Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
k + referensi |
||
| (51 revisi perantara oleh 17 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Infobox
|
|
|logocaption =
|screenshot = Berkas:Lapor.png
|collapsible =
|collapsetext =
|caption = Tampilan depan situs web LAPOR!
|url = {{URL|https://www.lapor.go.id}}
|slogan = ''Mudah, Terpadu, Tuntas''
|commercial = Tidak
|type =
|registration =
|language = [[Bahasa Indonesia|Indonesia]]
|content license =
|owner = {{plainlist|
* [[Kantor Staf Presiden Republik Indonesia|Kantor Staf Presiden RI]]
* [[Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia|Kementerian PAN-RB RI]]
* [[Ombudsman Republik Indonesia|Ombudsman RI]]
}}
|author = [[Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan]]
|launch date =
|revenue =
|current status = Aktif
|footnotes =
}}
'''Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat''' (disingkat '''LAPOR!''') adalah situs web dari [[pemerintah Indonesia]] yang memberikan layanan pengaduan pada instansi pemerintah. Situs ini melibatkan partisipasi publik dan bersifat dua arah, sehingga dalam aplikasi ini masyarakat dapat berinteraksi dengan pemerintah secara interaktif dengan prinsip mudah dan terpadu untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik.<ref>{{cite news|url=http://www.sinarpaginews.com/fullpost/bandung/1382166003/pemerintah-kota-bandung-luncurkan-program-layanan-lapor.html|title=Pemerintah Kota Bandung Luncurkan Program Layanan "LAPOR"|date=19 Oktober 2013|author=Wry|publisher=Sinarpaginews.com|accessdate=4 Januari 2014|archive-date=2014-01-04|archive-url=https://web.archive.org/web/20140104211028/http://www.sinarpaginews.com/fullpost/bandung/1382166003/pemerintah-kota-bandung-luncurkan-program-layanan-lapor.html|dead-url=yes}}</ref>
Aplikasi ini adalah sebuah [[inisiatif]] dari [[Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan]] (UKP-PPP) dalam rangka menyediakan sarana pengaduan yang terpadu dan mudah diakses bagi seluruh masyarakat [[Indonesia]]. Berbasis [[media sosial]], layanan ini ditujukan untuk meningkatkan interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. LAPOR! juga dilengkapi dengan berbagai fitur guna mendorong ketuntasan setiap laporannya.
{{wikisource|Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012}}
Layanan ini telah terhubung dengan 34 Kementerian, 98 Lembaga, 34 Provinsi, 384 Pemerintah Kabupaten, dan 89 Pemerintah Kota. Hingga
Pada tahun 2016 LAPOR! ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan [http://blog.lapor.go.id/images/dasar_hukum/Permenpan_03_2015.pdf Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) No.3 tahun 2015] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20191012074741/http://blog.lapor.go.id/images/dasar_hukum/Permenpan_03_2015.pdf |date=2019-10-12 }} yang merupakan turunan dari [http://blog.lapor.go.id/images/dasar_hukum/Perpres_76_2013.pdf Peraturan Presiden No. 76 tahun 2013] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20191005171634/http://blog.lapor.go.id/images/dasar_hukum/Perpres_76_2013.pdf |date=2019-10-05 }} tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Kementerian PAN-RB, Ombudsman RI dan KSP bersinergi mengelola LAPOR!-SP4N setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama pada Maret 2016 tentang pemanfaatan LAPOR! sebagai SP4N.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan melakukan percepatan untuk menjadikan LAPOR! sebagai aplikasi umum sesuai amanat [https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175612/Perpres%20Nomor%2095%20Tahun%202018.pdf Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20181024165513/http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175612/Perpres%20Nomor%2095%20Tahun%202018.pdf |date=2018-10-24 }}.
{{Commons|Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik}}
== Cara kerja ==
Masyarakat umum dapat mengirimkan laporan pada LAPOR! melalui berbagai media termasuk ''website'', [[SMS]] 1708 dan juga [[aplikasi]] ''[[mobile]]'' untuk [[Android]]. Laporan tersebut harus diverifikasi oleh [[Administrator]] LAPOR! untuk kejelasan dan kelengkapan, dan selanjutnya dilimpahkan kepada instansi terkait paling lambat 3 hari kerja setelah pelaporan dilakukan.
Instansi kementerian/lembaga diberikan waktu selama 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut dari pelaporan yang diberikan oleh masyarakat umum. Apabila sudah ada rumusan tindak lanjut, maka instansi Kementerian/Lembaga dapat menginformasikannya pada halaman tindak lanjut laporan.
Laporan dianggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari instansi Kementerian/Lembaga pada laporan, dan telah berjalan 10 hari kerja setelah tindak lanjut dilakukan tanpa adanya balasan dari pelapor maupun administrator LAPOR! di halaman tindak lanjut.
==
# Tracking ID LAPOR!.<ref name="Petunjuk">{{cite web|url=https://lapor.ukp.go.id/lapor/syarat/petunjuk-dan-syarat-penggunaan-lapor.html|title=Petunjuk Penggunaan LAPOR!|publisher=LAPOR!|work=lapor.ukp.go.id|accessdate=8 Januari 2013|archive-date=2014-01-03|archive-url=https://web.archive.org/web/20140103074024/https://lapor.ukp.go.id/lapor/syarat/petunjuk-dan-syarat-penggunaan-lapor.html|dead-url=yes}}</ref> Tracking ID LAPOR! merupakan sebuah kode unik yang secara otomatis melengkapi setiap laporan yang dipublikasikan pada situs LAPOR!. Tracking ID dapat digunakan pengguna untuk melakukan penelusuran atas suatu laporan.
# [[Anonim]] dan Rahasia.<ref name="Petunjuk"/> Fitur [[anonim]] tersedia bagi pelapor untuk merahasiakan identitasnya, sedangkan fitur rahasia dapat digunakan untuk membatasi akses atas laporan hanya bagi pelapor dan instansi terlapor. Kedua fitur ini dapat digunakan untuk pelaporan isu-isu sensitif dan sangat pribadi.
# Peta dan Kategorisasi.<ref name="Peta">{{cite web|url=https://lapor.ukp.go.id/map/index/peta-pengaduan-lapor-nasional.html|title=Peta Laporan|publisher=LAPOR!|work=lapor.ukp.go.id|accessdate=8 Januari 2013|archive-date=2014-01-08|archive-url=https://web.archive.org/web/20140108081105/https://lapor.ukp.go.id/map/index/peta-pengaduan-lapor-nasional.html|dead-url=yes}}</ref> Setiap laporan dapat dilabeli dengan dengan lokasi [[geografis]], topik, status ketuntasan laporan, dan institusi terkait sehingga pemerintah maupun masyarakat dapat memonitor isu dengan berbagai skala dan sudut pandang. Peta LAPOR! dipergunakan sebagai pusat informasi banjir pada saat bencana banjir besar [[DKI Jakarta|Jakarta]] pada tahun 2012.<ref name="OGP"/> Pada saat itu Peta LAPOR! menjadi rujukan oleh [[Pemerintah daerah|Pemerintah Provinsi]] [[DKI Jakarta]], [[Lembaga Swadaya Masyarakat]], dan masyarakat umum dalam rangka penyaluran bantuan kepada para korban.
# Opini Kebijakan.<ref name="Kebijakan">{{cite web|url=https://lapor.ukp.go.id/opinikebijakan|title=Opini Kebijakan LAPOR!|publisher=LAPOR!|work=lapor.ukp.go.id|accessdate=8 Januari 2013|archive-date=2014-01-08|archive-url=https://web.archive.org/web/20140108081237/https://lapor.ukp.go.id/opinikebijakan|dead-url=yes}}</ref> Fitur ini dapat digunakan oleh instansi pemerintah yang terhubung sebagai sarana jajak pendapat masyarakat. Beberapa jajak pendapat yang telah dilakukan melalui fitur ini di antaranya tentang [[Badan Penyelenggara Jaminan Sosial]] Kesehatan dan Rencana Implementasi Kurikulum Baru Pendidikan 2013.
==
# Peraih tiga besar nominasi Government Web Award dalam Bubu Awards v.08, Juni 2013.<ref name="Bubu Awards">{{cite web|last=Putra|first=Julian Sukmana|title=Looking For The Next Big Thing In Indonesia’s Digital Industry|url= http://www.techinasia.com/bubu-awards/|publisher=techinasia.com|accessdate=2013-01-03}}</ref>
# Menjadi salah satu inisiatif terbaik dunia yang dipresentasikan dalam ajang Konferensi Pemerintahan Terbuka 2013 di London.<ref name="OGP">{{cite web|last=Dhiratara|first=Arkka|title=A Spotlight on an OGP Bright Spot: Arkka Dhiratara|url=http://www.opengovpartnership.org/blog/arkka-dhiratara/2013/12/13/spotlight-ogp-bright-spot-arkka-dhiratara|publisher=opengovpartnership.org|accessdate=2013-01-03|archive-date=2014-01-03|archive-url=https://web.archive.org/web/20140103230307/http://www.opengovpartnership.org/blog/arkka-dhiratara/2013/12/13/spotlight-ogp-bright-spot-arkka-dhiratara|dead-url=yes}}</ref><ref name="OGP2">{{cite web|last=Hasan|first=Munyema|title=Indonesia Soliciting Citizen Feedback on Public Services|url=http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indonesia.pdf|format=pdf|publisher=opengovpartnership.org|accessdate=2013-01-03|archive-date=2014-01-03|archive-url=https://web.archive.org/web/20140103231036/http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indonesia.pdf|dead-url=yes}}</ref>
== Program magang ==
Program magang dibuka setiap tiga bulan bagi mahasiswa tingkat akhir maupun baru saja lulus. Program magang ditujukan agar mahasiswa dapat mengenal berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan publik di berbagai daerah di Indonesia sekaligus terlibat langsung untuk membantu penyelesaiannya melalui LAPOR!. Selama masa program magang, peserta dilibatkan secara efektif untuk mempelajari tata kelola [[sistem]] LAPOR! sekaligus memberikan ide-ide baru untuk pengembangannya.
== Kontroversi Penggunaan ==
Masalah Utama: Penggunaan aplikasi SP4N LAPOR di [[Pemerintah pusat|Tingkat pusat]] maupu [[pemda]] Kabupaten belum optimal.
=== Penyebab Utama ===
# Kurangnya [[Pemahaman]]: [[Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja|Pegawai pemerintah]] masih memandang aplikasi ini sebagai indikator buruknya pelayanan publik, bukan sebagai alat untuk meningkatkan [[kualitas pelayanan]].<ref>{{Cite news|title=Ombudsman Bengkulu Sampaikan 3 Kendala SP4N LAPOR di Pemda|url=https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-bengkulu-sampaikan-3-kendala-sp4n-lapor-di-pemda}}</ref>
# Keterbatasan Anggaran: Kurangnya anggaran untuk sosialisasi dan pelatihan membuat pegawai tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara menggunakan aplikasi ini secara [[Efektivitas tim|efektif]].<ref>{{Cite journal|title=Strategi dinas komunikasi dan informatika dalam mengelola informasi|url=http://eprints.ipdn.ac.id/8829/1/NILA%20ANJARWATI_29.0833_STRATEGI%20DINAS%20KOMUNIKASI%20DAN%20INFORMATIKA%20DALAM%20MENGELOLA%20SP4N-LAPOR%21%20DI%20KABUPATEN%20BLORA%20PROVINSI%20JAWA%20TENGAH.pdf|journal=Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).}}</ref>
# Rotasi Pegawai: Seringnya terjadi pergantian pegawai menyebabkan terputusnya transfer [[pengetahuan]] tentang aplikasi ini.
=== Dampak ===
* Kualitas Pelayanan Publik: Pelayanan publik di Kabupaten belum maksimal karena tidak adanya evaluasi yang berbasis data melalui aplikasi SP4N LAPOR.<ref>{{Cite journal|title=Evaluasi penggunaan aplikasi pengaduan masyarakat|url=http://eprints.ipdn.ac.id/16060/1/Repository_Valentino%20Erickman%20Yohanes%20Lake.pdf|journal=Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)}}</ref>
* Perkembangan Teknologi: Pemerintah daerah ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan [[pelayanan publik]].<ref>{{Cite journal|title=Strategi humas pemerintahan dalam pelayanan informasi|url=https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jpap/article/view/787/501|journal=Politeknik STIA LAN Jakarta}}</ref>
=== Upaya Penyelesaian ===
* Sosialisasi yang Lebih Intensif: Perlu dilakukan sosialisasi secara berkala dan komprehensif kepada seluruh pegawai pemerintah tentang pentingnya aplikasi SP4N LAPOR dan cara penggunaannya.<ref>{{Cite web|last=admin|date=2023-08-08|title=Sosialisasi SP4N-LAPOR: Pemanfaatan Aplikasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik|url=https://mc.tanahbumbukab.go.id/sosialisasi-sp4n-lapor-pemanfaatan-aplikasi-untuk-peningkatan-pelayanan-publik/|website=Portal Berita Tanah Bumbu|language=id|access-date=2024-09-08}}</ref>
* Alokasi Anggaran yang Cukup: Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai terkait penggunaan aplikasi ini.<ref>{{Cite web|last=Tumangger|first=Delilawati|date=2021-07-22|title=Susun Rencana Aksi SP4N-LAPOR!, Pemerintah Harus Optimalkan Data dan Aplikasi|url=https://menpan.go.id/site/berita-terkini/susun-rencana-aksi-sp4n-lapor-pemerintah-harus-optimalkan-data-dan-aplikasi|website=Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi|language=id-id|access-date=2024-09-08}}</ref>
* Sistem Mentoring: Menerapkan sistem mentoring untuk memastikan transfer pengetahuan yang efektif dari pegawai lama ke pegawai baru.<ref>{{Cite journal|title=Peran Transfer Knowledge Terhadap Akuntabilitas|url=https://journal.uim.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/612/495/|journal=Universitas Lambung Mangkurat: ULM}}</ref>
Meskipun SP4N LAPOR merupakan alat yang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, penggunaannya di Kabupaten Rejang Lebong masih menghadapi beberapa kendala. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pegawai dalam memanfaatkan teknologi ini.
Kurangnya penggunaan SP4N LAPOR merupakan suatu "[[kontroversi]]" karena bertentangan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan [[kualitas pelayanan publik]].
=== Implikasi ===
Jika masalah ini tidak segera diatasi, maka kualitas pelayanan publik di tingkat Kabupaten akan terus tertinggal dibandingkan dengan daerah lain yang telah berhasil memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanannya.<ref>{{Cite news|title=Ternyata Masih Minim Laporan di SP4N Lapor!|url=https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia--ternyata-masih-minim-laporan-di-sp4n-lapor}}</ref>
== Referensi ==
{{reflist}}
== Pranala luar ==
* {{id}} {{resmi|lapor.ukp.go.id}}
* {{id}} [http://www.ukp.go.id/ Situs web resmi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan]
* {{en}} [http://www.techinasia.com/lapor-deeper-indonesias-newest-anticorruption-weapon/ Lapor: Taking a Deeper Look into Indonesia’s Newest Anti-Corruption Weapon]
* {{en}} [http://www.techinasia.com/indonesians-crack-corruption-crowd-reporting-site-lapor/ Indonesians Crack Down On Corruption with Crowd Reporting Site Lapor]
* {{en}} [http://www.techinasia.com/lapor-indonesia-200000-users/ Indonesia’s anti-corruption website is now getting 1,000 crowdsourced reports every day]
* {{en}} [http://www.mckinsey.com/insights/public_sector/innovation_in_government_indonesia_and_colombia Innovation in government: Indonesia and Colombia] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150709045230/http://www.mckinsey.com/insights/public_sector/innovation_in_government_indonesia_and_colombia |date=2015-07-09 }}
* {{en}} [http://opengovacademy.com/impact-story-arkka-dhiratara-lapor-indonesia/ Arkka Dhiratara: LAPOR, Indonesia] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150709061947/http://opengovacademy.com/impact-story-arkka-dhiratara-lapor-indonesia/ |date=2015-07-09 }}
* {{en}} [http://www.thejakartapost.com/news/2013/10/24/online-public-service-complaint-system-shortlisted-award.html Online public service complaint system shortlisted for award]
[[Kategori:Situs web pemerintah Indonesia]]
[[Kategori:Aplikasi seluler]]
| |||