Ordinansi Darurat (Kekuasaan Esensial) (No. 2) 2021: Perbedaan antara revisi

Pada bulan Januari 2020, [[Abdullah dari Pahang|Sultan Abdullah]] selaku [[Yang di-Pertuan Agong|Raja Malaysia]] mengumumkan keadaan darurat nasional di Malaysia. Pengumuman keadaan darurat bertujuan untuk menghentikan penyebaran COVID-19.{{Sfn|ARTICLE 19|2021|p=6}} Pada bulan Maret 2020, terjadi peralihan pemerintahan dari [[Pakatan Harapan|Koalisi Pakatan Harapan]] ke [[Perikatan Nasional|Koalisi Perikatan Nasional]]. Setelah peralihan pemerintahan, pengenalan kembali [[Undang-Undang Anti-Berita Palsu 2018|Undang-Undang Anti-Berita Palsu]] dilakukan oleh Koalisi Perikatan Nasional. Tujuannya untuk menangani penyebaran berita palsu terutama selama berlangsungnya [[Pandemi Covid-19 di Malaysia|Pandemi COVID-19 di Malaysia]].{{Sfn|Leong|2021|p=12}}

Pada bulan Maret 2020, [[Kongres India Malaysia]] mendesak Pemerintah Malaysia agar Undang-Undang Anti-Berita Palsu diperkenalkan kembali. Desakan ini dimulai setelah terjadinya serangkaian penangkapan pelaku penyebaran [[disinformasi]] tentang Pandemi COVID-19 di Malaysia.{{Sfn|Leong|2021|p=12}} DiSelama sisisesi lainParlemen Malaysia pada bulan November 2020, penetapan[[Shahidan COVID-19Kassim]] sebagaiselaku suatuperwakilan keadaandari darurat[[Organisasi diKebangsaan MalaysiaMelayu kemudianBersatu]], berakibatmengajukan padadan penangguhanmembahas fungsiproposal Parlemenuntuk Malaysiamembuat sejakkembali bulanUndang-Undang JanuariAnti-Berita 2021Palsu.<ref>{{SfnCite book|ARTICLElast=Asia 19Centre dan Council of Asian Liberals and Democrats (CALD)|2021date=2020|purl=3https://asiacentre.org/wp-content/uploads/Defending_Freedom_of_Expression_Fake_News_Laws_in_East_and_Southeast_Asia.pdf|title=Defending Freedom of Expression Fake News Laws in East and Southeast Asia|location=[[Bangkok]] dan [[Metro Manila]]|publisher=Asia Centre dan Council Of Asian Liberal and Democrats (CALD)|pages=28|language=EN|url-status=live}}</ref> Penangguhan fungsiNamun Parlemen Malaysia ditetapkanmengalami melaluipenangguhan fungsi akibat Proklamasi Darurat 2021. Parlemen Malaysia ditanggukanditangguhkan fungsinya mulai 11 Januari 2021 hingga 1 Agustus 2021.{{Sfn|Leong|2021|p=13}}

Penangguhan fungsi [[Parlemen Malaysia]] sejak bulan Januari 2021 merupakan akibat dari penetapan COVID-19 sebagai suatu keadaan darurat di Malaysia.{{Sfn|ARTICLE 19|2021|p=3}} Kondisi penangguhan fungsi Parlemen Malaysia membuat penerapan kembali atas Undang-Undang Anti-Berita Palsu 2018 mengalami penundaan.{{Sfn|Leong|2021|p=12-13}} Namun [[Perikatan Nasional|Koalisi Perikatan Nasional]] selaku perwakilan Pemerintah Malaysia akhirnya mengesahkan sebuah ordinansi darurat bernama Ordinansi Darurat (Kekuasaan Esensial) (No. 2) 2021 pada bulan Maret 2021 tanpa persetujuan dari Parlemen Malaysia. Alasannya karena telah terjadi lonjakan kasus penularan COVID-19 yang menyebabkan banyak kematian di Malaysia. Lonjakan ini membuat akses informasi yang sifatnya terbuka menjadi sesuatu yang penting bagi publik di Malaysia.{{Sfn|ARTICLE 19|2021|p=3}} Pengumuman pengesahan dilakukan oleh [[Muhyiddin Yassin]] sebagai wakil Pemerintah Malaysia.{{Sfn|Asia Centre|2022|p=15}} Ordinansi Darurat (Kekuasaan Esensial) (No. 2) 2021 disebut juga sebagai Ordinansi Berita Palsu.{{Sfn|Asia Centre|2022|p=1}}

Ordinansi Berita Palsu memuat ketentuan-ketentuan yang saling tumpang tindih dengan [[undang-undang]] lain di Malaysia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia, Undang-Undang Percetakan dan Penerbitan 1984, Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998, dan [[Undang-Undang Anti-Berita Palsu 2018]].{{Sfn|Asia Centre|2022|p=13}} Ketentuan-ketentuan di dalam Ordinansi Berita Palsu hampir seluruhnya mengulang ketentuan utama yang terdapat dalam [[Undang-Undang Anti-Berita Palsu 2018]] yang telah dicabut statusnya sebagai undang-undang oleh Parlemen Malaysia pada [[Oktober 2019]].{{Sfn|ARTICLE 19|2021|p=6}}

Ordinansi Berita Palsu menetapkan status [[kriminalisasi]] pada tindakan-tindakan berupa pembuatan, penawaran, [[penerbitan]] atau [[publikasi]] [[berita palsu]]. Definisi berita palsu dijelaskan pada Pasal 2 dalam Ordinansi Berita Palsu ialah segala jenis [[berita]], [[informasi]], [[data]] atau [[laporan]] yang seluruh atau sebagian isinya merupakan pernyataan yang salah terkait [[Covid-19|COVID-19]] atau pengumuman keadaan darurat. Kriminalisasi berlaku terhadap pelaku jika penyebaran berita palsu dilakukan dalam bentuk fitur, rekaman visual, rekaman audio, atau dalam bentuk apa pun yang dapat menyiratkan perkataan atau [[gagasan]].{{Sfn|Asia Centre|2022|p=16}}

Pasal 4 dalam Ordinansi Berita Palsu menetapkan hukum berupa [[denda]] atau pemenjaraan bagi pelaku penyebar berita palsu di Malaysia yang telah terbukti bersalah. Selain itu, pelaku penyebaran berita palsu di Malaysia juga dapat dikenakan denda dan pemenjaraan sekaligus. Denda yang dibayar oleh pelaku maksimal sebanyak [[Ringgit|RM]] 100.000. Sedangkan hukuman penjara maksimal selama tiga [[tahun]]. Jika pelanggaran masih berlanjut setelah pemberian hukuman, maka pelaku penyebaran berita pallsupalsu didenda paling banyak RM 1.000 setiap [[hari]] hingga penyebaran berita palsu dihentikan.{{Sfn|Asia Centre|2022|p=16}}