Protokol Lusaka: Perbedaan antara revisi

[[Presiden Zimbabwe]] [[Robert Mugabe]] dan [[Presiden Afrika Selatan]] [[Nelson Mandela]] bertemu di Lusaka pada tanggal [[15 November]] 1994 untuk memberi dukungan secara simbolis bagi protokol itu. Mugabe dan Mandela berkata mereka berharap bertemu dengan Savimbi dan Mandela memintanya datang ke [[Afrika Selatan]], namuntetapi Savimbi tak memenuhinya.<ref name="negotiation"/>

[[Persetujuan Damai Bicesse]] banyak menghukum pihak yang lama sementara Protokol Lusaka menjamin kekuasaan UNITA atas jabatan gubernur yang penting.<ref name="negotiation"></ref>

Misi Verifikasi Angola PBB III dan [[MONUA]] menghabiskan 1,5 milyarmiliar [[dolar AS]] untuk mengawasi implementasi protokol itu. [[Perserikatan Bangsa-bangsa]] biasanya tidak menjalankan ketetapan yang melarang UNITA membeli senjata asing dan kedua belah pihak terus menimbun persediaan. [[Dewan Keamanan PBB]] tak mengesahkan angkatan penjaga perdamaian di daerah ini sampai tahun [[1995]] dan menunda penyebaran penuh sampai akhir tahun [[1996]]. Seperti yang dikatakan pejabat PBB kepada [[Human Rights Watch]] pada tahun 1995, Perwakilan Khusus PBB, Blondin Beye meliput pelanggaran HAM karena "keadaan terlalu sensitif untuk pemantaian HAM serius. Mempublikasikan apa yang kami tau dapat merusak proses perdamaian dan mengembalikan perang." Pada bulan [[Mei]] [[1998]], Beye berubah pikiran dan PBB mulai melaporkan pelanggaran. 3 bulan setelah pemerintah menandatangai perjanjian itu, pada bulan [[Februari]] 1995, Ketua Staf Jenderal João de Matos mengeluhkan bahwa perdamaian hanya bisa dicapai bila pemerintahan mengalahkan UNITA secara militer, menyebut protokol itu "sebuah kesalahan". Dari bulan [[Desember]], pemerintah dan UNITA kembali dalam [[keadaan perang]]. Divisi HAM PBB tak menerbitkan laporan apapun antara bulan [[Januari]]-[[Juli]] [[1999]] karena perang mencegah mereka menyelidiki. Setelah protokol itu, pemerintah dan UNITA terlibat dalam pembunuhan, penyiksaan, dan pelanggaran HAM lain terhadap penduduk sipil tanpa pandang bulu.<ref name="hrw"/>

Tidak hanya UNITA yang tidak mendemobilisasi, namun juga UNITA membeli banyak senjata pada tahun 1996 dan [[1997]] dari sumber-sumber pribadi di [[Albania]] dan [[Bulgaria]], dan dari [[Zaire]], [[Afsel]], [[Republik Kongo]], [[Zambia]], [[Togo]], dan [[Burkina Faso]]. Pada bulan [[Oktober]] 1997, PBB menjatuhkan sanksi perjalanan kepada pimpinan UNITA, namuntetapi PBB menunggu sampai bulan Juli 1998 untuk membatasi [[ekspor]] [[berlian]] UNITA dan membekukan [[rekening]] [[bank]] UNITA. Sementara pemerintah AS memberikan 250 juta dolar AS kepada UNITA antara tahun [[1986]]-[[1991]], UNITA menghasilkan 1,72 milyarmiliar dari hasil ekspor berlian antara tahun 1994-1999, terutama melalui Zaire ke [[Eropa]]. Di saat yang sama, pemerintah Angola menerima banyak senjata dari [[pemerintah Belarus]], [[pemerintah Brasil|Brasil]], [[pemerintah Bulgaria|Bulgaria]], [[pemerintah Republik Rakyat Cina|RRC]], dan [[pemerintah Afrika Selatan|AfSel]]. Di saat tidak ada pengapalan senjata kepada pemerintah yang melanggar protokol, tidak ada negara yang menginformasikan Daftar Senjata Konvensional PBB seperti yang diperlukan.<ref name="hrw"/>

Pada bulan [[Maret]] 1995, militan UNITA menembak dan menghancurkan helikopter UNAVEM III di [[Quibaxe]]. Pemimpin militer bertemu di [[Waku Kungo]] pada tanggal [[10 Januari]] dan Februari 1995 untuk memastikan kedua belah pihak terus mengawasi gencatan senjata. Savimbi dan Dos Santos bertemu 4 kali setelah ditembakjatuhnya helikopter itu di Lusaka pada tanggal [[6 Mei]], di [[Gabon]] pada bulan [[Agustus]], di [[Brusel]] pada bulan [[September]], dan pada bulan Maret 1996 di [[Libreville]], [[Gabon]]. Di antara pertemuan pertama dan kedua, Dos Santos menawarkan kedudukan [[wakil presiden]] kepada Savimbi, namuntetapi ditampik pada bulan Agustus 1996 selama Kongres UNITA III.<ref name="hrw"/>