Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 17 Juni 2006 09.11 sunting 222.124.31.229 (bicara) Tidak ada ringkasan suntingan ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 14 Februari 2023 11.42 sunting balikkan Budi Oetomo (bicara \| kontrib) 772 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
(43 revisi perantara oleh 27 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: {{kembangkan}}{{noref}}{{Infobox pengadilan '''Pengadilan Negeri Jakarta Selatan''' adalah sebuah [[pengadilan]] negeri di [[Jakarta Selatan]], [[Indonesia]]. Pengadilan ini sering menjadi tempat pengadilan kasus-kasus besar, terutama kasus-kasus [[korupsi]] yang melibatkan tokoh-tokoh penting Indonesia. Selain itu, menurut [[Indonesian Corruption Watch]], terdapat 13 terdakwa kasus korupsi yang bebas atau lepas di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. \| nama_pengadilan = Pengadilan Negeri Jakarta Selatan<br>Kelas IA \| singkatan = \| gambar = \| didirikan = \| dasar_hukum = \| lingkungan_peradilan = [[Peradilan Umum]] \| tingkat = [[Pengadilan tingkat pertama\|Pertama]] \| jumlah_hakim = \| yurisdiksi = [[Kota Jakarta Selatan]] \| banding = [[Pengadilan Tinggi Jakarta]] \| kasasi = <!--Diisi [[Mahkamah Agung Republik Indonesia]] (khusus pengadilan tingkat banding)--> \| jumlah_perkara = \| ketua_pengadilan = \| pegawai = \| anggaran = \| pengadilan_khusus1 = [[Pengadilan Anak]] ~~==Kasus penting==~~ \| yurisdiksi_pengadilan_khusus1 = [[Kota Jakarta Selatan]] ~~Beberapa tokoh terkenal yang telah diadili di sini (disertai keterangan tentang kasus yang melibatkan mereka) adalah:~~ \| pengadilan_khusus2 = [[Soeharto]] - mantan [[Presiden Republik Indonesia]], dugaaan penyimpangan dana 11 yayasan yang dipimpinnya. Dihentikan oleh hakim karena terdakwa tidak bisa dihadirkan. Hakim juga menolak keinginan jaksa untuk membuka kembali kasus ini. \| yurisdiksi_pengadilan_khusus2 = [[Abu Bakar Ba'asyir]] - pemimpin [[Majelis Mujahidin Indonesia]] (hukuman 30 bulan penjara) \| pengadilan_khusus3 = [[Nurdin Halid]] - Ketua [[PSSI]], ketua umum Koperasi Distribusi Indonesia - KDI (vonis bebas tanggal 16/6/2005), dengan majelis hakim yang dipimpin oleh I Wayan Rena Wardhana, dengan anggota Ahmad Sobari dan Mahmud Rohimi. \| yurisdiksi_pengadilan_khusus3 = [[Tommy Winata]] - pemilik [[Grup Artha Graha]] (bebas) \| pengadilan_khusus4 = [[Hendrawan Haryono]], mantan wakil direktur utama Bank Asia Pacific (Aspac), kasus [[korupsi BLBI]] sebesar Rp 583 milyar. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabaikan tindak korupsi yang dilakukan, dan hanya memvonis Hendrawan berdasarkan pelanggaran UU Perbankan dengan hukuman 1 tahun penjara. \| yurisdiksi_pengadilan_khusus4 = [[Pande Lubis]], kasus [[Bank Bali]] yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp. 904 milyar. Jaksa menuntut empat tahun, dilepaskan karena dianggap bukan kasus korupsi. \| pengadilan_khusus5 = [[Joko S. Tjandra]], kasus Bank Bali. Jaksa menuntut 18 bulan penjara, akhirnya dilepaskan. \| yurisdiksi_pengadilan_khusus5 = [[Arifin S. Panigoro]], dugaan penyimpangan dana Promes dari PT Jasindo pada Medco. Dilepaskan karena hakim menolak dakwaan. \| pengadilan_khusus6 = [[Muchtar Pakpahan]] - ketua [[SBSI]], dugaan korupsi dana [[Jamsostek]] senilai Rp 1,8 milyar. Diputus bebas. \| yurisdiksi_pengadilan_khusus6 = [[Marimutu Srinivasan]], dugaan korupsi dalam fasilitas ''preshipment'' diskonto. permohonan praperadilan atas pemberian [[SP3]] kejaksaan terhadap Marimutu yang diajukan oleh ICW ditolak hakim karena ICW dianggap tidak berkepentingan. [[Ginandjar S. Kartasasmita]], dugaan korupsi ''technical assistant contract'' PT UPG dengan PT [[Pertamina]]. Dilepaskan hakim di [[praperadilan]]. [[Ricardo Gelael]], kasus [[tukar guling]] tanah [[Bulog]] dengan [[Goro]] yang merugikan negara senilai Rp. 96,6 milyar. Diputus bebas di PN Jakarta Selatan, dihukum 18 bulan di tingkat [[MA]]. [[Hutomo Mandala Putra]], kasus [[tukar guling]] tanah [[Bulog]] dengan [[Goro]]. Diputus bebas di PN Jakarta Selatan, dihukum 18 bulan di tingkat MA. [[Grasi]] ditolak, namun dibebaskan di tingkat [[Peninjauan Kembali]] [[Sudjiono Timan]], dugaan korupsi di BPUI senilai Rp 369 milyar. Tuntutan jaksa 8 tahun, diputus bebas di PN Jakarta Selatan. Dihukum 15 tahun pada tingkat MA. [[Zainal Agus]] - Direktur Tata Usaha Negara MA, dugaan suap senilai Rp 100 juta. Hakim memutuskan dakwaan batal demi hukum karena dakwaan tidak bisa diterima. [[ECW Neloe]] - Direktur Utama [[Bank Mandiri]], terdakwa dari kasus korupsi Bank Mandiri yang merugikan negara Rp 160 miliar, dengan tuntutan hukuman penjara 20 tahun. Divonis bebas oleh majelis hakim yang diketuai Gatot Suharnoto, pada [[20 Februari]] [[2006]] [[I Wayan Pugeg]] - Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri, terdakwa dari kasus korupsi Bank Mandiri yang merugikan negara Rp 160 miliar, dengan tuntutan hukuman penjara 20 tahun. Divonis bebas oleh majelis hakim yang diketuai Gatot Suharnoto, pada 20 Februari 2006 [[M. Sholeh Tasripan]] - Direktur Coorporate Banking, terdakwa dari kasus korupsi Bank Mandiri yang merugikan negara Rp 160 miliar, dengan tuntutan hukuman penjara 20 tahun. Divonis bebas oleh majelis hakim yang diketuai Gatot Suharnoto, pada 20 Februari 2006 Pimpinan PT Cipta Graha Nusantara selaku debitor Bank Mandiri, Edyson (direktur utama), Saiful Anwar (komisaris utama), dan Diman Ponijan (direktur keuangan) - terdakwa dari kasus korupsi Bank Mandiri yang merugikan negara Rp 160 miliar, dengan tuntutan hukuman 17 tahun dan denda Rp 300 juta serta uang pengganti sebesar 1,85 juta [[USD]]. Divonis bebas oleh majelis hakim yang diketuai Sri Mulyani, pada [[23 Februari]] [[2006]] \| alamat = Jl. Ampera Raya, No. 133 ~~==Kasus==~~ \| kota = [[Jakarta Selatan]] [[Panitera]] Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan, [[Andrian Jimmy Lumanow]], ditangkap aparat Timtas Tipikor di Restoran Semanggi pada Selasa [[3 Januari]] [[2006]] karena memeras karyawan Jamsostek Walter Sigalinging, yang menjadi saksi pada persidangan dugaan korupsi Jamsostek dengan terdakwa mantan Dirut Jamsostek [[Ahmad Djunaidi]] dan mantan Direktur Investasi Jamsostek Andi Rahman Alamsyah. Andrian ditangkap dengan barang bukti uang senilai Rp 200 juta bersama saksi Walter. \| provinsi = [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] ~~Andrian adalah panitera dari majelis hakim yang tengah menangani perkara dugaan korupsi Jamsostek di PN Jakarta Selatan yaitu [[Herman Allositandi]], Sri Mulyani dan M Syarifuddin.~~ \| negara = [[Indonesia]] \| telp = \| koordinat = \| situs web = {{URL\|http://www.pn-jakartaselatan.go.id/}} \| surel = }} '''Pengadilan Negeri Jakarta Selatan''' (biasa disingkat: PN Jakarta Selatan) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan [[Peradilan Umum]] yang berkedudukan di [[Jakarta Selatan]]. {{fact}} ==Pranala luar==▼ {{id}} [http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0204/11/0803.htm Artikel tentang PN Jakarta Selatan] ▲== Pranala luar == {{id}} [http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail&id=5149 Artikel kasus BLBI di PN Jakarta Selatan] {{official\|https://www.pn-jakartaselatan.go.id/}} *{{id}} [http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=4827 PN Jakarta Selatan KUBURAN Bagi Upaya Pemberantasan Korupsi] ~~[[Kategori:Jakarta]]~~ [[Kategori:~~Hukum~~Pengadilan ~~di Indonesia~~Negeri]]