Gedung Merdeka: Perbedaan antara revisi

Bangunan ini dirancang pada tahun 1926 oleh [[Van Galen Last]] dan [[C.P. Wolff Schoemaker]]. Keduanya—keduanya adalah Guru Besar pada [[Technische HogeschoolHoogeschool te Bandoeng]] (Sekolah[[TH TeknikBandoeng]] Tinggi),- yang kemudian yaitumenjadi [[ITBInstitut Teknologi Bandung]] sekarang- [[ITB]]), dua arsitekturarsitek [[Belanda]] yang terkenal pada masa itu,itu—dan diperluas pada tahun 1940 dengan desain karya [[Albert Aalbers]]. Gedung ini kental sekali dengan nuansa [[art deco]] dan gedung megah ini terlihat dari lantainya yang terbuat dari marmer buatan [[Italia]] yang mengkilap, ruangan-ruangan tempat minum-minum dan bersantai terbuat dari kayu cikenhout, sedangkan untuk penerangannya dipakai lampu-lampu bias kristal yang tergantung gemerlapan. Gedung ini menempati areal seluas 7.500 m2m².

Bangunan ini pertama kali dibangun pada tahun 1895 dan dinamakan [[Sociëteit Concordia]], dan pada tahun 1926 bangunan ini direnovasi seluruhnya oleh Wolff Schoemacher, Aalbers dan Van Gallen.<ref>[{{Cite web |url=http://www.tripwolf.com/en/guide/show/690382/Indonesia/Indonesia/Bandung/Gedung-Merdeka |title=Gedung Merdeka] |access-date=2010-11-17 |archive-date=2011-07-17 |archive-url=https://web.archive.org/web/20110717105305/http://www.tripwolf.com/en/guide/show/690382/Indonesia/Indonesia/Bandung/Gedung-Merdeka |dead-url=yes }}</ref> Gedung Sociëteit Concordia dipergunakan sebagai tempat rekreasi dan sosialisasi oleh sekelompok masyarakat Belanda yang berdomisili di kota Bandung dan sekitarnya. Mereka adalah para pegawai perkebunan, perwira, pembesar, pengusaha, dan kalangan lain yang cukup kaya. Pada hari libur, terutama malam hari, gedung ini dipenuhi oleh mereka untuk berdansa, menonton pertunjukan kesenian, atau makan malam.

Setelah pemerintahan Indonesia mulai terbentuk (1946 - 1950) yang ditandai oleh adanya pemerintahan Haminte Bandung, Negara Pasundan, dan Recomba Jawa Barat, Gedung Concordia dipergunakan lagi sebagai gedung pertemuan umum. disinidi sini biasa diselenggarakan pertunjukan kesenian, pesta, restoran, dan pertemuan umum lainnya.

Dan mulai awal tahun [[1955]] Gedung ini dipugar dan disesuaikan kebutuhannya sebagai tempat konferensi bertaraf International, dan pembangunannya ditangani oleh Jawatan Pekerjaan Umum PropinsiProvinsi Jawa Barat yang dimpimpin oleh Ir. R. Srigati Santoso, dan pelaksana pemugarannya adalah :

1) Biro Ksatria, di bawah pimpinan R. Machdar Prawiradilaga

2) PT. Alico, di bawah pimpinan M.J. Ali

3) PT. AIA, di bawah pimpinan R.M. Madyono

Setelah terbentuk Konstituante [[Republik Indonesia]] sebagai hasil pemilihan umum tahun 1955, Gedung Merdeka dijadikan sebagai Gedung Konstituante. Karena Konstituante dipandang gagal dalam melaksanakan tugas utamanya, yaitu menetapkan dasar negara dan undang-undang dasar negara, maka Konstituante itu dibubarkan oleh [[DekritDekret Presiden]] tanggal [[5 Juli 1959]]. Selanjutnya, Gedung Merdeka dijadikan tempat kegiatan Badan Perancang Nasional dan kemudian menjadi Gedung [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara]] (MPRS) yang terbentuk tahun 1960. Meskipun fungsi Gedung Merdeka berubah-ubah dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan yang dialami dalam perjuangan mempertahankan, menata, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia , nama Gedung Merdeka tetap terpancang pada bagian muka gedung tersebut.

[[Berkas:Conference Hall Gedung Merdeka.jpg|thumbjmpl|240px|Ruang Konferensi di Gedung Merdeka pada 2010.]]

Pada tahun [[1965]] di Gedung Merdeka dilangsungkan Konferensi Islam Asia Afrika. Pada tahun 1971 kegiatan MPRS di Gedung Merdeka seluruhnya dialihkan ke [[Jakarta]] . Setelah meletus pemberontakan [[G30S/Gerakan PKI30 September|G30S]], Gedung Merdeka dikuasai oleh instansi militer dan sebagian dari gedung tersebut dijadikan sebagai tempat tahanan politik [[G30S/Gerakan PKI30 September|G30S]]. Pada bulan Juli [[1966]], pemeliharaan Gedung Merdeka diserahkan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I PropinsiProvinsi [[Jawa Barat]], yang selanjutnya oleh Pemerintah Daerah Tingkat I PropinsiProvinsi Jawa Barat diserahkan lagi pelaksanaannya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung. Tiga tahun kemudian, tanggal 6 Juli [[1968]], pimpinan [[MPRS]] di Jakarta mengubah surat keputusan mengenai Gedung Merdeka (bekas Gedung MPRS) dengan ketentuan bahwa yang diserahkan adalah bangunan induknya, sedangkan bangunan-bangunan lainnya yang terletak di bagian belakang Gedung Merdeka masih tetap menjadi tanggung jawab MPRS.