Angkatan Kelima: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Zaini Suherly (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(21 revisi perantara oleh 16 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{tanpa_referensi|date=27 Agustus 2013}}
'''Angkatan Kelima''' adalah unsur pertahanan keamanan [[Republik Indonesia]] yang merupakan gagasan Partai Komunis Indonesia [[PKI]]. Angkatan Kelima ini diambil dari kalangan buruh dan petani yang dipersenjatai.
{{NPOV|date=September 2024}}
'''Angkatan Kelima''' adalah unsur pertahanan keamanan [[Republik Indonesia]] yang merupakan gagasan [[Partai Komunis Indonesia]] [[(PKI]]). Angkatan Kelima ini diambil dari kalangan buruh dan petani yang dipersenjatai.
 
== Latar Belakangbelakang dan Perkembangannyaperkembangannya ==
Unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ([[Angkatan Bersenjata Republik Indonesia|ABRI]] sekarang [[Tentara Nasional Indonesia|TNI]] dan [[Kepolisian Negara Republik Indonesia | POLRI]]) secara resmi pada saat Demokrasi Terpimpin terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta Angkatan Kepolisian. Pada saat itu, masing-masing unsur merupakan Kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden/Panglima Besar Revolusi. Sekalipun ada Panglima Angkatan Bersenjata atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata merangkap Menteri Koordinator bidang Hankam, sifatnya hanyalah berurusan dengan administrasi tidak memegang komando. Keberadaan Angkatan Kepolisian, yang dijadikan unsur Hankam, masih berlanjut hingga pada tahun 1999, ketika akhirnya Kepolisian dilepas dari unsur Hankam. Demikian pula ketika masa revolusi kemerdekaan, Kepolisian dibawahdi bawah [[Kementerian Dalam Negeri|Departemen Dalam Negeri]].
 
Pada masa Demokrasi terpimpin, Partai Komunis Indonesia merupakan partai besar Indonesia paskapasca [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955|Pemilu 1955]], merupakan unsur dalam konsep [[Nasakom]] (Nasional, Agama dan Komunis). Dengan situasi politik yang penuh gejolak dan seruan revolusioner dari [[Presiden Indonesia|Presiden]] [[Soekarno]] serta banyaknya Konflikkonflik seperti Irian Barat ([[Operasi Trikora|Trikora]]) dan Ganyang Malaysia ([[Konfrontasi Indonesia–Malaysia|Dwikora]]) yang membutuhkan banyak sukarelawan-sukarelawan, PKI kemudian mengajukan usul kepada pemerintah/Presidenpresiden untuk membentuk angkatan kelima yang terdiri atas kaum buruh dan tani yang dipersenjatai.
== Latar Belakang dan Perkembangannya ==
 
Hal ini menimbulkan kegusaran dikalangandi kalangan pimpinan militer khususnya Angkatan Darat. Khawatir unsur ini digunakan oleh PKI untuk merebut kekuasaan, meniru pengalaman dari revolusi baik dari [[Rusia]] maupun [[RRCTiongkok]]. Oleh karena itu itu, pimpinan Angkatan Darat menolak usulan itu.
Unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ([[ABRI]] sekarang [[TNI]]) secara resmi pada saat Demokrasi Terpimpin terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta Angkatan Kepolisian. Pada saat itu, masing-masing unsur merupakan Kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden/Panglima Besar Revolusi. Sekalipun ada Panglima Angkatan Bersenjata atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata merangkap Menteri Koordinator bidang Hankam, sifatnya hanyalah berurusan dengan administrasi tidak memegang komando. Keberadaan Angkatan Kepolisian, yang dijadikan unsur Hankam, masih berlanjut hingga pada tahun 1999, ketika akhirnya Kepolisian dilepas dari unsur Hankam. Demikian pula ketika masa revolusi kemerdekaan, Kepolisian dibawah [[Departemen Dalam Negeri]].
 
Pada saat situasi pra [[Gerakan 30 September|G30S]], terjadi konflik tertutup yang cukup panas antara Angkatan Darat dan PKI terutama untuk mengantisipasi kepemimpinan nasional paskapasca [[Presiden Indonesia|Presiden]] [[Soekarno]]. Belakangan disebutkan oleh sebagian kalangan bahwa dalam konflik terutama Dwikora, Angkatan Darat dianggap tidak sungguh -sungguh dalam melakukan operasi militer dibandingkan Angkatan Laut dan Angkatan Udara, sehingga memancing PKI untuk membentuk unsur ini sebagai bantuan sukarelawan.
Pada masa Demokrasi terpimpin, Partai Komunis Indonesia merupakan partai besar Indonesia paska [[Pemilu 1955]], merupakan unsur dalam konsep [[Nasakom]] (Nasional, Agama dan Komunis). Dengan situasi politik yang penuh gejolak dan seruan revolusioner dari [[Presiden Soekarno]] serta banyaknya Konflik seperti Irian Barat ([[Trikora]]) dan Ganyang Malaysia ([[Dwikora]]) yang membutuhkan banyak sukarelawan-sukarelawan, PKI kemudian mengajukan usul kepada pemerintah/Presiden untuk membentuk angkatan kelima yang terdiri atas kaum buruh dan tani yang dipersenjatai.
 
PKI sendiri melatih berbagai unsur-unsur ormasnya dalam bentuk latihan militer meski ada sebagian menyebutkan bahwa latihan yang diikuti unsur-unsur PKI sebenarnya adalah latihan resmi untuk sukarelawan baik dari kalangan Nasionalis maupun Agama. Namun berbagai kesaksian dari para tahanan politik menyebutkan bahwa latihan itu justru lebih banyak diikuti oleh unsur Komunis seperti [[Pemuda Rakyat]] dan [[Gerakan Wanita Indonesia|Gerwani]] dibandingkan unsur-unsur lain. Sehingga banyak kesaksian dari para tahanan politik terutama mantan petinggi militer yang menjadi tahanan politik yang mengatakan bahwa panyak perwira-perwira menengah yang kemudian tersangkut dalam [[G30S]] yang dituduh melatih unsur unsur komunis mengatakan bahwa latihan itu adalah latihan sukarelawan untuk dwikora yang sifatnya resmi.
Hal ini menimbulkan kegusaran dikalangan pimpinan militer khususnya Angkatan Darat. Khawatir unsur ini digunakan oleh PKI untuk merebut kekuasaan, meniru pengalaman dari revolusi baik dari [[Rusia]] maupun [[RRC]]. Oleh karena itu itu, pimpinan Angkatan Darat menolak usulan itu.
 
Pada saat situasi pra [[G30S]], terjadi konflik tertutup yang cukup panas antara Angkatan Darat dan PKI terutama untuk mengantisipasi kepemimpinan nasional paska [[Presiden Soekarno]]. Belakangan disebutkan oleh sebagian kalangan bahwa dalam konflik terutama Dwikora, Angkatan Darat dianggap tidak sungguh sungguh dalam melakukan operasi militer dibandingkan Angkatan Laut dan Angkatan Udara, sehingga memancing PKI untuk membentuk unsur ini sebagai bantuan sukarelawan.
 
PKI sendiri melatih berbagai unsur-unsur ormasnya dalam bentuk latihan militer meski ada sebagian menyebutkan bahwa latihan yang diikuti unsur-unsur PKI sebenarnya adalah latihan resmi untuk sukarelawan baik dari kalangan Nasionalis maupun Agama. Namun berbagai kesaksian dari para tahanan politik menyebutkan bahwa latihan itu justru lebih banyak diikuti oleh unsur Komunis seperti [[Pemuda Rakyat]] dan [[Gerwani]] dibandingkan unsur-unsur lain. Sehingga banyak kesaksian dari para tahanan politik terutama mantan petinggi militer yang menjadi tahanan politik yang mengatakan bahwa panyak perwira-perwira menengah yang kemudian tersangkut dalam [[G30S]] yang dituduh melatih unsur unsur komunis mengatakan bahwa latihan itu adalah latihan sukarelawan untuk dwikora yang sifatnya resmi.
 
Dalam latihan bagi sukarelawan tersebut, para saksi terutama dari Angkatan Udara juga mengatakan keheranannya bahwa latihan ini mirip latihan tentara merah Tiongkok Komunis, terutama ketika defile baris-berbaris meski dijawab untuk sebagai unsur kepantasan (kegagahan) saja.
 
Akhirnya muncul kasus penyelundupan senjata ilegal dari RRC atau Tiongkok komunis yang dituduhkan dikemudiandi kemudian hari, terutama paska peristiwapascaperistiwa Gerakan 30 September yang gagal, yang dituduhkan sebagai usaha PKI untuk membentuk angkatan kelima dengan bantuan RRC. Namun kasus ini, yang disebut-sebut pada masa [[Orde Baru]] adalah benar-benar adanya, setelah reformasi 1998, menjadi bagian yang dipertanyakan atau merupakan unsur dari sekian unsur sejarah Indonesia yang masih gelap.
 
== Akhir dari Angkatan Kelima ==
 
Setelah peristiwa Gerakan 30 September yang kemudian dipatahkan atau gagal. Praktis Angkatan Kelima ini lenyap. Angkatan Darat dengan [[Supersemar]] akhirnya membubarkan PKI dan ormas-ormasnya terutama diantaranyadi antaranya dari Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia dan [[SOBSI]] yang dituduhkan merupakan unsur Angkatan Kelima serta mengadakan penagkapan-penangkapan yang pada paska reformasipascareformasi 1998 dikatakan sebagai "''pembersihan''". Selain dari unsur PKI, pemerintahan saat itu, paska pasca-Supersemar yang dipegang oleh Mayor Jenderal [[Soeharto]] juga menahan para perwira militer yang dikatakan terlibat dalam Gerakan 30 September dan melatih "Angkatan Kelima" yang kemudian justru dialamatkan pada Angkatan Udara, yang memang dianggap aktif mendukung kebijakan Presiden Soekarno.
 
Sebagian Sukarelawan yang sudah dikirimkan ke Kalimantan dalam konflik Dwikora, akhirnya juga dilucuti. Dalam kasus ini muncullah istilah [[Paraku]] (Pasukan Rakyat Kalimantan Utara) yang disebut sebut ditumpas oleh Militer Republik Indonesia dan Militer Malaysia karena melakukan perlawanan.
 
{{indo-stub}}
 
[[Kategori:Sejarah Indonesia]]