Jimly Asshiddiqie: Perbedaan antara revisi

| honorific-prefix = Prof.<!-- Dr.Hanya gelar kehormatan/kenegaraan (non-akademis) -->

| name = Jimly Asshiddiqie{{PAGENAME}}

| honorific-suffix = S.H.<!-- Hanya gelar kehormatan/kenegaraan (non-akademis) -->

| image = Jimly asshiddiqieAsshiddiqie DPD.jpg

| imagesize = 200px

| smallimage =

| caption = Jimly Asshiddiqie

| office = Anggota [[Dewan PertimbanganPerwakilan PresidenDaerah]] dari DKI Jakarta

|order2 term_end = ke-1

| office2 term_start2 = Ketua Mahkamah Konstitusi12 RepublikJuni Indonesia2012

|term_end2 order2 = 12 Juni = 12017

| term_start2 predecessor2 = [[19 Agustus]]''Jabatan [[2003]]baru''

| term_end2 successor2 = [[19 Agustus]] [[2008Harjono]]

|president3 successor2 = [[MohammadSusilo Bambang MahfudYudhoyono]]

| office3 term_start3 = Hakim Konstitusi25 RepublikJanuari Indonesia2010

|term_end3 order3 = 21 Juni =2010

| term_start3predecessor3 = [[18Adnan Agustus]]Buyung [[2003Nasution]]

| term_end3successor3 = [[30 November]]Albert [[2008]]Hasibuan

|order4 birth_date = [[17 April]] [[1956]]= ke-1

|term_end4 death_date = 19 Agustus 2008

|predecessor4 death_place = ''Jabatan =baru''

|successor4 nationality = [[IndonesiaMohammad Mahfud]]

|term_start5 spouse = 24 Oktober = Tuty Amalia2023

|order6 occupation = Guru Besar Fakultas Hukum Universitas= Indonesia

|term_end6 religion = 19 =Agustus [[Islam]]2008

|predecessor6 signature = ''Jabatan =baru''

|successor6 footnotes = =[[Harjono]]

Gelar doktor kemudian disandangnya dari Universitas Indonesia pada [[1990]] dan Van Vollenhoven Institute, serta Rechts-faculteit, [[Universiteit Leiden]], program ''doctor by research'' dalam ilmu hukum (1990). Pada tahun [[1998]], Jimly memperoleh gelar Guru Besar ilmu [[Hukum]] Tata Negara FHUI.

DiPada masa Presiden [[Soeharto]], Jimly pernah menjabat Staf Ahli Menteri Pendidikan (1993-1998) dan kemudian diangkat menjadi Asisten Wakil Presiden RI [[B.J. Habibie]]. DiPada masa Presiden [[Abdurrahman Wahid]] dan Presiden [[Megawati Soekarnoputri|Megawati]], ia kembali menjadi guru besar FHUI dan kemudian dipercaya menjadi Penasihat Ahli Menteri Perindustrian dan perdagangan (2001-2003), Tim Ahli PAH I BP-MPR (2001-2002) dan Penasihat Ahli Setjen MPR-RI dalam rangka Perubahan UUD 1945 (2002-2003).

Sebelumnya, ketika Presiden B.J. Habibie membentuk Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani pada tahun 1998. Jimly dipercaya menjadi Ketua Kelompok Reformasi Hukum sedangkan Soesilo[[Susilo Bambang Yudhoyono]] sebagai Ketua Kelompok Kerja Reformasi Politik. Selain menyiapkan pelbagaiberbagai bahan untuk RUU, pokja juga ditugasi untuk melakukan kajian Perubahan UUD 1945 dan kemungkinan Sistem Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Di saat genting pasca mundurnya Presiden Soeharto dan [[B. J. Habibie|B.J. Habibie]] menjadi Presiden, ia dipercaya menjadi Sekretaris Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum yang langsung diketuai oleh Presiden dengan Ketua Harian Menkopolkam.

Namun, setelah pelantikan dan kemudian diadakan pemilihan Ketua, Jimly tidak terpilih sebagai Ketua untuk periode ketiga. Ia digantikan hakim baru, yaitu [[Mahfud MD]] yang berhenti dari DPR untuk mengabdi menjadi hakim konstitusi. Setelah beberapa bulan kemudian, Jimly mengundurkan diri dari jabatan hakim konstitusi dan mulai sejak 1 Desember 2008 tidak lagi berstatus sebagai hakim. Ia merasa telah selesai melaksanakan tugas sejarah dalam membangun dan mengokohkan keberadaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan yang modern dan tepercaya. Bahkan Ketua yang baru sudah terpilih sebagaimana mestinya untuk meneruskan estafet tugas konstitusional mengawal konstitusi. Banyak kritik yang dilontarkan atas pengunduran dirinya itu dari para anggota DPR. Namun, Pemerintah sangat menghargai jasa-jasanya dalam membangun lembaga Mahkamah Konstitusi dengan baik. Untuk itu pada bulan Agustus 2009, ia dianugerahi oleh Presiden, [[Bintang Mahaputera Adipradana]].

Sesudah tidak lagi sebagai hakim, ia pernah dipercaya menjadi Ketua Panitia Seleksi Penasihat KPK (2009) dan Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (2009-2010). Selain itu, ia juga diangkat menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden(Wantimpres) Bidang Hukum dan Ketatanegaraan sampai kemudian mencalonkan diri sebagai calon Ketua KPK. Ia juga aktif menjadi Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2009-sekarang). Aktivitasdan sejak 2013-2018 menjadi Ketua Dewan Penasihat. Untuk aktivitas organisasinya, beliauia pernah aktif di organisasi kepemudaan [[Pelajar Islam Indonesia]] (PII). Sekarang di samping mengajar, Jimly aktif mendirikan sekolah kepempinankepemimpinan politik dan hukum yang diberi nama "Jimly School of Law and Government" (JSLG) sambil terus mengabdi kepada negara melalui pelbagai jabatan. Terakhir ia menjabat Ketua Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP) dan Ketua Dewan Penasihat KOMNASHAM, sampai akhir 2017, dan Wakil Ketua Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan (DGTK-RI)sampai 2020, dan Ketua Dewan Penasihat KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sampai 2024.

* Sekretaris Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum (DPKSH) yang dibentuk dipada masa krisis 1998 dan diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Sekretariat Negara, 1999

* Penasihat Ahli Menteri RISTEK, 2010.;

* Penasihat Ahli Sekretariat Jenderal [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]] RI, 2002-2003;

* Anggota Tim Ahli Panitia Ad Hoc Perubahan UUD 1945, Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Perwakilan RI, 2001-2002;

* Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI periode 1998-1999;

* Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1993-1998;

* Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) dan;
* Ketua Dewan Penasihat [[Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia|Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia]] (ICMI).;

* Dewan Kehormatan Perhimpunan Keluarga Besar (([[Pelajar Islam Indonesia))]] (PII) 2008-2011.

{{indo-bio-stubHakim MK}}

[[Kategori:TokohHakim IslamMahkamah Konstitusi Republik Indonesia]]

[[Kategori:TokohDosen ICMIIndonesia]]

[[Kategori:AlumniTokoh UniversitasMelayu Indonesia]]