Kemitraan: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
RaFaDa20631 (bicara | kontrib)
 
(53 revisi perantara oleh 9 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{short description|Perjanjian para pihak yang setuju untuk bekerja sama demi memajukan kepentingan bersama mereka}}
{{yatim}}
'''Kemitraan''' atau '''perkongsian''' ({{lang-en|partnership}}) adalah perjanjian para pihak yang dikenal sebagai [[Mitra bisnis|mitra usaha]], yang setuju untuk bekerja sama demi memajukan kepentingan bersama mereka. Mitra dalam kemitraan dapat berupa perseorangan, [[Badan hukum|usaha]], [[organisasi]] berdasar [[suku bunga|kepentingan]], [[sekolah]], [[pemerintah]], atau gabungan. [[Organisasi]] dapat bermitra untuk meningkatkan kemungkinan tiap-tiap orang mencapai misinya dan untuk memperkuat jangkauannya. Kemitraan dapat mengakibatkan penerbitan dan kepemilikan ekuitas atau mungkin hanya diatur oleh kontrak.
'''Partnership for Governance Reform''', disingkat '''PGR''', atau yang lebih dikenal dengan '''Kemitraan''' saja adalah sebuah organisasi multipihak yang bekerja dengan badan-badan pemerintah, organisasi-organisasi internasional dan [[lembaga swadaya masyarakat]] untuk memajukan [[reformasi]] di tingkat lokal, nasional, dan regional. '''Kemitraan''' membangun hubungan penting antara semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik di [[Indonesia]] secara berkelanjutan. <ref> Profil PGR, di brosur resminya.</ref> [[H. S. Dillon]], warga negara [[Indonesia]] keturunan [[India]] yang berpengaruh dan budayawan senior [[Mohamad Sobary]] adalah beberapa sosok yang pernah menjadi Direktur Eksekutif '''Kemitraan'''.
 
==Rujukan==
{{Reflist}}
 
==Pranala Sejarah luar==
*{{Commonscatinline|Partnerships}}
Terbentuknya '''Kemitraan''' dapat ditelusuri-balik sejak terjadinya [[krisis ekonomi]] dan politik yang menimpa [[Indonesia]] pada akhir dekade 1990-an. Tokoh-tokoh terkemuka dari masyarakat sipil, pemerintah, dunia usaha dan negara-negara donor berkumpul dengan semangat pembaruan dan hasrat yang kuat untuk memajukan demokrasi di [[Indonesia]]. Tuntutan akan [[Reformasi]] merupakan hal yang menjadi ciri khas dari periode ini. Masalah utama yang dihadapi bangsa [[Indonesia]] dilihat dari isu tata pemerintahan dan, oleh karena itu, sasaran utama [[Reformasi]] adalah menghindari kesalahan masa lalu dan membangun sebuah negara baru yang lebih bertanggung gugat. Kerjasama mereka ini berkontribusi pada suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas pada bulan Juni 1999 dan menghasilkan satu landasan yang ideal untuk menggerakkan upaya serupa guna memajukan pembaruan tata pemerintahan. <ref>[http://www.kemitraan.or.id/main_ind/content2/21/25 Sejarah Singkat]</ref>
 
{{Authority control}}
Sebuah proses konsultasi yang dipimpin [[Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa]] melahirkan '''Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia''' pada bulan Maret 2000. Pengaturan pengelolaan menempatkan '''Kemitraan''' sebagai Lembaga Pelaksana, [[Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional]] sebagai Lembaga Mitra Penanggungjawab, dan [[Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa]] sebagai Lembaga Pengelola Dana Perwalian.<ref>http://http://www.kemitraan.or.id/main_ind/faq</ref> Sejak tahun 2003 '''Kemitraan''' menjadi badan hukum independen dan terdaftar sebagai perkumpulan perdata nirlaba.
 
[[Kategori:Kemitraan| ]]
Berdasarkan Anggaran Dasar Kemitraan tahun 2003, berikut adalah 20 tokoh yang turut mendirikan '''Kemitraan'''<ref>http://www.kemitraan.or.id/main_ind/content3/21/25/26</ref>:
[[Kategori:Hukum bisnis]]
# [[Susilo Bambang Yudhoyono]], [[Presiden Indonesia]] ke-6
[[Kategori:Jenis badan usaha]]
# [[Boediono]], [[Wakil Presiden Indonesia]] ke-11
{{indobisnis-stub}}
# [[Marzuki Darusman]], mantan [[Jaksa Agung Republik Indonesia]] dan anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat]]RI periode 2004 - 2009
# [[Nurcholish Madjid]], cendekiawan dan mantan rektor [[Universitas Paramadina]]
# [[Erna Witoelar]], [[Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah]] ke-22 pada [[Kabinet Persatuan Nasional]]
# Felia Salim, Wakil Direktur Utama [[Bank Negara Indonesia]]
# J.E. Sahetapy, Ketua [[Komisi Hukum Nasional]]
# [[Benjamin Mangkoedilaga]], mantan Koordinator [[Komisi Kebenaran dan Persahabatan]] dari pihak Indonesia
# Petrus Turang, Uskup Agung [[Keuskupan Agung Kupang]]
# Shanti Poesposoetjipto, Komisaris [[Samudera Indonesia (perusahaan)]]
# Daniel Dhakidae, mantan Kepala Penelitian dan Pengembangan [[Kompas (surat kabar)]]
# Nursyahbani Katjasungkana, mantan anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat]] RI dan aktivis perempuan
# J.B. Kristiadi, mantan Penasihat Khusus [[Menteri Keuangan]]
# Naimah Hasan, Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) [[Aceh]]
# Triyono Budi Sasongko, mantan Bupati [[Purbalingga]] [[Jawa Tengah]]
# [[Azyumardi Azra]], Direktur Pascasarjana dan Mantan [[Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]] ke-10
# Karel Phil Erari, Koordinator Nasional Forum Nasional Peduli Hak Asasi Manusia di [[Papua]]
# Djunaedi Hadisumarto, mantan Kepala [[Badan Perencanaan Pembangunan Nasional]]
# Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Wakil Ketua [[Komisi Pemberantasan Korupsi]]
# [[Makarim Wibisono]], mantan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, [[Kementerian Luar Negeri Indonesia]]
 
Dalam menjalankan roda organisasi, '''Kemitraan''' dipimpin oleh sebuah ''Dewan Eksekutif'' dan ''Teman Serikat''. ''Teman Serikat'' memberikan arahan strategis jangka panjang, sedangkan ''Dewan Eksekutif'' memantau pelaksanaan keseluruhan. ''Rapat Teman Serikat'' adalah badan pembuat keputusan tertinggi dalam di organisasi ini. Para anggota ''Teman Serikat'' dan ''Dewan Eksekutif'' adalah tokoh-tokoh penting dan terkemuka dalam pemerintah [[Indonesia]], masyarakat sipil, dan sektor swasta. Selama lebih dari satu dekade terakhir, '''Kemitraan''' telah berkembang dari awalnya sebagai sebuah proyek [[Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa]]<ref> Heboh Bantuan Asing untuk LSM, Harian [[Kompas]] Senin,30 Juli 2012. Lihat http://cetak.kompas.com/read/2012/07/28/04090611/heboh.bantuan.asing.untuk.lsm</ref> menjadi organisasi yang dikelola bangsa [[Indonesia]] yang terpercaya, mandiri dan terkemuka.
 
== Donor ==
Sejak awal berdirinya, '''Kemitraan''' telah mendapatkan dukungan dari banyak pemerintah asing, termasuk [[Australia]], [[Kanada]], [[Denmark]], [[Finlandia]], [[Perancis]], [[Jerman]], [[Jepang]], [[Korea Selatan]], [[Belanda]], [[Selandia Baru]], [[Norwegia]], [[Spanyol]], [[Swedia]], [[Swiss]], [[Inggris]] dan [[Amerika Serikat]], dan dari organisasi-organisasi internasional, termasuk [[Bank Pembangunan Asia]], [[Komisi Eropa]], [[Organisasi Internasional untuk Migrasi]], [[Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa]] dan [[Bank Dunia]]. Para donor yang saat ini masih terus mendukung antara lain [[Belanda]], [[Norwegia]], [[Denmark]], [[Australia]], [[Universitas Sydney]], Chemonics International, [[The Asia Foundation]], Climate and Land Use Alliance (CLUA), [[Axis]], [[Siemens AG]], [[Amerika Serikat]], [[Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa]], [[Uni Eropa]] dan Bank [[Dunia]]. Sejak tahun 2000, '''Kemitraan''' telah melaksanakan lebih dari 380 proyek dengan total anggaran lebih dari 90 juta [[Dolar Amerika Serikat]].<ref> Profil PGR, di brosur resminya.</ref>
 
 
== Catatan kaki ==
{{reflist}}
 
== Pranala luar ==
* [http://www.kemitraan.or.id Situs resmi PGR]
{{indo-stub}}
 
 
[[Kategori:Lembaga Swadaya Masyarakat]]