Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah: Perbedaan antara revisi

{{yatim}}{{wikifyrefimprove}}

== Latar Belakang ==

Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, Pemerintah selaku perumus dan pelaksana [[kebijakan]] APBN berkewajibanuntukberkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasilpelaksanaanhasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawabitujawab itu diwujudkan dengan menyediakan [[informasi]] keuangan yangkomprehensifyang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab

Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) guna menjawab kebutuhan informasi keuangan oleh masyarakat publik, sedangkan pemerintahdaerahpemerintah daerah wajib menyampaikan data/informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada Pemerintah yang disebut dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). SIPKD yang dikembangkan dengan basis teknologi informasi, didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan,pengolahan, penyajian, dan referensi, serta proses komunikasi data/informasi keuangan daerah antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri dengan pemerintah daerah dan para pemilik atau pengguna

== Dasar Hukum ==

#PP UU No. 5633 Tahun 20052004 tentang SistemPerimbangan InformasiKeuangan KeuanganDerah;Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

# PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi KeuanganDerah; dan
# Peraturan Menteri Keuangan No. 46 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.

== Tujuan ==

Penyelenggaran SIPKD dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah. SIPKDSIKD regional diselenggarakan oleh masing-masing pemerintahan daerah selama ini dikenal oleh masyarakat dengan nama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah(SIPKD). Penyelenggaraan SIPKD difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri. SIPKD yang diselenggarakan oleh Pemerintah disebut dengan SIPKD Nasional.

* merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;

* menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional;

* merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pengendalian defisit anggaran; dan

* melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran daerah.

== Prinsip Dasar ==

* Kejelasan peranan dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal;

* Ketersediaan informasi keuangan bagi masyarakat;

* Keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran; dan

* Adanya jaminan independensi atas kebijakan fiskal yang baik.

informasi khusus adalah informasi yang disediakan untuk pengambilkebijakanpengambil kebijakan khusus. SIPKD dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat umum sesuai dengan kebutuhannya.

== Dukungan Pengelolaan ==

== Kewajiban Daerah ==

# APBD setiap tahun anggaran paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran yang berkenaan;

# Perubahan APBD paling lambat disampaikan 30 hari setelah ditetapkannya Perubahan APBD tahun berkenaan;

# Laporan realisasi APBD per semester paling lambat 30 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan;

# Laporan realisasi APBD paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berikutnya;

# Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan daerah paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran berikutnya;

# Informasi mengenai Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran berikutnya;dan

# Data yang berkaitan dengan perhitungan Dana Perimbanganseperti data pegawai dan data lainnya disampaikan palinglambat sesuai dengan Surat Permintaan Menteri Keuangan.

== Pengguna SIPKD ==

# Wilayah I, yang meliputi Naggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau dengan kantor regional di Provinsi Sumatera Barat;

# Wilayah II, yang meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung dengan kantor regional di Provinsi Sumatera Selatan;

# Wilayah III, yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dengan kantor regional di Provinsi Jawa Barat;

# Wilayah IV, yang meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan kantor regional di Provinsi Jawa Timur;

# Wilayah V, yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan kantor regional di Provinsi Kalimantan Selatan;

# Wilayah VI, yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dengan kantor regional di Provinsi Sulawesi Selatan.

== Strategi implementasi aplikasi SIPKD ==

==Pranala LuarReferensi ==

[[Kategori:KeuanganEkonomi PemerintahIndonesia]]