Berita palsu di Vietnam: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Menambah Kategori:Berita palsu menurut negara menggunakan HotCat |
|||
| (7 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
'''Berita palsu di Vietnam''' ditangani secara [[hukum]] melalui beberapa [[undang-undang]] di [[Vietnam]]. Namun tidak ada undang-undang di Vietnam yang secara khusus mengatur penyebaran [[berita palsu]] dan penanganannya secara hukum. Berita palsu hanya menjadi salah satu pengaturan hukum yang dimasukkan dalam beberapa undang-undang di Vietnam sejak akhir dasawarsa 2010-an.
Selama masa [[Pandemi Covid-19 di Vietnam]], pencegahan dan penghentian berita palsu di Vietnam ditangani oleh Kementerian Keamanan Publik Vietnam. Beberapa resolusi hukum dan rencana tugas yang dilaksanakan oleh Kementerian Keamanan Publik Vietnam hanya menangani penyebaran informasi palsu di [[dunia maya]] yang bersifat anti-partai dan anti-negara. Semengtara itu, informasi palsu berkaitan dengan situasi Pandemi Covid-19 di Vietnam ditangani oleh seluruh badan regulasi, [[kementerian]] dan [[pemerintahan daerah]] di Vietnam.
Pada bulan Januari 2021, Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam mendirikan [[Pusat Anti-Berita Palsu Vietnam]] untuk menerima pengaduan tentang berita palsu dan mengklarifikasinya sebagai berita palsu atau [[berita bohong]] kepda [[publik]] di Vietnam. Pada kuartal pertama tahun 2021, sebanyak 38 [[berita]] dinyatakan sebagai berita palsu dan berita bohong yang semuanya berkaitan dengan situasi pencegahan serta pengendalian [[Pandemi Covid-19 di Vietnam]].<ref name=":0" />
== Pengaduan dan ==▼
Pada bulan Januari 2021, Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam mendirikan Pusat Anti-Berita Palsu Vietnam.<ref>{{Cite book|last=ARTICLE 19|url=https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Expression/disinformation/2-Civil-society-organisations/ARTICLE19.pdf|title=Response to the consultations of the UN Special Rapporteur on Freedom of Expression on her report on disinformation|publisher=ARTICLE 19|pages=10|language=EN|url-status=live}}</ref> Tanggung jawab yang diberikan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam kepada Pusat Anti-Berita Palsu Vietnam ialah menerima, menangani dan memverifikasi [[laporan]] tentang [[berita palsu]] untuk kemudian dilaporkan sebagai [[disinformasi]] atau berita palsu kepada [[publik]].<ref>{{Cite book|last=Irwansyah|date=Maret 2024|url=https://indonesiabaik.id/public/uploads/post/7146/ASEAN_Guideline_in_Combating_Fake_News_and_Disinformation_in_the_Media.pdf|title=ASEAN Guideline on Management of Government Information in Combating Fake News and Disinformation in the Media|location=Jakarta Pusat|publisher=[[Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia|Ministry of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia]]|isbn=978-602-17232-6-5|editor-last=Wulandari, D., dkk.|pages=76|language=EN|url-status=live}}</ref> Pusat Anti-Berita Palsu Vietnam telah menerima lebih dari 1.100 laporan tentang berita palsu pada kuartal pertama tahun 2021 dengan 38 [[berita]] dinyatakan sebagai berita palsu dan [[berita bohong]] yang berkaitan dengan situasi pencegahan serta pengendalian [[Pandemi Covid-19 di Vietnam]].<ref>{{Cite journal|last=Kim|first=Lan Nguyen Thi|date=23 Juni 2022|title=Vietnam Academic Libraries and Fake News on Social Networks: Revealing the Truth and Solving the Problem|url=https://repository.ifla.org/server/api/core/bitstreams/9717f33e-95ef-438f-8eec-bdc5095fbceb/content|journal=IFLA World Library and Information Congress 2022|language=EN|pages=4}}</ref>▼
==
Dalam [[Yurisdiksi|wilayah hukum]] [[Vietnam]] terdapat [[undang-undang]] yang mengatur tentang penyebaran [[berita palsu]]. Namun tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang berita palsu di Vietnam. Berita palsu hanya diatur dalam undang-undang di Vietnam sebagai bagian dari undang-undang lain. Sejak 1 [[Januari 2017]], penanganan hukum atas berita palsu diberlakukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2018, penanganan hukum atas berita palsu diberlakukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penanganan berita palsu juga diberlakukan dalam Undang-Undang Keamanan Siber sejak tanggal 1 Januari 2019. Berita palsu tidak didefinisikan secara khusus di dalam semua undang-undang tersebut dan hanya ada larangan penyediaan dan penyebaran [[informasi]] palsu. Larangan penyebaran informasi palsu juga hanya dilakukan bila informasi palsu yang disebarkan dapat menimbulkan kebingungan bagi [[publik]], kerugian bagi [[ekonomi]], menghalangi tugas badan regulasi atau penegak hukum, serta melanggar [[hak]] dan kepentingan sah dari suatu [[individu]] maupun [[organisasi]] di Vietnam.<ref>{{Cite book|last=Baker & McKenzie|date=April 2020|url=https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/guides/2020/ap-survey-on-fake-news-and-intermediary-liability.pdf|title=Asia Pacific Survey on Fake News and Intermediary Liability|publisher=Baker & McKenzie|pages=17|language=EN|url-status=live}}</ref>
Pada masa [[Pandemi Covid-19 di Vietnam]], [[Pemerintah Vietnam]] telah memberikan tugas kepada Kementerian Keamanan Publik untuk melaksanakan beberapa [[dokumen]] berisi [[resolusi]] hukum dan rencana tugas Kementerian Keamanan Publik yaitu Resolusi Nomor 35-NQ/TW Politbiro, Rencana Nomor 306-KH/BTGTW Arahan Komite Pengarah 35 Komite Sentral, dan Rencana Nomor 235/KH-BCA-A05. Penugasan tersebut bertujuan untuk mencegah dan menghentikan penyebaran berita palsu. Dokumen-dokumen tersebut mengharuskan semua badan regulasi, [[kementerian]], dan [[pemerintahan daerah]] terkait di Vietnam untuk secara proaktif mencegah penyebaran informasi yang anti-partai dan anti-negara di [[dunia maya]]. Selain itu, pihak pemerintahan di Vietnam juga harus menanggapi situasi Pandemi Covid-19 di Vietnam untuk menangani informasi palsu dan informasi yang berbahaya bagi Pemerintah Vietnam.<ref name=":0" />
▲== Pengaduan dan klarifikasi ==
▲Pada bulan Januari 2021, Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam mendirikan [[Pusat Anti-Berita Palsu Vietnam]].<ref>{{Cite book|last=ARTICLE 19|url=https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Expression/disinformation/2-Civil-society-organisations/ARTICLE19.pdf|title=Response to the
== Referensi ==
{{Reflist}}
[[Kategori:Berita palsu menurut negara]]
[[Kategori:Berita palsu di Asia Tenggara]]
[[Kategori:Berita palsu di Asia]]
| |||