Banjir lumpur panas Sidoarjo: Perbedaan antara revisi

Lokasi semburan lumpur ini beradaterletak di Porong, yakni kecamatan di bagian selatan [[Kabupaten Sidoarjo]], sekitar 12  km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan [[Gempol, Pasuruan|Kecamatan Gempol]] ([[Kabupaten Pasuruan]]) di sebelah selatan.

Lokasi pusat semburan hanya berjarak 150 meter dari sumur Banjar Panji-1 (BJP-1), yang merupakan sumur eksplorasi gas milik [[Lapindo Brantas Inc|Lapindo Brantas, Inc]] sebagai operator blok Brantas. Oleh karena itu, hingga saat ini, semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas di sumur tersebut. Pihak Lapindo Brantas sendiri punya dua teori soal asal semburan. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kesalahan prosedur dalam kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui. Namun bahan tulisan lebih banyak yang condong kejadian itu adalah akibat pemboranpengeboran.

Lokasi semburan lumpur tersebut merupakan kawasan pemukimanpermukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan [[industri]] utama di Jawa Timur. Tak jauh dari lokasi semburan terdapat [[jalan tol]] [[Jalan Tol Surabaya-Gempol|Surabaya-Gempol]], jalan raya Surabaya-Malang dan Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi (jalur pantura timur), serta [[jalur kereta api Sidoarjo-Wonokromo|jalur kereta api lintas timur]] [[Kota Surabaya|Surabaya]]-[[Kota Malang|Malang]] dan Surabaya-[[Kabupaten Banyuwangi,Indonesia|Banyuwangi]].

Dalam AAPG 2008 ''International Conference &and Exhibition'' dilaksanakan di [[Cape Town]] International Conference Center, [[Afrika Selatan]], tanggal 26-29 Oktober 2008, merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh [[American Association of Petroleum Geologists]] (AAPG) dihadiri oleh ahli geologi seluruh dunia, menghasilan pendapat ahli: 3 (tiga) ahli dari Indonesia mendukung GEMPA[[Gempa bumi Yogyakarta 2006|gempa Bantul YOGYA2006]] sebagai penyebab, 42 (empat puluh dua) suara ahli menyatakan PEMBORANpengeboran sebagai penyebab, 13 (tiga belas) suara ahli menyatakan KOMBINASIkombinasi Gempagempa dan PemboranPengeboran sebagai penyebab, dan 16 (enam belas suara) ahli menyatakan belum bisa mengambil opini. Laporan audit [[Badan Pemeriksa Keuangan]] tertanggal [[29 Mei]] [[2007]] juga menemukan kesalahan-kesalahan teknis dalam proses pemboranpengeboran.{{butuh rujukan}}

Berdasarkan beberapa pendapat ahli lumpur keluar disebabkan karena adanya patahan, banyak tempat di sekitar [[Jawa Timur]] sampai ke [[Madura]] seperti [[Gunung Anyar]] di Madura, "gunung" lumpur juga ada di Jawa Tengah (Bleduk[[Bledug Kuwu]]). Fenomena ini sudah terjadi puluhan, bahkan ratusan tahun yang lalu. Jumlah lumpur di Sidoarjo yang keluar dari perut bumi sekitar 100.000 meter kubik perhariper hari, yang tidak mungkin keluar dari lubang hasil "pemboranpengeboran" selebar 30  cm. Dan akibat pendapat awal dari WALHI[[Wahana Lingkungan Hidup Indonesia]] maupun Meneg[[Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia]] yang mengatakan lumpur di Sidoarjo ini berbahaya, menyebabkan dibuat tanggul diatasdi atas tanah milik masyarakat, yang karena volumenya besar sehingga tidak mungkin menampung seluruh luapan lumpur dan akhirnya menjadikan lahan yang terkena dampak menjadi semakin luasmeluas.

(PP Nomor 1885/1999){{br}}

0,045 Mg mg/L{{br}}

5 Mg mg/L{{br}}

1,066 Mg mg/L{{br}}

100 Mg mg/L{{br}}

5,097 Mg mg/L{{br}}

500 Mg mg/L{{br}}

0,05 Mg mg/L{{br}}

5 Mg mg/L{{br}}

0,004 Mg mg/L{{br}}

0,2 Mg mg/L{{br}}

0,02 Mg mg/L{{br}}

20 Mg mg/L{{br}}

0,017 Mg mg/L{{br}}

2 Mg mg/L (2,4,6 Trichlorophenol){{br}}

400 Mg mg/L (2,4,4 Trichlorophenol){{br}}

Berdasarkan pengujian toksikologis[[toksikologi]]s di 3 laboratorium terakreditasi ([[Sucofindo]], [[Corelab]], dan [[Bogorlab]]) diperoleh kesimpulan ternyata lumpur Sidoarjo tidak termasuk limbah B3 baik untuk bahan [[anorganik]] seperti Arsen[[arsen]], Barium[[barium]], Boron[[boron]], Timbal[[timbal]], Raksa[[raksa]], Sianida[[sianida]] Bebasbebas, dan sebagainya, maupun untuk untuk bahan organik seperti Trichlorophenol[[trichlorophenol]], Chlordane[[chlordane]], Chlorobenzene[[chlorobenzene]], Chloroform[[kloroform]], dan sebagainya. Hasil pengujian menunjukkan semua parameter bahan kimia itu berada di bawah baku mutu.<ref>[http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/09/tgl/20/time/202905/idnews/679483/idkanal/10 www.detiknews.com]</ref>

Hasil pengujian LC50 terhadap larva [[udang windu]] (''Penaeus monodon'') maupun organisme akuatik lainnya (''Daphnia carinata'') menunjukkan bahwa lumpur tersebut tidak berbahaya dan tidak beracun bagi [[biota]] akuatik. LC50 adalah pengujian konsentrasi bahan pencemar yang dapat menyebabkan 50 persen hewan uji mati. Hasil pengujian membuktikan lumpur tersebut memiliki nilai LC50 antara 56.623,93 sampai 70.631,75 ppm ''Suspended Particulate Phase'' (SPP) terhadap larva udang windu dan di atas 1.000.000 ppm SPP terhadap ''Daphnia carinata''. Sementara berdasarkan standar EDP-BPPKA [[Pertamina]], lumpur dikatakan beracun bila nilai LC50-nya sama atau kurang dari 30.000 &nbsp;mg/L SPP.

Di beberapa negara, pengujian semacam ini memang diperlukan untuk membuang lumpur bekas pengeboran (''used drilling mud'') ke dalam laut. Jika nilai LC50 lebih besar dari 30.000 Mg&nbsp;mg/L SPP, lumpur dapat dibuang ke perairan.

Namun Simpulankesimpulan dari [[Wahana Lingkungan Hidup Indonesia]] (Walhi) menunjukkan hasil berbeda, dari hasil penelitian [[Walhi]] dinyatakan bahwa secara umum pada area luberan lumpur dan sungai [[Porong]] telah tercemar oleh logam [[kadmium]] (Cd) dan [[timbal]] (Pb) yang cukup berbahaya bagi manusia apalagi kadarnya jauh di atas ambang batas.; Dandan perlu sangat diwaspadai bahwa ternyata lumpur [[Lapindo]] dan sedimen Sungai Porong kadar timbal-nyatimbalnya sangat besar yaitu mencapai 146 kali dari ambang batas yang telah ditentukan. (lihat:<ref>[ [http://www.satudunia.net/files/Lembar%20Info%20PAH%20komnas.pdf Logam Berat dan PAH Mengancam Korban Lapindo]){{Pranala mati|date=Februari 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>

Berdasarkan PP No 41 tahun 1999 dijelaskan bahwa ambang batas PAH yang diizinkan dalam lingkungan adalah 230 &nbsp;µg/m3m³ atau setara dengan 0,23 µg&nbsp;mg/m3m³ atau setara dengan 0,23 µg&nbsp;mg/kg. Maka dari hasil analisis di atas diketahui bahwa seluruh titik pengambilan sampel lumpur Lapindo mengandung kadar [[Chrysenechrysene]] diatasdi atas ambang batas. Sedangkan untuk [[Benzbenz(a)anthracene]] hanya terdeteksi di tiga titik yaitu titik 7, 15, dan 20, yang kesemunyakesemuanya diatasdi atas ambang batas.

Dengan fakta sedemikian rupa, yaitu kadar PAH ([[Chrysenechrysene]] dan [[Benzbenz(a)anthracene]]) dalam lumpur Lapindo yang mencapai 20002.000 kali diatasdi atas ambang batas bahkan ada yang lebih dari itu. Maka bahaya adanya kandungan PAH ([[Chrysenechrysene]] dan [[Benzbenz(a)anthracene]]) tersebut telah mengancam keberadaan manusia dan lingkungan. Pada akibatnya terjadi:

* Bioakumulasi dalam jaringan lemak [[manusia]] (dan [[hewan]])

* Kulit merah, iritasi, melepuh, dan kanker kulit jikaapabila kontak langsung dengan kulit

* Membahayakan organ tubuh seperti liver[[hati]], [[paru-paru]], dan [[kulit]]

Dampak PAH dalam lumpur Lapindo bagi manusia dan lingkungan mungkin tidak akan terlihat sekarang, melainkan nantitetapi 5- hingga 10 tahun kedepanke depan. Dan yangYang paling berbahaya adalahakibat keberadaan PAH ini akanantara lain, dapat mengancam kehidupan anak cucu, khususnya bagi mereka yang tinggal di sekitar semburan lumpur Lapindo beserta ancaman terhadap kerusakan lingkungan.{{butuh rujukan}} Namun sampai [[Mei]] [[2009]] atau tiga tahun dari kejadian awal ternyata belum terdapat adanya korban sakit atau meninggal akibat lumpur tersebut.

Hasil analisaanalisis logam pada materi.

! Kep. MenKesMenkes noNo. 907/2002

Semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Sampai Mei 2009, [[Lapindo Brantas Inc.|PT Lapindo]], melalui [[Minarak Lapindo Jaya|PT Minarak Lapindo Jaya]] telah mengeluarkan uang baik untuk mengganti tanah masyarakat maupun membuat tanggul sebesar Rp. 6Rp6 Triliuntriliun.

* Lumpur menggenangi 16 desa di tiga kecamatan. Semula hanya menggenangi empat desa dengan ketinggian sekitar 6 meter, yang membuat dievakuasinya warga setempat untuk diungsikan serta rusaknya areal pertanian. Luapan lumpur ini juga menggenangi sarana pendidikan dan Markas Koramil Porong. Hingga bulan [[Agustus]] [[2006]], luapan lumpur ini telah menggenangi sejumlah desa/kelurahan di [[Porong, Sidoarjo|Kecamatan Porong]], [[Jabon, Sidoarjo|Jabon]], dan [[Tanggulangin, Sidoarjo|Tanggulangin]], dengan total warga yang dievakuasi sebanyak lebih dari 8.200 jiwa dan tak 25.000 jiwa mengungsi. Karena tak kurang 10.426 unit rumah terendam lumpur dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur.

* Empat kantor pemerintah juga tak berfungsi dan para pegawai juga terancam tak bekerja.

* Akibat amblesnya permukaan tanah di sekitar semburan lumpur, pipa air milik [[PDAM]] Surabaya patah .<ref>[http://www.kompas.com/kompas-cetak/0612/23/daerah/3195071.htm www.kompas.com]</ref>.

* Meledaknya pipa gas milik [[Pertamina]] akibat penurunan tanah karena tekanan lumpur dan sekitar 2,5 kilometer pipa gas terendam .<ref>[http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=28428 www.metrotvnews.com]{{Pranala mati|date=Februari 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>.

* Ditutupnya ruas [[jalanJalan tolTol Surabaya-Gempol]] ruas porong-gempol sepanjang 6&nbsp;km hingga waktu yang tidak ditentukan, dan mengakibatkan kemacetan di jalur-jalur alternatif, yaitu melalui Sidoarjo-Mojosari-Porong dan jalur Waru-tol-Porong.

* Tak kurang 600 hektarhektare lahan terendam.

* Sebuah SUTET (saluran udara tegangan ekstra tinggi) milik PT [[Perusahaan Listrik Negara|PLN]] dan seluruh jaringan telepon dan listrik di empat desa serta satu jembatan di Jalan Raya Porong tak dapat difungsikan.

Badan Meteorologi dan Geofisika meramal musim hujan bakal datang dua bulanan lagi. Jika perkira-an itu tepat, waduk terancam kelebihan daya tampung. Lumpur pun meluap ke segala arah, mengotori sekitarnya.

[[Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya]] (ITS) memperkirakan, musim hujan bisa membuat tanggul jebol, waduk-waduk lumpur meluber, jalan tol terendam, dan lumpur diperkirakan mulai melibas rel kereta. Ini adalah bahaya yang bakal terjadi dalam hitungan jangka pendek.

Ada pihak-pihak yang mengatakan luapan lumpur ini bisa dihentikan, dengan beberapa skenario dibawahdi bawah ini, namun asumsi luapan bisa dihentikan sampai tahun 2009 tidak berhasil sama sekali, yang mengartikan luapan ini adalah fenomena alam.

'''Skenario pertama''', menghentikan luapan lumpur dengan menggunakan ''snubbing unit'' pada sumur Banjar Panji-1. ''Snubbing unit'' adalah suatu sistem peralatan bertenaga hidrolikhidraulis yang umumnya digunakan untuk pekerjaan ''well-intervention'' & ''workover'' (melakukan suatu pekerjaan ke dalam sumur yang sudah ada). ''Snubbing unit'' ini digunakan untuk mencapai rangkaian mata bor seberat 25 ton dan panjang 400 meter yang tertinggal pada pemboran awal. Diharapkan bila mata bor tersebut ditemukan maka ia dapat didorong masuk ke dasar sumur (9297 kaki) dan kemudian sumur ditutup dengan menyuntikan semen dan lumpur berat.

Akan tetapi skenario ini gagal total. Rangkaian mata bor tersebut berhasil ditemukan di kedalaman 2991 kaki tetapi ''snubbing unit'' gagal mendorongnya ke dalam dasar sumur.

'''Skenario kedua''' dilakukan dengan cara melakukan pengeboran miring (''sidetracking'') menghindari mata bor yang tertinggal tersebut. Pengeboran dilakukan dengan menggunakan rig milik [[Pertamina|PT Pertamina (perseroPersero)]]. Skenario kedua ini juga gagal karena telah ditemukan terjadinya kerusakan selubung di beberapa kedalaman antara 1.060-1.500 kaki, serta terjadinya pergerakan lateral di lokasi pemboran BJP-1. Kondisi itu mempersulit pelaksanaan ''sidetracking''. Selain itu muncul gelembung-gelembung gas bumi di lokasi pemboran yang dikhawatirkan membahayakan keselamatan pekerja, ketinggian tanggul di sekitar lokasi pemboran telah lebih dari 15 meter dari permukaan tanah sehingga tidak layak untuk ditinggikan lagi. Karena itu, Lapindo Brantas melaksanakan penutupan secara permanen sumur BJP-1.

'''Skenario ketiga''', pada tahap ini, pemadaman lumpur dilakukan dengan terlebih dulu membuat tiga sumur baru (''relief well''). Tiga lokasi tersebut antara lain: Pertama, sekitar 500 meter barat daya Sumur Banjar Panji-1. Kedua, sekitar 500 meter barat barat laut sumur Banjar Panji 1. Ketiga, sekitar utara timur laut dari Sumur Banjar Panji-1. Sampai saat ini skenario ini masih dijalankan.

Ketiga skenario beranjak dari hipotesis bahwa lumpur berasal dari retakan di dinding sumur Banjar Panji-1. Padahal ada hipotesis lain, bahwa yang terjadi adalah fenomena gunung lumpur (''mud volcano''), seperti di [[Bledug Kuwu]] di [[Purwodadi]], [[Jawa Tengah]]. Sampai sekarang, Bledug Kuwu terus memuntahkan lumpur cair hingga membentuk rawa.

Rudi Rubiandini, anggota Tim Pertama, mengatakan bahwa gunung lumpur hanya bisa dilawan dengan mengoperasikan empat atau lima ''relief well'' sekaligus. Semua sumur dipakai untuk mengepung retakan-retakan tempat keluarnya lumpur. Kendalanya pekerjaan ini mahal dan memakan waktu. Contohnya, sebuah rig (anjungan pengeboran) berikut ongkos operasionalnya membutuhkan Rp 95 miliar. Biaya bisa membengkak karena kontraktor dan rental alat pengeboran biasanya memasang tarif lebih mahal di wilayah berbahaya. Paling tidak kelima sumur akan membutuhkan Rp 475 miliar. Saat ini pun sulit mendapatkan rig yang menganggur di tengah melambungnya harga minyak.

Rovicky Dwi Putrohari, seorang geolog independen, menulis bahwa di lokasi sumur Porong-1, tujuh kilometer sebelah timur Banjar Panji-1, terlihat tanda-tanda geologi yang menunjukkan luapan lumpur pada zaman dulu, demikian analisanyaanalisisnya. Rovicky mencatat sebuah hal yang mencemaskan: semburan lumpur di Porong baru berhenti dalam rentang waktu puluhan hingga ratusan tahun.

Dalam dokumen Laporan Audit Badan Pemeriksa Keuangan tertanggal 29 Mei 2007 disebutkan temuan-temuan bahwa upaya penghentian semburan lumpur tersebut dengan teknik relief well tidak berhasil disebabkan oleh faktor-faktor nonteknis, diantaranyadi antaranya: peralatan yang dibutuhkan tidak disediakan. Senada dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan, Rudi Rubiandini juga menyatakan bahwa upaya penghentian semburan lumpur dengan teknik relief well tersebut tidak dilanjutkan dengan alasan kekurangan dana.

Jika skenario penghentian lumpur terlambat atau gagal maka tanggul yang disediakan tidak akan mampu menyimpan lumpur panas sebesar 126,.000 m3m³ per hari. Pilihan penyaluran lumpur panas yang tersedia pada pertengahan [[September]] [[2006]] hanya tinggal dua. Skenario ini dibuat kalau luapan lumpur adalah kesalahan manusia, seandainya luapan lumpur dianggap sebagai fenomena alam, maka skenario yang wajar adalah 'bagaimana mengalirkan lumpur kelautke [[laut]]' dan belajar bagaimana hidup dengan lumpur.

Para pakar yang melakukan simposium di ITS pada minggu kedua September, menyampaikan informasi bahwa kawasan pantai di Kabupaten SidoardjoSidoarjo mengalami proses reklamasi pantai secara alamiah dalam beberapa dekade terakhir disebabkan oleh proses sedimentasi dan dinamika perairan Selat Madura. Setiap tahunnya, pantai SidoardjoSidoarjo bertambah 40 meter. Sehingga upaya membentuk kawasan lahan basah di pantai yang terbuat dari lumpur panas SidoardjoSidoarjo, merupakan hal yang selaras dengan proses alamiah reklamasi pantai yang sudah berjalan beberapa dekade terakhir.

Dengan mengumpulkan lumpur panas Sidoarjo ke tempat yang kemudian menjadi lahan basah yang akan ditanami oleh mangrove, lumpur tersebut dapat dicegah masuk ke Selat Madura sehingga tidak mengancam kehidupan nelayan tambak di kawasan pantai Sidoarjo dan nelayan penangkap ikan di Selat Madura. Pantai [[rawa]] baru yang akan menjadi lahan reklamasi tersebut dikembangkan menjadi [[hutan]] [[bakau]] yang lebat dan subur, yang bermanfaat bagi pemijahan [[ikan]], daerah penyangga untuk pertambakan [[udang]]. Pantai baru dengan hutan bakau di atasnya dapat ditetapkan sebagai kawasan lindung yang menjadi sumber inspirasi dan sarana [[pendidikan]] bagi masyarakat terhadap pentingnya pelestarian kawasan [[pantai]].

Pada [[9 September]] 2006, Presiden [[Susilo Bambang Yudhoyono]] menandatangani surat keputusan pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, yaitu Keppres Nomor 13 Tahun 2006. Dalam Keppres itu disebutkan, tim dibentuk untuk menyelamatkan penduduk di sekitar lokasi bencana, menjaga infrastruktur dasar, dan menyelesaikan masalah semburan lumpur dengan risiko lingkungan paling kecil. Tim dipimpin [[Basuki Hadi Muljono]], Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan [[Departemen Pekerjaan Umum]], dengan tim pengarah sejumlah menteri, diberi mandat selama enam bulan. Seluruh biaya untuk pelaksanaan tugas tim nasional ini dibebankan pada PT Lapindo Brantas. Namun upaya Timnas yang didukung oleh Rudy[[Rudi Rubiandini]] ternyata gagal total walaupun telah menelan biaya 900 milyarmiliar rupiah.

Rapat Kabinet pada [[27 September]] [[2006]] akhirnya memutuskan untuk membuang lumpur panas SidoardjoSidoarjo langsung ke Kali Porong. Keputusan itu dilakukan karena terjadinya peningkatan volume semburan lumpur dari 50,.000 meter kubik per hari menjadi 126,.000 meter kubik per hari, untuk memberikan tambahan waktu untuk mengupayakan penghentian semburan lumpur tersebut dan sekaligus mempersiapkan alternatif penanganan yang lain, seperti pembentukan lahan basah (rawa) baru di kawasan pantai Kabupaten Sidoarjo.

Banyak pihak menolak rencana pembuangan ke laut ini, diantaranyadi antaranya [[Walhi]] <ref>[{{Cite web |url=http://www.walhi.or.id/kampanye/cemar/industri/060905_lumpurlapindo-laut_sp/ |title=www.walhi.or.id] |access-date=2006-09-13 |archive-date=2007-03-09 |archive-url=https://web.archive.org/web/20070309071949/http://www.walhi.or.id/kampanye/cemar/industri/060905_lumpurlapindo-laut_sp/ |dead-url=yes }}</ref> dan [[ITS]] .<ref>[http://www.antara.co.id/seenws/?id=41770 www.antara.co.id]{{Pranala mati|date=Februari 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>. Menteri Kelautan dan Perikanan, [[Freddy Numberi]], dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV [[DPR]] RI, [[5 September]] 2006, menyatakan luapan lumpur Lapindo mengakibatkan produksi tambak pada lahan seluas 989 hektarhektare di dua kecamatan mengalami kegagalan panen. Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) memperkirakan kerugian akibat luapan lumpur pada budidaya tambak di kecamatan Tanggulangin dan Porong Sidoarjo, Jawa Timur, mencapai Rp10,9 miliar per tahun. Dan rencana pembuangan lumpur yang dilakukan dengan cara mengalirkannya ke laut melalui Sungai Porong, bisa mengakibatkan dampak yang semakin meluas yakni sebagian besar tambak di sepanjang pesisir Sidoarjo dan daerah kabupaten lain di sekitarnya, karena lumpur yang sampai di pantai akan terbawa aliran transpor sedimen sepanjang pantai. <ref>[http://www.antara.co.id/seenws/?id=41607 www.antara.co.id]{{Pranala mati|date=Februari 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>

# Ir.Edi EDI SUTRIONOSutriono selaku Drilling Manager PT. Energy[[Energi Mega Persada]], Tbk.

# Ir. NUR ROCHMAT SAWOLO,Nur MEScRochmat Sawolo selaku Vice President Drilling Share Services PT. EnergyEnergi Mega Persada, Tbk.

# Ir. RAHENODRahenod selaku Drilling Supervisor PT. Medici Citra Nusa.

# SLAMETSlamet BKB.K. selaku Drilling Supervisor PT. Medici Citra Nusa.

# SUBIESubie selaku Drilling Supervisor PT. Medici Citra Nusa.

# SLAMETSlamet RIYANTORiyanto selaku Project Manager PT. Medici Citra Nusa.

# YENNYYenny NAWAWI, SENawawi selaku Dirut PT. Medici Citra Nusa.

# SULAIMANSulaiman Binbin H.M. ALIAli selaku Rig Superintendent PT. [[Tiga Musim Mas Jaya]].

# SARDIANTOSardianto selaku Tool Pusher PT. Tiga Musim Mas Jaya.

# LILIKLilik MARSUDIMarsudi selaku Driller PT. Tiga Musim Mas Jaya.

# WILLEMWillem HUNILAHunila selaku Company Man [[Lapindo Brantas Inc.|Lapindo Brantas, Inc.]]

# Ir.Imam H.Pria IMAM PRIA AGUSTINOAgustino selaku General Manager Lapindo Brantas, Inc.

# Ir.Aswan ASWANPinayungan PINAYUNGAN SIREGARSiregar selaku mantan General Manager Lapindo Brantas, Inc.

Namun perkara pidana tersebut dihentikan oleh penyidik Polda Jawa Timur dengan alasan bahwa dalam perkara perdatanya gugatan YLBHI dan Walhi kepada Lapindo dan pemerintah telah gagal. Selain itu, adanya perbedaan pendapat para ahli. Gerakan Menutup Lumpur Lapindo pernah mengajukan nama-nama ahli tambahan, para ahli terkemuka Indonesia dan luar negeri yang tergabung dalam Engineer Drilling Club (EDC) yang mendukung fakta kesalahan pemboran berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan tersebut, tetapi ditolak oleh penyidik Polda Jawa Timur (tidak ditanggapi).

Para tersangka dijerat Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP dan UU No 23/1997 Pasal 41 ayat 1 dan Pasal 42 tentang pencemaran lingkungan, dengan ancaman hukum 12 tahun penjara. "Otomatis UU pencemaran lingkungan hidup ini sudah termasuk kejahatan korporasi karena merusak lingkungan hidup," kata Wakil Kepala Divisi Humas Polri Brigjen [[Anton Bachrul Alam]] yang sejak tahun 2009 menjadi Kapolda [[Jawa Timur]], mengatakan bahwa UU pencemaran ini sudah termasuk kejahatan korporasi karena merusak lingkungan hidup.

Pemerintah dianggap tidak serius menangani kasus luapan lumpur panas ini. Masyarakat adalah korban yang paling dirugikan, di manakarena mereka harus mengungsi dan kehilangan [[profesi|mata pencaharian]] tanpa adanya [[kompensasi]] yang layak. Pemerintah hanya membebankan kepada Lapindo pembelian lahan bersertifikatber[[sertifikat]] dengan harga berlipat-lipat dari harga [[Nilai jual objek pajak|NJOP]] yang rata-rata harga tanah dibawahdi Rp.bawah 100Rp100 ribu- dibeliribu—dibeli oleh Lapindo sebesar Rp 1Rp1 juta dan bangunan Rp 1Rp1,5 juta masing-masing permeterper meter persegi. untuk 4 desa (Kedung Bendo, Renokenongo, Siring, dan jatirejoJatirejo) sementara desa-desa lainnya ditanggung [[APBN]], juga penanganan [[infrastruktur]] yang rusak. Hal ini dianggap wajar karena banyak media hanya menuliskan data yang tidak akurat tentang penyebab semburan lumpur ini.

Salah satu pihak yang paling mengecam penanganan bencana lumpur Lapindo adalah [[aktivis]] [[lingkungan hidup]]. Selain mengecam lambatnya pemerintah dalam menangani lumpur, mereka juga menganggap aneka solusi yang ditawarkan pemerintah dalam menangani lumpur akan melahirkan masalah baru, salah satunya adalah soal wacana bahwa lumpur akan dibuang ke laut karena tindakan tersebut justru berpotensi merusak lingkungan sekitar [[muara]]. <ref>[http://jakarta.indymedia.org/newswire.php?story_id=980 indymedia.org]{{Pranala mati|date=Februari 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref><ref>[http://jakarta.indymedia.org/newswire.php?story_id=975 indymedia.org]{{Pranala mati|date=Februari 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>

PT Lapindo Brantas Inc. sendiri lebih sering mengingkari perjanjian-perjanjian yang telah disepakati bersama dengan korban. Menurut sebagian media, padahal kenyataannya dari 12.883 buah dokumen [[Mei]] [[2009]] hanya tinggal 400 buah dokumen yang belum dibayarkan karena status tanah yang belum jelas. Namun para warga korban banyak yang menerangkan kepada Komnas HAM dalam penyelidikannya bahwa para korban sudah diminta menandatangani [[kuitansi]] lunas oleh [[Minarak Lapindo Jaya]], padahal pembayarannya diangsur belum lunas hingga sekarang. Dalam keterangannya kepada DPRD Sidoarjo pada [[Oktober]] [[2010]] ini Andi Darusalam Tabusala mengakui bahwa dari sekitar 13.000 berkas baru sekitar 8.000 berkas yang diselesaikan kebanyakan dari korban yang berasal dari Perumtas [[Tanggulangin, Sidoarjo|Tanggulangin Sidoarjo]]. Hal ini menunjukkan bahwa banyak keterangan dan penjelasan yang masih simpang siur dan tidak jelas. <ref>[{{Cite web |url=http://korbanlumpur.info/Media-Lokal/Surat-Terbuka-Kepada-Presiden-RI-Korban-Lapindo-Menagih-Janji.html |title=Surat Terbuka Kepada Presiden RI Korban Lapindo Menagih Janji] |access-date=2008-08-15 |archive-date=2008-08-22 |archive-url=https://web.archive.org/web/20080822215008/http://korbanlumpur.info/Media-Lokal/Surat-Terbuka-Kepada-Presiden-RI-Korban-Lapindo-Menagih-Janji.html |dead-url=yes }}</ref><ref>[http://korbanlumpur.info/Kabar-Dari-Porong/Diundang-Pertemuan-Lapindo-Mangkir.html Diundang Pertemuan Lapindo Mangkir]{{Pranala mati|date=Februari 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref><ref>[http://korbanlumpur.info/Kabar-Dari-Porong/Warga-Pengontrak-Tetap-Menuntut.html Warga Pengontrak Tetap Menuntut]{{Pranala mati|date=Februari 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref><ref>[http://korbanlumpur.info/Kabar-Dari-Porong/Kok-Lunas-20-Persen-Aja-Belum-Dibayar.html Kok Lunas 20 Persen Aja Belum Dibayar]{{Pranala mati|date=Februari 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref>

{{reflist|2}}

* {{id}} [http://www.sidoarjo.go.id Situs Pemerintah Kabupaten Sidoarjo] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210128092829/http://sidoarjo.go.id/ |date=2021-01-28 }}

* {{id}} [http://www.i-library.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=34&id=157&Itemid=79 Kliping Lumpur Panas Lapindo Brantas]{{Pranala mati|date=Februari 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}

* {{id}} [http://www.i-library.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=34&id=158&Itemid=79 Kliping Ledakan Pipa Gas Pertamina oleh Lumpur Panas Lapindo]{{Pranala mati|date=Februari 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}, ''i-library.org''

* {{id}} [http://lapindo.topcities.com Sebuah alternatif penanganan lumpur panas lapindo]{{Pranala mati|date=Februari 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}

* {{id}} [http://www.kompas.co.id/kompas%2Dcetak/0703/24/fokus/3403688.htm Jangan Lagi Mereka Ditinggalkan]{{Pranala mati|date=Februari 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}, Kompas 24 Maret 2007

* {{id}} [http://www.kompas.co.id/kompas%2Dcetak/0703/24/fokus/3402715.htm Lumpur Panas yang Bikin Mulas]{{Pranala mati|date=Februari 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}, Kompas 24 Maret 2007