Sejarah Luwu: Perbedaan antara revisi

* Pemerintahan tingkat rendah dipegang oleh Pihak [[Swapraja]].

* Onder Afdeling Palopo, dengan ibukotanyaibu kotanya Palopo.

* Onder Afdeling Makale, dengan ibukotanyaibu kotanya Makale.

* Onder Afdeling Masamba, dengan ibukotanyaibu kotanya Masamba.

* Onder Afdeling Malili, dengan ibukotanyaibu kotanya Malili.

* Onder Afdeling Mekongga, dengan ibukotanyaibu kotanya Kolaka.

Selanjutnya pada masa pendudukan tentara Dai NoppongNippon, Pemerintah [[Jepang]] tidak merubahmengubah sistem pemerintahan, yang diterapkan tentara Dai Noppon pada masa berkuasa di Luwu (Tahun [[1942]]), pada prinsipnya hanya meneruskan sistem pemerintahan yang telah diterapkan oleh Belanda, hanya digantikan oleh pembesar-pembesar Jepang.

Kedudukan Datu Luwu dalam sistem pemerintahan Sipil, sedangkan pemerintahan [[Militer]] dipegang oleh Pihak Jepang. Dalam menjalankan Pemerintahan Sipil, Datu Luwu diberi kebebasan, namun tetap diawasi secara ketat oleh pemerintahan Militer Jepang yang sewaktu-waktu siap menghukum pejabat sipil yang tidak menjalankan kehendak Jepang, dan yang menjadi pemerintahan sipil atau Datu Luwu pada masa itu ialah " Andi Kambo Opu Tenrisompa" kemudian diganti oleh putranya "Andi JemmaPatiware" yang kemuadian bergelar "[[Andi Jemma]]".

Pada bulan April [[1950]] Andi Jemma dikukuhkan kembali kedudukannya sebagai [[Datu]]/PejuangPajung Luwu dengan wilayah seperti sediakala. Afdeling luwuLuwu meliputi lima onder Afdeling Palopo:, Masamba, Malili, TanatorajaTana Toraja atau Makale, Rantepao dan Kolaka. Tahun [[1953]] Andi Jemma Datu Luwu diangkat menjadi Penasehat [[Gubernur]] [[Sulawesi]], waktu itu Sudiro. Ketika Luwu dijadikan Pemerintahan Swapraja, Andi Jemma diangkat sebagai Kepala Swapraja Luwu, pada tahun [[1957]] hingga [[1960]].

Atas jasa-jasanjasa beliaudia terhadap perjuangan kemerdekaan [[Indonesia]], Andi Jemma telah dianugerahi [[Bintang Gerilya]] tertanggal [[10 November]] [[1958]], Nomor 36.822 yang ditandatangani [[Presiden]] [[Soekarno]]. Pada masa periode kepemimpinan Andi Jemma sebagai Raja atau Datu Luwu terakhir, sekaligus menandai berakhirnya sistem pemerintahan Swatantra ([[Desentralisasi]]).

Belasan tanda jasa kenegaraan Tingkat Nasional telah diberikan kepada Andi Jemma sebelum beliaudia wafat tanggal [[23 Februari]] [[1965]] di Kota [[Makassar]]. Presiden Soekarno memerintahkan agar Datu Luwu dimakamkan secara Kenegaraankenegaraan di ‘Taman‘[[Taman Makam Pahlawan’Pahlawan]]’ Panaikang Makassar, yang dipimpin langsung oleh [[Panglima]] [[Kodam]] [[Hasanuddin]].

Selanjutnya pada masa setelah [[Proklamasi]] Kemerdekaan RI, secara otomatis Kerajaan Luwu berintegrasi masuk ke dalamkedalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditandai dengan adanya pernyataan Raja Luwu pada masa itu Andi Jemma yang antara lain menyatakan "Kerajaan Luwu adalah bagian dari Wilayah Kesatuan Republik Indonesia".

Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.34/1952 tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan bentukan Belanda/Jepang termasuk Daerah yang berstatus Kerajaan. Peraturan Pemerintah No.56/1951 tentang Pembentukan Gabungan Sulawesi Selatan. Dengan demikian daerah gabungan tersebut dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi 7 tujuh daerah swatantra. Satu di antaranya adalah daerah Swatantra Luwu yang mewilayahi seluruh daerah Luwu dan Tana Toraja dengan pusat Pemerintahan berada di kota[[Kota Palopo]].

-* Undang-Undang Darurat No.2/1957 tentang Pembubaran Daerah Makassar, [[Jeneponto]] dan [[Takalar]].

-* Undang-Undang Darurat No. 3/1957 tentang Pembubaran Daerah Luwu dan Pembentukan [[Bone]], Wajo dan [[Soppeng]]. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 4/1957, maka Daerah Luwu menjadi daerah Swatantra dan terpisah dengan Tana Toraja.

* Kewedanaan Malili.

Kemudian pada tanggal [[1 Maret]] [[1960]] ditetapkan PP Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pembentukan Propinsi[[Provinsi]] Administratif Sulawesi Selatan mempunyai 23 [[Daerah Tingkat II]], salah satu diantaranya adalah Daerah Tingkat II Luwu.

Untuk menciptakan keseragaman dan efisiensi struktur Pemerintahan Daerah, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No.1100/1961, dibentuk 16 [[Distrik]] di Daerah Tingkat II Luwu, yaitu:

-* Wara

-* Larompong

-* Suli

-* Bajo

-* Bupon

-* [[Bastem ]]

-* Walenrang(Batusitanduk)

-* Limbong

-* Sabbang

-* Malangke

-* Masamba

-* Bone-boneBone

-* Wotu

-* Mangkutana

-* Malili

-* Nuha

Dengan 143 Desa gaya baru. Empat bulan kemudian, terbit SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No.2067/1961 tanggal [[18 Desember]] [[1961]] tentang Perubahan Status Distrik di Sulawesi Selatan termasuk di Daerah Tingkat II Luwu menjadi kecamatan[[Kecamatan]]. Dengan berpedoman pula pada SK tersebut, maka status Distrik di Daerah Tingkat II Luwu berubah menjadi kecamatan dan nama-nama kecamatannya tetap berpedoman pada SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 1100/1961 tertanggal [[16 Agustus]] [[1961]], dengan luas wilayah 25.149 km2.

Perkembangan dari segi Administratif Pemerintahan di Dati II Luwu, selain pemekaran kecamatan, [[desa]] dan [[kelurahan]] juga ditetapkannya Dati II Luwu sebagai salah satu [[Kota AdministratipAdministratif]] (KOTIP) berdasarkan SK Mendagri No.42/1986 tanggal [[17 September]] [[1986]].

Dengan demikian secara Administratif Dati II Luwu terdiri dari satu Kota Administratip, tiga Pembantu Bupati, 21 Kecamatan Definitif, 13 Kecamatan Perwakilan, 408 Desa Definitif, 52 Desa Persiapan dan Kelurahan dengan luas wilayah berdasarkan data dari Subdit Tata Guna Tanah Direktorat Agraria PropinsiProvinsi Sulawesi Selatan adalah 17.791,43 km2 dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 124/III/1983 tanggal [[9 Maret]] [[1983]] tentang penetapan luas propinsiprovinsi, kabupaten/kotamadya dan kecamatan dalam wilayah propinsiprovinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Luas Wilayah PropinsiProvinsi Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan yang ada sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan nyata di lapangandilapangan oleh karena telah terjadi penyempurnaan batas wilayah antar propinsiprovinsi di Sulawesi Selatan, maka melalui kerjasama Kepala Kantor Wilayah [[Badan Pertanahan Nasional]] PropinsiProvinsi Sul-Sel dan [[Topografi]] Kodam VII Wirabuana, Pemerintah PropinsiProvinsi Tingkat I Sulawesi Selatan telah berhasil menyusun data tentang luasnluas wilayah propinsiprovinsi, kabupaten/ kotamadya dan kecamatan di daerah PropinsiProvinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Sul-Sel Nomor : SK.164/IV/1994 tanggal [[4 April]] [[1994]]. Total luas wilayah [[Kabupaten Luwu]] adalah 17.695,23 km2 dengan 21 kecamatan definitif dan 13 Kecamatan Pembantu.

Pada tahun [[1999]], saat awal bergulirnya Reformasi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dimana telah dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan di Daerah, dan mengubah mekanisme pemerintahan yang mengarah pada Otonomi Daerah.

Tepatnya pada tanggal [[10 PebruariFebruari]] [[1999]], oleh DPRD Kabupaten Luwu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 03/Kpts/DPRD/II/1999, tentang Usul dan Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Dati II Luwu yang dibagi menjadi dua Wilayah Kabupaten dan selanjutnya Gubernur KDH Tk.I Sul-Sel menindaklanjuti dengan Surat Keputusan No.136/776/OTODA tanggal [[12 PebruariFebruari]] [[1999]].

Akhirnya pada tanggal [[20 April]] 1999, terbentuklah Kabupaten Luwu Utara ditetapkan dengan UU Republik Indonesia No.13 Tahun1999Tahun 1999.

I.# Kabupaten Dati II Luwu dengan batas Saluampak Kec. Lamasi dengan batas Kabupaten Wajo dan Kabupaten TatorTana Toraja, dari 16 kecamatan, yaitu:

-#* Kecamatan Kec.Lamasi

-#* Kecamatan Kec.Walenrang

-#* Kecamatan Kec.Pembantu Telluwanua

-#* Kecamatan Kec.Warautara

-#* Kecamatan Kec.Wara

-#* Kecamatan Kec.Pembantu WaraselatanWara Selatan

-#* Kecamatan Kec.Pembantu Ponrang

-#* Kecamatan Kec.Bupon

-#* Kec.Kecamatan [[Bastem]]

-#* Kec.Kecamatan Pemb.Pembantu Latimojong

-#* Kecamatan Kec.Bajo

-#* Kec.Kecamatan [[Belopa]]

-#* Kecamatan Kec.Suli

-#* Kecamatan Kec.Larompong

-#* Kecamatan Kec.Pembantu LarompongselatanLarompong Selatan