Pengadilan Pajak: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 17 Desember 2013 09.58 sunting Bennylin (bicara \| kontrib) Pengurus antarmuka, Pengurus 255.859 suntingan kTidak ada ringkasan suntingan ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 16 Juli 2024 04.35 sunting balikkan OttoLannister550 (bicara \| kontrib) 307 suntingan koreksi pranala
(19 revisi perantara oleh 16 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: {{Infobox pengadilan '''Pengadilan pajak''' adalah badan peradilan yang melaksanakan [[Kekuasaan kehakiman di Indonesia]] bagi [[wajib pajak]] atau penanggung [[pajak]] yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. <ref name="UU No 14 Tahun 2002">[http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzImZj11dTE0LTIwMDIuaHRtIjs= Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002]</ref> \| nama_pengadilan = Pengadilan Pajak \| singkatan = \| gambar = \| didirikan =2002 \| lingkungan_peradilan = [[Peradilan Tata Usaha Negara]] \| tingkat = \| jumlah_hakim = \| yurisdiksi = [[Indonesia]] \| jumlah_perkara = \| pengadilan_khusus = \| ketua_pengadilan = Ali Hakim \| alamat = Jl. Hayam Wuruk No. 7 \| kota = [[Jakarta Pusat]] \| provinsi = [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] \| negara = [[Indonesia]] \| telp = \| koordinat = \| situs web = [http://www.setpp.kemenkeu.go.id/ Situs Resmi Pengadilan Pajak] \| surel = }} ~~Dimana~~'''Pengadilan pajak''' adalah badan peradilan yang melaksanakan [[Kekuasaan kehakiman di Indonesia]] bagi [[wajib pajak]] atau penanggung [[pajak]] yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.<ref name="UU No 14 Tahun 2002">{{cite act\|type=Undang-Undang\|legislature=[[Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia]]\|index=14\|year=2002\|title=Pengadilan Pajak\|url=https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/7276/UU0142002.pdf}}</ref> Di mana yang dimaksud sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dibidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan [[Banding]] atau [[Gugatan]] kepada Pengadilan pajak. Itu termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan dengan surat paksa == Tempat Kedudukan == Pengadilan pajak dibentuk berdasarkan [[Undang-Undang (Indonesia)\|Undang-Undang]] Nomor 14 Tahun 2002 tentang ''Pengadilan Pajak''.<ref name="UU No 14 Tahun 2002">< /~~ref~~>. Kedudukan Pengadilan Pajak berada di [[Jakarta\|ibu kota negara]].<ref name="UU No 14 Tahun 2002">< /~~ref~~>. Persidangan oleh Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya, dan dapat pula dilakukan di tempat lain berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Pajak.<ref name="UU No 14 Tahun 2002" /> Saat ini terdapat dua tempat bersidang di luar tempat kedudukan yakni di [[Yogyakarta]] dan [[Surabaya]].</ref name="Tempat Bersidang di luar Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak">[http://www.setpp.depkeu.go.id/Ind/Board/Address.asp= Tempat Bersidang di luar Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak]{{Pranala mati\|date=Mei 2021 \|bot=InternetArchiveBot \|fix-attempted=yes }}</ref> == Organisasi == ~~Susunan Pengadilan Pajak terdiri atas: Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan Panitera. Pimpinan Pengadilan Pajak sendiri terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 5 orang Wakil Ketua.~~ Susunan Pengadilan Pajak terdiri atas: Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan Panitera. Pimpinan Pengadilan Pajak sendiri terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 5 orang Wakil Ketua. Saat ini Sekretaris merangkap tugas Kepaniteraan sebagai Panitera.<ref name="Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak">[http://books.google.co.id/books?id=aLQOKtD_pn8C&pg=PT85&lpg=PT85&dq=mengapa+tidak+ada+panitera+di+pengadilan+pajak&source=bl&ots=24Z7wN9iF9&sig=zoDWwaqG27dyU0XpMYAkasiSVnE&hl=id&sa=X&ei=eZkqU6D9KMaUrAe5moDwDQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false= Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak Oleh Y. Sri Pudyatmoko]</ref> Sebelumnya terdapat pemisahan kelembagaan antara pelaksana fungsi pembinaan teknis peradilan dan pelaksana fungsi pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak. [[Mahkamah Agung]], dalam hal ini, melaksanakan pembinaan teknis peradilan, sementara pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilaksanakan oleh [[Kementerian Keuangan]].<ref name="UU No 14 Tahun 2002" /> Meski demikian, [[Mahkamah Konstitusi]], pada Mei 2023, memutuskan bahwa pemisahan ini bertentangan dengan [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\|UUD 1945]] dan memerintahkan pengalihan pelaksanaan fungsi-fungsi pembinaan yg semula diemban Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung secara bertahap, paling lambat hingga 31 Desember 2026.<ref name="Putusan MK">{{cite act\|type=Putusan Mahkamah Konstitusi\|index=26/PUU-XXI/2023\|year=2023\|legislature=Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia\|url=https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9022_1685002508.pdf}}</ref> Pembinaan serta pengawasan umum terhadap hakkim Pengadilan Pajak dilakukan oleh [[Mahkamah Agung]]<ref name="UU No 14 Tahun 2002"></ref>. Sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan ditanggulangi oleh [[Departemen Keuangan Republik Indonesia\|Kementrian Keuangan]]<ref name="UU No 14 Tahun 2002"></ref>. Selain itu, ada juga penjelasan dalam pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 , secara tegas dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan [[Peradilan Tata Usaha Negara]].<ref name="UU No 51 Tahun 2009">[http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyOToiZD0yMDAwKzkmZj11dTUxLTIwMDkuaHRtJmpzPTEiOw== Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009]{{Pranala mati\|date=Mei 2021 \|bot=InternetArchiveBot \|fix-attempted=yes }}</ref>. Adapun dasar untuk menegaskan kedudukan Pengadilan Pajak dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, adalah berdasarkan Putusan [[Mahkamah Konstitusi]] atas perkara nomor 004/PUU-11/2004 dinyatakan, ''pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung''. Baris 17 ⟶ 39: {{reflist}} == Pranala luar == {{Kekuasaan kehakiman Indonesia}}▼ * [http://www.setpp.depkeu.go.id/Ind/default.asp Situs resmi Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia] {{Webarchive\|url=https://web.archive.org/web/20140313225628/http://www.setpp.depkeu.go.id/Ind/default.asp \|date=2014-03-13 }} ~~{{hukum-stub}}~~ ~~{{indo-stub}}~~ ▲{{~~Kekuasaan kehakiman~~Hukum Indonesia}} [[Kategori:Lembaga peradilan Indonesia\|Pajak]]