Ordinansi Darurat (Kekuasaan Esensial) (No. 2) 2021: Perbedaan antara revisi

Pada bulan Januari 2020, [[Abdullah dari Pahang|Sultan Abdullah]] selaku [[Yang di-Pertuan Agong|Raja Malaysia]] mengumumkan keadaan darurat nasional di Malaysia. Pengumuman keadaan darurat bertujuan untuk menghentikan penyebaran COVID-19.{{Sfn|ARTICLE 19|2021|p=6}} Penetapan COVID-19 sebagai suatu keadaan darurat di Malaysia kemudian berakibat pada penangguhan fungsi Parlemen Malaysia sejak bulan Januari 2021. Kemudian padaPada bulan Maret 20212020, telah terjadi lonjakanperalihan kasuspemerintahan penularandari COVID-19[[Pakatan yangHarapan|Koalisi menyebabkanPakatan banyakHarapan]] kematian di Malaysia. Lonjakan ini membuat akses informasi yang sifatnya terbuka menjadi sesuatu yang penting bagi publik di Malaysia.ke [[Perikatan Nasional|Koalisi Perikatan Nasional]]. selakuSetelah perwakilanperalihan Pemerintahpemerintahan, Malaysiapengenalan akhirnyakembali mengesahkan[[Undang-Undang OrdinansiAnti-Berita DaruratPalsu (Kekuasaan2018|Undang-Undang Esensial)Anti-Berita (No.Palsu]] 2)dilakukan 2021oleh padaKoalisi bulanPerikatan Maret 2021Nasional.{{Sfn|ARTICLE 19|2021|p=3}}Tujuannya Ordinansiuntuk Daruratmenangani (Kekuasaanpenyebaran Esensial)berita (No.palsu 2)terutama 2021selama disebutberlangsungnya juga[[Pandemi sebagaiCovid-19 Ordinansidi Berita Palsu.{{SfnMalaysia|AsiaPandemi Centre|2022|p=1}}COVID-19 Pengumumandi dilakukan oleh [[Muhyiddin YassinMalaysia]] sebagai wakil Pemerintah Malaysia.{{Sfn|Asia CentreLeong|20222021|p=1512}}

Ordinansi Berita Palsu memuat ketentuan-ketentuan yang saling tumpang tindih dengan [[undang-undang]] lain di Malaysia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia, Undang-Undang Percetakan dan Penerbitan 1984, Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998, dan [[Undang-Undang Anti-Berita Palsu 2018]].{{Sfn|Asia Centre|2022|p=13}} Ketentuan-ketentuan di dalam Ordinansi Berita Palsu hampir seluruhnya mengulang ketentuan utama yang terdapat dalam [[Undang-Undang Anti-Berita Palsu 2018]] yang telah dicabut statusnya sebagai undang-undang oleh Parlemen Malaysia pada [[Oktober 2019]].{{Sfn|ARTICLE 19|2021|p=6}}

Ordinansi Berita Palsu menetapkan status [[kriminalisasi]] pada tindakan-tindakan berupa pembuatan, penawaran, [[penerbitan]] atau [[publikasi]] [[berita palsu]]. Definisi berita palsu dijelaskan pada Pasal 2 dalam Ordinansi Berita Palsu ialah segala jenis [[berita]], [[informasi]], [[data]] atau [[laporan]] yang seluruh atau sebagian isinya merupakan pernyataan yang salah terkait [[Covid-19|COVID-19]] atau pengumuman keadaan darurat. Kriminalisasi berlaku terhadap pelaku jika penyebaran berita palsu dilakukan dalam bentuk fitur, rekaman visual, rekaman audio, atau dalam bentuk apa pun yang dapat menyiratkan perkataan atau [[gagasan]].{{Sfn|AsianAsia Centre|2022|p=16}}

Pasal 4 dalam Ordinansi Berita Palsu menetapkan hukum berupa [[denda]] atau pemenjaraan bagi pelaku penyebar berita palsu di Malaysia yang telah terbukti bersalah. Selain itu, pelaku penyebaran berita palsu di Malaysia juga dapat dikenakan denda dan pemenjaraan sekaligus. Denda yang dibayar oleh pelaku maksimal sebanyak [[Ringgit|RM]] 100.000. Sedangkan hukuman penjara maksimal selama tiga [[tahun]]. Jika pelanggaran masih berlanjut setelah pemberian hukuman, maka pelaku penyebaran berita pallsupalsu didenda paling banyak RM 1.000 setiap [[hari]] hingga penyebaran berita palsu dihentikan.{{Sfn|AsianAsia Centre|2022|p=16}}