Dewan Pers: Perbedaan antara revisi

=== [[Orde Baru]] ===

Pada era orde baru, kedudukan dan fungsi Dewan Pers tidak berubah yaitu masih menjadi penasehat [[Pemerintah]], terutama untuk Departemen Penerangan. Hal ini didasari pada Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Tetapi terjadi perubahan perihal keterwakilan dalam unsur keanggotaan Dewan Pers seperti yang dinyatakan pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1967 : {{cquote2|''Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil Pemerintah dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang lain''}}

Disahkannya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers membuat berubahnya Dewab Pers menjadi Dewan Pers yang Independen, dapat dilihat dari Pasal 15 ayat (1) UU Pers menyatakan : {{cquote2|''Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen''}} Fungsi Dewan Pers juga berubah, yang dahulu sebagai penasehat Pemerintah sekarang telah menjadi pelindung kemerdekaan pers. Tidak ada lagi hubungan secara struktural dengan Pemerintah. Dihapuskannya [[Departemen Penerangan]] pada masa Presiden [[Abdurrahman Wahid]] menjadi bukti. Dalam keanggotaan, tidak ada lagi wakil dari Pemerintah dalam Dewan Pers. Tidak ada pula campur tangan Pemerintah dalam institusi dan keanggotaan , meskipun harus keanggotaan harus ditetapkan melalui [[Keputusan Presiden]]. Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers, dipilih melalui mekanisme rapat pleno (diputuskan oleh anggota) dan tidak dicantumkan dalam Keputusan Presiden. Pemilihan anggota Dewan Pers independen awalnya diatur oleh Dewan Pers lama. [[Atang Ruswati]] menjabat sebagai Ketua Badan Pekerja Dewan Pers, sebuah badan bentukan Dewan Pers sebelum dilakukannya pemilihan anggota. Badan Pekerja Dewan Pers kemudian melakukan pertemuan dengan berbagai macam organisasi pers juga perusahaan media. Pertemuan tersebut mencapai sebuah kesepakatan bahwa setiap organisasi wartawan akan memilih dan juga mencalonkan dua orang dari unsur wartawan serta dua dari masyarakat. Setiap perusahaan media juga berhak untuk memilih serta mencalonkan dua orang yang berasal dari unsur pimpinan perusahaan media juga dua dari unsur masyarakat. Ketua Dewan Pers independen yang pertama kali adalah [[Atmakusumah Astraatmadja]].

* Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;

* Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;

* Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan [[Kode Etik Jurnalistik]];

* Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

* Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;

* Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;

Dewan Pers bersifat mandiri dan tidak ada lagi bagian pemerintah didalamdi dalam struktur pengurusannya. Otoritas Dewan Pers terletak pada keinginan [[redaksi]] serta perusahaan media pers untuk menghargai pendapat Dewan Pers serta mematuhi kode etik jurnalistik juga mengakui segala kesalahan secara terbuka.

Menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pers,<ref name="Fungsi"/> anggota Dewan Pers dipilih secara [[demokratis]] setiap tiga tahun sekali. Anggota Dewan Pers terdiri atas :

* [[Wartawan]] yang dipilih oleh [[organisasi wartawan]];

* Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan

# Drs2. AnakMuhamad BagusAgung GdeDharmajaya Satria(wakil Naradhaketua) (unsur pimpinan perusahaan pers)

# Drs3. MargionoArif Zulkifli (unsur wartawan)

Dewan Pers awalnya terdiri atas 74 komisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pada kepengurusan [https://dewanpers.or.id/profil/komisi Periode 2022-2025], komisi tersebut bertambah menjadi 7 komisi. Komisi-komisi yang terdapat dalam Dewan Pers adalah :

! No !! Nama !! Mulai Jabatanjabatan !! Akhir Jabatanjabatan

| 1 || Laksda TNI [[Boediardjo]] || 10 Juni 1968 || 28 Maret 1973

| 2 || [[Mashuri, S.HSaleh]] || 28 Maret 1973 || 19781 Oktober 1977

| 43 || [[HarmokoAli Murtopo]] || 198329 Maret 1978 || 199719 Maret 1983

| 54 || [[R. HartonoHarmoko]] || 199719 Maret 1983 || 199811 Juni 1997

| 65 || [[AlwiR. DahlanHartono]] || 199811 Juni 1997 || 11 Maret 1998

| 76 || Letjen.[[Alwi TNI Yunus YosfiahDahlan]] || 16 Maret 1998 || 199921 Mei 1998

=== Setelah 1999 menjadi Dewan Pers yang [[independen]] ===

! No !! Nama !! Mulai Jabatanjabatan !! Akhir Jabatanjabatan

| 1 || [[Atmakusumah Astraatmadja]] || 2000 || 2003

| 2 || Prof. Dr. [[Ichlasul Amal, MA]] || 2003 || 2010

| 3 || Prof. Dr. [[Bagir Manan]], S.H., M.C.L. || 2010 || ''2013''2016

* {{id}} [http://www.dewanpers.or.id/component/simpledownload/dlfile.php?tasknmfile=download&fileid=L2p1cm5hbC9va19qdXJuYWwgNC5wZGYok_jurnal%3D/204.pdf Jurnal Dewan Pers Edisi 5] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150402125503/http://www.dewanpers.or.id/dlfile.php?nmfile=ok_jurnal%204.pdf |date=2015-04-02 }}

* {{id}} [http://www.dewanpers.or.id/component/simpledownload/dlfile.php?tasknmfile=download&fileid=L2J1a3UgcHJvZmlsIGRld2FuIHBlcnMucGRm/buku%20profil%20dewan%20pers.pdf Buku Profil Dewan Pers 2010-2013] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150402100741/http://www.dewanpers.or.id/dlfile.php?nmfile=buku%20profil%20dewan%20pers.pdf |date=2015-04-02 }}

* {{id}} [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_21_1982.htm/ UU No. 21/1982 Tentang Perubahan Atas UU No. 11/1966 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang No. 4/1967]{{Pranala mati|date=Maret 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}

== Pranala Luarluar ==

* {{id}} [http://www.dewanpers.orgor.id/ Situs web resmi Dewan Pers Indonesia]