Kuasa pengguna anggaran: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 28 November 2014 04.42 sunting Andro numberi (bicara \| kontrib) 7 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 21 Juni 2023 09.28 sunting balikkan Hysocc (bicara \| kontrib) Pengguna terkonfirmasi, Peninjau 63.264 suntingan k Membatalkan 1 suntingan by Rickysput (bicara): Spam link iklan Tag: Pembatalan
(25 revisi perantara oleh 13 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: {{rapikan\|reason=Lakukan Pengembangan jangan ragu [[WP:RS]]}} ~~'''Kuasa Pengguna Anggaran''' adalah pejabat yang ditetapkan oleh ''PA'' [[Pengguna Anggaran]] untuk~~ '''Kuasa pengguna anggaran''' adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh [[Pengguna Anggaran]] untuk menggunakan [[Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara]] (APBN) atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan [[Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah]] (APBD).<ref name="perpres">{{Cite web \|url=http://prokum.esdm.go.id/perpres/2012/Perpres%2070%202012.pdf \|title=Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 Pasal 1 angka 6 \|access-date=2014-11-28 \|archive-date=2014-07-01 \|archive-url=https://web.archive.org/web/20140701000528/http://prokum.esdm.go.id/perpres/2012/Perpres%2070%202012.pdf \|dead-url=yes }}</ref> ~~menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) atau ditetapkan oleh Kepala Daerah~~ ~~untuk menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).~~ Kuasa pengguna anggaran, dapat menerima pengalihan wewenang dari [[pengguna anggaran]] baik seluruhnya maupun sebagian.<ref name="konsolidasi"> Buku Konsolidasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya, terbitan LKPP tahun 2012 Pasal 9 </ref> Apabila Kuasa pengguna anggaran memperoleh wewenang secara penuh, maka Kuasa pengguna anggaran dimaksud dapat pula menyelesaikan sengketa antara Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan dengan [[Pejabat pembuat komitmen]] sebagaimana yang dilakukan oleh [[Pengguna anggaran]]. [[kategori:Pengadaan]]▼ == Kontroversi == Dalam surat dakwaan Kasus Pengadaan [[TransJakarta\|bus TransJakarta]] Kepala Dishub [[DKI Jakarta]] sekaligus pengguna anggaran disebut terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan oleh Drajad selaku [[pejabat pembuat komitmen]] sekaligus kuasa pengguna anggaran dalam pengadaan bus Transjakarta beserta Setiyo selaku Ketua Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Konstruksi I Dishub DKI Jakarta.<ref name="Kompas"> [http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/03/19395741/Bersaksi.di.Kasus.Transjakarta.Udar.Mengaku.Pengadaan.Bus.Bukan.Kewenangannya {{id}} Bersaksi di Kasus Transjakarta, Udar Mengaku Pengadaan Bus Bukan Kewenangannya]</ref> == Rujukan == {{reflist}} {{pengadaan-stub}} ▲[[~~kategori~~Kategori:Pengadaan]]