Peninjauan kembali: Perbedaan antara revisi

▲[[Berkas:Putusan.jpg|thumb|320x320px|Salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Cindra Wijaya alias Acin, seorang wiraswasta Indonesia.]]

▲Berdasarkan [[Kitab Undang-undang Hukum Pidana|Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana]] (KUHAP) Bab XVIII UU Nomor 8 Tahun [[1981]], Peninjauan Kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia.<ref name="kuhapkontras">{{cite web|url=http://www.kontras.org/uu_ri_ham/Kitab%20Undang-undang%20Hukum%20Acara%20Pidana_KUHAP.pdf|title=Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981|author=Pemerintah Republik Indonesia|publisher=kontras.org|year=1981|accessdate=15 Mei 2014}}</ref> Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu persidangan pada Pengadilan Negeri, sidang [[banding]] pada [[Pengadilan Tinggi]], dan kasasi pada Mahkamah Agung.<ref name="yahyakuhap"/> Dalam upaya hukum biasa, kasasi Mahkamah Agung merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan [[keadilan]] bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara.<ref name="yahyakuhap"/> Putusan kasasi Mahkamah Agung bersifat akhir, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap.<ref name="maatjasondjaja">{{cite web|url=https://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/15d.beberapa_permasalahan_hukum.pdf|title=Beberapa Permasalahan Hukum|author=H. Atja Sondjaja|publisher=mahkamahagung.go.id|page=6|year=|accessdate=15 Mei 2014}}</ref> PK dapat diajukan terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung apabila pada putusan sebelumnya diketahui terdapat [[kekeliruan|kesalahan]] atau kekhilafan [[hakim]] dalam memutus perkara ataupun terdapat bukti baru yang belum pernah diungkapkan dalam persidangan.<ref name="kuhapkontras"/>

▲==Sejarah==

▲Konsep yang serupa dengan Peninjauan Kembali telah ada ketika Indonesia masih berada dalam kekuasaan pemerintah [[Hindia Belanda]] (1847-1940).<ref name="yahyakuhap"/> Pada masa itu konsep memeriksa kembali suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikenal dengan istilah ''Herziening van Arresten en Vonnissen'' dengan lembaga ''herziening'' sebagai pelaksana proses pemeriksaan.<ref name="yahyakuhap"/> Ketentuan pelaksanaan ''herziening'' diatur dalam ''Reglement of de straf vordering'' yang merupakan hukum acara pidana yang berlaku pada R. V. J. di masa Hindia Belanda.<ref name="yahyakuhap"/>

▲Istilah Peninjauan Kembali dalam perundang-undangan [[nasional]] mulai dipakai pada [[Undang-Undang]] No 19 tahun 1964 tentang ketentuan pokok [[kekuasaan kehakiman]].<ref name="badilag">{{cite web|url=http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/PROBLEMATIKA%20PK%20PADA%20PERKARA%20PERCERAIAN%20DI%20PA-1.pdf|title=Problematika Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Pada Perkara Perceraian Di Peradilan Agama |author=Taufik Rahayu Syam|publisher=Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama|year=|accessdate=15 Mei 2014}}</ref> Dalam pasal 15 undang-undang tersebut disebutkan bahwa ''Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat dimohon peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaa-keadaan, yang ditentukan dengan undang-undang''.<ref name="badilag"/> Permohonan PK dalam sistem [[peradilan umum]] di Indonesia diterima atau dilaksanakan oleh [[Mahkamah Agung]] melalui Lembaga Peninjauan Kembali (Lembaga PK).<ref name="thesisunud">{{cite journal|url=http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-293-1531871576-bab%20i.pdf|title=Analisis Pengajuan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Oleh Jaksa Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia|author= Rustanto|year= 2011|journal=Thesis Hukum|publisher=Universitas Udayana|location=Bali}}</ref> Pada perkembangannya, keberadaan Lembaga PK dalam sistem peradilan di Indonesia mengalami tahap pasang-surut dalam arti kadang aktif kadang tidak.<ref name="yahyaperdata">{{cite book|url=|title=Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata|chapter=Ruang Lingkup Peninjauan Kembali|page=431-470|author=M. Yahya Harahap|publisher=Sinar Grafika|location=Jakarta|year=2008|isbn= 978-979-007-038-7|accessdate=}}</ref> Sekitar tahun 1970-an Lembaga PK mengalami kevakuman (tidak aktif) dalam praktik peradilan di bawah Mahkamah Agung.<ref name="thesisunud"/> Lembaga PK kembali aktif dalam sistem peradilan Indonesia pada tahun 1980-an setelah terkuak kasus peradilan sesat "Sengkon-Karta"yang menghebohkan dunia [[hukum pidana]] Indonesia saat itu.<ref name="thesisunud"/>

▲Kasus Sengkon-Karta adalah kasus [[pembunuhan]] seorang penjaga [[warung]] kecil beserta [[istri|istrinya]] di [[Desa]] [[Bojongsari]], [[Bekasi]] dengan tersangka Sengkon dan Karta pada tahun 1974.<ref name="gbookpompe">{{cite book|url=http://books.google.co.id/books?id=N092cqDrEnQC&pg=PA245&dq=sengkon+karta&hl=id&sa=X&ei=yDt0U_mEN4y8uASavIH4Bg&ved=0CDAQ6AEwAQ#v=onepage&q=sengkon%20karta&f=false|title=The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse|chapter=|page=245-246|author=Sebastiaan Pompe|publisher=SEAP Publication|location=New York|year=2005|isbn=978-0877277385|accessdate=15 Mei 2014}}</ref><ref name="gbooktodung">{{cite book|url=http://books.google.co.id/books?id=rBWurJdVyf4C&pg=PA44&dq=sengkon+karta&hl=id&sa=X&ei=yDt0U_mEN4y8uASavIH4Bg&ved=0CDgQ6AEwAg#v=onepage&q=sengkon%20karta&f=false|title=Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi|chapter=|page=44|author=Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay|publisher=Kompas Media Nusantara|location=Jakarta|year=2009|isbn=978-979-709-401-0|accessdate=15 Mei 2014}}</ref><ref name="tempo">{{cite web|url=http://tempo.co.id/harian/profil/prof-albert.html|title=Melindungi Para Jenderal dari Jerat Peradilan Internasional|author=|publisher=tempo.co.id|year=|accessdate=15 Mei 2014}}</ref> Sesaat sebelum meninggal diceritakan bahwa penjaga warung berhasil membisikkan nama Sengkon kepada saksi yang membawanya ke [[rumah sakit]]."<ref name="gbookpompe"/> Sengkon dikenal sebagai [[preman]] di wilayah tempat kejadian dan selalu bekerja bersama rekannya yang bernama Karta.<ref name="gbookpompe"/> Setelah kejadian pembunuhan, Sengkon dan Karta ditangkap [[polisi]] kemudian menjalani proses hukum.<ref name="digilib-uin">{{cite journal|url=http://digilib.uin-suka.ac.id/3083/1/BAB%20I,V.pdf|title=Salah Hukum (Abuse of Justice) Dalam Kasus Sengkon-Karta Perspektif Hukum Islam|author= Ainun Yudhistira|year= 2009|journal=Skripsi Fakultas Syari'ah|publisher=Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga|location=Yogyakarta}}</ref> Di pengadilan Sengkon dan Karta masing-masing dihukum 7 dan 12 tahun penjara.<ref name="tempo"/> Terhadap putusan pengadilan tersebut Sengkon mengajukan banding namun ditolak sedangkan Karta menyatakan menerima.<ref name="gbookpompe"/> Enam tahun kemudian saat berada di [[penjara]], Sengkon dan Karta bertemu dengan Gunel yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan terhadap penjaga warung beserta istrinya di Bekasi.<ref name="gbookpompe"/><ref name="kabarindonesia">{{cite web|url=http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=20070522084037|title=Jas Merah Sengkon-Karta|author=Luthfi Eddyono|publisher=kabarindonesia.com|year=2007|accessdate=15 Mei 2014}}</ref> Berbekal pengakuan Gunel, Sengkon dan Karta dengan dibantu pengacara Abert Hasibuan mengajukan permohonan untuk membuka kembali kasusnya kepada Mahkamah Agung.<ref name="gbookpompe"/><ref name="tempo"/> Bukti pengakuan Gunel membuat Prof. Oemar Seno Adji (ketua Mahkamah Agung saat itu) mengupayakan cara untuk membebaskan Sengkon dan Karta karena diyakini tidak bersalah.<ref name="digilib-uin"/><ref name="gbookpompe"/> Pada Akhirnya Sengkon dan Karta dibebaskan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali.<ref name="gbooktodung"/> Atas kasus Sengkon-Karta, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1980 mengenai Peninjauan Kembali yang menjadi dasar melakukan upaya hukum luar biasa dalam KUHAP Republik Indonesia saat ini.<ref name="gbookpompe"/>

▲==Prinsip umum PK==

▲===Pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi putusan semula===

▲Prinsip ini diatur dalam Pasal 266 ayat 3 KUHAP yang berbunyi ''Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula''.<ref name="yahyakuhap"/> Mahkamah Agung tidak diperkenankan menjatuhkan putusan yang hukuman pidananya melebihi putusan pengadilan yang diajukan PK.<ref name="yahyakuhap"/> Prinsip ini sesuai dengan tujuan diadakannya Lembaga PK yaitu untuk memenuhi hak pemohon untuk mencari [[keadilan]].<ref name="yahyakuhap"/> Dengan upaya PK, terpidana diberikan kesempatan untuk membela kepentingannya agar terbebas dari ketidakbenaran penegakan hukum.<ref name="yahyakuhap"/>

▲===PK tidak menangguhkan atau mengehentikan eksekusi===

▲Secara normatif undang-undang mengatur bahwa PK tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi (pelaksanaan putusan).<ref name="news.okezone">{{cite web|url=http://news.okezone.com/read/2008/11/03/1/160240/ma-pk-tak-menangguhkan-eksekusi-amrozi-cs|title=MA: PK Tak Menangguhkan Eksekusi Amrozi Cs|author=Ferdinan|publisher=news.okezone.com|year=2008|accessdate=15 Mei 2014}}</ref> Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2004 dan Pasal 67 UU MA, objek permohonan upaya hukum PK adalah suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT).<ref name="yahyaperdata"/> Hal ini berarti bahwa saat putusan BHT dijatuhkan, terdakwa telah berubah status hukumnya menjadi terpidana.<ref name="yahyaperdata"/> Putusan pengadilan yang BHT demikian tidak terpengaruh dengan proses PK yang diajukan sehingga tetap dilaksanakan.<ref name="yahyaperdata"/>

▲Dalam Pasal 268 ayat 3 KUHAP, dijelaskan bahwa PK terhadap suatu putusan pengadilan hanya dapat dilakukan satu kali.<ref name="kuhapkontras"/> Pada tahun 2013 [[Antasari Azhar]] mengajukan uji materi Pasal 268 ayat 3 KUHAP ke [[Mahkamah Konstitusi]] (MK).<ref name="detikantasari">{{cite web|url=http://news.detik.com/read/2013/04/25/183104/2230664/10/uji-materi-soal-pk-antasari-ajukan-saksi-ahli-utama-susno-duadji|title=Uji Materi Soal PK, Antasari Ajukan Saksi Ahli Utama Susno Duadji|author=Ikhwanul Khabibi|publisher=news.detik.com|year=2013|accessdate=15 Mei 2014}}</ref> Uji materi ke MK dilakukan untuk menilai apakah suatu pasal atau undang-undang bertentangan dengan [[Undang-Undang Dasar 1945]] (UUD 45).<ref name="detikantasari"/> Antasari yang merupakan terpidana 18 tahun dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain merasa dirinya belum mendapat keadilan dengan upaya PK yang pernah Ia lakukan.<ref name="detikantasari"/><ref name="tribunnews">{{cite web|url=http://www.tribunnews.com/nasional/2014/04/24/antasari-azhar-narapidana-di-indonesia-tidak-boleh-sakit|title=Antasari Azhar: Narapidana di Indonesia Tidak Boleh Sakit|author=Eri Komar Sinaga|publisher=tribunnews.com|year=2014|accessdate=15 Mei 2014}}</ref> Dalam persidangan uji materi tersebut terdapat perdebatan mengenai keadilan dan kepastian hukum. Apabila PK dapat dilakukan berkali-kali maka kepastian status hukum seseorang sukar ditentukan.<ref name="delikpos">{{cite web|url=http://www.delikpos.com/opini/item/198-kontroversi-peninjauan-kembali-pk-dan-rapuhnya-kepastian-hukum|title=Mahkamah Konstitusi Kabukan Permohonan Antasari Azhar|author=Andryan|publisher=delikpos.com|year=2014|accessdate=15 Mei 2014}}</ref> [[Yusril Ihza Mahendra]] yang tampil sebagai saksi ahli dalam sidang uji materi di MK menerangkan bahwa PK berkali-kali adalah dalam rangka mencari keadilan materil.<ref name="gatra">{{cite web|url=http://www.gatra.com/hukum-1/48482-yusril-pk-berkali-kali-hanya-untuk-perkara-pidana.html|title=Yusril: PK Berkali-kali Hanya Untuk Perkara Pidana|author=IS|publisher=gatra.com|year=2014|accessdate=15 Mei 2014}}</ref> Pada 6 Maret 2014 MK memutuskan mengabulkan permohonan Antasari Azhar yakni PK dapat dilakukan berkali-bali.<ref name="tribunantasari">{{cite web|url=http://www.tribunnews.com/images/editorial/view/1053821/mahkamah-konstitusi-kabulkan-permohonan-antasari-azhar#.U3TBPIGSzwg|title=Mahkamah Konstitusi Kabukan Permohonan Antasari Azhar|author=Herudin|publisher=tribunnews.com|year=2014|accessdate=15 Mei 2014}}</ref> Putusan ini mendapat respon yang kurang baik dari [[Mohammad Mahfud|Mahfud MD]] yang merupakan mantan Ketua [[Mahkamah Konstitusi]].<ref name="mahfud">{{cite web|url=http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/03/07/n2289n-mahfud-md-putusan-mk-berbahaya|title=Mahfud MD: Putusan MK Berbahaya|author=Bambang Noroyono|publisher=republika.co.id|year=2014|accessdate=15 Mei 2014}}</ref> Mahfud berpendapat bahwa putusan MK terkait PK berkali-kali menimbulkan kepastian hukum seseorang menggantung.<ref name="mahfud"/> Terkait putusan MK tersebut, maka secara otomatis Pasal 268 ayat 3 KUHAP yang mengatur bahwa PK hanya bisa diajukan satu kali sudah tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD 45.<ref name="tribunantasari"/>

▲Pasal 263 ayat 1 KUHAP menegaskan bahwa yang berhak mengajukan PK ialah terpidana atau [[ahli waris|ahli warisnya]].<ref name="kuhapkontras"/> Namun demikian, dalam perkembangan praktik peradilan saat ini terdapat tiga pihak yang dapat mengajukan PK yaitu terpidana, ahli waris, atau [[pengacara|kuasa hukum]] terpidana.<ref name="yahyakuhap"/>

▲===Terpidana atau ahli waris===

▲Terpidana dan ahli waris memiliki kedudukan yang sama dalam mengajukan PK.<ref name="yahyakuhap"/> Hal ini berarti bahwa sekalipun terpidana masih hidup, ahli waris dapat langsung mengajukan PK.<ref name="yahyakuhap"/> Apabila terpidana meninggal dunia pada saat permohonan PK diajukan maka ahli waris berperan menggantikan posisi terpidana dalam mengajukan PK.<ref name="yahyakuhap"/>

▲===Permintaan pengajuan PK===

▲Peninjauan Kembali diajukan oleh pemohon dalam hal ini terpidana atau ahli waris kepada panitera (petugas administrasi pengadilan) Pengadilan Negeri yang memutus perkara untuk pertama kali.<ref name="yahyakuhap"/> Permintaan pengajuan PK dilakukan secara tertulis dilengkapi dengan alasan-alasan yang mendasari diajukannya PK.<ref name="yahyakuhap"/> Panitera pengadilan yang menerima permintaan PK mencatat permintaan PK tersebut dalam suatu surat keterangan yang disebut Akta Permintaan Peninjauan Kembali.<ref name="yahyakuhap"/> Tidak ada batas waktu dalam pengajuan PK, yang lebih diutamakan ialah terpenuhinya syarat-syarat pengajuan PK yang diatur UU dan KUHAP.<ref name="yahyakuhap"/>