Berita palsu di Kamboja: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k →Penanganan: mengurangi pranala dalam ganda |
|||
| (2 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
'''Berita palsu di Kamboja''' tidak diberi [[definisi]] yang jelas oleh Pemerintah Kamboja. Definisi [[berita palsu]] hanya dibatasi sebagai suatu [[berita]] tidak benar yang dapat menyebabkan kerugian terhadap [[keamanan nasional]], stabilitas [[politik]], dan [[reputasi]] nasional Kamboja. Penyebaran berita palsu telah menimbulkan [[kekacauan informasi]] bagi [[publik]] di Kamboja terutama mengenai [[Daftar Penguasa Kamboja|Raja Kamboja]], pemimpin [[politik]] di Kamboja dan kepentingan publik.
Pemerintah Kamboja tidak membuat [[undang-undang]] anti-berita palsu dan mengutamakan penggunaan undang-undang yang telah ada untuk menangani penyebaran berita palsu. Namun pada tanggal 11 [[Maret 2020]], Kementerian Informasi Kamboja membentuk Komite Anti-Berita Palsu. Tugas Komite Anti-Berita Palsu yaitu melakukan pemantauan, pemeriksaan [[fakta]] dan memberikan tanggapan kepada [[masyarakat]] terhadap suatu berita palsu yang tersebar di Kamboja. Pemeriksaan fakta dilakukan oleh Komite Anti-Berita Palsu melalui
== Definisi ==
Baris 12:
Pemerintah Kamboja tidak membuat [[undang-undang]] anti-berita palsu. Penanganan masalah berita palsu di Kamboja dilakukan dengan mengutamakan undang-undang yang telah ada. Sebelum terjadinya [[Pandemi Covid-19 di Kamboja]], pengendalian penyebaran berita palsu di Kamboja hanya dengan mengharuskan kepada semua media cetak dan media dalam jaringan untuk mendaftar ke Kementerian Informasi atau izin usahanya dicabut.<ref name=":0">{{Cite book|last=Asia Centre dan Council of Asian Liberals and Democrats (CALD)|date=2020|url=https://asiacentre.org/wp-content/uploads/Defending_Freedom_of_Expression_Fake_News_Laws_in_East_and_Southeast_Asia.pdf|title=Defending Freedom of Expression Fake News Laws in East and Southeast Asia|location=[[Bangkok]] dan [[Metro Manila]]|publisher=Asia Centre dan Council Of Asian Liberal and Democrats (CALD)|pages=42|language=EN|url-status=live}}</ref>
Pada Januari 2020, [[Khieu Kanharith]] selaku Menteri Informasi Kamboja mengesampingkan penyusunan undang-undang baru untuk melawan berita palsu dan disinformasi.
Tugas yang diberikan kepada Komite Anti-Berita Palsu ialah melakukan pemantauan terhadap penyebaran berita palsu di [[media sosial]]. Setelah itu, Komite Anti-Berita Palsu ditugaskan melakukan pemeriksaan fakta kepada otoritas yang berwenang dan memberikan tanggapan kepada masyarakat secara tepat waktu.{{Sfn|Irwansyah|2024|p=54}} Pemeriksaan fakta oleh Komite Anti-Berita Palsu melibatkan tiga [[kementerian]] yang mengadakan program [[literasi media]] di Kamboja. Ketiganya ialah Kementerian Pendidikan, Kementerian Pos dan Telekomunikasi, serta Kementerian Informasi.{{Sfn|Irwansyah|2024|p=55}} Komite Anti-Berita Palsu kemudian diberi wewenang untuk mengambil tindakan dengan otoritas terkait berupa pemblokiran terhadap [[situs web]], akun, atau [[laman web]] yang mempromosikan informasi palsu yang dapat menyebabkan keresahan sosial.{{Sfn|Irwansyah|2024|p=54}}
| |||