Daerah Istimewa Surakarta: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
|||
(55 revisi perantara oleh 30 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Short description|Former province of Indonesia}}
= Daerah Istimewa Surakarta =▼
{{Infobox former subdivision
| conventional_long_name = Daerah Istimewa Surakarta
| native_name =
| common_name = Surakarta
| nation = [[Indonesia]]
Daerah Istimewa Surakarta adalah daerah otonomi khusus (bahasa waktu itu daerah istimewa) yang secara ''de facto'' pernah ada antara [[Agustus]] [[1945]] sampai [[Juli]] [[1946]]. Penetapan status [[otonomi khusus]] ini dalam kurun waktu tersebut tidak pernah ditetapkan dengan sebuah Undang-undang tersendiri berdasarkan pasal 18 UUD yang asli, namun hanya dengan Piagam Penetapan Presiden tanggal [[19 Agustus]] [[1945]] dan UU No 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.▼
| subdivision = [[Provinsi Indonesia|Daerah Istimewa]]
| era = [[Perang Dingin]]
| year_start = 1945
| date_start = 15 Agustus
| event_start = Dibentuk<ref name=":1">{{Cite web |title=Pangeran Surakarta Ajukan Piagam Soekarno Jadi Bukti Keistimewaan |url=https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8873#:~:text=Dalam%20Piagam%20Kedudukan%20tertanggal%2019,yang%20saat%20itu%20dipercaya%20sebagai |access-date=2023-06-20 |website=Constitutional Court of Indonesia}}</ref>
| year_end = 1946
| date_end = 16 Juni
| event_end = Dibekukan dan digabungkan dengan [[Jawa Tengah]] <ref name="auto">{{Cite web |title=UU No. 16 Tahun 1946 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya di Seluruh Indonesia [JDIH BPK RI] |url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/25175/uu-no-16-tahun-1946 |url-status=live |archive-url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/73382/Perpres%20No.36%20Tahun%201964.pdf |archive-date=23 September 2020 |archive-format=pdf |access-date=2023-06-20 |website=bpk.go.id}}</ref>
| capital = [[Surakarta]]
| title_leader = Gubernur
| leader1 = [[Pakubuwono XII]]
| year_leader1 = 1945–1946
| title_deputy = Wakil Gubernur
| deputy1 = [[Mangkunegara VIII]]
| year_deputy1 = 1945–1946
| legislature = <!-- Name of legislature -->
| house1 = <!-- Name of first chamber -->
| house2 = <!-- Name of second chamber -->
| type_house1 = <!-- Default: "Upper house" -->
| type_house2 = <!-- Default: "Lower house" -->
| p1 = Kasunanan Surakarta
| p2 = Mangkunegaran
| s1 = Jawa Tengah
| s2 =
| s3 =
| image_map = Overzichtskaart van de residentie Soerakarta.jpg
| image_map_caption = Wilayah dari Daerah Istimewa Surakarta
| government_type = [[Dibekukan]] [[Tidak berdaulat]] [[Diarki]] [[Daerah Istimewa]] dalam [[Negara Kesatuan]] [[Republik]]
}}
▲'''Daerah Istimewa [[Kota Surakarta|Surakarta]]''' adalah daerah otonomi khusus (
== Asal Usul Daerah Istimewa ==
Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran pada 18
== Wilayah Daerah Istimewa ==
Wilayah DIS meliputi:
# Wilayah Kasunanan yang terdiri atas: a. Kabupaten Surakarta (Kota Surakarta sekarang (dikurangi kecamatan Banjarsari, kelurahan Kerten, kelurahan Jajar dan kelurahan Karangasem di kecamatan Laweyan, kelurahan Mojosongo di kecamatan Jebres) ditambah Kabupaten Sukoharjo), b. Kabupaten Klaten (termasuk eksklave Kotagede dan Imogiri
# Wilayah Mangkunegaran yang terdiri atas: a. Kabupaten Karanganyar (dikurangi kecamatan Colomadu dan kecamatan Gondangrejo), b. Kabupaten Wonogiri (termasuk eksklave Ngawen<ref
== Kedudukan Daerah Istimewa ==
Tidak pernah ada suatu peraturan yang menyebutkan mengenai kedudukan DIS, apakah setingkat [[provinsi]] (seperti [[Daerah Istimewa Yogyakarta|DIY]]) ataukah setingkat [[Kabupaten]] (seperti [[Kutai|DI Kutai]], [[Berau|DI Berau]], dan [[Bulongan|DI Bulongan]]). Dengan demikian tidak dapat diketahui secara jelas bagaimana kedudukan DIS<ref>kedudukan daerah istimewa setingkat dengan provinsi atau setingkat kabupaten, atau setingkat desa baru ada
== Pemerintahan Daerah Istimewa ==
Baris 21 ⟶ 51:
=== Pemerintahan DIS Agustus 1945 – Oktober 1945 ===
Dalam masa ini terjadi pemerintahan ganda antara:
# Pemerintahan {{nihongo|''Kooti Zimukyoku''|高地事務局|Kōchi-jimukyoku|lead=yes}} (pemerintahan Jepang)
# Pemerintahan Komite Nasional Indonesia Daerah Surakarta
# Pemerintahan
# Pemerintahan Praja Mangkunegaran
Masing-masing pemerintahan tersebut memiliki kekuasaan dan aparat sendiri-sendiri. Pemerintahan ''Kooti Zimukyoku'' merupakan pemerintahan status quo yang meneruskan pemerintahan untuk Tentara Sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Pemerintahan ini tidak lama karena segera direbut oleh pemerintahan KNI Daerah Surakarta. Pemerintahan KNI Daerah Surakarta merupakan pemerintahan yang dibentuk rakyat sebagai reaksi untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. Pemerintahan ini membentuk Dewan Pemerintahan yang berjumlah tiga orang untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif sehari-hari.
Pemerintahan
=== Pemerintahan DIS Oktober 1945 – Juli 1946 ===
Baris 35 ⟶ 65:
# Direktorium Daerah Surakarta
Komisaris Tinggi Pemerintah Pusat adalah wakil dari pemerintah Pusat di Surakarta. Komisaris ini berfungsi sebagai Kepala Daerah Istimewa Surakarta dan mengawasi pekerjaan badan legislatif lokal dan badan eksekutif lokal. Badan Pekerja KNI Daerah Surakarta adalah badan legislatif lokal Daerah Surakarta. Badan Pekerja ini dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada KNI Daerah Surakarta. Anggota Badan Pekerja KNI Daerah Surakarta dipilih oleh dan dari anggota KNI Daerah Surakarta. Direktorium Daerah Surakarta adalah badan eksekutif lokal Daerah Surakarta. Direktorium ini beranggotakan wakil-wakil dari KNI Daerah Surakarta, Pemerintahan Kerajaan Surakarta, dan Pemerintahan Praja Mangkunegaran. KNI Daerah Surakarta memiliki lima orang wakil. Pemerintahan Kerajaan Surakarta memiliki dua orang wakil. Pemerintahan Praja Mangkunegaran memiliki dua orang wakil.
== Politik ==
Dalam usia yang cukup singkat, DIS tidak lepas dari pelbagai pergolakan politik. Dua aspek yang cukup menonjol adalah pergolakan monarki dan pergolakan anti monarki.
=== Pergolakan Monarki ===
# Pergolakan monarki yang terjadi di tubuh Kerajaan Surakarta adalah masih adanya jabatan
# Pergolakan monarki yang terjadi
# Pergolakan kabupaten monarki baik Kerajaan Surakarta maupun Praja Mangkunegaran adalah pembelotan mereka dengan menyatakan melepaskan diri dari pemerintahan monarki dan bergabung secara langsung di bawah pemerintahan Indonesia. Dengan demikian para penguasa monarki secara ''de facto'' kehilangan wilayah dan rakyat mereka.
# Pergolakan kepolisian Kerajaan Surakarta maupun Praja Mangkunegaran adalah pembelotan kepolisian monarki untuk bergabung dengan kepolisian Republik Indonesia. Dengan demikian para penguasa monarki secara de facto kehilangan aparatur pemerintahan mereka.
=== Pergolakan Anti-monarki ===
# Pergolakan anti-monarki kelompok kiri adalah pergolakan revolusioner sosialis-komunis untuk merebut tanah-tanah yang dikuasai oleh pihak monarki.
# Pergolakan anti-monarki kelompok Oposisi adalah pergolakan kelompok oposisi yang tidak duduk dalam pemerintahan kabinet Indonesia yang juga mengambil jarak dan sikap yang berhadapan dengan Sukarno-Hatta, melakukan petualangan politik untuk mengimbangi pusat kekuasaan di Yogyakarta dengan menjadikan Surakarta menjadi
== Ekonomi ==
Sampai saat ini belum ada informasi yang lengkap mengenai perekonomian DIS antara tahun 1945-1946. Namun
== Sosial Budaya ==
Sampai saat ini belum ada informasi yang lengkap mengenai kondisi
== Pembekuan dan Penghapusan ==▼
Pembekuan dan pengapusan status daerah istimewa tak terlepas dari munculnya revolusi sosial berupa gerakan anti swapraja di Surakarta, yang berlangsung serentak dengan [[Revolusi Sosial Sumatera Timur]]. Seperti halnya Revolusi Sosial Sumatera Timur, gerakan antiswapraja Surakarta hendak menghapuskan sistem [[monarki|kerajaan]] dengan alasan anti-[[feodalisme]]. Pada saat didirikannya Daerah Istimewa Surakarta, Dokter Muwardi (bukan orang yang sama dengan [[Moewardi]]) mempunyai pengaruh lebih kuat dibanding [[Pakubuwana XII]],<ref name="tirto">{{url|https://tirto.id/penculikan-pakubuwono-xii-dan-dihapusnya-daerah-istimewa-surakarta-f8aC}}</ref> yang dianggap tidak mempunyai pengalaman dalam mengurus masalah-masalah yang menyangkut kepentingan umum, kurang memiliki wattak yang serius dan keberanian untuk mengambil keputusan serta tidak memahami kekuatan-kekuatan revolusi yang sedang bergerak ke arah demokrasi barat dan kedaulatan rakyat.{{citation needed}} Kondisi ini diperburuk dengan hubungan yang tidak harmonis antara [[Kesunanan Surakarta Hadiningrat|Kesunanan Surakarta]] dengan [[Kadipatèn Mangkunagaran|Mangkunegaran]].<ref name=":0">{{Cite journal|last=Sutiyah|first=Sutiyah|date=2017-09-19|title=KEHIDUPAN POLITIK DI KOTA SURAKARTA DAN YOGYAKARTA MENJELANG PEMILIHAN UMUM 1955|url=https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita/article/view/11164|journal=Paramita: Historical Studies Journal|language=id|publisher=Universitas Negeri Semarang|volume=27|issue=2|pages=198|doi=10.15294/paramita.v27i2.11164|issn=2407-5825}}</ref>
Gerakan antiswapraja meluas menjadi aksi massa. Kesatuan Barisan Banteng (BB) yang dipimpin Muwardi menculik Sunan, kanjeng Ratu dan Soerjohamidjojo pada bulan Januari 1946 menuntut agar Sunan bersedia disejajarkan dengan pemimpin rakyat lainnya dengan panggilan “Bung”. Selain itu, mereka juga menuntut Sunan untuk melepas kekuasaan politiknya dan bergabung dengan Pemerintah Republik.<ref name="tirto"/><ref name=":0" /> Kondisi semakin genting di Surakarta memuncak kala Sutan Syahrir diculik oleh kaum oposisi republik pimpinan Tan Malaka. Setelah dilakukan penculikan, segelintir pasukan oposisi berupaya menyerang istana presiden di Yogyakarta, tetapi berhasil digagalkan.<ref>{{Cite journal|last=Prasadana|first=Muhammad Anggie Farizqi|last2=Gunawan|first2=Hendri|date=2019-06-17|title=KERUNTUHAN BIROKRASI TRADISIONAL DI KASUNANAN SURAKARTA|url=http://handep.kemdikbud.go.id/index.php/handep/article/view/36|journal=Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya|language=id|publisher=Balai Pelestarian Budaya Kalimantan Barat|volume=2|issue=2|pages=196|doi=10.33652/handep.v2i2.36|issn=2684-7256}}</ref>
Untuk mengatasi keadaan genting tersebut pemerintah mengeluarkan UU No. 16/SD/1946 yang memutuskan bahwa Surakarta menjadi daerah karesidenan di bawah seorang residen dan merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Menteri dalam negeri melalui keputusan tanggal 3 Maret 1950 menyatakan bahwa wilayah Kesunanan dan Mangkunegaran secara adminiatrtif menjadi bagian dari provinsi Jawa Tengah. Kedua aturan tersebut mengakhiri status istimewa Surakarta.<ref name=":0" />
▲== Penghapusan ==
== Pembentukan Kembali ==
Seiring dengan dibukanya kembali semangat otonomi daerah dan dengan pemberian Otonomi Khusus pada Papua (2001), Papua Barat (2008), Aceh (2001 dan 2006),
==
{{reflist}}
== Lihat pula ==
Baris 69 ⟶ 100:
* [[Jawa Tengah]]
* [[Sejarah Kota Surakarta]]
* [[
{{s-start}}
{{s-box
|title=
|years=Agustus 1945 - 16 Juni 1946
|before=[[Kasunanan Surakarta]]{{br}}[[Praja Mangkunagaran]]
Baris 80 ⟶ 112:
{{s-end}}
{{
[[Kategori:Sejarah Kota Surakarta]]
|