiskusikan pada sidang paripurna parlemen pada keesokan harinya serta merencanakan pemungutan suara antara tanggal 6 atau 7 Desember.<ref name=":7">{{Cite news |last=Davies |first=Christian |last2=Jung-a |first2=Song |date=4 Desember 2024 |title=South Korean lawmakers move to impeach president |url=https://www.ft.com/content/a13a7978-6fbe-4f44-9c78-1fc066d8a88b |access-date=4 Desember 2024 |work=Financial Times}}</ref> Setelah sebelumnya menyerukan aksi mogok nasional hingga darurat militer dicabut dan Yoon dimakzulkan,<ref name=":6" /> Konfederasi Serikat Buruh Korea menyerukan mogok nasional tanpa batas waktu hingga Yoon mengundurkan diri sebagai Presiden.<ref name=":7" />
Karena Kim Yong-hyun mengusulkan darurat militer kepada Yoon, proses pemakzulan juga disiapkan terhadap Kim,
Pada 7 Desember anggota partai oposisi mengusulkan mosi pemakzulan di Majelis Nasional. Namun, partai PPP memboikot pemungutan suara. Mengingat dua pertiga atau 200 anggota Majelis Nasional dibutuhkan untuk meloloskan mosi tersebut, sementara anggota parlemen dari partai oposisi hanya mencapai 192 orang, maka mosi pemakzulan pun batal. Meski demikian, pimpinan Partai Demokrat segera menyiapkan mosi pemakzulan baru atau mendorong pengunduran diri presiden.<ref>{{Cite web|date=2024-12-07|title=South Korea's president avoids an impeachment attempt over short-lived martial law|url=https://apnews.com/article/south-korea-politics-yoon-martial-law-impeachment-3f2a9190bf5cec83b49e2c6ad5cf5379|website=AP News|language=en|access-date=2024-12-14}}</ref>
Pada 14 Desember digelar pemungutan suara untuk mosi pemakzulan kedua. Kali ini PPP tidak memboikot, bahkan sebagian anggota menyatakan akan mendukung karena tingginya tekanan publik terhadap pemakzulan Yoon. Pemungutan suara terhadap mosi pemakzulan digelar pada 16.00 WSK (14.00 WIB) dengan hasil 204 mendukung, 85 menolak, 3 abstain, dan 8 suara tidak sah.<ref>{{Cite web|date=2024-12-14|title=South Korea’s parliament votes to impeach President Yoon Suk Yeol over his martial law order|url=https://apnews.com/article/south-korea-martial-law-yoon-impeach-6432768aafc8b55be26215667e3c19d0|website=AP News|language=en|access-date=2024-12-14}}</ref> Dengan keputusan ini, maka Yoon Suk-yeol akan dibebastugaskan dari jabatan presiden, PM Han Duck-soo akan menjadi penjabat presiden. Mahkamah Konstitusi punya waktu 180 hari atau 6 bulan untuk menggelar sidang yang menetapkan secara definitif pemakzulan atau pengembalian jabatan presiden. Dibutuhkan suara minimal 6 dari 9 hakim MK untuk mengesahkan pemakzulan presiden.<ref>{{Cite web|title=South Korea latest: Jubilation on streets of Seoul as MPs vote to impeach president over martial law|url=https://www.bbc.com/news/live/c1wq025v421t|website=BBC News|language=en-GB|access-date=2024-12-14}}</ref><ref>{{Cite web|last=Hadi|first=Muhammad Samsul|date=2024-12-14|title=Parlemen Korsel Sepakati Pemakzulan, Presiden Yoon Suk Yeol Dibebastugaskan|url=https://www.kompas.id/artikel/parlemen-korsel-sepakati-pemakzulan-presiden-yoon-suk-yeol-dibebastugaskan?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https://www.kompas.id/artikel/parlemen-korsel-sepakati-pemakzulan-presiden-yoon-suk-yeol-dibebastugaskan&loc=header|website=Kompas.id|language=id|access-date=2024-12-14}}</ref>
== Lihat pula ==
| |||