Sejarah Indonesia (1945–1949): Perbedaan antara revisi

{{Infobox Militaryformer Conflictcountry

Pernyataan [[van Mook]] untuk tidak berunding dengan [[Soekarno]] adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari [[presidensiilpresidensial]] menjadi [[parlementer]]. Gelagat ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum kedatangan [[Pihak Sekutu di Perang Dunia II|Sekutu]], tanggal [[14 November]] [[1945]], [[Soekarno]] sebagai kepala [[Kabinet Presidensial|pemerintahan republik]] diganti oleh [[Sutan Sjahrir]] yang seorang [[sosialis]] dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di [[Belanda]].

Terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (dari

[[Sistem presidensiilpresidensil|sistem PresidensiilPresidensil]] menjadi [[Sistem parlementer|sistem Parlementer]]) memungkinkan perundingan antara pihak RI dan Belanda. Dalam pandangan [[Inggris]] dan [[Belanda]], [[Sutan Sjahrir]] dinilai sebagai seorang moderat, seorang intelek, dan seorang yang telah berperang selama pemerintahan Jepang.

Tanggal [[10 Februari]] [[1946]], pemerintah Belanda membuat pernyataan memperinci tentang politiknya dan menawarkan mendiskusikannya dengan wakil-wakil Republik yang diberi kuasa. Tujuannya hendak mendirikan persemakmuran Indonesia, yang terdiri dari daerah-daerah dengan bermacam-macam tingkat pemerintahan sendiri, dan untuk menciptakan warga negara Indonesia bagi semua orang yang dilahirkan di sana. Masalah dalam negeri akan dihadapi dengan suatu parlemen yang dipilih secara demokratis dan orang-orang Indonesia akan merupakan mayoritas. Kementerian akan disesuaikan dengan parlemen tetapi akan dikepalai oleh wakil kerajaan. Daerah-daerah yang bermacam-macam di Indonesia yang dihubungkan bersama-sama dalam suatu susunan federasi dan persemakmuran akan menjadi rekan (''partner'') dalam Kerajaan Belanda, serta akan mendukung permohonan keanggotaan Indonesia dalam organisasi [[PBB]].

Sebagai tambahan ditawarkan untuk mengakui pemerintahan ''de facto'' Republik atas bagian [[Jawa]] dan [[Pulau Madura|Madura]] yang belum berada di bawah perlindungan pasukan [[Sekutu Perang Dunia II|Sekutu]]. Karena [[Sjahrir]] tidak dapat menerima syarat-syarat ini, konferensi itu bubar dan ia bersama teman-temannya kembali pulang.

Tanggal [[17 Juni]] [[1946]], [[Sjahrir]] mengirimkan ''surat rahasia'' kepada [[van Mook]], menganjurkan bahwa mungkin perundingan yang sungguh-sungguh dapat dimulai kembali. Dalam surat Sjahrir yang khusus ini, ada penerimaan yang samar-samar tentang gagasan van Mook mengenai masa peralihan sebelum kemerdekaan penuh diberikan kepada Indonesia; ada pula nada yang lebih samar-samar lagi tentang kemungkinan Indonenesia menyetujui federasi Indonesia - bekas Hindia Belanda dibagi menjadi berbagai negara merdeka dengan kemungkinan hanya Republik sebagai bagian paling penting. Sebagai kemungkinan dasar untuk kompromi, hal ini dibahas beberapa kali sebelumnya, dan semua tokoh politik utama Republik mengetahui hal ini.

==== Penculikan terhadap PM SjahrirSyahrir ====

Tanggal [[27 Juni]] [[1946]], dalam Pidato Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Wakil Presiden [[Hatta]] menjelaskan isi usulan balasan di depan rakyat banyak di alun-alun utama [[Yogyakarta]], dihadiri oleh [[Soekarno]] dan sebagian besar pucuk pimpinan politik. Dalam pidatonya, Hatta menyatakan dukungannya kepada [[SjahrirSyahrir]], akan tetapi menurut sebuah analisis, publisitas luas yang diberikan Hatta terhadap surat itu, menyebabkan kudeta dan penculikan terhadap SjahrirSyahrir.

Pada malam itu terjadi [[penculikan Perdana Menteri Sjahrir|peristiwa penculikan terhadap Perdana Menteri SjahrirSyahrir]], yang sudah terlanjur dicap sebagai "pengkhianat yang menjual tanah airnya". SjahrirSyahrir diculik di [[Surakarta]], ketika ia berhenti dalam perjalanan politik menelusuri Jawa. Kemudian ia dibawa ke [[Paras, kotaCepogo, dekat [[SoloBoyolali|Paras]], desa dekat Boyolali, di rumah peristirahatan seorangPracimoharjo, pangeranpeninggalan SoloSunan [[Pakubuwono X]], dan ditahan di sana dengan pengawasan Komandankomandan Batalyonbatalyon setempat.

=== Konferensi Malino -– Terbentuknya "negara" baru ===

== 1946-19471946–1947 ==

''Bulan Agustus pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah halangan dengan menunjuk tiga orang Komisi Jendral datang ke [[Jawa]] dan membantu [[Van Mook]] dalam perundingan baru dengan wakil-wakil republik itu. Konferensi antara dua belah pihak diadakan dipada bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi khusus [[Inggris]], [[Lord Killearn]]. Bertempat di bukit [[Linggarjati]] dekat [[Cirebon]]. Setelah mengalami tekanan berat -terutama Inggris- dari luar negeri, dicapailah suatu persetujuan tanggal [[15 November]] [[1946]] yang pokok pokoknya sebagai berikut : ''

* ''Belanda mengakui secara ''de facto'' Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi [[Sumatra]], [[Jawa]] dan [[Pulau Madura|Madura]]. [[Belanda]] harus meninggalkan wilayah ''de facto'' paling lambat [[1 Januari]] [[1949]],.''

* ''Republik Indonesia dan [[Belanda]] akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama [[Republik Indonesia Serikat (1949–1950)|Republik Indonesia Serikat]], yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia .''

* Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia - Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

Untuk ini [[Kalimantan]] dan Timur Raya akan menjadi komponennya. Sebuah Majelis Konstituante didirikan, yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih secara demokratis dan bagian-bagian komponen lain. Indonesia Serikat pada gilirannya menjadi bagian [[Uni Indonesia-Belanda]] bersama dengan [[Belanda]], [[Suriname]] dan Curasao. Hal ini akan memajukan kepentingan bersama dalam hubungan luar negeri, pertahanan, keuangan dan masalah ekonomi serta kebudayaan. Indonesia Serikat akan mengajukan diri sebagai anggota PBB. Akhirnya setiap perselisihan yang timbul dari persetujuan ini akan diselesaikan lewat [[arbitrase]].

=== Peristiwa yang terjadi terkait dengan hasil [[perundinganPerundingan Linggarjati]] ===

DRDr. H. J. Vanvan Mook, kepala Netherland Indies Civil Administration (NICA) yang kemudian diangkat sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda, dengan gigih memecah RI yang tinggal 3tiga pulau ini. Bahkan sebelum naskah itu ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947, *28 ia telah memaksa terwujudnya [[Negara Indonesia Timur]], dengan presiden[[Tjokorda SukowatiGde Raka Soekawati]] sebagai presiden, lewat [[Konferensi Denpasar]] tanggal 18 - 24 Desember 1946 .

Pada bulan tanggal 25 Maret 1947 hasil perjanjian Linggarjati ditandatangani di Batavia. Partai Masyumi menentang hasil perjanjian tersebut, banyak unsur perjuang Republik Indonesia yang tak dapat menerima pemerintah Belanda merupakan kekuasaan berdaulat di seluruh Indonesia 29. Dengan seringnya pecah kekacauan, maka pada prakteknyapraktiknya perjanjian tersebut sangat sulit sekali untuk dilaksanakan.

Di awal bulan Mei 1947 pihak Belanda yang memprakarsai berdirinya Negara Pasundan itu memang sudah merencanakan bahwa mereka harus menyerang Republik secara langsung. Kalangan militer Belanda merasa yakin bahwa kota-kota yang dikuasai pihak Republik dapat ditaklukkan dalam waktu dua minggu dan untuk menguasai seluruh wilayah Republik dalam waktu enam bulan. Namun mereka pun menyadari begitu besarnya biaya yang ditanggung untuk pemeliharaan suatu pasukan bersenjata sekitar 100.000 serdadu di Jawa, yang sebagian besar dari pasukan itu tidak aktif, merupakan pemborosan keuangan yang serius yang tidak mungkin dipikul oleh perekonomian negeri Belanda yang hancur diakibatkan perang. Oleh karena itu untuk mempertahankan pasukan ini maka pihak Belanda memerlukan komoditikomoditas dari Jawa (khususnya gula) dan SumateraSumatra (khususnya minyak dan karet).

Pada tanggal [[27 Mei]] [[1947]], [[Belanda]] mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus dijawab dalam 14 hari, yang berisi:

# Membentuk pemerintahan ad interim bersama;

# Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama;

# Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerahdaerah yang diduduki Belanda;

# Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama); dan

# Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor

[[Perdana Menteri]] [[Sjahrir]] menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi menolak gendarmerie bersama. Jawaban ini mendapatkan reaksi keras dari kalangan parpol-parpol di Republik.

Ketika jawaban yang memuaskan tidak kunjung tiba, Belanda terus "mengembalikan ketertiban" dengan "tindakan kepolisian". Pada tanggal [[20 Juli]] [[1947]] tengah malam (tepatnya [[21 Juli]] [[1947]]) mulailah pihak [[Belanda]] melancarkan '[[aksi polisionil]]' mereka yang pertama.

Aksi Belanda ini sudah sangat diperhitungkan sekali [[dimana]] mereka telah menempatkan pasukan-pasukannya di tempat yang strategis. Pasukan yang bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat (tidak termasuk Banten), dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian, Belanda menguasai semua pelabuhan perairan-dalam di Jawa Di SumateraSumatra, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi- instalasi minyak dan batubara di sekitar Palembang, dan daerah Padang diamankan. Melihat aksi Belanda yang tidak mematuhi perjanjian Linggarjati membuat Sjahrir bingung dan putus asa, maka pada bulan Juli 1947 dengan terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, karena sebelumnya dia sangat menyetujui tuntutan Belanda dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah RI dengan Belanda.

Setelah terjadinya [[Agresi Militer Belanda I]] pada bulan Juli, pengganti [[Sjahrir]] adalah [[Amir Syarifudin]] yang sebelumnya menjabat sebagai [[Menteri Pertahanan Republik Indonesia|Menteri Pertahanan]]. Dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri, dia menggaet anggota [[Partai Syarikat Islam Indonesia|PSII]] yang dulu untuk duduk dalam [[Kabinet Amir Sjarifuddin I|Kabinetnya]]. Termasuk menawarkan kepada [[S.M. Kartosoewirjo]] untuk turut serta duduk dalam kabinetnya menjadi Wakil Menteri Pertahanan kedua. Seperti yang dijelaskan dalam sepucuk suratnya kepada [[Soekarno]] dan [[Amir Syarifudin]], [[S.M. Kartosoewirjo|dia]] menolak kursi menteri karena "''ia belum terlibat dalam [[Partai Syarikat Islam Indonesia|PSII]] dan masih merasa terikat kepada [[Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (1945)|Masyumi]]''".

Pada tanggal 19 Januari ditandatangani persetujuan Renville Wilayah Republik selama masa peralihan sampai penyelesaian akhir dicapai, bahkan lebih terbatas lagi ketimbang persetujuan Linggarjati : hanya meliputi sebagian kecil Jawa Tengah (Jogja dan delapan Keresidenan) dan ujung barat pulau Jawa -Banten tetap daerah Republik Plebisit akan diselenggarakan untuk menentukan masa depan wilayah yang baru diperoleh Belanda lewat aksi militer. Perdana menteri Belanda menjelaskan mengapa persetujuan itu ditandatangani agar Belanda tidak "menimbulkan rasa benci Amerika".

=== Runtuhnya Kabinet Amir dan naiknya Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri ===

Dari adanya [[Agresi Militer I]] dengan hasil diadakannya [[Perjanjian Renville]] menyebabkan jatuhnya [[Kabinet Amir Sjarifuddin II|Kabinet Amir]]. Seluruh anggota yang tergabung dalam [[Kabinet Amir Sjarifuddin II|kabinetnya]] yang terdiri dari anggota [[Partai Nasional Indonesia|PNI]] dan [[Masyumi]] meletakkan jabatan ketika [[Perjanjian Renville]] ditandatangani, disusul kemudian [[Amir Sjarifuddin|Amir]] sendiri meletakkan jabatannya sebagai [[Perdana Menteri]] pada tanggal [[23 Januari]] [[1948]]. Dengan pengunduran dirinya ini dia mungkin mengharapkan akan tampilnya kabinet baru yang beraliran komunis untuk menggantikan posisinya. Harapan itu menjadi buyar ketika [[Soekarno]] berpaling ke arah lain dengan menunjuk [[Hatta]] untuk memimpin suatu [[Kabinet Hatta I|'kabinet presidentil' darurat]] (1948-1949), [[dimana]] seluruh pertanggungjawabannya dilaporkan kepada [[Soekarno]] sebagai [[Presiden]].

Tampaknya kini lebih sedikit jalan keluar bagi [[Amir Sjarifuddin|Amir]] dibanding dengan [[Sjahrir]] sesudah [[Perundingan Linggarjati]]; dan lebih banyak penghinaan. Beberapa hari sesudah [[Amir Sjarifuddin|Amir]] berhenti, di awal Februari 1948, [[Hatta]] membawa [[Amir Sjarifuddin|Amir]] dan beberapa pejabat Republik lainnya mengelilingi [[Provinsi]]. [[Amir Sjarifuddin|Amir]] diharapkan menjelaskan [[Perjanjian Renville]]. Pada rapat raksasa di [[Kota Bukittinggi|Bukittinggi]], [[Sumatera Barat]], di kota kelahiran Hatta -''dan rupanya diatur sebagai tempat berhenti terpenting selama perjalanan''- [[Hatta]] berbicara tentang kegigihan Republik, dan pidatonya disambut dengan hangat sekali.

Kemudian [[Amir Sjarifuddin|Amir]] naik mimbar, dan seperti diuraikan [[Hatta]] kemudian: "''Dia tampak bingung, seolah-olah nyaris tidak mengetahui apa ayang harus dikatakannya. Dia merasa bahwa orang rakyat Bukittinggi tidak menyenanginya, khususnya dalam hubungan persetujuan dengan [[Belanda]]. Ketika dia meninggalkan mimbar, hampir tidak ada yang bertepuk tangan''"

Menurut peserta lain: "''Wajah Amir kelihatannya seperti orang yang sudah tidak berarti''". [[Sjahrir]] juga diundang ke rapat Bukittinggi ini; dia datang dari [[Singapura]] dan berpidato. Menurut Leon Salim -kader lama Sjahrir- "''Sjahrir juga kelihatan capai dan jarang tersenyum''". Menurut kata-kata saksi lain, "''Seolah-olah ada yang membeku dalam wajah Sjahrir''" dan ketika gilirannya berbicara "''Dia hanya mengangkat tangannya dengan memberi salam Merdeka dan mundur''". Hatta kemudian juga menulis dengan singkat tentang pidato Sjahrir: "''Pidatonya pendek''". Dipermalukan seperti ini, secara psikologis amat mungkin menjadi bara dendam yang menyulut Amir untuk memberontak di kemudian hari.

== 1948-19491948–1949 ==

Serangan Umum Surakarta berlangsung pada tanggal 7-10 Agustus 1949 secara gerilya oleh para pejuang, pelajar, dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa yang berjuang tersebut kemudian dikenal sebagai tentara pelajar. Mereka berhasil membumihanguskan dan menduduki markas-maskasmarkas Belanda di Solo dan sekitarnya. Serangan itu menyadarkan [[Belanda]] bila mereka tidak akan mungkin menang secara militer, mengingat Solo yang merupakan kota yang pertahanannya terkuat pada waktu itu berhasil dikuasai oleh TNI<ref>Setiadi, Bram: "Raja di alam Republik, Keraton Kasunanan Surakarta dan Paku Buwono XII", halaman 96. Bina Rena Pariwara, 2008</ref> yang secara peralatan lebih tertinggal tetapi didukung oleh rakyat dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang andal seperti [[Slamet Riyadi]].

* [[Belanda]] mengakui kedaulatan [[Republik Indonesia Serikat (1949–1950)|Republik Indonesia Serikat]].

== RujukanGaleri ==

[[Kategori:Perang Kemerdekaankemerdekaan]]