Orde Baru: Perbedaan antara revisi

'''Orde Baru''' (sering kali disingkat '''Orba''') adalah sebutan bagi masa pemerintahan [[Presiden Republik Indonesia|Presiden]] kedua Indonesia, [[Soeharto]], diyang menggantikan [[IndonesiaOrde Lama (1959–1965)|Orde Lama]] presiden sebelumnya, [[Soekarno]]. Lahirnya Orde Baru menggantikandiawali dengan dikeluarkannya [[SejarahSurat IndonesiaPerintah (1950-1959)Sebelas Maret|OrdeSurat LamaPerintah 11 Maret 1966]].{{sfn|Mustofa yangSh.|2009|p=2}} merujukOrde kepadaBaru eraberlangsung pemerintahandari tahun [[Soekarno1966]] hingga [[1998]]. OrdeDalam Barujangka hadirwaktu dengantersebut, semangat[[ekonomi "koreksiIndonesia]] total"berkembang ataspesat penyimpanganmeskipun yanghal dilakukanini olehterjadi Soekarnobersamaan padadengan masapraktik Orde[[korupsi]] Lamayang merajalela dan pengekangan kebebasan berpendapat.

Pada tahun [[1973]] setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintahan pemerintah melakukan penyederhaanpenyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai- partai politik menjadi tiga kekuatan socialsosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologyideologi, tetapi lebih atas persamaan program. TigakekuatanTiga socialkekuatan sosial politik itu adalah: <ref name=":0">{{Cite book|last=Warjio|first=|last2=Othman|first2=Muhammad Fuad|last3=Ladiqi|first3=Suyatno|date=Maret 2021|url=https://www.google.co.id/books/edition/GOOD_PARTY_GOVERNANCE/PP4kEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Penggabungan+partai-partai+politik+tersebut+tidak+didasarkan+pada+kesamaan+ideologi,+tetapi+lebih+atas+persamaan+program.+Tiga+kekuatan+sosial+politik+itu+adalah&pg=PA200&printsec=frontcover|title=Good Party Governance: Praktik Partai Politik di Indonesia dan Malaysia dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik|location=Medan|publisher=Gerhana Media Kreasi|isbn=978-623-6149-01-0|pages=200|url-status=live}}</ref>

Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upayamenciptakanupaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman sejarah dipada masa pemerintahan sebelumnya telah memberikan pelajaran, bahwa perpecahan yang terjadi dimasadi masa Orde Lama, karena adanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman persepsisertapersepsi serta pemahaman Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.

Pada masa Orde Baru politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan. Dan MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus didasarkan kepadapada kepentingannasionalkepentingan nasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan.{{fact}}

Pada tanggal [[28 DesemberSeptember]] [[1966]] Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota pada tahun 1955-1964.{{fact}} Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh negara-negara Asia lainnya bahkan oleh PBB sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya [[Adam Malik]] sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidingsidang tahun 1974. Dan Indonesia juga memulihkanhubunganmemulihkan hubungan dengan sejumlah negara seperti [[India]], [[Thailand]], [[Australia]], dan negara-negara lainnya yang sempat renggang akibat politik konfrontasi Orde Lama.

Dengan perantaraan Dubes [[Pakistan]] untuk [[Myanmar]], [[Habibur Rachman]], hubungan Indonesia dengan [[Singapura]] berhasil dipulihkan kembali.{{fact}} Pada tanggal [[2 Juni]] 1966 pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan atas Republik Singapura kepada Perdana Menteri [[Lee Kuan Yew]]. {{fact}} Lalu pemerintah Singapura menyampaikan nota jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia.

[[Berkas:IndoMalaycooperation.jpg|250px|thumbjmpl|rightka|Penandatanganan persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia]]

Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan di Bangkok pada 29 Mei - 1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian [[Bangkok]]. Isi perjanjian tersebut adalah:<ref>{{Cite news|url=https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/06/184500369/berakhirnya-konfrontasi-indonesia-malaysia|title=Berakhirnya Konfrontasi Indonesia-Malaysia|editor-last=Nailufar|editor-first=Nibras Nada|first=Nibras Nada|last=Nailufar|work=[[Kompas.com]]}}</ref>

*# Rakyat [[Sabah]] diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah merekaambilmereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.

*# Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.

*# Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.

==== Pembekuan Hubungan dengan RRCRRT ====

Pada tanggal 1 Oktober 1967 PemerintantahPemerintah Republik Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan [[Republik Rakyat CinaTiongkok]] (RRCRRT). Keputusan tersebut dilakukan karena RRCRRT telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan cara memberikan bantuan kepada G[[Gerakan 30 S PKISeptember]] baik untuk persiapan, pelaksanaan, maupun sesudah terjadinya [[pemberontakan]] tersebut.{{fact}} Selain itu pemerintah Indonesia merasa kecewa dengan tindakan teror yang dilakukan orang-orang Cina terhadap gedung, harta, dan anggota-anggota KeduataanKedutaan Besar Republik Indonesia di Peking. Pemerintah RRCRRT juga telah memberikan perlindungan kepada tokoh-tokoh G[[Gerakan 30 S PKISeptember]] di luar negeri, serta secara terang-terangan menyokong bangkitnya kembali PKI[[Partai Komunis Indonesia]]. Melalui media massanya RRCRRT telah melakukan kampanye menyerang Orde Baru. Dan padaPada 30 Oktober 1967, Pemerintah Indonesia secara resmi menutup Kedutaan Besar di [[Peking]].{{fact}}

Satu-satunya suratmedia kabarmassa berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah [[Harian Indonesia]] yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia.<ref>{{cite web|url=https://tirto.id/hilangnya-identitas-orang-tionghoa-akibat-asimilasi-paksa-el92|title=Hilangnya Identitas Orang Tionghoa Akibat Asimilasi Paksa}}</ref> Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini adalah [[ABRI]] meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya [[agama Konghucu]] kehilangan pengakuan pemerintah.

Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh [[komunisme]] di Tanah Air. {{fact}} Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan. {{fact}}.

DiPada masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti [[radio]] dan [[televisi]] mendengungkan slogan "persatuan dan kesatuan bangsa". Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan [[transmigrasi]] dari daerah yang padat penduduknya seperti [[Jawa]], [[Bali]] dan [[Pulau Madura|Madura]] ke luar Jawa, terutama ke [[Kalimantan]], [[Sulawesi]], [[Timor Timur]], dan [[Papua|Irian Jaya]]. {{fact}} Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan [[Jawa|jawanisasi]] yang sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.

* Perkembangan [[GDP]] per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya [[dolar AS|AS$]]70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565{{fact}}

* Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri{{fact}}

# Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat

# Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel.

# Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "[[Penembakan Misterius]]" (atau disingkat sebagai "''petrus''")

# Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur. {{fact}}

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: [[Krisis finansial Asia]]), disertai [[kemarau]] terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh.{{fact}} [[Rupiah]] jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada [[21 Mei]] [[1998]], tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa [[bakti]] ketujuh.{{fact}} Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, [[B. J. Habibie]], untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun [[1998]] dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan "[[Indonesia: Era Reformasi|Era Reformasi]]".<ref>{{Cite news|last=Andryanto|first=S. Dian|date=2021-05-21|title=Kronologi Era Reformasi Ditandai dengan Presiden Soeharto Lengser|url=https://nasional.tempo.co/read/1464477/kronologi-era-reformasi-ditandai-dengan-presiden-soeharto-lengser|work=[[Tempo.co]]|language=id|access-date=2021-05-24|editor-last=Andryanto|editor-first=S. Dian}}</ref> Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai "Era Pasca Orde Baru".

{{reflistNotelist}}

[[deKategori:Orde BaruRezim]]