Pasar modal: Perbedaan antara revisi

{{rapikan-cakupan}}'''Pasar modal''' merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, [[perusahaan publik]] yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<ref>sumber Sumber: ''Pasar Modal'', penulis Penulis: Drs. Rusdin,M.Si. , penerbit Penerbit: Alfabeta</ref> Pasar Modal menyediakan berbagai [[alternatif]] bagi para [[investor]] selain alternatif investasi lainnya, seperti : menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar Modal bertindak sebagai penghubung. Pasar Modal bertindak sebagai penghubung antara para [[investor]] dengan perusahaan ataupun [[institusi]] pemerintah melalui perdagangan [[instrumen]] melalui jangka panjang seperti [[obligasi]], saham, dan lainnya. Berlangsungnya fungsi pasar modal [[(Bruce Lliyd, 1976)]], adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan "kriteria pasarnya" secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan riil ekonomi secara keseluruhan.<ref>sumber : Pengantar Pasar Modal, penulis : Pandji Anoraga,S.E., M.M ; Piji Pakarti, S.E, penerbit : Rineka Cipta</ref>

[[Berkas : Indonesian Rupiah (IDR) banknotes2009.jpg|thumbjmpl|250 px|Mata uang ini merupakan alat bagi investor untuk melakukan pasar modal]]

== Sejarah pasar modal ==

Meskipun pada tahun 1914 bursa di Batavia sempat ditutup karena adanya [[Perang Dunia I]]{{fact}}<ref name=":0" />, namun dibuka kembali pada tahun 1918. Perkembangan pasar modal di Batavia tersebut begitu pesat sehingga menarik masyarakat kota lainnya. Untuk menampung minat tersebut, pada tanggal 11 Januari 1925 di kota Surabaya dan 1 Agustus 1925 di Semarang resmi didirikan bursa. Anggota bursa di Surabaya waktu itu adalah : Fa. Dunlop & Koff, Fa. Gijselman & Steup, Fa. V. Van Velsen, Fa. Beaukkerk & Cop, dan N. Koster. Sedangkan anggota bursa di Semarang waktu itu adalah : Fa. Dunlop & Koff, Fa. Gijselman & Steup, Fa. Monad & Co, Fa. Companien & Co, serta Fa. P.H. Soeters & Co. Hal ini dikarenakan keadaan pasar modal waktu itu cukup menggembirakan yang terlihat dari nilai efek yang tercatat yang mencapai NIF 1,4 milyarmiliar (jika di indeks dengan harga beras yang disubsidi pada tahun 1982, nilainya adalah + Rp. 7 triliun) yang berasal dari 250 macam efek.{{fact}}

Periode menggembirakan ini tidak berlangsung lama karena dihadapkan pada resesi ekonomi tahun 1929 dan pecahnya Perang Dunia II (PD II). Keadaan yang semakin memburuk membuat Bursa Efek Surabaya dan Semarang ditutup terlebih dahulu. Kemudian pada 10 Mei 1940 disusul oleh Bursa Efek Jakarta. Selanjutnya baru pada tanggal 3 Juni 1952, Bursa Efek Jakarta dibuka kembali. Operasional bursa pada waktu itu dilakukan oleh PPUE (Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek) yang beranggotakan bank negara, bank swasta dan para pialang efek. Pada tanggal 26 September 1952 dikeluarkan Undang-undang No 15 Tahun 1952 sebagai Undang-Undang Darurat yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Bursa<ref>{{Cite book|title=|url-status=https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/undang-undang/Documents/Pages/undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal/UU%20Nomor%208%20Tahun%201995%20(official).pdf}}</ref>.

Namun kondisi pasar modal nasional memburuk kembali karena adanya nasionalisasi perusahaan asing, sengketa Irian Barat dengan Belanda, dan tingginya inflasi pada akhir pemerintahan Orde Lama yang mencapai 650 %. Hal ini menyebabklan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pasar modal merosot tajam, dan dengan sendirinya Bursa Efek Jakarta tutup kembali.{{fact}}

Baru pada Orde Baru kebijakan ekonomi tidak lagi melancarkan konfrontasi terhadap modal asing. Pemerintah lebih terbuka terhadap modal luar negeri guna pembangunan eknomi yang berkelanjutan.{{fact}} Beberapa hal yang dilakukan adalah pertama, mengeluarkan Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1976 tentang pendirian Pasar Modal, membentuk Badan Pembina Pasar Modal, serta membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM). Yang kedua ialah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1976 tentang penetapan PT Danareksa sebagai BUMN pertama yang melakukan go public dengan penyertaan modal negara Republik Indonesia sebanyak Rp. 50 miliar. Yang ketiga adalah memberikan keringan perpajakan kepada perusahaan yang go public dan kepada pembeli saham atau bukti penyertaan modal.{{fact}}

Perkembangan pasar modal selama tahun 1977 s/d 1987 mengalami kelesuan meskipun pemerintah telah memberikan fasilitas kepada perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan dana dari bursa efek. Tersendatnya perkembangan pasar modal selama periode itu disebabkan oleh beberapa masalah antara lain mengenai prosedur emisi saham dan obligasi yang terlalu ketat, adanya batasan fluktuasi harga saham dan lain sebagainya. PT. Semen Cibinong merupakan perusahaan pertama yang dicatat dalam saham BEJ.{{fact}}

Paket Kebijaksanaan Desember [[1987]] atau yang lebih dikenal dengan Pakdes 1987 merupakan penyederhanaan persyaratan proses emisi saham dan obligasi, dihapuskannya biaya yang sebelumnya dipungut oleh Bapepam, seperti biaya pendaftaran emisi efek. Kebijakan ini juga menghapus batasan fluktuasi harga saham di bursa efek dan memperkenalkan bursa paralel. Sebagai pilihan bagi emiten yang belum memenuhi syarat untuk memasuki bursa efek.{{fact}}

Kemudian [[Paket Kebijaksanaan Oktober 1988]] atau disingkat Pakto 88 ditujukan pada sektor perbankkan, namun mempunyai dampak terhadap perkembangan pasar modal. Pakto 88 berisikan tentang ketentuan 3 L (Legal, Lending, Limit), dan pengenaan pajak atas bunga deposito. Pengenaan pajak ini berdampak positif terhadap perkembangan pasar modal. Sebab dengan keluarnya kebijaksanaan ini berarti pemerintah memberi perlakuan yang sama antara sektor perbankan dan sektor pasar modal<ref name=":1">{{Cite web|title=Sejarah BI|url=https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/sejarah-bi/Default.aspx|access-date=01 Juni 2024}}</ref>.

Yang ketiga adalah [[Paket Kebijaksanaan Desember 1988]] atau Pakdes 88 yang pada dasarnya memberikan dorongan yang lebih jauh pada pasar modal dengan membuka peluang bagi swasta untuk menyelenggarakan bursa.Hal ini memudahkan investor yang berada di luar Jakarta<ref name=":1" />.

Di samping ketiga paket kebijakan ini terdapat pula peraturan mengenai dibukanya izin bagi investor asing untuk membeli saham di bursa Indonesia yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1055/KMK.013/1989. Investor asing diberikan kesempatan untuk memiliki saham sampai batas maksimum 49% di pasar perdana, maupun 49 % saham yang tercatat di bursa efek dan bursa paralel. Setelah itu disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 yang diubah lagi dengan [[Keputusan Menteri Keuangan No. 1199/KMK.010/1991]]. Dalam keputusan ini dijelaskna bahwa tugas Bapepam yang semula juga bertindak sebagai penyelenggara bursa, maka hanya menjadi badan regulator. Selain itu pemerintah juga membentuk lembaga baru seperti Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), reksadana, serta manajer Investasi.<ref>{{factCite web|title=Perubahan Pasal 75 Ayat (1) Huruf A)Kepmenkeu Ri No. 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal Sebagaimana Telah Diubah dengan Kepmenkeu Ri No. 1199/KMK.010/1991|url=https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/7bf21853-2ba8-4e1b-ac05-7194197493e6|access-date=01 Juni 2024}}</ref>.

Keadaan setelah kebijakan deregulasi itu dikeluarkan benar-benar berbeda. Pasar modal menjadi sesuatu yang menggemparkan, karena investasi di bursa efek berkembang sangat pesat. Banyak perusahaan antriantre untuk dapat masuk bursa. Para investor domestik juga ramai-ramai ikut bermain di bursa saham. Selama tahun 1989 tercatat 37 perusahaan go public dan sahamnya tercatat (listed) di Bursa Efek Jakarta. Sedemikian banyaknya perusahaan yang mencari dana melalui pasar modal, sehingga masyarakat luas pun berbondong-bondong untuk menjadi investor. Perkembangan ini berlanjut dengan swastanisasi bursa, yakni berdirinya PT. [[Bursa Efek Surabaya]], serta pada tanggal 13 Juli 1992 berdiri PT. [[Bursa Efek Jakarta]] yang menggantikan peran Bapepam sebagai pelaksana bursa.<ref>{{factCite web|title=Sejarah BEI|url=https://www.idx.co.id/id/tentang-bei/ikhtisar-dan-sejarah-bei}}</ref>.

Akibat dari perubahan yang menggembirakan ini adalah semakin tumbuhnya rasa kepercayaan investor terhadap keberadaan pasar modal Indonesia. Hal ini ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1996. Undang-undang ini dilengkapi dengan peraturan organiknya, yakni Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995<ref>{{Cite web|title=PP-Nomor-45-Tahun-1995-tentang-Penyelenggaraan-Kegiatan-di-Bidang-Pasar-Modal|url=https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/PP-Nomor-45-Tahun-1995-tentang-Penyelenggaraan-Kegiatan-di-Bidang-Pasar-Modal/PP%20No.45%20Tahun%201995.pdf}}</ref> tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, serta Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal<ref>{{Cite web|title=PP-Nomor-45-Tahun-1995-tentang-Penyelenggaraan-Kegiatan-di-Bidang-Pasar-Modal|url=https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-pemerintah/Pages/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-1995-tentang-tata-cara-pemeriksaan-di-bidang-pasar-modal.aspx}}</ref>.

Tahun 1995, mulai diberlakukan sistem JATS (Jakarta Automatic Trading System). Suatu system perdagangan di lantai bursa yang secara otomatis me-''match''kan antara harga jual dan beli saham. Sebelum diberlakukannya JATS, transaksi dilakukan secara manual. Misalnya dengan menggunakan “papan tulis” sebagai papan untuk memasukkan harga jual dan beli saham. Perdagangan saham berubah menjadi scripless trading, yaitu perdagangan saham tanpa warkat (bukti fisik kepemilikkan saham)Lalu dengan seiring kemajuan teknologi, bursa kini menggunakan sistem ''Remote Trading'', yaitu sistem perdagangan jarak jauh<ref>{{Cite web|title=Jakarta Automatic Trading System|url=https://www.ksei.co.id/education/glossary?index=J}}</ref>.

== Struktur Pasar Modal ==

Struktur Pasar Modal di Indonesia tertinggi berada pada menteri Keuangan menunjuk [[BapepamOJK]] merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal.<ref>sumber : Pasar Modal, penulis : Drs. Rusdin,M.Si. , penerbit : Alfabeta</ref>

== PelakuPihak Pasaryang Modalterlibat ==

Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut: <ref name=":0"> {{factcite journal|title= Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia|authors= Citra Puspa Permata, Muhammad Abdul Ghoni|journal= Jurnal AkunStie|volume= 5|number= 2|issn= 2502-2911|year= 2009|pages= 56-58|url= http://jurnal.univbinainsan.ac.id/index.php/jas/article/download/680/471/}} </ref>

*=== Investor ===

Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi (disebut investor). Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Penelitian ini mencakup bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten dan analisis lainnya. Tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain :

*=== Lembaga Penunjang. ===

Fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Lembaga penunjang dalam pasar modal yaitu:

Pasar Modal di Indonesia terdiri atas lembaga-lembaga sebagai berikut:<ref>{{factCite web|title=Struktur Organisasi|url=https://www.ksei.co.id/organizational-structure}}</ref>

== Mekanisme Pasar Modal ==