Politik: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Bot: perubahan kosmetika |
k Mengembalikan suntingan 114.125.190.30 (bicara) (HG) (3.4.12) Tag: Pengembalian |
||
| (525 revisi antara oleh lebih dari 100 100 pengguna tak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{untuk|demokrasi berdasarkan prioritas|Demokrasi}}
{{politik}}
[[Berkas:RIAN archive 828797 Mikhail Gorbachev addressing UN General Assembly session.jpg|jmpl|270x270px|Mikhail Gorbachev berpidato di sidang Majelis Umum PBB pada Desember 1988]]
'''Politik''' ([[kata serapan dalam bahasa Indonesia|serapan]] dari {{lang-nl|politiek}}) adalah [[proses]] pembentukan dalam [[masyarakat]] yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam [[negara]].<ref>[[Kamus Besar Bahasa Indonesia|KBBI]] daring</ref> Pengertian ini adalah upaya penggabungan antara berbagai [[definisi]] yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam [[ilmu politik]].
Ini dapat digunakan secara positif dalam [[konteks]] ''solusi politik'' yang berkompromi dan tanpa kekerasan, atau secara diskriptif sebagai ''seni atau [[ilmu pemerintahan]]'', tetapi juga sering membawa konotasi negatif. Konsep setelah didefinisikan dalam berbagai cara, dan pendekatan yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda secara mendasar tentang apakah itu harus digunakan secara luas atau terbatas, secara empiris atau normatif, dan apakah konflik atau kerjasama lebih penting untuk
itu<ref>{{harvnb|Leftwich|2015|p=68}}.</ref><ref name="HagueHarrop2013">{{harvnb|Hague|Harrop|2013|p=1}}.</ref>.
Berbagai metode digunakan dalam politik, termasuk mempromosikan pandangan politik sendiri antara orang-orang, negosiasi dengan subjek politik lain, membuat undang-undang, dan menggunakan kekuatan internal dan eksternal, termasuk perang melawan musuh. Politik dijalankan pada berbagai tingkatan sosial, dari klan atau suku masyarakat tradisional, melalui pemerintah lokal modern, perusahaan dan lembaga hingga negara berdaulat, hingga tingkat internasional<ref name="Hammarlund1985">{{harvnb|Hammarlund|1985|p=8}}.</ref><ref name="Brady2017">{{harvnb|Brady|2017|p=47}}.</ref><ref name="HawkesworthKogan2013">{{harvnb|Hawkesworth|Kogan|2013|p=299}}.</ref><ref name="Taylor2012">{{harvnb|Taylor|2012|p=130}}.</ref><ref>{{harvnb|Blanton|Kegley|2016|p=199}}.</ref><ref name="Kabashima 1986">{{harvnb|Kabashima|White III|1986}}.</ref>.
Di negara bangsa modern, orang sering membentuk partai politik untuk mewakili ide-ide mereka. Anggota partai sering setuju untuk mengambil posisi yang sama dalam banyak masalah dan setuju untuk mendukung kesejahteraan yang sama pada hukum dan pemimpin yang tidak sama. Pemilihan umum biasanya adalah kompetisi antara berbagai partai.
Sistem politik adalah kerangka kerja yang mendifinisikan metode politik yang dapat diterima dalam suatu masyarakat, Sejarah pemikiran politik dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, dengan karya-karya mani seperti Republik Plato dan Politik Aristoteles di Barat, dan manuskrip politik Konfusius dan Arthashastra Chanakya di Timur<ref name="Kabashima 1986"/><ref>https://id.berita.yahoo.com/pengertian-politik-menurut-para-ahli-024004194.html</ref>.
== Etimologi ==
Kata ''politik'' berasali kata ''polis'' dalam [[bahasa Yunani]]. Kata ini memiliki arti yaitu [[negara kota]].<ref>{{Cite book|last=Anggara|first=Sahya|date=November 2013|url=https://etheses.uinsgd.ac.id/11047/1/11.%20Buku%20Sistem%20Politik%20Indonesia.pdf|title=Sistem Politik Indonesia|location=Bandung|publisher=CV Pustaka Setia|isbn=978-979-076-411-8|editor-last=Saebani|editor-first=Beni Ahmad|pages=3|url-status=live}}</ref> Dari kata ini diperoleh maksud bahwa politik adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam kelompok, atau bentuk lain dari hubungan kekuasaan individu, distribusi sumberdaya air dan status. Cabang ilmu sosial yang mempelajari politik dan pemerintahan disebut sebagai ilmu politik.
Politik ialah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.(Ramlan surbakti 1999:1)
Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
* politik adalah usaha yang ditempuh [[warga negara]] untuk mewujudkan kebaikan bersama (Teori Klasik Aristoteles).
* politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan [[Publik]] pemerintahan dan [[negara]].
* politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan [[kebijakan publik]] [[Pemerintahan]].
Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: [[legitimasi]], [[sistem politik]], perilaku politik, [[partisipasi politik]], proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang [[partai politik]].
'''''¹'"Dan adapula Aristoteles''''' membuat klasifikasi bentuk pemerintahan. Kriteria atau dasar
penilaian yang digunakan adalah:
1. Jumlah orang yang berkuasa (duduk dalam pemerintahan) yang memiliki akhlak.
2. Cara dan kepentingan dalam menjalankan pemerintah di haruskan keberpihakan kepada kepentingan [[kesejahteraan]] [[masyarakat]].
----Mengenai jumlah orang yang memiliki akhlak menjalankan atau memegang tampuk [[pemerintahan]], terdapat tiga macam pembagian,yaitu :
* Pemerintahan oleh satu orang '''''(goverment by one). "pemerintah satu per satu"'''''
* Pemerintahan oleh sekelompok orang '''''(goverment by few). "pemerintah oleh sendiri"'''''
* Yg terakhir ada pemerintahan dipilih oleh banyak orang '''''(goverment by the many people). "pemerintah untuk banyak orang"'''''
Masing masing dari ketiga macam pembagian itu diberi klasifikasi antara bentuk yang baik (positif) dengan bentuk yang buruk (negatif). Sehingga seluruhnya terdapat tujuh bentuk pemerintahan. Hal baik atau buruknya suatu pemerintahan, ditinjau dari segi cara dan kepentingan pimpinan yang menduduki jabatan kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan tersebut. Jika pemerintahan itu dijalankan dengan diabdikan untuk kepentingan umum atau masyarakat, maka disebut sebagai bentuk yang pemimpin baik, bentuk pemimpin kekuasaan yang berakhlak. Sebaliknya, jika diabdikan untuk kepentingan pribadi, elit atau kelompok maka disebut bentuk yang sangat buruk. Pemerintahan oleh satu orang, jika diabdikan untuk kepentingan umum disebut [[Monarki]], sedangkan jika diabdikan untuk kepentingan pribadi disebut Tirani. Pemerintahan oleh sekelompok atau beberapa orang, jika benar-benar mengabdi untuk kepentingan masyarakat umum disebut [[Aristokrasi]]. Sebaliknya disebut [[Oligarki]] jika mengabdi untuk kepentingan elit kelompok saja. Pemerintahan oleh banyak orang, jika diabdikan untuk kepentingan bersama bagi banyak orang (termasuk yang diwakili aspirasinya, karena tidak langsung duduk dalam pemerintahan) disebut [[Demokrasi]], sedangkan dalam bentuk yang buruk (negatif) dari pemerintahan oleh banyak elit, yaitu jika keikutsertaan banyak elit itu digunakan untuk berkelahi disebut Mobokrasi. Mobokrasi, sebagai bentuk lawan dari demokrasi ini, menurut istilah asli dari Aristoteles disebut “polity”<ref>https://nasional.sindonews.com/politik</ref>.
Politik berasal dari bahasa Belanda ''politiek'' dan bahasa Inggris ''politics'', yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani ''τα πολιτικά'' (''politika'' - yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya ''πολίτης'' (''polites'' - warga negara) dan ''πόλις'' (''polis'' - [[negara kota]]).
Secara etimologi kata "politik" masih berhubungan dengan [[polisi]], [[kebijakan]]. Kata "politis" berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti orang-orang yang menekuni hal politik.
Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kota atau negara kota. Turunan dari kata tersebut yaitu:
* polites berarti warga negara.
* politikos berarti kewarganegaraan.
* politike tehne berarti kemahiran politik.
* politike episteme berarti ilmu politik.
Kata ini berpengaruh ke wilayah Romawi sehingga bangsa Romawi memiliki istilah ''ars politica'' yang berarti kemahiran tentang masalah masalah kenegaraan.
Politik pun dikenal dalam bahasa Arab dengan kata ''siyasah'' yang berarti mengurus kepentingan seseorang. Pengarang kamus al Muhith mengatakan bahwa ''sustu ar-ra’iyata siyasatan'' berarti saya memerintahnya dan melarangnya.
Sedangkan politik secara terminologis dapat diartikan
# Menunjuk kepada satu segi kehidupan manusia bersama dengan masyarakat. Lebih mengarah pada politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan jabatan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan jabatan kekuasaan (''politics''). Misal: kejahatan politik, kegiatan politik uang, hak-hak politik.
# Menujuk kepada “satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai” atau “cara-cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu”. Lebih mengarah pada kebijakan (''policy''). Misal: politik luar negeri, politik dalam negeri, politik pendidikan yang berkualitas.
# Menunjuk pada pengaturan urusan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Pemerintah mempermudah urusan masyarakat yang positif, masyarakat melakukan koreksi serta memberikan solusi masukan terhadap pemerintah dalam melaksanakan tugasnya (''siyasah'').
Di antara ketiga definisi tersebut, tentunya definisi pertama lebih memiliki
konotasi negatif dibandingkan definisi kedua dan ketiga. Hal ini disebabkan orientasi
yang pertama adalah politik jabatan untuk mendapatkan kekuasaan dengan mengedepankan [[akhlak]], untuk meraih dan mempertahankan
kekuasaan dapat dilakukan dalam jalan yang baik tidak diperbolehkan dengan cara yang buruk, dan tidak dapat di benarkan
menghalalkan segala cara dan lebih berorientasi pada kepentingan pemimpin atau elit
yang sedang berkuasa. Sedangkan definisi politik yang kedua dan ketiga lebih berorientasi
pada politik pelayanan terhadap masyarakat, di mana posisi pemimpin adalah pelayan masyarakat bukan penguasa aset-aset yang strategis.<ref>http://digilib.uinsgd.ac.id/2577/4/4_bab1.pdf</ref>
== Ilmu Agama dan politik ==
[[Islam]] menyebut politik dengan istilah Siyasah. Jika yang dimaksud politik adalah siyasah yang mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Islam memandang Kekuasan atau dengan istilah lain ialah penguasa, sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada [[Allah]] [[Subhanahu wa ta'ala]], di dalam dunia nyata terkadang kita disuguhkan praktik politik yang kurang bahkan sama sekali menyimpang dari ajaran-ajaran agama, Islam terbuka dengan konsep politik yang telah berjalan selama ini selama sepanjang tidak bertentangan dengan konsep ajaran, aturan-aturan yang di larang oleh agama. Islam memang harus memiliki corak politik, akan tetapi, poitik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam. Sebab jika Islam hanya bercorak politik tampa ada corak lain yang seharusnya ada, maka Islam yang demikian ialah Islam yang parsial<ref>https://alkhairat.ac.id/2018/09/30/politik-dalam-islam/</ref>.
=== Teori politik ===
[[Teori politik]]
Terdapat banyak sekali sistem politik yang dikembangkan oleh negara negara di dunia antara lain: [[anarkisme]],
=== Lembaga politik ===
Didalam buku [[Kamus]] Sosiologi (2018) Karya Agung Haryanta dan Eko Sujatmiko menyatakan "Lembaga Politik adalah sosial yang menghususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang, berhubungan dengan kehidupan politik. Lembaga politik mengatur tentang penerapan hukuman atau paksaan fisik demi mencapai kepentingan bersama anggota-anggota Masyarakat dan juga mengatur hubungan antara kekuasaan dan wewenang dalam Masyarakat.
Secara awam berarti suatu [[organisasi]], tetapi [[Struktur Organisasi]] lembaga politik bisa juga adalah suatu kebiasaan atau perilaku yang terpola. Lembaga politik adalah perilaku politik yang terpola dalam bidang politik.
Pemilihan pejabat, yakni proses penentuan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu dan kemudian menjalankan fungsi tertentu (sering sebagai pemimpin dalam suatu bidang/masyarakat tertentu) adalah lembaga demokrasi. Bukan lembaga pemilihan umumnya (atau sekarang [[Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia]]-nya) melainkan seluruh perilaku yang terpola dalam kita mencari dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakil kita untuk duduk di parlemen.
Persoalan utama dalam negara yang tengah melalui proses transisi menuju demokrasi seperti indonesia saat ini adalah pelembagaan demokrasi. Yaitu bagaimana menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang banyak bisa berjalan sesuai dengan norma-norma demokrasi, umumnya yang harus diatasi adalah mengubah lembaga feodalistik (perilaku yang terpola secara feodal, bahwa ada kedudukan pasti bagi orang-orang berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai bangsawan politik dan yang lain sebagai rakyat biasa) menjadi lembaga yang terbuka dan mencerminkan keinginan orang banyak untuk mendapatkan [[kesejahteraan]].
Untuk melembagakan demokrasi diperlukan hukum dan perundang-undangan dan perangkat struktural yang akan terus mendorong terpolanya perilaku demokratis sampai bisa menjadi pandangan hidup. Karena diyakini bahwa dengan demikian kesejahteraan yang sesungguhnya baru bisa dicapai, saat tiap individu terlindungi hak-haknya bahkan dibantu oleh negara untuk bisa teraktualisasikan, saat tiap individu berhubungan dengan individu lain sesuai dengan norma dan [[hukum]] yang berlaku<ref>https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/16/150621069/peran-dan-fungsi-lembaga-politik</ref>.
== Konsep-konsep politik ==
Ada beberapa konsep politik dasar yang bersumber dari para ahli, yaitu:<ref>Surbakti, R. 1992. ''Memahami Ilmu Politik''. Jakarta: PT Grasindo</ref>
# Klasik. Pada pandangan klasik ([[Aristoteles]]) mengemukakan bahwa semestinya politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memilki nilai moral yang lebih tinggi daripada kepentingan jabatan. Kepentingan umum sering diartikan sebagai tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak seperti keadilan kesejahteraan, kebenaran dan kejujuran untuk mencapai tujuan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Pandangan klasik dianggap di kabur kan seiring banyaknya penafsiran tentang kepentingan umum itu sendiri. kepentingan umum dapat diartikan pula sebagai general will, will of all atau kepentingan mayoritas.
# Kelembagaan. Menurut [[Max Weber (politikus)|Max Weber]], politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Max Weber melihat negara dari sudut pandang yuridis formal yang statis. Negara tidak memiliki hak memonopoli kekuasaan fisik yang utama. Namun konsep ini hanya berlaku bagi negara modern yaitu negara yang sudah ada differensiasi dan spesialisasi peranan, negara yang memiliki batas wilayah yang pasti dan penduduknya tidak nomaden.
# Kekuasaan. Robson mengemukakan politik adalah kegiatan mencari dan mempertahankan jabatan ataupun menentang pelaksanaan jabatan. jabatan Kekuasaan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan penilaian dari orang lain, baik pikiran maupun perbuatan agar orang tersebut berpikir dan bertindak sesuai dengan orang yang di tokohkan. Salah satu konsep dalam ilmu politik, konsep ideologi, legitimasi dan konflik.
# Fungsionalisme. David Easton berpendapat bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan tidak mengikat suatu masyarakat. Sedangkan menurut Harold Lasswell, politik adalah who gets, what gets, when gets dan how gets nilai. Dapat diketahui bahwa politik sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.
# Konflik. Pandangan konflik mendeskripsikan bahwa politik adalah kegiatan untuk memeperjuangkan perumusan dan kebijaksanaan umum dalam rangka usaha untuk tujuan, mendapatkan dan mempertahankan nilai kebaikan. Oleh karena itu sering terjadi perdebatan dan pertentangan antara pihak yang memperjuangkan dan pihak yang mempertahankan nilai-nilai kebaikan tersebut. Kelemahan konsep ini adalah tidak semua konflik berdimensi politik positif.
== Partai dan Golongan ==
=== Hubungan Internasional ===
Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional adalah hubungan antar negara, namun dalam perkembangan konsep ini bergeser untuk mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara. Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional diperankan hanya oleh para diplomat (dan mata-mata) selain tentara dalam medan peperangan. Sedangkan dalam konsep baru hubungan internasional, berbagai organisasi internasional, perusahaan, organisasi nirlaba, bahkan perorangan bisa menjadi aktor yang berperan penting dalam politik internasional.
Peran perusahaan multinasional seperti [[Monsanto]] dalam [[WTO]] (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia) misalnya mungkin jauh lebih besar dari peran Republik Indonesia.
[[Persatuan Bangsa Bangsa]] atau PBB
Untuk mengatasi berbagai konflik bersenjata yang kerap meletus dengan cepat di berbagai belahan dunia misalnya, saat ini sudah ada usulan untuk membuat pasukan perdamaian dunia (peace keeping force) yang bersifat tetap dan berada di bawah komando PBB. Hal ini diharapkan bisa mempercepat reaksi PBB dalam mengatasi berbagai konflik bersenjata. Saat misalnya PBB telah memiliki semacam polisi tetap yang setiap saat bisa dikerahkan oleh
Hubungan internasional telah bergeser jauh dari dunia eksklusif para diplomat dengan segala protokol dan keteraturannya, ke arah kerumitan dengan kemungkinan setiap orang bisa menjadi aktor dan
== Masyarakat ==
[[Masyarakat]] adalah sekumpulan orang yang hidup bersama, bekerjasama untuk mendapatkan kepentingan bersama yang telah mempunyai tatanan kehidupan, norma-norma dan [[adat]] istiadat yang dijatuhi dalam lingkungannya<ref>https://pengajar.co.id/masyarakat-adalah/</ref>.
== Kekuasaan ==
Baris 48 ⟶ 110:
== Negara ==
== Tokoh dan pemikir ilmu politik ==
=== Pemikir-pemikir politik ===
==== Mancanegara ====
Tokoh tokoh pemikir Ilmu Politik dari kalangan teoris klasik, modern maupun kontempoter antara lain adalah: [[Aristoteles]], [[Adam Smith]], [[Cicero]], [[Friedrich Engels]], [[Immanuel Kant]], [[John Locke]], [[Karl Marx]], [[Lenin]], [[Martin Luther]], [[Max Weber]], [[Nicolo Machiavelli]], [[Rousseau]], [[Samuel P Huntington]], [[Thomas Hobbes]], [[Antonio Gramsci]], [[Harold Crouch]],
==== Indonesia ====
Baris 64 ⟶ 124:
== Perilaku politik ==
Perilaku politik atau (Inggris:
Adapun contoh yang dimaksud dengan perilaku politik adalah:
* Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat di legislatif
* Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lsm lembaga swadaya masyarakat
*
* Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang Otoriter
* Berhak untuk menjadi pimpinan Partai Politik
* Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku Partai Politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku
Perilaku berpartisipasi dalam kegiatan politik dipengaruhi oleh banyak faktor psikologis, yang terbagi menjadi tiga,<ref>{{Cite journal|last=Hubs-Asia|title=Apakah Kreativitas dan Sikap terhadap Ilmu Ekonomi Meramalkan Partisipasi Politik Mahasiswa? Peran Mediasi Efikasi Politik pada Mahasiswa di Malang, Jawa Timur|url=http://hubsasia.ui.ac.id/article/view/175|journal=Makara Human Behavior Studies in Asia|language=en|volume=17|issue=2|pages=109–125|doi=10.7454/mssh|issn=2406-9183|access-date=2021-09-13|archive-date=2021-09-13|archive-url=https://web.archive.org/web/20210913055930/http://hubsasia.ui.ac.id/article/view/175|dead-url=yes}}</ref> yaitu:
# Faktor sifat kepribadian (ekstraversi, keterbukaan, dan kehati-hatian),
# Faktor sosio-kognitif, yang mencakup pengetahuan politik, pendidikan Partai Politik, keyakinan atau efikasi berpolitik, kreativitas, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan Partai Politik, peneladanan terhadap partisipasi politik orang yang di tua kan, sosialisasi politik yang daialami, jejaring sosial, media syiber yang dimiliki perasaan kewargaan, serta
# Faktor-faktor psikodemografis (situasi masyarakat, eksistensi, pemberitaan media syiber<ref>http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/134/5/128510029_file5.pdf</ref>.
== Lihat pula ==
{{
{{commonscat|Politics}}
* [[Demokrasi]]
* [[Kekuasaan|Peralihan kekuasaan]]
* [[Kekuasaan|Sifat kekuasaan]]
* [[Negara kota|Polis (negara kota)]]
* [[Kebijakan Publik]]
* [[Keadilan sosial]]
* [[Partai Politik]]
* [[Organisasi politik]]
* [[Pemilu]]
* [[Teori tapal kuda]]
* [[Daftar Istilah Politik]]
== Referensi ==
{{reflist}}
[[Kategori:Politik| ]]
[[Kategori:Indonesia]]
| |||