Orde Baru: Perbedaan antara revisi

'''Orde Baru''' (sering kali disingkat '''Orba''') adalah sebutan bagi masa pemerintahan [[Presiden Republik Indonesia|Presiden]] [[Soeharto]]kedua diIndonesia, [[IndonesiaSoeharto]]., Orde Baruyang menggantikan [[SejarahOrde IndonesiaLama (1950-19591959–1965)|Orde Lama]] yangpresiden merujuk kepada era pemerintahansebelumnya, [[Soekarno]]. Lahirnya Orde Baru diawali denganmdengan dikeluarkannya [[Surat Perintah Sebelas Maret|Surat Perintah 11 Maret 1966]].{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=2}} Orde Baru berlangsung dari tahun [[1966]] hingga [[1998]]. Dalam jangka waktu tersebut, [[ekonomi Indonesia]] berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik [[korupsi]] yang merajalela dan pengekangan kebebasan berpendapat.

[[Berkas:Surat Perintah Sebelas Maret - President version.jpg|200px|thumbjmpl|Di kemudian hari, Supersemar diketahui memiliki beberapa versi. Gambar ini merupakan Supersemar versi Presiden.]]

Kelahiran Supersemar terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 Maret 1966. Saat itu, [[Kabinet Dwikora II|Sidang Kabinet Dwikora yang disempurnakan]] yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang berlangsung.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=3}} Di tengah-tengah acara, [[ajudan]] presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=2}} Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri (Waperdam) II [[Johannes Leimena|Dr. J.Johannes LaimenaLeimena]] dan berangkat menuju [[Istana Bogor]], didampingi oleh Waperdam I [[Dr. Subandrio|Dr Subandrio]], dan Waperdam IIIII [[Chaerul Saleh]].{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=3}} Dr. J. LaimenaLeimena sendiri menyusul presiden segera setelah sidang berakhir.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=3}}

Di tempat lain, tiga orang perwira tinggi, yaitu [[Mayor Jenderal]] [[Basuki Rachmat]], [[Brigadir Jenderal]] [[M. Yusuf]], dan [[Brigadir Jenderal]] [[Amir Machmud]] bertemu dengan [[Letnan Jenderal]] [[Soeharto]] selaku Menteri Panglima [[Angkatan Darat Indonesia|Angkatan Darat]] dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban [[Pangkopkamtib|(Pangkopkamtib)]] untuk meminta izin menghadap presiden.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=3}} Segera setelah mendapat izin, dipada hari yang sama tiga perwira tinggi ini datang ke Istana Bogor dengan tujuan melaporkan kondisi di ibukotaibu kota Jakarta meyakinkan Presiden Soekarno bahwa [[ABRIAngkatan Bersenjata Republik Indonesia]], khususnya [[Angkatan Darat|AD]], dalam kondisi siap siaga.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=3}} Namun, mereka juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan ini.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=3}}

Menanggapi permohonan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=3}} Perumusan surat perintah ini sendiri dibantu oleh tiga perwira tinggi ABRI, yaitu [[Mayor Jenderal]] [[Basuki Rahmat|Basuki Rachmat]], [[Brigadir Jenderal]] M. Yusuf, [[Brigadir Jenderal]] [[Amirmachmud|Amir Machmud]], dan [[Brigadir Jenderal]] [[SuburSabur]], Komandan Pasukan Pengawal Presiden [[CakrabirawaTjakrabirawa]].{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=3}} Surat perintah inilah yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=3}}

=== TindakPemberangusan lanjutPartai SupersemarKomunis Indonesia ===

[[FileBerkas:Lieutenant Colonel Suharto.jpg|200px|thumbjmpl|LetnanSoeharto Jenderal Soeharto(1949)]]

Sebagai tindak lanjut keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret, [[Letnan Jenderal]] Soeharto mengambil beberapa tindakan. Pada tanggal 12 Maret 1966, ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi [[PKIPartai Komunis Indonesia]] serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas dan hidup di wilayah Indonesia.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=3}} Keputusan ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI ABRI/Mandataris MPRS No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=4}} Keputusan pembubaran PKI[[Partai Komunis Indonesia]] beserta ormas-ormasnya mendapat sambutan dan dukungan dari seluruh rakyat karena merupakan salah satu realisasi dari [[Tritura]].{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=4}}

Pada tanggal 18 Maret 1966, Soeharto mengamankan 15 orang menteri yang dinilai tersangkut dalam G[[Gerakan 30 S/PKISeptember]] dan diragukan etika baiknya yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 5 Tanggal 18 Maret 1966.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=4}} Ia kemudian memperbaharui Kabinet Dwikora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif, termasuk [[MPRS]] dan [[DPRGR]], dari orang-orang yang dianggap terlibat G[[Gerakan 30 S/PKISeptember]].{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=4}} Keanggotaan PKI[[Partai Komunis Indonesia]] dalam MPRS dinyatakan gugur.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=4}} Peran dan kedudukan MPRS juga dikembalikan sesuai dengan UUD 1945, yakni di atas presiden, bukan sebaliknya.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=6}} Di DPRGR sendiri, secara total ada 62 orang anggota yang diberhentikan.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=4}} Letnan Jenderal Soeharto juga memisahkan jabatan pimpianpimpinan DPRGR dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan DPRGR tidak lagi diberi kedudukan sebagai menteri.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=4}}

Pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 19551966, diadakanlah Sidang Umum IV MPRS dengan hasil sebagai berikut:

* [[Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966]] tentang Pengesahan dan Pengukuhan Supersemar.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=5}} Selain mengangkat Supersemar menjadi Ketetapan MPRS, Ketetapan MPRS ini menyatakan bahwa Supersemar hanya berlaku hingga "Terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilihan Umum."

* [[Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966]] mengatur Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=5}}

* [[Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966]] tentang Kebijaksanaan Politik Luar Negeri RI Bebas Aktif.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=5}}

* [[Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966]] tentang Pembentukan Kabinet Ampera.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=5}}

* [[Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966]] tentang Peninjauan Kembali Tap. MPRS yang Bertentangan dengan UUD 1945.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=5}}

* [[Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966]] tentang Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=5}} Ketetapan MPRS ini—yang banyak terinspirasi oleh [[Teori Hukum Murni]] [[Hans Kelsen]]—menyatakan sumber hukum RI adalah [[Proklamasi Kemerdekaan Indonesia]], [[Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959]], Undang-Undang Dasar 1945, dan Supersemar itu sendiri, serta memisahkan (''decoupling'') Pancasila menjadi [[Teori Hukum Murni#Norma Dasar|norma dasar]] ({{lang|de|grundnorm}}) sumber segala hukum di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri.

Dalam rangka memenuhi tuntutan ketiga Tritura, [[Letnan Jenderal]] Soeharto dengan dukungan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Ampera.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=7}} Tugas utama Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik, atau dikenal dengan nama ''Dwidarma Kabinet Ampera''.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=7}} Program kerja yang dicanangkan Kabinet Ampera disebut ''Caturkarya Kabinet Ampera'', yaitu:{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=7}}

Soekarno kala itu masih memiliki pengaruh politik, namun kekuatannya perlahan-lahan dilemahkan.{{sfn|Vatikiotis|1998|p=2}} Kalangan militer, khususnya yang mendapatkan pendidikan di negara Barat, keberatan dengan kebijakan pemerintah Soekarno yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia.{{sfn|Vatikiotis|1998|p=2}} Mengalirnya bantuan dana dari Uni Soviet dan Tiongkok pun semakin menambah kekhawatiran bahwa Indonesia bergerak menjadi negara komunis.{{sfn|Vatikiotis|1998|p=2}}

Akhirnya pada 22 Februari 1967, untuk mengatasi situasi konflik yang semakin memuncak kala itu, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada [[Jenderal]] Soeharto.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=7}} Penyerahan ini tertuang dalam Pengumuman Presiden Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi ABRI Tanggal 20 Februari 1967.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=7}} Pengumuman itu didasarkan atas Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 yang menyatakan apabila presiden berhalangan, pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 berfungsi sebagai pemegang jabatan presiden.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=7}} Pada 4 Maret 1967, [[Jenderal]] Soeharto memberikan keterangan pemerintah di hadapan sidang DPRHR mengenai terjadinya penyerahan kekuasaan.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=7}} Namun, pemerintah tetap berpendirian bahwa sidang MPRS perlu dilaksanakan agar penyerahan kekuasaan tetap konstitusional.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=7}} Karena itu, diadakanlah Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7-12 Maret 1967 di Jakarta, yang akhirnya secara resmi mengangkat Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=7}}

Di awal kekuasaannya, Pemerintah Orde Baru mewarisi kemerosotan ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=8}} Kemerosotan ekonomi ini ditandai oleh rendahnya [[pendapatan perkapita]] penduduk Indonesia yang hanya mencapai 70 dollar AS, tingginya inflasi yang mencapai 65%, serta hancurnya sarana-sarana ekonomi akibat konflik yang terjadi di akhir pemerintahan Soekarno.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=8}}

Mulai tahun 1968 hingga 1992, produksi hasil-hasil pertanian meningkat tajam.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=11}} Pada tahun 1962, misalnya, produksi padi hanya mencapai 17.156 ribu ton.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=11}} Jumlah ini berhasil ditingkatkan tiga kali lipat menjadi 47.293 ribu ton pada tahun 1992, yang berarti produksi beras per jiwa meningkat dari 95,9  kg menjadi 154,0  kg per jiwa.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=11}} Prestasi ini merupakan sebuah prestasi besar mengingat Indonesia pernah menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia pada tahun 1970-an.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=11}}

Pemerintah juga berusaha mengiringi pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan penduduk melalui program-program penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, penyediaan air bersih, dan pembangunan perumahan sederhana.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=11}} Strategi ini dilaksanakan secara konsekuen di setiap pelita.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=12}} Berkat usaha ini, penduduk Indonesia berkurang dari angka 60% dipada tahun 1970-an ke angka 15% dipada tahun 1990-an.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=12}} Pendapatan perkapita masyarakat juga naik dari yang hanya 70 dolar per tahun dipada tahun 1969, meningkat menjadi 600 dolar per tahun dipada tahun 1993.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=11}}

Pemerataan ekonomi juga diiringi dengan adanya peningkatan usia harapan hidup, dari yang tadinya 50 tahun dipada tahun 1970-an menjadi 61 tahun di 1992.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=11}} Dalam kurun waktu yang sama, angka kematian bayi juga menurun dari 142 untuk setiap 1.000 kelahiran hidup menjadi 63 untuk setiap 1.000 kelahiran hidup.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=11}} Jumlah penduduk juga berhasil dikendalikan melalui program Keluarga Berencana (KB).{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=11}} Selama dasawarsa 1970-an, laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,3% per tahun. Pada awal tahun 1990-an, angka tersebut dapat diturunkan menjadi 2,0% per tahun.{{sfn|Mustofa Sh.|2009|p=11}}

=== Pembubaran PKI[[Partai Komunis Indonesia]] dan Organisasi massanyamasanya ===

Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan:{{fact}}<ref name=":0" />

* Membubarkan PKI[[Partai Komunis Indonesia]] pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966

* Menyatakan PKI[[Partai Komunis Indonesia]] sebagai organisasipartai terlarang di Indonesia

Pada tahun [[1973]] setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintahan pemerintah melakukan penyederhaanpenyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai- partai politik menjadi tiga kekuatan socialsosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologyideologi, tetapi lebih atas persamaan program. TigakekuatanTiga socialkekuatan sosial politik itu adalah: <ref name=":0">{{factCite book|last=Warjio|first=|last2=Othman|first2=Muhammad Fuad|last3=Ladiqi|first3=Suyatno|date=Maret 2021|url=https://www.google.co.id/books/edition/GOOD_PARTY_GOVERNANCE/PP4kEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Penggabungan+partai-partai+politik+tersebut+tidak+didasarkan+pada+kesamaan+ideologi,+tetapi+lebih+atas+persamaan+program.+Tiga+kekuatan+sosial+politik+itu+adalah&pg=PA200&printsec=frontcover|title=Good Party Governance: Praktik Partai Politik di Indonesia dan Malaysia dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik|location=Medan|publisher=Gerhana Media Kreasi|isbn=978-623-6149-01-0|pages=200|url-status=live}}</ref>

Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upayamenciptakanupaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman sejarah pada masa pemerintahan sebelumnya telah memberikan pelajaran, bahwa perpecahan yang terjadi dimasadi masa Orde Lama, karena adanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman persepsisertapersepsi serta pemahaman Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.

Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971|1971]], [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1977|1977]], [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1982|1982]], [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1987|1987]], [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1992|1992]], dan [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1997|1997]]. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu.<ref>{{fact}}Cite Padabook|last=Rully PemiluChairul 1997 yang merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh 74,51 % dengan perolehan 325 kursi di DPR, dan PPP memperoleh 5,43 %dengan peroleh 27 kursiAzwar|first=|date=2009|url=https://books.{{fact}} Dan PDI mengalami kemorosotan perolehan suara hanya mendapat11 kursigoogle. Hal disebabkan adanya konflik intern di tubuh partai berkepala banteng tersebut, dan PDI pecah menjadi PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri yang sekarang menjadi [[PDIP]] co.Penyelenggaraanid/books?id=O1M0NZUhqXMC&pg=PA61&dq=%22Golkar+%22+mayoritas%22&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjDkNfr2qjrAhXCc30KHSKCAg0Q6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q=%22Golkar%20%22%20mayoritas%22&f=false|title=Politik Pemilukomunikasi yangPartai teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasiGolkar di Indonesiatiga telahera: berjalanDari denganpartai baik.hegemonik {{fact}}ke Apalagi Pemilu berlangsung dengan asas LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia). Namun dalamkenyataannya Pemilu diarahkan untuk kemenangan salah satu kontrestan Pemilu yaituGolkar.Kemenangan Golkarpartai yang selaluberorientasi mencolok sejak Pemilu 1971 sampai dengan Pemilu 1997 menguntungkan pemerintah di mana perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar. Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode, karena pada masa Orde Baru presiden dipilih oleh anggota MPR. Selain itu setiap pertanggungjawaban, rancangan Undang"pasar"|location=|publisher=Grasindo|isbn=978-undang, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan MPR dan DPR tanpa catatan.{{fact979-025-690-3|pages=60|language=id|url-status=live}}</ref>

Pada masa Orde Baru politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan. Dan MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus didasarkan pada kepentingannasionalkepentingan nasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan.{{fact}}

Pada tanggal [[28 September]] [[1966]] Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota pada tahun 1955-1964.{{fact}} Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh negara-negara Asia lainnya bahkan oleh PBB sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya [[Adam Malik]] sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidingsidang tahun 1974. Dan Indonesia juga memulihkanhubunganmemulihkan hubungan dengan sejumlah negara seperti [[India]], [[Thailand]], [[Australia]], dan negara-negara lainnya yang sempat renggang akibat politik konfrontasi Orde Lama.

Dengan perantaraan Dubes [[Pakistan]] untuk [[Myanmar]], [[Habibur Rachman]], hubungan Indonesia dengan [[Singapura]] berhasil dipulihkan kembali.{{fact}} Pada tanggal [[2 Juni]] 1966 pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan atas Republik Singapura kepada Perdana Menteri [[Lee Kuan Yew]]. {{fact}} Lalu pemerintah Singapura menyampaikan nota jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia.

[[Berkas:IndoMalaycooperation.jpg|250px|thumbjmpl|rightka|Penandatanganan persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia]]

Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan di Bangkok pada 29 Mei - 1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian [[Bangkok]]. Isi perjanjian tersebut adalah:<ref>{{factCite news|url=https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/06/184500369/berakhirnya-konfrontasi-indonesia-malaysia|title=Berakhirnya Konfrontasi Indonesia-Malaysia|editor-last=Nailufar|editor-first=Nibras Nada|first=Nibras Nada|last=Nailufar|work=[[Kompas.com]]}}</ref>

*# Rakyat [[Sabah]] diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah merekaambilmereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.

*# Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.

*# Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.

Pada tanggal 1 Oktober 1967 PemerintantahPemerintah Republik Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan [[Republik Rakyat Tiongkok]] (RRT). Keputusan tersebut dilakukan karena RRT telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan cara memberikan bantuan kepada G[[Gerakan 30 S PKISeptember]] baik untuk persiapan, pelaksanaan, maupun sesudah terjadinya [[pemberontakan]] tersebut.{{fact}} Selain itu pemerintah Indonesia merasa kecewa dengan tindakan teror yang dilakukan orang-orang Cina terhadap gedung, harta, dan anggota-anggota KeduataanKedutaan Besar Republik Indonesia di Peking. Pemerintah RRT juga telah memberikan perlindungan kepada tokoh-tokoh G[[Gerakan 30 S PKISeptember]] di luar negeri, serta secara terang-terangan menyokong bangkitnya kembali [[PKIPartai Komunis Indonesia]]. Melalui media massanya RRT telah melakukan kampanye menyerang Orde Baru. Dan padaPada 30 Oktober 1967, Pemerintah Indonesia secara resmi menutup Kedutaan Besar di [[Peking]].{{fact}}

* Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini didasari oleh Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966.<ref>{{factCite web|title=MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA|url=https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1966/XXIII~MPRS~1966TAP.HTM|website=JDIH Kemenkeu|access-date=2024-01-22}} </ref>

* [[MPRS]] mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, serta program stabilisasi dan rehabilitasi.

Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut, maka pemerintah Orde Baru menempuh cara-cara :{{fact}}

Program [[stabilsasi]] ini dilakukan dengan cara membentungmembendung laju inflasi. Dan pemerintahPemerintah Orde Baru berhasil membendung laju [[inflasi]] pada akhir tahun [[1967]]-[[1968]], tetapi harga bahan kebutuhan pokok naik melonjak. Sesudah dibentuk Kabinet Pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan [[kurs]] valuta asing. Sejak saat itu ekonomi nasional relatif stabil, sebab kenaikan harga bahan-bahan pokok dan valuta asing sejak tahun 1969 dapat dikendalikan pemerintah.{{fact}}

Program [[rehabilitasi]] dilakukan dengan berusaha memulihkan kemampuan berproduksi. Selama sepuluh tahun terakhir masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada prasarana socialsosial dan ekonomi. Lembaga perkreditan desa, gerakan koperasi, dan perbankan disalahgunakan dan dijadikan alat kekuasaan oleh golongan dan kelompok kepentingan tertentu. Dampaknya, lembaga (negara) tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyusun perbaikan tata kehidupan rakyat.{{fact}}

Selain mewariskan keadaan ekonomi yang sangat parah, pemerintahan Orde Lama juga mewariskan utang luar negeri yang sangat besar, yakni mencapai 2,2 - 2,7 miliar, sehingga pemerintah Orde Baru meminta negara-negara kreditor untuk dapat menunda pembayaran kembali utang Indonesia. Pada tanggal [[19 September|19]]-[[20 September]] [[1966]] pemerintah Indonesia mengadakan perundingan dengan negara-negara kreditor di [[Tokyo]].{{fact}} Pemerintah Indonesia akan melakukan usaha bahwa devisa ekspor yang diperoleh Indonesia akan digunakan untuk membayar utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku. Hal ini mendapat tanggapan baik dari negara-negara kreditor. Perundinganpun dilanjutkan di [[Paris]], [[PerancisPrancis]] dan dicapai kesepakatan sebagai berikut:{{fact}}

Pada tanggal 23-24 Februari [[1967]] diadakan perundingan di [[Amsterdam]], [[Belanda]] yang bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunas, yang selanjutnya dikenal dengan [[IGGI]] (''Intergovernmental Group for Indonesia''). Pemerintah Indonesia mengambil langkah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya guna pelaksanaan program-program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi serta persiapan-persiapan pembangunan.{{fact}} Di samping mengusahakan bantuan luar negeri tersebut, pemerintah juga berusaha dan telah berhasilberusaha mengadakan penangguhan serta memperingan syarat-syarat pembayaran kembali (''rescheduling'') hutang-hutang peninggalan [[Orde Lama]]. {{fact}} Melalui pertemuan tersebut pemerintah Indonesia berhasil mengusahakan bantuan luar negeri.

# Mencerdaskan kehidupan bangsa

Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berpedoman pada Trilogi Pembangunan dan Delapan jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi Trilogi Pembangunan adalah :{{fact}}

*==== '''Pelaksanaan Pembangunan Nasional''' ====

**==== '''Pelita II''' ====

**==== '''Pelita III''' ====

Pelita III dilaksanakan pada tanggal 1 April [[1979]] sampai 31 Maret [[1984]]. <ref>{{factCite book|last=Sudirman|first=Adi|date=2019|url=https://www.google.co.id/books/edition/Ensiklopedia_Sejarah_Lengkap_Indonesia_d/oBc5EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1|title=Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik Sampai Kontemporer|location=Yogyakarta|publisher=Diva Press|isbn=9786023916573|pages=329|url-status=live}}</ref> Pelaksanaan Pelita III masih berpedoman pada Trilogi Pembangunan, dengan titik berat pembangunan adalah pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan.

**==== '''Pelita IV''' ====

**==== '''Pelita V''' ====

Pelita V dimulai 1 April [[1989]] sampai 31 Maret [[1994]]. Pada Pelita ini pembangunan ditekankan pada sector pertanian dan industri. Pada masa itu kondisi ekonomi Indonesia berada pada posisi yang baik, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8% per tahun.{{fact}} Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.

**==== '''Pelita VI''' ====

Periode Pelita VI dimulai 1 April [[1994]] sampai 31 Maret [[1999]]. Program pembangunan pada Pelita VI ini ditekankan pada sektor ekonomi yangkarena berkaitandipandang dengansebagai penggerak pembangunan. Program pada sektor ekonomi dipusatkan pada bidang industri dan pertanian,. Pelita VI juga mengadakan sertaprogram peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.pendukung Sektorsektor ekonomi. dipandangPada sebagaiperiode penggerakini, pembangunan.{{fact}}pemerintahan NamunOrde padaBaru periodeberakhir ini terjadiakibat [[krisis moneter]] dan peristiwa politik dalam negeri yang melanda negara-negara [[Asia Tenggara]] termasuk [[Indonesia]]. KarenaKrisis krisisini monetermenyebabkan dangangguan peristiwaterhadap politikpembangunan dalamekonomi.<ref>{{Cite negeribook|last=Nufus, yangH., mengganggudan perekonomianIshmatiika, telahE. menyebabkanN.|date=2017|url=http://elearning.fkkumj.ac.id/pluginfile.php?file=%2F8728%2Fcourse%2Foverviewfiles%2FPancasila.pdf&forcedownload=1|title=Pancasila prosesdalam pembangunanPraktik terhambat,Kebidanan|publisher=Fakultas Kedokteran dan jugaKesehatan menyebabkanUniversitas runtuhnyaMuhammadiyah pemerintahan Orde Baru.Jakarta|isbn=978-602-6708-16-8|pages=83-84|url-status=live}}</ref>

Satu-satunya suratmedia kabarmassa berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah [[Harian Indonesia]] yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia.<ref>{{cite web|url=https://tirto.id/hilangnya-identitas-orang-tionghoa-akibat-asimilasi-paksa-el92|title=Hilangnya Identitas Orang Tionghoa Akibat Asimilasi Paksa}}</ref> Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini adalah [[ABRI]] meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya [[agama Konghucu]] kehilangan pengakuan pemerintah.

Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh [[komunisme]] di Tanah Air. {{fact}} Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan. {{fact}}.

DiPada masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti [[radio]] dan [[televisi]] mendengungkan slogan "persatuan dan kesatuan bangsa". Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan [[transmigrasi]] dari daerah yang padat penduduknya seperti [[Jawa]], [[Bali]] dan [[Pulau Madura|Madura]] ke luar Jawa, terutama ke [[Kalimantan]], [[Sulawesi]], [[Timor Timur]], dan [[Papua|Irian Jaya]]. {{fact}} Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan [[jawajawanisasi]]nisasi yang sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.

# Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat

# Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel.

# Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "[[Penembakan Misterius]]" (atau disingkat sebagai "''petrus''")

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: [[Krisis finansial Asia]]), disertai [[kemarau]] terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh.{{fact}} [[Rupiah]] jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada [[21 Mei]] [[1998]], tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa [[bakti]] ketujuh.{{fact}} Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, [[B. J. Habibie]], untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun [[1998]] dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan "[[Indonesia: Era Reformasi|Era Reformasi]]".<ref>{{factCite news|last=Andryanto|first=S. Dian|date=2021-05-21|title=Kronologi Era Reformasi Ditandai dengan Presiden Soeharto Lengser|url=https://nasional.tempo.co/read/1464477/kronologi-era-reformasi-ditandai-dengan-presiden-soeharto-lengser|work=[[Tempo.co]]|language=id|access-date=2021-05-24|editor-last=Andryanto|editor-first=S. Dian}}</ref> Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai "Era Pasca Orde Baru".

{{Refbeginrefbegin|40em2}}

[[Kategori:Orde Baru| Rezim]]