Ilmu politik: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Ariandi Lie (bicara | kontrib) Menambahkan {{pp-protected}}(Tw) |
|||
| (150 revisi perantara oleh 73 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{pp-protected|reason=Suntingan yang tidak berguna secara berulang-ulang|small=yes}}
<!-- Politik adalah sebuah siklus kehidupan ummat manusia dimuka bumi ini.
-->
{{politik}}
'''Ilmu politik''' ({{Lang-en|political science}}) adalah cabang [[ilmu sosial]] yang membahas antara Perbedaan [[Konflik]] dan [[Interaksi]], [[teori]] dan praktik [[politik]] serta deskripsi dan analisis [[sistem politik]] dan perilaku [[politik]]. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset.
Politik adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia terdapat pepatah ''gemah ripah loh jinawi'', atau menurut orang [[Yunani Kuno|Yunani kuno]], terutama [[Aristoteles]] dan [[plato]] menyebutnya sebagai [[eudamonia]] atau ''the good life''. <ref name=":0" />
== Sejarah ==
Ilmu politik merupakan cabang ilmu yang masih muda usianya, karena baru lahir pada akhir abad ke-19, apabila ilmu tersebut dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari [[Ilmu sosial|ilmu-ilmu sosial]] yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas. Sebaliknya, apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek [[negara]] dan kehidupan [[politik]], maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Bahkan ilmu tersebut sering diakui sebagai ilmu sosial tertua di [[dunia]]. Pada taraf perkembangan tersebut, ilmu politik banyak bertumpu pada ilmu sejarah dan filsafat.<ref name=":0">{{Cite book|last=Budiardjo|first=Miriam|date=Juli 2023|url=https://www.google.co.id/books/edition/Dasar_dasar_Ilmu_Politik_HC_Ed_Revisi/iM7e_2PnGBQC?hl=id&gbpv=0|title=Dasar-dasar Ilmu Politik - Edisi Revisi|location=Jakarta|publisher=Gramedia Pustaka Utama|isbn=978-979-22-3494-7|url-status=live}}</ref>
Pemikiran mengenai negara di [[Yunani Kuno]] sudah dimulai sejak tahun 450 S.M. Hal ini tertulis dalam karya-karya ahli sejarah seperti [[Herodotos]], atau filsuf-filsuf seperti [[Plato]], [[Aristoteles]], dan sebagainya. Sedangkan di Asia, terdapat beberapa pusat kebudayaan, antara lain di [[India]] dan [[Tiongkok|China]], yang telah mewariskan berbagai tulisan politik yang bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul antara lain dalam kesusastraan [[Dharmasastra]] dan [[Arthasastra]] yang berasal dari masa sekitar 500 S.M. Filsuf China yang terkenal ialah [[Konghucu (filsuf)|Confucius]] (+ 350 S.M.), [[Mengzi|Mencius]] (+ 350 S.M) dan dari mazhab Legalis, antara lain [[Shang Yang]] (± 350 S.M.).<ref name=":0" />
Terdapat beberapa karya tulis di Indonesia yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti misalnya [[Kakawin Nagarakretagama|Negarakertagama]] yang ditulis pada masa [[Majapahit]] sekitar abad ke-13 dan ke-15 M. dan [[Babad Tanah Jawi]]. Namun di negara-negara Asia tersebut kesusastraan yang mencakup bahasan politik, sejak akhir abad ke-19 telah mengalami kemunduran, karena terdesak oleh pemikiran barat yang dibawa oleh negara-negara seperti [[Inggris]], [[Jerman]], [[Amerika Serikat]], dan [[Belanda]] dalam rangka [[imperialisme]].<ref name=":0" />
== Tinjauan ==
[[Berkas:Santi di Tito - Niccolo Machiavelli's portrait headcrop.jpg|
{{Ilmu}}
Ilmuwan politik mempelajari alokasi dan transfer [[kekuasaan]] dalam pembuatan keputusan, peran dan [[sistem pemerintahan]] termasuk [[pemerintah]] dan [[organisasi internasional]], [[perilaku politik]] dan [[kebijakan publik]]. Mereka mengukur keberhasilan pemerintahan dan kebijakan khusus dengan memeriksa berbagai faktor, termasuk stabilitas, [[keadilan]], kesejahteraan material, dan kedamaian. Beberapa ilmuwan politik berupaya mengembangkan ilmu ini secara positif dengan melakukan analisis politik. Sedangkan yang lain melakukan pengembangan secara normatif dengan membuat saran kebijakan khusus.
Studi tentang politik diperumit dengan seringnya keterlibatan ilmuwan politik dalam [[proses politik]], karena pengajaran mereka biasanya memberikan kerangka pikir yang digunakan komentator lain, seperti jurnalis, kelompok minat tertentu, politikus, dan peserta [[pemilihan umum]] untuk menganalisis permasalahan dan melakukan pilihan. Ilmuwan politik dapat berperan sebagai penasihat untuk politikus tertentu, atau bahkan berperan sebagai politikus itu sendiri. Ilmuwan politik dapat terlihat bekerja di pemerintahan, di [[partai politik]], atau memberikan pelayanan publik. Mereka dapat bekerja di [[Lembaga Swadaya Masyarakat]] (LSM) atau pergerakan politik. Dalam berbagai kapasitas, orang yang dididik dan dilatih dalam ilmu politik dapat memberi nilai tambah dan menyumbangkan keahliannya pada perusahaan. Perusahaan seperti [[wadah pemikir]] (''think-tank''), institut riset, lembaga ''polling'' dan [[hubungan masyarakat]] sering mempekerjakan ilmuwan politik.
== Pendekatan dalam ilmu politik ==
Terdapat banyak sekali pendekatan dalam ilmu politik.
=== Pendekatan institusionalisme ===
Pendekatan institusionalisme atau kelembagaan mengacu pada [[negara]] sebagai fokus kajian utama.
Bahasan tradisional dalam pendekatan ini menyangkut antara lain sifat [[Konstitusi|undang-undang dasar]], masalah [[kedaulatan]], kedudukan, dan kekuasaan formal serta [[yuridis]] dari [[Lembaga negara|lembaga-lembaga kenegaraan]] seperti [[parlemen]] dan lain-lain.<ref name="budiarjo1"/> Dengan kata lain, pendekatan ini mencakup unsur [[legal]] maupun [[Organisasi|institusional]].<ref name="budiarjo1"/> Pendekatan legal/institusional, yang sering dinamakan pendekatan tradisional, mulai berkembang abad 19 pada masa sebelum [[Perang Dunia II]]. Dalam pendekataan ini negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya.
Setidaknya, ada lima karakteristik atau kajian utama pendekatan ini, yakni:
* [[Legalisme
* [[Strukturalisme]], yakni berfokus pada perangkat [[kelembagaan]] utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur dan struktur itu pun dapat menentukan [[perilaku]] seseorang;<ref name="peters"/>
*
* Sejarah atau ''historicism'' yang menekankan pada analisisnya dalam aspek [[sejarah]] seperti kehidupan [[sosial]]-[[ekonomi]] dan [[kebudayaan]];<ref name="peters"/>
* [[Analisis normatif]] yang menekankan analisisnya dalam aspek yang [[Norma (sosiologi)|normatif]] sehingga akan terfokus pada penciptaan ''good government''.<ref name="peters"/>
=== Pendekatan perilaku dan pilihan rasional ===
Salah satu pemikiran pokok dalam pendekatan perilaku ialah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena pembahasan seperti itu tidak banyak memberikan informasi mengenai [[proses politik]] yang sebenarnya.<ref name="budiarjo1"/> Sementara itu, inti "pilihan rasional" ialah bahwa [[pribadi|individu]] sebagai aktor terpenting dalam dunia politik dan sebagai makhluk yang [[rasional]] selalu mempunyai tujuan-tujuan yang mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri.<ref name="budiarjo1"/> Kedua pendekatan ini (perilaku dan pilihan rasional), memiliki fokus utama yang sama yakni individu atau [[manusia]]. Meskipun begitu, penekanan kedua pendekatan ini tetaplah berbeda satu sama lainnya. Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di amerika pada tahun 1950-an seusai Perang Dunia II. Adapun sebab-sebab kemunculannya adalah sebagai berikut. ''Pertama'', sifat deskriptif dari ilmu politik dianggap tidak memuaskan, karena tidak realistis dan sangat berbeda dengan kenyataan sehari-hari. ''Kedua, ''ada kekhawatiran bahwa, jika ilmu politik tidak maju dengan pesat, ia akan ketinggalan dibanding dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti sosiologi dengan tokohnya Max Weber (1864-1920) dan [[Talcott Parsons]] (1902-1979), antropologi, dan psikologi.Ketiga, di kalangan pemerintah Amerika telah muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik.<ref>Budiardjo, Miriam. 2008. ''Dasar-dasar Ilmu Politik''. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama</ref>
Adapun aspek yang ditekankan dalam pendekatan ini adalah:
* Menekankan pada [[teori]] dan [[metodologi]]. Dalam mengembangkan studi ilmu politik, [[teori]] berguna untuk menjelaskan berbagai [[fenomena]] dari keberagaman di dalam masyarakat.<ref name="peters"/>
* Menolak pendekatan normatif. Kaum [[behavioralis]] menolak hal-hal normatif yang dikaji dalam pendekatan institusionalisme karena pendekatan normatif dalam upaya menciptakan "pemerintahan yang baik" itu bersifat [[bias]].<ref name="peters"/>
* Menekankan pada analisis individual. Kaum behavioralis menganalisis letak atau pengaturan [[aktor politik]] secara individual karena fokus analisisnya memang tertuju pada analisis perilaku individu.<ref name="peters"/>
* Masukan (''inputism'') yang memperhatikan masukan dalam sistem politik (teori sistem oleh David Easton, 1953) atau tidak hanya ditekankan pada strukturnya saja seperti dalam pendekatan institusionalisme.<ref name="peters"/>
=== Pendekatan kelembagaan baru ===
Pendekatan kelembagaan baru lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti [[ekonomi]] dan [[sosiologi]].<ref name="budiarjo1"/> Berbeda dengan institusionalisme lama yang memandang institusi negara sebagai suatu hal yang [[statis]] dan terstruktur, pendekatan kelembagaan baru memandang negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu.<ref name="budiarjo1"/> Kelembagaan baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis atau perilaku yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau [[Publik|massa]], dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu.<ref name="budiarjo1"/> Bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh aktor beserta juga dengan segala pilihannya.<ref name="budiarjo1"/>
== Bidang-Bidang Ilmu Politik ==
Dalam ''Contemporary Political Science'', terbitan [[Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa|UNESCO]] 1950, Ilmu Politik dibagi dalam empat bidang, yaitu:
# Teori politik: (1) teori politik, (2) Sejarah perkembangan ide-ide politik.
# Lembaga-lembaga politik: (1) Undang-Undang Dasar, (2) Pemerintah Nasional, (3) Pemerintah Daerah dan Lokal, (4) fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, (5) perbandingan lembaga-lembaga politik.
# Partai-partai, golongan golongan (''groups''), dan pendapat umum: (1) Partai-partai politik, (2) golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi, (3) Partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi, (4) Pendapat umum.
# Hubungan Internasional: (1) Politik Internasional, (2) Organisasi-organisasi dan Administrasi Internasional. Hukum Internasional. <ref name=":0" />
== Referensi ==
Baris 56 ⟶ 70:
* {{en}} [http://www.lib.umich.edu/govdocs/psusp.html Political Science Resources]
* {{en}} [http://www.progressiveu.org/ Progressive U] New media from political science students
* {{en}} [http://www.admu.edu.ph/depts/polsci/courses.html Courses] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070311054046/http://www.admu.edu.ph/depts/polsci/courses.html |date=2007-03-11 }} Political Science Courses
* {{en}} [http://essays.org.uk/political-science/ Essays on Political Science] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170211235325/http://essays.org.uk/political-science/ |date=2017-02-11 }}
* {{en}} [http://www.politicsprofessor.com Political Theories and Theorists]
* {{en}} [http://www.apsanet.org American Political Science Association]
{{cabang ilmu sosial}}
[[Kategori:Ilmu politik| ]]
| |||