Negara Pasundan: Perbedaan antara revisi

|status_text = [[Republik Indonesia Serikat|Negara bagian]] [[RISRepublik Indonesia Serikat]]

|eratitle_deputy = <!-- Default: "Prime minister" = -->

|year_startleader1 = 1948[[Wiranatakoesoema V|R.A.A. Wiranatakusumah]]

|event_start year_leader1 = 1948–1950

|date_startdeputy1 = 24[[Adil AprilPuradiredja]]

|year_end year_deputy1 = 19501948–1949

|date_end deputy2 = 24 Maret[[Djumhana Wiriaatmadja]]

|image_mapdeputy3 = [[Anwar Tjokroaminoto]]

|image_map_captionyear_deputy3 = 1950

|title_leader legislature = Walinegara[[Parlemen Pasundan]]

|flag_p1 flag_s1 = Flag of Indonesia.svg

[[Berkas:Collectie NMvWereldculturen, TM-60042221, Foto- De Wali Negara van Pasoendan Rd. Arie Adipati Wiranatakoesoema op het vliegtuig veld ban Djocja, 1900-1940.jpg|jmpl|ka|250px|Presiden pertama dan terakhir dari Negara Pasundan, [[Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema]] berjabat tangan dengan seorang wanita dalam acara misi parlemen di Yogyakarta.]]
'''Negara Pasundan''' adalah salah satu negara bagian dari negara federal [[Republik Indonesia Serikat]] ([[RIS]]) yang didirikan oleh [[Belanda]] pada tanggal [[24 April]] [[1948]]. Letaknya di bagian barat [[Pulau Jawa]] (sekarang [[DKI Jakarta]], [[Provinsi Jawa Barat]] dan [[Banten]]) dan beribu kota di [[Bandung]]. Presiden pertama dan terakhirnya adalah [[Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema]]. Berdirinya Negara ini sangat tergantung akan bantuan Belanda, nampaktampak terlihat saat [[RadenMusa SoeriakartaSuria LegawaKertalegawa|Soeria Kartalegawa]] akan memproklamasikan pendirian negara ini di Bandung tahun 1947, Raden[[Musa Suria Kertalegawa|Soeria Kartalegawa]] menunggu terlebih dahulu Pasukan Divisi Siliwangi yang hijrah ke [[Daerah Istimewa Yogyakarta|Yogyakarta]] pergi.<ref>''Ensiklopedi Umum (Edisi Kedua dengan EYD)'', Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1977, hlm. 142, ISBN 978-979-413-522-8</ref>

[[BerkasFile:RAA SoeriaSuria Kartalegawa Mingguan Sadar 16 Mei 1947 p8.jpg|thumbjmpl|rightka|uprightlurus|RAA SoeriaMusa KartalegawaSuria Kertalegawa]]

Saat LetnanWakil Gubernur Jenderal [[Hubertus Johannes van Mook|Van Mook]] melakukan tahap-tahap awal pembentukan Indonesia Serikat, eks [[Bupati Garut]] [[Musa Suria Kertalegawa|Soeria Kartalegawa]] yang feodal, dan tidak bersimpatik pada pergerakan nasional, mendirikan [[Partai Rakyat Pasundan]], (PRP,) di Bogor, atas ide eks Perwira [[KNIL]], Kolonel Santoso, penasehat politik [[Van Mook]]. Pelaksanaannya dibantu oleh intel militer Belanda, [[NEVIS]].

Namun karena reputasi Kartalegawa sangat buruk, Van der Plas bahkan menjulukinya ''fraudeur'' alias koruptor, sehingga bukan diaia yang menjadi ketuanya, melainkan [[Raden Sadikin]], pegawai pusat distribusi pangan milik Belanda di [[Bandung Utara]]. Sebagai sekretaris dan bendahara, ditunjuk dua orang yang sebelum perang menjadi sopir, dan di Era Pendudukan Jepang menjadi mandor kebun. Keanggotaan dilakukan dengan ‘paksaan halus’.

Kartalegawa berusaha mewujudkan Negara Pasundan yang merdeka dari Indonesia. Usaha ini didukung Residen Belanda di Bandung, [[M. Klaassen]], yang menulis sebuah laporan, tertanggal [[27 Desember]] [[1946]]. Residen Preanger itu menulis dalam laporannya, bahwa sejak berabad-abad lamanya, terjadi persaingan etnis Sunda-Jawa, akibat perbedaan adat, tradisi, dan mentalitas. Indonesia selalu dipimpin oleh etnis Jawa, maka PRP dipandang sebagai suatu gerakan rakyat yang spontan.

Pada masa itu, [[Soekarno]] masih didukung oleh banyak rakyat dan Kartalegawa dianggap pembelot. Tapi ini tidak mencegah Kartalegawa melancarkan gerakan di Bogor, Mei 1947, yakni menduduki kantor-kantor dan stasiun, bahkan menawan seorang residen. Kasus PRP adalah pergolakan politik yang menggambarkan situasi pasca Agresi Militer, Juli 1947, di Tatar Sunda.<ref>{{Cite web|last=Handayani|first=Maulida Sri|title=Berakhirnya Negara Pasundan|url=https://tirto.id/berakhirnya-negara-pasundan-clgQ|website=tirto.id|language=id|access-date=2022-08-24}}</ref>

[[Berkas:Wiranatakusumah.jpg|thumbjmpl|rightka|uprightlurus|Raden Aria Wiranatakusumah, Presiden Negara Pasundan.]]

Jika Negara Pasundan versi Kartalegawa dari golongan federalis kurang didukung oleh tokoh-tokoh Pasundan, sehingga tidak berjalan, maka berbeda dengan [[Negara Pasundan]] versi [[Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema|Wiranatakusumah]] dari golongan republiken yang cukup menggeliat, karena melibatkan tokoh-tokoh [[Sunda]] dalam konferensi.

Dua sikap [[politik]] yang terjadi terkait Negara Pasundan; federalis, yaitu sikap mendukung [[Republik Indonesia Serikat|Indonesia Serikat]]. Dan republiken, yang mendukung [[Republik Indonesia]] dan menolak [[Republik Indonesia Serikat|Indonesia Serikat]]. Keterlibatan para tokoh republikenRepubliken pada Negara Pasundan, lebih merupakan strategi politik agar [[Tatar Pasundan]] tidak lepas dari [[Republik Indonesia]]. Salah satu tokoh penting dalam perjuangan tersebut adalah [[Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema|Wiranatakusumah]] yang diangkat menjadi Presiden Pasundan.

[[Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema|Wiranatakusumah]] merupakanadalah figur vokal dalam memperjuangkan nasib kaum pegawai bumiputera. IaDia menginginkan agar [[bupati]], selain sebagai alat birokrasi pemerintah, juga harus berpolitik untuk kepentingan kaum pribumi. Ketika menjabat sebagai [[Bupati Bandung]], untuk menjalin hubungan informasi dengan pejabat pemerintahan hingga ke tingkat desa, ia menerbitkan majalah Obor.

[[Soekarno]] meminta kepada para pangreh praja yang pernah menjabat pegawai pemerintahan kolonial [[Belanda]], agar loyal kepada [[Republik Indonesia]]. [[Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema|Wiranatakusumah]] sangat mendukung perjuangan kaum nasionalis dan pemerintahan [[Republik Indonesia]] itu. Ketika diadakan konferensi pangreh praja, [[2 September]] [[1945]], di [[Jakarta]], [[Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema|Wiranatakusumah]] menjadi tokoh penting di dalamnya.

Walaupun menjadi pejabat dalam pemerintahan pusat, [[Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema|Wiranatakusumah]] tidak melupakan perjuangan di Pasundan. Gagalnya Kartalegawa dalam mendirikan [[Negara Pasundan]], telah menyadarkan Belanda bahwa Kartalegawa bukanlah tokoh yang berpengaruh di Pasundan. Belanda kemudian melibatkan semua lapisan masyarakat melalui konferensi, membangun Negara Bagian Pasundan.

Konferensi pertama kali dilakukan di [[Bandung]], 12-19 Oktober [[1947]], diselenggarakan [[Recomba]], dihadiri 50 orang, dari pejabat pemerintah, tokoh agama, kalangan swasta, tokoh pendidikan, dan psikolog. Pembicaraan utama dalam konferensi ini adalah perlu atau tidaknya pembentukan Negara Pasundan.

Konferensi pertama belum menghasilkan pembentukan Negara Pasundan, sehingga konferensi dilanjutkan berikutnya, 16-20 Desember [[1947]], melibatkan bangsa pribumi, pendatang Cina, pendatang Arab, dan orang Belanda, total berjumlah 159 orang.

Hingga Konferensi Jabar III dilaksanakan, tepatnya [[pada 23 Februari]] - [[5 Maret]] [[1948]] di [[Bandung]]. Konferensi ini bertujuan melaksanakan keputusan-keputusan yang sudah disepakati dalam konferensi-konferensi sebelumnya, yaitu berdirinya [[Negara Pasundan]], dan terpilihnya [[Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema|Wiranatakusumah]] sebagai presiden.

Terpilihnya [[Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema|Wiranatakusumah]] sebagai Presiden Pasundan, mendapat restu dari [[Soekarno]]. Ketika terpilih, [[Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema|Wiranatakusumah]] masih menjabat [[Ketua DPA|Ketua]] [[Dewan Pertimbangan Agung]] [[Indonesia]] dan berkedudukan di [[Yogyakarta]], ibukotaibu kota Indonesia saat itu, karena [[Jakarta]] diduduki [[Belanda]].

Sikap republiken [[Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema|Wiranatakusumah]] dalam menjalankan pemerintahan Negara Pasundan sangat menonjol. Ia menunjuk tokoh republiken dari Paguyuban Pasundan, [[Adil Puradiredja]] sebagai [[Perdana Menteri Pasundan]]. Dalam Koran Siasat, Adil mengatakan bahwa [[Negara Pasundan]] bukanlah tujuan, melainkan hanyalah jalan. Pernyataan Adil ini mendapat teguran dari Belanda.

Saat terjadi Agresi Militer II, [[19 Desember]] [[1948]], Adil Puradiredja mengundurkan diri, sebagai bentuk protes. Adil digantikan Tumenggung Djumhana. Program Djumhana mendapat teguran pula dari Belanda, bahkan mengancam akan membubarkan Negara Pasundan dan diganti dengan pemerintahan militer. Tekanan Belanda tersebut direspons [[Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema|Wiranatakusumah]] dengan balik mengancam ia akan meletakkan jabatannya.

Kedudukan Negara Pasundan semakin lemah setelah terjadinya Peristiwa APRA, [[Angkatan Perang Ratu Adil]], yang dipimpin [[Westerling]] [[30 Januari]] [[1950]], Presiden Pasundan menyerahkan mandatnya kepada Parlemen Pasundan.

Di kediaman Presiden, dilangsungkan serah-terima kekuasaan Negara Pasundan kepada Komisaris Republik Indonesia, Sewaka. Tanggal [[8 Maret]] [[1950]], Negara Pasundan resmi bubar dan kembali berada di bawah Republik Indonesia.

* {{id}} [httphttps://archive.istoday/20130821030921/telegrav.wordpress.com/2013/04/13/dua-negara-pasundan-2/]

[[Kategori:RISRepublik Indonesia Serikat]]