Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 2 Januari 2014 17.01 sunting Novia Mesayualiza (bicara \| kontrib) 65 suntingan k →Mudah Tag: VisualEditor ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 7 Oktober 2024 00.53 sunting balikkan Putu Suhartawan (bicara \| kontrib) Peninjau, Pengembali revisi 1.137 suntingan k + referensi Tag: VisualEditor
(94 revisi perantara oleh 18 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: {{Infobox website ~~{{hapus:kelayakan}}~~ \|name = Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat ~~{{ref improve\|date=Januari 2014}}~~ \|logo = ~~{{unreferenced\|date=Januari 2014}}~~ \|logocaption = ~~{{tidak memenuhi kriteria kelayakan\|d=1\|m=1\|y=2014\|i=1\|ket=\|kat=Y}}~~ \|screenshot = Berkas:Lapor.png ~~'''Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) '''adalah sebuah inisiatif dari [[Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan]] (UKP-PPP) dalam~~ \|collapsible = ~~rangka menyediakan sarana pengaduan yang terpadu dan mudah diakses bagi seluruh~~ \|collapsetext = ~~masyarakat Indonesia.~~ \|caption = Tampilan depan situs web LAPOR! \|url = {{URL\|https://www.lapor.go.id}} \|slogan = ''Mudah, Terpadu, Tuntas'' \|commercial = Tidak \|type = \|registration = \|language = [[Bahasa Indonesia\|Indonesia]] \|content license = \|owner = {{plainlist\| * [[Kantor Staf Presiden Republik Indonesia\|Kantor Staf Presiden RI]] * [[Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia\|Kementerian PAN-RB RI]] * [[Ombudsman Republik Indonesia\|Ombudsman RI]] }} \|author = [[Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan]] \|launch date = \|revenue = \|current status = Aktif \|footnotes = }} '''Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat''' (disingkat '''LAPOR!''') adalah situs web dari [[pemerintah Indonesia]] yang memberikan layanan pengaduan pada instansi pemerintah. Situs ini melibatkan partisipasi publik dan bersifat dua arah, sehingga dalam aplikasi ini masyarakat dapat berinteraksi dengan pemerintah secara interaktif dengan prinsip mudah dan terpadu untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik.<ref>{{cite news\|url=http://www.sinarpaginews.com/fullpost/bandung/1382166003/pemerintah-kota-bandung-luncurkan-program-layanan-lapor.html\|title=Pemerintah Kota Bandung Luncurkan Program Layanan "LAPOR"\|date=19 Oktober 2013\|author=Wry\|publisher=Sinarpaginews.com\|accessdate=4 Januari 2014\|archive-date=2014-01-04\|archive-url=https://web.archive.org/web/20140104211028/http://www.sinarpaginews.com/fullpost/bandung/1382166003/pemerintah-kota-bandung-luncurkan-program-layanan-lapor.html\|dead-url=yes}}</ref> Aplikasi ini adalah sebuah [[inisiatif]] dari [[Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan]] (UKP-PPP) dalam rangka menyediakan sarana pengaduan yang terpadu dan mudah diakses bagi seluruh masyarakat [[Indonesia]]. Berbasis [[media sosial]], layanan ini ditujukan untuk meningkatkan interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. LAPOR! juga dilengkapi dengan berbagai fitur guna mendorong ketuntasan setiap laporannya. ~~Berbasis~~ ~~media sosial, LAPOR! ditujukan untuk meningkatkan interaksi antara masyarakat~~ ~~dengan pemerintah. LAPOR! juga dilengkapi berbagai fitur guna mendorong~~ ~~ketuntasan setiap laporannya.~~ {{wikisource\|Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012}} ~~Hingga~~ ~~Oktober 2013, telah terdaftar lebih dari 230.000 pengguna LAPOR! dengan~~ ~~rata-rata 1.435 pengaduan yang diterima per harinya.~~ Layanan ini telah terhubung dengan 34 Kementerian, 98 Lembaga, 34 Provinsi, 384 Pemerintah Kabupaten, dan 89 Pemerintah Kota. Hingga September 2019, telah terdaftar lebih dari 225.000 pengguna LAPOR! dan lebih dari 500.00 laporan yang masuk dengan rata-rata 1.435 pengaduan yang diterima per harinya.<ref name="OGP" /> ~~== Latar Belakang ==~~ ~~Dalam~~ ~~era pemerintahan yang terbuka, Pemerintah Indonesia membuat upaya untuk~~ ~~meningkatkan transparansi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam~~ ~~pelaksanaan berbagai program pemerintah. Dengan demikian, banyak lembaga~~ ~~pemerintah yang masing-masing bekerja dengan komitmen untuk membangun dan menerapkan~~ ~~sarana pengaduan masyarakat.~~ Pada tahun 2016 LAPOR! ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan [http://blog.lapor.go.id/images/dasar_hukum/Permenpan_03_2015.pdf Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) No.3 tahun 2015] {{Webarchive\|url=https://web.archive.org/web/20191012074741/http://blog.lapor.go.id/images/dasar_hukum/Permenpan_03_2015.pdf \|date=2019-10-12 }} yang merupakan turunan dari [http://blog.lapor.go.id/images/dasar_hukum/Perpres_76_2013.pdf Peraturan Presiden No. 76 tahun 2013] {{Webarchive\|url=https://web.archive.org/web/20191005171634/http://blog.lapor.go.id/images/dasar_hukum/Perpres_76_2013.pdf \|date=2019-10-05 }} tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Kementerian PAN-RB, Ombudsman RI dan KSP bersinergi mengelola LAPOR!-SP4N setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama pada Maret 2016 tentang pemanfaatan LAPOR! sebagai SP4N. ~~Namun,~~ ~~upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat juga menghasilkan tantangan~~ ~~baru. Banyaknya jumlah sistem pengaduan yang kini tersedia serta kurangnya~~ ~~sosialisasi dan pendidikan justru membingungkan masyarakat Indonesia.~~ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan melakukan percepatan untuk menjadikan LAPOR! sebagai aplikasi umum sesuai amanat [https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175612/Perpres%20Nomor%2095%20Tahun%202018.pdf Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik] {{Webarchive\|url=https://web.archive.org/web/20181024165513/http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175612/Perpres%20Nomor%2095%20Tahun%202018.pdf \|date=2018-10-24 }}. ~~Dalam~~ ~~menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian pembangunan, [[Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan]] (UKP-PPP) berupaya untuk~~ ~~mengikutsertakan partisipasi masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Adalah~~ ~~LAPOR! yang menjadi sebuah inisiatif dalam rangka mengkatalisasi partisipasi~~ ~~masyarakat sekaligus menjawab tantangan tersebut.~~ {{Commons\|Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik}} ~~== Nilai Unik ==~~ ~~=== Mudah ===~~ ~~Masyarakat dapat mengirimkan pengaduan~~ ~~melalui berbagai kanal diantaranya http://lapor.ukp.go.id, Short Message~~ ~~Service (SMS) ke 1708 ([[Hari kemerdekaan Indonesia\|Hari Kemerdekaan Indonesia]]), dan aplikasi telepon cerdas~~ ~~untuk Android dan BlackBerry.~~ == Cara kerja == ~~Fitur pengelolaan laporan masyarakat sudah lengkap~~ Masyarakat umum dapat mengirimkan laporan pada LAPOR! melalui berbagai media termasuk ''website'', [[SMS]] 1708 dan juga [[aplikasi]] ''[[mobile]]'' untuk [[Android]]. Laporan tersebut harus diverifikasi oleh [[Administrator]] LAPOR! untuk kejelasan dan kelengkapan, dan selanjutnya dilimpahkan kepada instansi terkait paling lambat 3 hari kerja setelah pelaporan dilakukan. ~~tersedia pada situs LAPOR! sehingga instansi pemerintah cukup mengakses situs~~ ~~tersebut tanpa membutuhkan perangkat atau instalasi khusus.~~ Instansi kementerian/lembaga diberikan waktu selama 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut dari pelaporan yang diberikan oleh masyarakat umum. Apabila sudah ada rumusan tindak lanjut, maka instansi Kementerian/Lembaga dapat menginformasikannya pada halaman tindak lanjut laporan. ~~Pemerintah maupun pelapor dapat melampirkan~~ ~~data pendukung berupa foto, video, atau dokumen untuk kelengkapan pelaporan.~~ Laporan dianggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari instansi Kementerian/Lembaga pada laporan, dan telah berjalan 10 hari kerja setelah tindak lanjut dilakukan tanpa adanya balasan dari pelapor maupun administrator LAPOR! di halaman tindak lanjut. ~~=== Terpadu ===~~ ~~LAPOR! telah terhubung dengan 67 institusi~~ ~~pemerintah termasuk seluruh Kementerian, sejumlah Lembaga Non-Kementerian,~~ ~~Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bandung. Dengan demikian~~ ~~masyarakat tidak perlu bingung mengenai bagaimana, kepada siapa atau melalui~~ ~~apa mereka dapat mengirimkan pengaduan.~~ == Fitur == ~~Keterpaduan LAPOR! juga memudahkan~~ # Tracking ID LAPOR!.<ref name="Petunjuk">{{cite web\|url=https://lapor.ukp.go.id/lapor/syarat/petunjuk-dan-syarat-penggunaan-lapor.html\|title=Petunjuk Penggunaan LAPOR!\|publisher=LAPOR!\|work=lapor.ukp.go.id\|accessdate=8 Januari 2013\|archive-date=2014-01-03\|archive-url=https://web.archive.org/web/20140103074024/https://lapor.ukp.go.id/lapor/syarat/petunjuk-dan-syarat-penggunaan-lapor.html\|dead-url=yes}}</ref> Tracking ID LAPOR! merupakan sebuah kode unik yang secara otomatis melengkapi setiap laporan yang dipublikasikan pada situs LAPOR!. Tracking ID dapat digunakan pengguna untuk melakukan penelusuran atas suatu laporan. ~~penuntasan pengaduan lintas instansi pemerintah maupun lintas satuan kerja~~ # [[Anonim]] dan Rahasia.<ref name="Petunjuk"/> Fitur [[anonim]] tersedia bagi pelapor untuk merahasiakan identitasnya, sedangkan fitur rahasia dapat digunakan untuk membatasi akses atas laporan hanya bagi pelapor dan instansi terlapor. Kedua fitur ini dapat digunakan untuk pelaporan isu-isu sensitif dan sangat pribadi. ~~dalam sebuah intansi melalui koordinasi secara elektronik. Penerapan LAPOR! di~~ # Peta dan Kategorisasi.<ref name="Peta">{{cite web\|url=https://lapor.ukp.go.id/map/index/peta-pengaduan-lapor-nasional.html\|title=Peta Laporan\|publisher=LAPOR!\|work=lapor.ukp.go.id\|accessdate=8 Januari 2013\|archive-date=2014-01-08\|archive-url=https://web.archive.org/web/20140108081105/https://lapor.ukp.go.id/map/index/peta-pengaduan-lapor-nasional.html\|dead-url=yes}}</ref> Setiap laporan dapat dilabeli dengan dengan lokasi [[geografis]], topik, status ketuntasan laporan, dan institusi terkait sehingga pemerintah maupun masyarakat dapat memonitor isu dengan berbagai skala dan sudut pandang. Peta LAPOR! dipergunakan sebagai pusat informasi banjir pada saat bencana banjir besar [[DKI Jakarta\|Jakarta]] pada tahun 2012.<ref name="OGP"/> Pada saat itu Peta LAPOR! menjadi rujukan oleh [[Pemerintah daerah\|Pemerintah Provinsi]] [[DKI Jakarta]], [[Lembaga Swadaya Masyarakat]], dan masyarakat umum dalam rangka penyaluran bantuan kepada para korban. ~~Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bandung menghubungkan~~ # Opini Kebijakan.<ref name="Kebijakan">{{cite web\|url=https://lapor.ukp.go.id/opinikebijakan\|title=Opini Kebijakan LAPOR!\|publisher=LAPOR!\|work=lapor.ukp.go.id\|accessdate=8 Januari 2013\|archive-date=2014-01-08\|archive-url=https://web.archive.org/web/20140108081237/https://lapor.ukp.go.id/opinikebijakan\|dead-url=yes}}</ref> Fitur ini dapat digunakan oleh instansi pemerintah yang terhubung sebagai sarana jajak pendapat masyarakat. Beberapa jajak pendapat yang telah dilakukan melalui fitur ini di antaranya tentang [[Badan Penyelenggara Jaminan Sosial]] Kesehatan dan Rencana Implementasi Kurikulum Baru Pendidikan 2013. ~~seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah hingga Kantor Kelurahan.~~ === ~~Tuntas =~~Penghargaan == # Peraih tiga besar nominasi Government Web Award dalam Bubu Awards v.08, Juni 2013.<ref name="Bubu Awards">{{cite web\|last=Putra\|first=Julian Sukmana\|title=Looking For The Next Big Thing In Indonesia’s Digital Industry\|url= http://www.techinasia.com/bubu-awards/\|publisher=techinasia.com\|accessdate=2013-01-03}}</ref> ~~Setiap laporan beserta tindak~~ # Menjadi salah satu inisiatif terbaik dunia yang dipresentasikan dalam ajang Konferensi Pemerintahan Terbuka 2013 di London.<ref name="OGP">{{cite web\|last=Dhiratara\|first=Arkka\|title=A Spotlight on an OGP Bright Spot: Arkka Dhiratara\|url=http://www.opengovpartnership.org/blog/arkka-dhiratara/2013/12/13/spotlight-ogp-bright-spot-arkka-dhiratara\|publisher=opengovpartnership.org\|accessdate=2013-01-03\|archive-date=2014-01-03\|archive-url=https://web.archive.org/web/20140103230307/http://www.opengovpartnership.org/blog/arkka-dhiratara/2013/12/13/spotlight-ogp-bright-spot-arkka-dhiratara\|dead-url=yes}}</ref><ref name="OGP2">{{cite web\|last=Hasan\|first=Munyema\|title=Indonesia Soliciting Citizen Feedback on Public Services\|url=http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indonesia.pdf\|format=pdf\|publisher=opengovpartnership.org\|accessdate=2013-01-03\|archive-date=2014-01-03\|archive-url=https://web.archive.org/web/20140103231036/http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indonesia.pdf\|dead-url=yes}}</ref> ~~lanjutnya terpublikasikan dalam situs LAPOR! beserta tracking ID dan indikator~~ ~~penyelesaiannya. Selain itu, laporan dapat dikomentari, didukung, dan disebarkan melalui Facebook dan Twitter~~ ~~sehingga pemerintah maupun masyarakat dapat sama-sama mengawasi ketuntasannya.~~ == Program magang == ~~Untuk memastikan~~ Program magang dibuka setiap tiga bulan bagi mahasiswa tingkat akhir maupun baru saja lulus. Program magang ditujukan agar mahasiswa dapat mengenal berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan publik di berbagai daerah di Indonesia sekaligus terlibat langsung untuk membantu penyelesaiannya melalui LAPOR!. Selama masa program magang, peserta dilibatkan secara efektif untuk mempelajari tata kelola [[sistem]] LAPOR! sekaligus memberikan ide-ide baru untuk pengembangannya. ~~akuntabilitas dan konsistensi dalam menuntaskan laporan masyarakat di LAPOR!,~~ ~~LAPOR! menyediakan dashboard bagi masing-masing instansi pemerintah yang~~ ~~dioperasionalisasikan oleh Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab dalam~~ ~~menindaklanjuti pengaduan masyarakat.~~ == Kontroversi Penggunaan == ~~<br>~~ Masalah Utama: Penggunaan aplikasi SP4N LAPOR di [[Pemerintah pusat\|Tingkat pusat]] maupu [[pemda]] Kabupaten belum optimal. === ~~Siklus Pelaporan~~Penyebab Utama === ~~Seluruh laporan yang dikirimkan masyarakat~~ ~~akan melalui proses verifikasi terlebih dahulu oleh administrator LAPOR! guna~~ ~~memastikan relevansi dan kelengkapan informasi. Laporan yang relevan dan sudah~~ ~~lengkap kemudian didisposisikan secara elektronik ke instansi pemerintah berwenang.~~ ~~Proses verifikasi akan berlangsung maksimal 3 hari kerja setelah laporan~~ ~~diterima.~~ # Kurangnya [[Pemahaman]]: [[Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja\|Pegawai pemerintah]] masih memandang aplikasi ini sebagai indikator buruknya pelayanan publik, bukan sebagai alat untuk meningkatkan [[kualitas pelayanan]].<ref>{{Cite news\|title=Ombudsman Bengkulu Sampaikan 3 Kendala SP4N LAPOR di Pemda\|url=https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-bengkulu-sampaikan-3-kendala-sp4n-lapor-di-pemda}}</ref> ~~Instansi pemerintah terdisposisi kemudian~~ # Keterbatasan Anggaran: Kurangnya anggaran untuk sosialisasi dan pelatihan membuat pegawai tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara menggunakan aplikasi ini secara [[Efektivitas tim\|efektif]].<ref>{{Cite journal\|title=Strategi dinas komunikasi dan informatika dalam mengelola informasi\|url=http://eprints.ipdn.ac.id/8829/1/NILA%20ANJARWATI_29.0833_STRATEGI%20DINAS%20KOMUNIKASI%20DAN%20INFORMATIKA%20DALAM%20MENGELOLA%20SP4N-LAPOR%21%20DI%20KABUPATEN%20BLORA%20PROVINSI%20JAWA%20TENGAH.pdf\|journal=Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).}}</ref> ~~merespon laporan maksimal 5 hari kerja setelah disposisi diterima. Dalam masa~~ # Rotasi Pegawai: Seringnya terjadi pergantian pegawai menyebabkan terputusnya transfer [[pengetahuan]] tentang aplikasi ini. ~~ini, pelapor maupun pengguna lainnya dapat memberikan respon balik kepada~~ ~~instansi pemerintah terkait.~~ === Dampak === ~~Selama siklus ini berlangsung LAPOR! secara~~ ~~otomatis mengirimkan notifikasi SMS maupun email bagi pelapor dan Pejabat~~ ~~Penghubung instansi pemerintah terlapor atas setiap akivitas pada laporan~~ ~~terkait. Fitur ini dikembangkan untuk~~ ~~mendorong interaksi antara pelapor dengan pemerintah dalam penuntasan laporan.~~ * Kualitas Pelayanan Publik: Pelayanan publik di Kabupaten belum maksimal karena tidak adanya evaluasi yang berbasis data melalui aplikasi SP4N LAPOR.<ref>{{Cite journal\|title=Evaluasi penggunaan aplikasi pengaduan masyarakat\|url=http://eprints.ipdn.ac.id/16060/1/Repository_Valentino%20Erickman%20Yohanes%20Lake.pdf\|journal=Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)}}</ref> ~~Instansi pemerintah terdisposisi kemudian~~ * Perkembangan Teknologi: Pemerintah daerah ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan [[pelayanan publik]].<ref>{{Cite journal\|title=Strategi humas pemerintahan dalam pelayanan informasi\|url=https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jpap/article/view/787/501\|journal=Politeknik STIA LAN Jakarta}}</ref> ~~merespon laporan maksimal 5 hari kerja setelah disposisi diterima. Dalam masa~~ ~~ini, pelapor maupun pengguna lainnya dapat memberikan respon balik kepada~~ ~~instansi pemerintah terkait.~~ === Upaya Penyelesaian === ~~Selama siklus ini berlangsung LAPOR! secara~~ ~~otomatis mengirimkan notifikasi SMS maupun email bagi pelapor dan Pejabat~~ ~~Penghubung instansi pemerintah terlapor atas setiap akivitas pada laporan~~ ~~terkait. Fitur ini dikembangkan untuk~~ ~~mendorong interaksi antara pelapor dengan pemerintah dalam penuntasan laporan.~~ * Sosialisasi yang Lebih Intensif: Perlu dilakukan sosialisasi secara berkala dan komprehensif kepada seluruh pegawai pemerintah tentang pentingnya aplikasi SP4N LAPOR dan cara penggunaannya.<ref>{{Cite web\|last=admin\|date=2023-08-08\|title=Sosialisasi SP4N-LAPOR: Pemanfaatan Aplikasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik\|url=https://mc.tanahbumbukab.go.id/sosialisasi-sp4n-lapor-pemanfaatan-aplikasi-untuk-peningkatan-pelayanan-publik/\|website=Portal Berita Tanah Bumbu\|language=id\|access-date=2024-09-08}}</ref> ~~== Fitur Khusus ==~~ * Alokasi Anggaran yang Cukup: Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai terkait penggunaan aplikasi ini.<ref>{{Cite web\|last=Tumangger\|first=Delilawati\|date=2021-07-22\|title=Susun Rencana Aksi SP4N-LAPOR!, Pemerintah Harus Optimalkan Data dan Aplikasi\|url=https://menpan.go.id/site/berita-terkini/susun-rencana-aksi-sp4n-lapor-pemerintah-harus-optimalkan-data-dan-aplikasi\|website=Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi\|language=id-id\|access-date=2024-09-08}}</ref> * Sistem Mentoring: Menerapkan sistem mentoring untuk memastikan transfer pengetahuan yang efektif dari pegawai lama ke pegawai baru.<ref>{{Cite journal\|title=Peran Transfer Knowledge Terhadap Akuntabilitas\|url=https://journal.uim.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/612/495/\|journal=Universitas Lambung Mangkurat: ULM}}</ref> ~~=== Tracking ID LAPOR! ===~~ ~~Tracking ID LAPOR! merupakan sebuah kode~~ ~~unik yang secara otomatis melengkapi setiap laporan yang dipublikasikan pada~~ ~~situs LAPOR!. Tracking ID membantu pengguna untuk melakukan penelusuran cepat~~ ~~atas suatu laporan.~~ Meskipun SP4N LAPOR merupakan alat yang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, penggunaannya di Kabupaten Rejang Lebong masih menghadapi beberapa kendala. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pegawai dalam memanfaatkan teknologi ini. ~~=== Anonim dan Rahasia ===~~ ~~Fitur anonim tersedia bagi pelapor yang~~ ~~merasa lebih nyaman untuk merahasiakan identitasnya. Sedangkan fitur rahasia~~ ~~dapat digunakan untuk membatasi akses atas laporan hanya bagi pelapor dan~~ ~~instansi terlapor. Kedua fitur ini dapat~~ ~~digunakan untuk pelaporan isu-isu sensitif dan sangat privat.~~ Kurangnya penggunaan SP4N LAPOR merupakan suatu "[[kontroversi]]" karena bertentangan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan [[kualitas pelayanan publik]]. ~~=== Peta dan Kategorisasi ===~~ ~~Setiap laporan dapat dilabeli dengan dengan~~ ~~lokasi geografis, topik, status ketuntasan laporan, dan institusi terkait~~ ~~sehingga pemerintah maupun masyarakat dapat memonitor isu dengan berbagai skala~~ ~~dan sudut pandang.~~ === Implikasi === ~~Peta LAPOR! dipergunakan sebagai pusat~~ Jika masalah ini tidak segera diatasi, maka kualitas pelayanan publik di tingkat Kabupaten akan terus tertinggal dibandingkan dengan daerah lain yang telah berhasil memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanannya.<ref>{{Cite news\|title=Ternyata Masih Minim Laporan di SP4N Lapor!\|url=https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia--ternyata-masih-minim-laporan-di-sp4n-lapor}}</ref> ~~informasi banjir pada saat bencana banjir besar Jakarta di tahun 2012. Pada~~ ~~saat itu Peta LAPOR! menjadi rujukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,~~ ~~Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat umum dalam rangka penyaluran bantuan~~ ~~kepada para korban.~~ ~~=== Opini Kebijakan ===~~ ~~Fitur ini berfungsi sebagai sarana jajak~~ ~~pendapat masyarakat. Instansi pemerintah terhubung dapat melempar isu atau~~ ~~topik yang perlu didiskusikan untuk kemudian dikirimkan kepada masyarakat.~~ ~~Fitur Opini Kebijakan telah digunakan untuk~~ ~~jajak pendapat beberapa isu diantaranya Jaminan Kesehatan Nasional dan Rencana~~ ~~Aksi Open Government Indonesia.~~ ~~== '''Program Magang''' ==~~ ~~Program magang dibuka setiap tiga bulan bagi mahasiswa tingkat~~ ~~akhir maupun baru saja lulus. Program magang ditujukan agar mahasiswa dapat~~ ~~mengenal berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan publik di berbagai daerah~~ ~~di Indonesia sekaligus terlibat langsung untuk membantu penyelesaiannya melalui~~ ~~LAPOR!. Selama masa program magang, peserta dilibatkan secara efektif untuk~~ ~~mempelajari tata kelola sistem LAPOR! sekaligus memberikan ide-ide baru untuk~~ ~~pengembangannya.~~ ~~== Lihat pula ==~~ ~~# [[Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan]]~~ ~~# [[Media sosial\|Media Sosial]]~~ ~~# [[Pelayanan publik\|Pelayanan Publik]]~~ ~~# [[Pembangunan]]~~ == Referensi == {{~~Reflist~~reflist}} http://www.ukp.go.id/ https://lapor.ukp.go.id/ == Pranala luar == * ~~Situs~~{{id}} {{resmi ~~LAPOR!~~\|lapor.ukp.go.id}} * {{id}} [http://www.ukp.go.id/ Situs web resmi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan] * {{en}} [http://www.techinasia.com/lapor-deeper-indonesias-newest-anticorruption-weapon/ Lapor: Taking a Deeper Look into Indonesia’s Newest Anti-Corruption Weapon] * {{en}} [http://www.techinasia.com/indonesians-crack-corruption-crowd-reporting-site-lapor/ Indonesians Crack Down On Corruption with Crowd Reporting Site Lapor] * {{en}} [http://www.techinasia.com/lapor-indonesia-200000-users/ Indonesia’s anti-corruption website is now getting 1,000 crowdsourced reports every day] * {{en}} [http://www.mckinsey.com/insights/public_sector/innovation_in_government_indonesia_and_colombia Innovation in government: Indonesia and Colombia] {{Webarchive\|url=https://web.archive.org/web/20150709045230/http://www.mckinsey.com/insights/public_sector/innovation_in_government_indonesia_and_colombia \|date=2015-07-09 }} * {{en}} [http://opengovacademy.com/impact-story-arkka-dhiratara-lapor-indonesia/ Arkka Dhiratara: LAPOR, Indonesia] {{Webarchive\|url=https://web.archive.org/web/20150709061947/http://opengovacademy.com/impact-story-arkka-dhiratara-lapor-indonesia/ \|date=2015-07-09 }} * {{en}} [http://www.thejakartapost.com/news/2013/10/24/online-public-service-complaint-system-shortlisted-award.html Online public service complaint system shortlisted for award] [[Kategori:Situs web pemerintah Indonesia]] [[Kategori:Aplikasi seluler]]