Obligasi rekapitalisasi: Perbedaan antara revisi

# Bank Pembangunan Daerah, di antaranya BPD Daerah Istimewa Aceh, BPD Sumatera Utara, BPD Bengkulu, BPD Lampung, BPD Daerah Khusus IbukotaIbu kota Jakarta, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Kalimantan Barat, BPD Sulawesi Utara, BPD Maluku, BPD Nusa Tenggara Barat and BPD Nusa Tenggara Timur.

Sebagaimana obligasi pada umumnya, Obligasi Rekap merupakan instrumen [[Pasar Modal]] yang dapat diperdagangkan. Perdagangannya di [[Pasar Sekunder]] cukup menaruh minat para [[investor]] yang biasa berinvestasi pada instrumen obligasi. Alasan utamanya adalah tingkat pengembalian investasi ([[yield]]) yang cukup tinggi sementara sebagai [[efek]] yang diterbitkan oleh pemerintah secara teoritisteoretis tidak beresikoberisiko.

Setelah keadaan keuangan bank peserta Program Rekapitalisasi Perbankan cukup stabil, pemerintah akan mendivestasikan penyertaannya pada modal bank-bank terkait dengan cara menjualnya melalui lelang terbuka. Pelaksanaan divestasi ini dilakukan oleh [[Badan Penyehatan Perbankan Indonesia]] (BPPN).

Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Perbankan berupa penerbitan Obligasi Rekap, penyertaan modal negara dibarengi dengan transfer obligasi tersebut ke dalam aset bank peserta Program Rekapitalisasi Perbankan, serta Program Divestasi Pemerintah menimbulkan kontroversi. Hal ini timbul terutama karena pada saat dilaksanakan divestasi, bank yang bersangkutan masih memiliki Obligasi Rekap dalam [[portofolio]] investasinya. Melalui Program Divestasi Pemerintah, investor memperoleh bank pada harga yang relatif murah dan di saat yang sama secara otomatis akan memperoleh Obligasi Rekap dalam portofolio investasi tersebut. Keuntungan investor menjadi lebih besar pada saat Obligasi Rekap yang masih terdapat dalam aset bank tersebut dijual kepada masyarakat.