Wikipedia

Politik: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnya
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Aladdin Ali Baba (bicara | kontrib)
18.782 suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(352 revisi antara oleh lebih dari 100 100 pengguna tak ditampilkan)
Baris 1:
{{untuk|demokrasi berdasarkan prioritas|Demokrasi}}
{{politik}}
[[Berkas:RIAN archive 828797 Mikhail Gorbachev addressing UN General Assembly session.jpg|jmpl|270x270px|Mikhail Gorbachev berpidato di sidang Majelis Umum PBB pada Desember 1988]]
'''Politik''' ([[kata serapan dalam bahasa Indonesia|serapan]] dari {{lang-nl|politiek}}) adalah [[proses]] pembentukan dalam [[masyarakat]] yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam [[negara]].<ref>[[Kamus Besar Bahasa Indonesia|KBBI]] daring</ref> Pengertian ini adalah upaya penggabungan antara berbagai [[definisi]] yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam [[ilmu politik]].
Ini dapat digunakan secara positif dalam [[konteks]] ''solusi politik'' yang berkompromi dan tanpa kekerasan, atau secara diskriptif sebagai ''seni atau [[ilmu pemerintahan]]'', tetapi juga sering membawa konotasi negatif. Konsep setelah didefinisikan dalam berbagai cara, dan pendekatan yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda secara mendasar tentang apakah itu harus digunakan secara luas atau terbatas, secara empiris atau normatif, dan apakah konflik atau kerjasama lebih penting untuk
itu<ref>{{harvnb|Leftwich|2015|p=68}}.</ref><ref name="HagueHarrop2013">{{harvnb|Hague|Harrop|2013|p=1}}.</ref>.
 
Berbagai metode digunakan dalam politik, termasuk mempromosikan pandangan politik sendiri antara orang-orang, negosiasi dengan subjek politik lain, membuat undang-undang, dan menggunakan kekuatan internal dan eksternal, termasuk perang melawan musuh. Politik dijalankan pada berbagai tingkatan sosial, dari klan atau suku masyarakat tradisional, melalui pemerintah lokal modern, perusahaan dan lembaga hingga negara berdaulat, hingga tingkat internasional<ref name="Hammarlund1985">{{harvnb|Hammarlund|1985|p=8}}.</ref><ref name="Brady2017">{{harvnb|Brady|2017|p=47}}.</ref><ref name="HawkesworthKogan2013">{{harvnb|Hawkesworth|Kogan|2013|p=299}}.</ref><ref name="Taylor2012">{{harvnb|Taylor|2012|p=130}}.</ref><ref>{{harvnb|Blanton|Kegley|2016|p=199}}.</ref><ref name="Kabashima 1986">{{harvnb|Kabashima|White III|1986}}.</ref>.
'''Politik''' (dari bahasa Yunani: '''politikos''', yang berarti ''dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara''), adalah [[proses]] pembentukan dan pembagian [[kekuasaan]] dalam [[masyarakat]] yang antara lain berwujud proses [[pembuatan keputusan]], khususnya dalam [[negara]].<ref>[[Kamus Besar Bahasa Indonesia|KBBI]] daring</ref> Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai [[definisi]] yang berbeda mengenai [[hakikat]] politik yang dikenal dalam [[ilmu politik]].
 
Di negara bangsa modern, orang sering membentuk partai politik untuk mewakili ide-ide mereka. Anggota partai sering setuju untuk mengambil posisi yang sama dalam banyak masalah dan setuju untuk mendukung kesejahteraan yang sama pada hukum dan pemimpin yang tidak sama. Pemilihan umum biasanya adalah kompetisi antara berbagai partai.
Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara [[konstitusional]] maupun [[nonkonstitusional]].
 
Sistem politik adalah kerangka kerja yang mendifinisikan metode politik yang dapat diterima dalam suatu masyarakat, Sejarah pemikiran politik dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, dengan karya-karya mani seperti Republik Plato dan Politik Aristoteles di Barat, dan manuskrip politik Konfusius dan Arthashastra Chanakya di Timur<ref name="Kabashima 1986"/><ref>https://id.berita.yahoo.com/pengertian-politik-menurut-para-ahli-024004194.html</ref>.
Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
* politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
* politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
* politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
* politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan [[kebijakan publik]].
 
Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: [[kekuasaan politik]], [[legitimasi]], [[sistem politik]], [[perilaku politik]], [[partisipasi politik]], [[proses politik]], dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang [[partai politik]].
 
== Etimologi ==
Kata ''politik'' berasali kata ''polis'' dalam [[bahasa Yunani]]. Kata ini memiliki arti yaitu [[negara kota]].<ref>{{Cite book|last=Anggara|first=Sahya|date=November 2013|url=https://etheses.uinsgd.ac.id/11047/1/11.%20Buku%20Sistem%20Politik%20Indonesia.pdf|title=Sistem Politik Indonesia|location=Bandung|publisher=CV Pustaka Setia|isbn=978-979-076-411-8|editor-last=Saebani|editor-first=Beni Ahmad|pages=3|url-status=live}}</ref> Dari kata ini diperoleh maksud bahwa politik adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam kelompok, atau bentuk lain dari hubungan kekuasaan individu, distribusi sumberdaya air dan status. Cabang ilmu sosial yang mempelajari politik dan pemerintahan disebut sebagai ilmu politik.
[[Berkas:Pasangan-capres-cawapres.jpg|300px|jmpl|Kampanye Pemilihan Presiden 2014]]
Politik ialah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.(Ramlan surbakti 1999:1)
[[Berkas:Anis Matta visit to Pekanbaru.JPG|300px|jmpl|Kegiatan para anggota, [[kader]], relawan dan simpatisan [[partai politik]] Indonesia. Beberapa dari mereka berusaha melalui pengajaran pengkaderan dan pelatihan untuk keberhasilan partainya. Cermin politik yang tidak baik akan menimbulkan kengerian politik. Partai politik diseleksi untuk mengikutii dan penyelenggaraan [[Pemilihan Umum]], lalu [[Pemilihan presiden|Pemilihan Presiden]] dan [[Pemilihan kepala daerah di Indonesia|Pemilihan Kepala Daerah]].]]
[[Berkas:Poster-Caleg-Super-Hero.jpg|250px|jmpl|Berbagai macam cara dilakukan oleh caleg untuk menarik perhatian masyarakat agar memilih mereka. Ada yang menggunakan poster unik, kutipan menggelitik atau menyindir. Seorang caleg di daerah pemilihan Kota Bekasi dan Kota Depok menggunakan poster film sekuel Captain America: The Winter Soldier untuk mempromosikan diri.]]
[[Berkas:Pendidikan Politik di Sekolah.jpg|300px|jmpl|Pendidikan Politik di Sekolah.]]
[[Berkas:Belgian protesters clash with police over pensions and pay.jpg|250px|jmpl|Polisi Belgia berjaga jaga selama terjadi demo menentang kebijakan pemerintah di Belgia.]]
Politik berasal dari bahasa Belanda ''politiek'' dan bahasa Inggris ''politics'', yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani ''τα πολιτικά'' (''politika'' - yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya ''πολίτης'' (''polites'' - warga negara) dan ''πόλις'' (''polis'' - [[negara kota]]).
 
Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:
Secara etimologi kata "politik" masih berhubungan dengan [[polisi]], [[kebijakan]]. Kata "politis" berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti orang-orang yang menekuni hal politik.
* politik adalah usaha yang ditempuh [[warga negara]] untuk mewujudkan kebaikan bersama (Teori Klasik Aristoteles).
* politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan [[Publik]] pemerintahan dan [[negara]].
* politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan [[kebijakan publik]] [[Pemerintahan]].
 
Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: [[legitimasi]], [[sistem politik]], perilaku politik, [[partisipasi politik]], proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang [[partai politik]].
==Pengertian Politik==
Pengertian Politik atau definisi dan makna politik secara umum yaitu sebuah tahapan dimana untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan didalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat.
 
'''''¹'"Dan adapula Aristoteles''''' membuat klasifikasi bentuk pemerintahan. Kriteria atau dasar
Kata Politik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu polis dan teta. Arti dari kata polis sendiri yaitu kota/negara sedangkan untuk kata teta yaitu urusan.
Sehingga hakikat politik itu sendiri merupakan sebuah usaha untuk mengelola dan menata sistem pemerintahan untuk mewujudkan kepentingan atau cita-cita dari suatu Negara.
 
penilaian yang digunakan adalah:
Pengertian Makna dan Definisi Politik Secara Umum Serta Para Ahli
Ilustrasi Tulisan Politik
Pandangan dari para ahli terkait dengan politik.
 
1. Jumlah orang yang berkuasa (duduk dalam pemerintahan) yang memiliki akhlak.
;Aristoteles
Usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.
 
2. Cara dan kepentingan dalam menjalankan pemerintah di haruskan keberpihakan kepada kepentingan [[kesejahteraan]] [[masyarakat]].
;Joice Mitchel
----Mengenai jumlah orang yang memiliki akhlak menjalankan atau memegang tampuk [[pemerintahan]], terdapat tiga macam pembagian,yaitu :
Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.
 
* Pemerintahan oleh satu orang '''''(goverment by one). "pemerintah satu per satu"'''''
;Roger F. Soltau
* Pemerintahan oleh sekelompok orang '''''(goverment by few). "pemerintah oleh sendiri"'''''
Bermacam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu. Menurutnya politik membuat konsep-konsep pokok tentang negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision marking), kebijaksanaan (policy of beleid), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation).
* Yang terakhir ada pemerintahan dipilih oleh banyak orang '''''(goverment by the many people). "pemerintah untuk banyak orang"'''''
 
Masing masing dari ketiga macam pembagian itu diberi klasifikasi antara bentuk yang baik (positif) dengan bentuk yang buruk (negatif). Sehingga seluruhnya terdapat tujuh bentuk pemerintahan. Hal baik atau buruknya suatu pemerintahan, ditinjau dari segi cara dan kepentingan pimpinan yang menduduki jabatan kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan tersebut. Jika pemerintahan itu dijalankan dengan diabdikan untuk kepentingan umum atau masyarakat, maka disebut sebagai bentuk yang pemimpin baik, bentuk pemimpin kekuasaan yang berakhlak. Sebaliknya, jika diabdikan untuk kepentingan pribadi, elit atau kelompok maka disebut bentuk yang sangat buruk. Pemerintahan oleh satu orang, jika diabdikan untuk kepentingan umum disebut [[Monarki]], sedangkan jika diabdikan untuk kepentingan pribadi disebut Tirani. Pemerintahan oleh sekelompok atau beberapa orang, jika benar-benar mengabdi untuk kepentingan masyarakat umum disebut [[Aristokrasi]]. Sebaliknya disebut [[Oligarki]] jika mengabdi untuk kepentingan elit kelompok saja. Pemerintahan oleh banyak orang, jika diabdikan untuk kepentingan bersama bagi banyak orang (termasuk yang diwakili aspirasinya, karena tidak langsung duduk dalam pemerintahan) disebut [[Demokrasi]], sedangkan dalam bentuk yang buruk (negatif) dari pemerintahan oleh banyak elit, yaitu jika keikutsertaan banyak elit itu digunakan untuk berkelahi disebut Mobokrasi. Mobokrasi, sebagai bentuk lawan dari demokrasi ini, menurut istilah asli dari Aristoteles disebut “polity”<ref>https://nasional.sindonews.com/politik</ref>.
;Johan Kaspar Bluntchli
Ilmu politik memerhatikan masalah kenagaraan yang mencakup paham, situasi, dan kondisi negara yang bersifat penting.
 
Politik berasal dari bahasa Belanda ''politiek'' dan bahasa Inggris ''politics'', yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani ''τα πολιτικά'' (''politika'' - yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya ''πολίτης'' (''polites'' - warga negara) dan ''πόλις'' (''polis'' - [[negara kota]]).
;Hans Kelsen
Dia mengatakan bahwa politik mempunyai dua arit, yaitu sebagai berikut.
*Politik sebagai etik, yakni berkenaan dengan tujuan manusia atau individu agar tetap hidup secara sempurna.
*Politik sebagai teknik, yakni berkenaan dengan cara (teknik) manusia atau individu untuk mencapai tujuan.
 
JikaSecara dilihat secara Etimologis yaituetimologi kata "politik" ini masih memiliki keterkaitanberhubungan dengan kata-kata seperti "[[polisi"]], dan "[[kebijakan"]]. Melihat kataKata "kebijakanpolitis" tadi maka "politik" berhubungan erat denganberarti perilakuhal-perilakuhal yang terkaitberhubungan dengan suatu pembuatan kebijakanpolitik. SehinggaKata "politisi" adalahberarti orang-orang yang mempelajari, menekuni, mempraktekkan perilaku-perilaku didalamhal politik tersebut.
 
Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kota atau negara kota. Turunan dari kata tersebut yaitu:
Oleh karena itu secara garis besar definisi atau makna dari "POLITIK" ini adalah sebuah perilaku atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan dalam tatanan Negara agar dapat merealisasikan cita-cita Negara sesungguhnya, sehingga mampu membangun dan membentuk Negara sesuai rules agar kebahagian bersama didalam masyarakat disebuah Negara tersebut lebih mudah tercapai.
* polites berarti warga negara.
* politikos berarti kewarganegaraan.
* politike tehne berarti kemahiran politik.
* politike episteme berarti ilmu politik.
Kata ini berpengaruh ke wilayah Romawi sehingga bangsa Romawi memiliki istilah ''ars politica'' yang berarti kemahiran tentang masalah masalah kenegaraan.
Politik pun dikenal dalam bahasa Arab dengan kata ''siyasah'' yang berarti mengurus kepentingan seseorang. Pengarang kamus al Muhith mengatakan bahwa ''sustu ar-ra’iyata siyasatan'' berarti saya memerintahnya dan melarangnya.
 
Sedangkan politik secara terminologis dapat diartikan
===Pengertian politik menurut ahli lainnya===
# Menunjuk kepada satu segi kehidupan manusia bersama dengan masyarakat. Lebih mengarah pada politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan jabatan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan jabatan kekuasaan (''politics''). Misal: kejahatan politik, kegiatan politik uang, hak-hak politik.
[[Berkas:Pengunjung-warung-kopi.jpg|250px|jmpl|Pengunjung warung kopi menonton berita politik di televisi.]]
# Menujuk kepada “satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai” atau “cara-cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu”. Lebih mengarah pada kebijakan (''policy''). Misal: politik luar negeri, politik dalam negeri, politik pendidikan yang berkualitas.
[[Berkas:Konser-jokowi.jpg|250px|jmpl|Konser musik dalam rangkaian kampanye Jokowi-Kalla untuk memberi pendidikan politik agar warga menjauhi kampanye negatif dalam Pilpres 2014. ]]
# Menunjuk pada pengaturan urusan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Pemerintah mempermudah urusan masyarakat yang positif, masyarakat melakukan koreksi serta memberikan solusi masukan terhadap pemerintah dalam melaksanakan tugasnya (''siyasah'').
[[Berkas:Aristotle Altemps Inv8575.jpg|200px|jmpl|Pengertian politik menurut Aristoteles asalah usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.]]
 
Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti Negara kota. Secara etimologi kata politik masih berhubungan erat dengan kata politis yang bearti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata politisi berarti orang-orang yang menekuni hal-hal yang berkaitan dengan politik. Para tokoh memiliki sudut pandang yang beragam mengenai pengertian dari politik. berikut ini adalah beberapa definisi mengenai politik menurut para ahli :
Di antara ketiga definisi tersebut, tentunya definisi pertama lebih memiliki
#Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.
konotasi negatif dibandingkan definisi kedua dan ketiga. Hal ini disebabkan orientasi
#Roger F.Soltau, politik adalah ilmu yang mempelajari Negara,tujuan-tujuan Negara, dan lembaga-lembaga Negara yang akan melaksanakan tujuan tersebut serta hubungan antara Negara dengan warga negaranya serta Negara lain.
yang pertama adalah politik jabatan untuk mendapatkan kekuasaan dengan mengedepankan [[akhlak]], untuk meraih dan mempertahankan
#Robert, politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia.
kekuasaan dapat dilakukan dalam jalan yang baik tidak diperbolehkan dengan cara yang buruk, dan tidak dapat di benarkan
#W.A Robson, politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil.
menghalalkan segala cara dan lebih berorientasi pada kepentingan pemimpin atau elit
#Paul Janet, politik adalah ilmu yang mengatur perkembangan Negara begitu juga prinsip-prinsip pemerintahan
yang sedang berkuasa. Sedangkan definisi politik yang kedua dan ketiga lebih berorientasi
#Harold Laswell, politik adalah ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.
pada politik pelayanan terhadap masyarakat, di mana posisi pemimpin adalah pelayan masyarakat bukan penguasa aset-aset yang strategis.<ref>http://digilib.uinsgd.ac.id/2577/4/4_bab1.pdf</ref>
#Ramlan Surbakti, politik adalah proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
 
#F.Isjwara, politik adalah salah satu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan.
== Ilmu Agama dan politik ==
#Kartini Kartolo, politik adalah aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku ditengah masyarakat.
[[Islam]] menyebut politik dengan istilah Siyasah. Jika yang dimaksud politik adalah siyasah yang mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Islam memandang Kekuasan atau dengan istilah lain ialah penguasa, sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada [[Allah]] [[Subhanahu wa ta'ala]], di dalam dunia nyata terkadang kita disuguhkan praktik politik yang kurang bahkan sama sekali menyimpang dari ajaran-ajaran agama, Islam terbuka dengan konsep politik yang telah berjalan selama ini selama sepanjang tidak bertentangan dengan konsep ajaran, aturan-aturan yang di larang oleh agama. Islam memang harus memiliki corak politik, akan tetapi, poitik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam. Sebab jika Islam hanya bercorak politik tampa ada corak lain yang seharusnya ada, maka Islam yang demikian ialah Islam yang parsial<ref>https://alkhairat.ac.id/2018/09/30/politik-dalam-islam/</ref>.
#Cheppy H.Cahyono, politik adalah macam-macam kegiatan dalam system politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem tersebut
#Carl Schmidt, politik adalah suatu dunia yang didalamnya orang-orang lebih membuat keputusan-keputusan daripada lembaga-lembaga abstrak
#Litre, politik adalah ilmu memerintah dan mengatur Negara
#Sri Sumantri, politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik
#Wilbur White, politik adalah ilmu yang mempelajari asal mula, bentuk-bentuk dan proses-proses Negara dan pemerintah
#Ossip K.Flechteim, politik adalah ilmu social yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari Negara sejauh Negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang dapat mempengaruhi Negara
#Seely dan Stephen Leacock, politik adalah ilmu yang serasi dalam menangani pemerintahan
#Adolf Grabowsky, politik adalah menyelidiki Negara dalam keadaan bergerak
#Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama
#Ibnu Aqil, politik adalah hal-hal praktis yang lebih mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rasulullah SAW
#Rod Hague, politik adalah kgiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya.
 
== Ilmu politik ==
=== Teori politik ===
[[Teori politik]] merupakanadalah kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut sertadan segala konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik antara lain adalah [[filsafat politik]], konsep tentang [[sistem politik]], [[negara]], [[masyarakat]], [[kedaulatan]], [[kekuasaan]], [[legitimasi]], [[lembaga negara]], [[perubahan sosial]], [[pembangunan politik]], [[perbandingan politik]], dsb.
 
Terdapat banyak sekali sistem politik yang dikembangkan oleh negara negara di dunia antara lain: [[anarkisme]],[[autoritarian]], [[demokrasi]], [[diktatorisme]], [[fasisme]], [[federalisme]], [[feminisme]], [[fundamentalisme keagamaan]], [[globalisme]], [[imperialisme]], [[kapitalisme]], [[komunisme]], [[liberalisme]], [[libertarianisme]], [[marxisme]], [[meritokrasi]], [[monarki]], [[nasionalisme]], [[rasisme]], [[sosialisme]], [[theokrasi]], [[totaliterisme]], [[oligarki]] dsb.
 
=== Lembaga politik ===
Didalam buku [[Kamus]] Sosiologi (2018) Karya Agung Haryanta dan Eko Sujatmiko menyatakan "Lembaga Politik adalah sosial yang menghususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang, berhubungan dengan kehidupan politik. Lembaga politik mengatur tentang penerapan hukuman atau paksaan fisik demi mencapai kepentingan bersama anggota-anggota Masyarakat dan juga mengatur hubungan antara kekuasaan dan wewenang dalam Masyarakat.
Secara awam berarti suatu [[organisasi]], tetapi lembaga bisa juga merupakan suatu kebiasaan atau perilaku yang terpola. Perkawinan adalah lembaga sosial, baik yang diakui oleh negara lewat KUA atau Catatan Sipil di Indonesia maupun yang diakui oleh masyarakat saja tanpa pengakuan negara. Dalam konteks ini suatu organisasi juga adalah suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama, organisasi bisa formal maupun informal. Lembaga politik adalah perilaku politik yang terpola dalam bidang politik.
 
Secara awam berarti suatu [[organisasi]], tetapi [[Struktur Organisasi]] lembaga politik bisa juga adalah suatu kebiasaan atau perilaku yang terpola. Lembaga politik adalah perilaku politik yang terpola dalam bidang politik.
Pemilihan pejabat, yakni proses penentuan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu dan kemudian menjalankan fungsi tertentu (sering sebagai pemimpin dalam suatu bidang/masyarakat tertentu) adalah lembaga demokrasi. Bukan lembaga pemilihan umumnya (atau sekarang KPU-nya) melainkan seluruh perilaku yang terpola dalam kita mencari dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakil kita untuk duduk di parlemen.
 
Pemilihan pejabat, yakni proses penentuan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu dan kemudian menjalankan fungsi tertentu (sering sebagai pemimpin dalam suatu bidang/masyarakat tertentu) adalah lembaga demokrasi. Bukan lembaga pemilihan umumnya (atau sekarang [[Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia]]-nya) melainkan seluruh perilaku yang terpola dalam kita mencari dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakil kita untuk duduk di parlemen.
Persoalan utama dalam negara yang tengah melalui proses transisi menuju demokrasi seperti indonesia saat ini adalah pelembagaan demokrasi. Yaitu bagaimana menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang banyak bisa berjalan sesuai dengan norma-norma demokrasi, umumnya yang harus diatasi adalah mengubah lembaga feodalistik (perilaku yang terpola secara feodal, bahwa ada kedudukan pasti bagi orang-orang berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai bangsawan politik dan yang lain sebagai rakyat biasa) menjadi lembaga yang terbuka dan mencerminkan keinginan orang banyak untuk mendapatkan kesejahteraan.
 
Persoalan utama dalam negara yang tengah melalui proses transisi menuju demokrasi seperti indonesia saat ini adalah pelembagaan demokrasi. Yaitu bagaimana menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang banyak bisa berjalan sesuai dengan norma-norma demokrasi, umumnya yang harus diatasi adalah mengubah lembaga feodalistik (perilaku yang terpola secara feodal, bahwa ada kedudukan pasti bagi orang-orang berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai bangsawan politik dan yang lain sebagai rakyat biasa) menjadi lembaga yang terbuka dan mencerminkan keinginan orang banyak untuk mendapatkan [[kesejahteraan]].
Untuk melembagakan demokrasi diperlukan hukum dan perundang-undangan dan perangkat struktural yang akan terus mendorong terpolanya perilaku demokratis sampai bisa menjadi pandangan hidup. Karena diyakini bahwa dengan demikian kesejahteraan yang sesungguhnya baru bisa dicapai, saat tiap individu terlindungi hak-haknya bahkan dibantu oleh negara untuk bisa teraktualisasikan, saat tiap individu berhubungan dengan individu lain sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.
 
Untuk melembagakan demokrasi diperlukan hukum dan perundang-undangan dan perangkat struktural yang akan terus mendorong terpolanya perilaku demokratis sampai bisa menjadi pandangan hidup. Karena diyakini bahwa dengan demikian kesejahteraan yang sesungguhnya baru bisa dicapai, saat tiap individu terlindungi hak-haknya bahkan dibantu oleh negara untuk bisa teraktualisasikan, saat tiap individu berhubungan dengan individu lain sesuai dengan norma dan [[hukum]] yang berlaku<ref>https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/16/150621069/peran-dan-fungsi-lembaga-politik</ref>.
=== Partai dan Golongan ===
 
== Konsep-konsep politik ==
Ada beberapa konsep politik dasar yang bersumber dari para ahli, yaitu:<ref>Surbakti, R. 1992. ''Memahami Ilmu Politik''. Jakarta: PT Grasindo</ref>
# Klasik. Pada pandangan klasik ([[Aristoteles]]) mengemukakan bahwa semestinya politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memilki nilai moral yang lebih tinggi daripada kepentingan jabatan. Kepentingan umum sering diartikan sebagai tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak seperti keadilan kesejahteraan, kebenaran dan kejujuran untuk mencapai tujuan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Pandangan klasik dianggap di kabur kan seiring banyaknya penafsiran tentang kepentingan umum itu sendiri. kepentingan umum dapat diartikan pula sebagai general will, will of all atau kepentingan mayoritas.
# Kelembagaan. Menurut [[Max Weber (politikus)|Max Weber]], politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Max Weber melihat negara dari sudut pandang yuridis formal yang statis. Negara tidak memiliki hak memonopoli kekuasaan fisik yang utama. Namun konsep ini hanya berlaku bagi negara modern yaitu negara yang sudah ada differensiasi dan spesialisasi peranan, negara yang memiliki batas wilayah yang pasti dan penduduknya tidak nomaden.
# Kekuasaan. Robson mengemukakan politik adalah kegiatan mencari dan mempertahankan jabatan ataupun menentang pelaksanaan jabatan. jabatan Kekuasaan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan penilaian dari orang lain, baik pikiran maupun perbuatan agar orang tersebut berpikir dan bertindak sesuai dengan orang yang di tokohkan. Salah satu konsep dalam ilmu politik, konsep ideologi, legitimasi dan konflik.
# Fungsionalisme. David Easton berpendapat bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan tidak mengikat suatu masyarakat. Sedangkan menurut Harold Lasswell, politik adalah who gets, what gets, when gets dan how gets nilai. Dapat diketahui bahwa politik sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.
# Konflik. Pandangan konflik mendeskripsikan bahwa politik adalah kegiatan untuk memeperjuangkan perumusan dan kebijaksanaan umum dalam rangka usaha untuk tujuan, mendapatkan dan mempertahankan nilai kebaikan. Oleh karena itu sering terjadi perdebatan dan pertentangan antara pihak yang memperjuangkan dan pihak yang mempertahankan nilai-nilai kebaikan tersebut. Kelemahan konsep ini adalah tidak semua konflik berdimensi politik positif.
 
== Partai dan Golongan ==
 
=== Hubungan Internasional ===
Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional adalah hubungan antar negara, namun dalam perkembangan konsep ini bergeser untuk mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara. Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional diperankan hanya oleh para diplomat (dan mata-mata) selain tentara dalam medan peperangan. Sedangkan dalam konsep baru hubungan internasional, berbagai organisasi internasional, perusahaan, organisasi nirlaba, bahkan perorangan bisa menjadi aktor yang berperan penting dalam politik internasional.
 
Peran perusahaan multinasional seperti [[Monsanto]] dalam [[WTO]] (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia) misalnya mungkin jauh lebih besar dari peran Republik Indonesia. [[Transparancy International]] laporan indeks persepsi korupsi-nya di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar.
 
[[Persatuan Bangsa Bangsa]] atau PBB merupakanadalah organisasi internasional terpenting, karena hampir seluruh negara di dunia menjadi anggotanya. Dalam periode perang dingin PBB harus mencerminkan realitas politik bipolar sehingga sering tidak bisa membuat keputusan efektif, setelah berakhirnya perang dingin dan realitas politik cenderung menjadi unipolar dengan [[Amerika Serikat]] sebagai kekuatan [[Hiper Power]], PBB menjadi relatif lebih efektif untuk melegitimasi suatu tindakan internasional sebagai tindakan [[multilateral]] dan bukan tindakan [[unilateral]] atau sepihak. Upaya AS untuk mendapatkan dukungan atas inisiatifnya menyerbu [[Irak]] dengan melibatkan PBB, merupakanadalah bukti diperlukannya legitimasi multilateralisme yang dilakukan lewat PBB.
 
Untuk mengatasi berbagai konflik bersenjata yang kerap meletus dengan cepat di berbagai belahan dunia misalnya, saat ini sudah ada usulan untuk membuat pasukan perdamaian dunia (peace keeping force) yang bersifat tetap dan berada di bawah komando PBB. Hal ini diharapkan bisa mempercepat reaksi PBB dalam mengatasi berbagai konflik bersenjata. Saat misalnya PBB telah memiliki semacam polisi tetap yang setiap saat bisa dikerahkan oleh SekertarisSekretaris JendralJenderal PBB untuk beroperasi di daerah operasi PBB. Polisi PBB ini yang menjadi Civpol ([[Civilian Police]]/polisi sipil) pertama saat Timor Timur lepas dari Republik Indonesia.
 
Hubungan internasional telah bergeser jauh dari dunia eksklusif para diplomat dengan segala protokol dan keteraturannya, ke arah kerumitan dengan kemungkinan setiap orang bisa menjadi aktor dan memengaruhi jalannya politik baik di tingkat global maupun lokal. Pada sisi lain juga terlihat kemungkinan munculnya ''pemerintahan'' dunia dalam bentuk PBB, yang mengarahkan pada keteraturan suatu negara ([[konfederasi]]?).
 
== Masyarakat ==
[[Masyarakat]] adalah sekumpulan orang yang hidup bersama, bekerjasama untuk mendapatkan kepentingan bersama yang telah mempunyai tatanan kehidupan, norma-norma dan [[adat]] istiadat yang dijatuhi dalam lingkungannya<ref>https://pengajar.co.id/masyarakat-adalah/</ref>.
adalah sekumpulan orang orang yang mendiami wilayah suatu negara.
masayakat terdiri dari individu individu yang saling berhubungan baik oleh sistem kekeluargaan atau sistem norma maupun sitem pemerintahan
 
== Kekuasaan ==
Baris 116 ⟶ 110:
 
== Negara ==
negaraNegara merupakanadalah suatu kawasan teritorial yang didalamnya terdapat sejumlah penduduk yang mendiaminya, dan memiliki kedaulatan untuk menjalankan pemerintahan, dan keberadaannya diakui oleh negara lain. ketentuan yang tersebut diatas merupakanadalah syarat berdirinya suatu negara menurut konferensi Montevideo pada tahun 1933
 
== Tokoh dan pemikir ilmu politik ==
 
=== Tokoh-tokoh politik ===
 
=== Pemikir-pemikir politik ===
 
==== Mancanegara ====
Tokoh tokoh pemikir Ilmu Politik dari kalangan teoris klasik, modern maupun kontempoter antara lain adalah: [[Aristoteles]], [[Adam Smith]], [[Cicero]], [[Friedrich Engels]], [[Immanuel Kant]], [[John Locke]], [[Karl Marx]], [[Lenin]], [[Martin Luther]], [[Max Weber]], [[Nicolo Machiavelli]], [[Rousseau]], [[Samuel P Huntington]], [[Thomas Hobbes]], [[Antonio Gramsci]], [[Harold Crouch]], [[Douglas E Ramage]].
 
==== Indonesia ====
Beberapa tokoh pemikir dan penulis materi Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Indonesia adalah: [[Miriam Budiharjo]], [[Salim Said]] dan [[Ramlan Surbakti]].
 
== Perilaku politik ==
==Kemauan Politik atau Political Will==
 
Perilaku politik atau (Inggris: ''Political behaviour'') adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan keputusan politik. Perilaku politik adalah salah unsur atau aspek perilaku secara umum, disamping perilaku politik, masih terdapat perilaku-perilaku lain seperti perilaku organisasi, perilaku Adat dan Budaya, perilaku konsumen/ekonomi, perilaku keagamaan dan lain sebagainya.
==Pandangan Masyarakat Mengenai Politik==
Pemahaman tentang politik dapat kita lakukan sebuah perbandingan dan merfleksikan tentang dimensi politik itu sendiri. Maciavelli (2002) sendiri menyatakan bahwa politik merupakan suatu skema dengan menghalalkan berbagai cara untuk meraih kekuasaan. Pemahaman tentang politik itu sendiri masih belum jelas di dalam masyarakat. Dimensi politik mempunyai banyak perbincangan dan ragam tatanan yang diperbincangkan mulai dari wilayah, negara, kekuasaan, demokrasi, dan berbagai hal lainnya sehingga menjadi bidang keilmuan yang penting dalam disiplin ilmu sosial.
 
Adapun contoh yang dimaksud dengan perilaku politik adalah:
Bandingkan saja pemikiran para intelektual dengan politisi. Kita pasti menemukan pandangan serta pemahaman yang berbeda tentang dimensi politik. Berbicara politik pasti bersinggungan dengan aspek negara. Setiap kalangan mempunyai pandangan yang berbeda dalam dimensi politik. Misalnya saja para mahasiswa atau para intelektual menyatakan bahwa politik adalah suatu dimensi ilmu yang membahas tentang aspek negara, kekuasaan, dan bagimana cara meraih serta mempertahankannya demi mewujudkan tujuan bersama. Pandangan para politisi dalam dimensi politik itu merupakan sebuah mekanisme atau cara meraih kekuasaan dan mempertahankannya melalui kompetisi dalam sebuah partai politik untuk masyarakat. Pemahaman politik tersebut menjadi beragam intinya kalau para akademisi maupun kaum intelektual beranggapan bahwa negara dan tujuan bersama harus diwujudkan. Sementara para politisi beranggapan bahwa politik merupakan cara meraih kekuasaan serta mempertahankannya.
 
Berbeda dengan masyarakat yang beranggapan bahwa politik menjurus ke hal yang sifatnya negatif. Ironis memang bahwa dimensi politik itu dianggap oleh masyarakat merupakan tatanan yang sangat buruk dan sifatnya destruktif. Idealnya pemahaman politik harus ditanggapi secara positif dan bukan malah sebaliknya. Memang dimensi politik itu harus kita pilah-pilah mana yang bersifat baik dan tidak, umpama implementasi dilapangan sangat bertolak belakang dengan disiplin ilmunya sendiri. Memang politik tentunya boleh diamalkan oleh siapa saja yang mempelajarinya, tetapi celakanya pelaksanaan dilakukan secara instan atau mendapatkan pendidikan politik dalam organisasi secara praktis.
 
===Politik yang kejam dan licik===
Kita anggap bahwa politik itu identik dengan kekejaman dan kelicikan namun kita tidak pernah menelusuri apa dan bagaimana dimensi politik itu sebenarnya dan hakekatnya bagi kemajuan sebuah negara. Kita coba refleksikan secara empiris antara aktor sebagai pelaku dengan politik itu sendiri mana yang lebih dominan penuh dengan sisi positif serta negatifnya. Kemudian coba realisasikan secara rasional dengan pemahaman masyarakat saat ini tentang politik itu sendiri. Tentunya kita dapat menarik kesimpulan bahwa politik itu hanya sebuah skema dalam keilmuan sementara arah politik itu sendiri dilakukan oleh aktor selaku pelaksana. Aktor ini yang mungkin membawa dan mengarahkan politik itu menuju sisi positif atau negatif.
 
Jelas sudah bahwa pemahaman tentang dimensi politik karena sisi pengaruh negatif dijalankan oleh para politisi maupun aktor yang menjalankan politik itu sendiri. Memang bagi kaum intelektual dan politisi dapat memahami dimensi politik itu sendiri, namun para ilmuwan sosial dan sarjana politik sendiri lebih memahami serta menggali tentang politik secara mendalam serta dapat memberikan konsep-konsep politik yang ideal bagi negara. Pemahaman masyarakat mengenai politik sangat instan dan belum mengetahui secara jelas dan gamblang sehingga dimensi politik hanya dipandang dari sisi negatif saja.
 
Dimensi politik ini sangat penting dipahami oleh masyarakat karena menjadi acuan dalam melakukan proses pembangunan politik. Karena apabila masyarakat tidak memiliki kecerdasan dalam berpolitik maka perubahan sampai kapan pun tidak akan pernah ada. Pandangan politik harus benar-benar jelas dan tidak Cuma dilihat dari segi buruknya saja namun ada juga sisi baiknya, jika kita melihat negara, kekuasaan demokrasi dan konsep lainnya. Jadi pemahaman tentang politik pada masyarakat bisa mencerdaskan mereka serta dapat mengaktualisasikan diri pada isu-isu politik yang muncul secara kontemporer.
 
Masyarakat sebenarnya belum mendapatkan pendidikan politik dari para politisi yang sekarang menjadi pemimpin maupun wakilnya di parlemen. Maka para politisi harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat menjadi cerdas serta mau berpartisipasi dalam politik. Para ilmuwan dan para akademisi maupun mahasiswa juga harus memberi pemahaman tentang politik pada masyarakat. Hal ini sangat penting dalam memunculkan partisipasi politik dalam diri masyarakat sehingga realisasi pembangunan politik dapat terlaksana dengan baik.
 
Politik yang cerdas menjadikan masyarakat tanggap serta memberikan kontribusi bagi negara dalam membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama.Jika masyarakat berpartisipasi politik maka akan terwujudnya perubahan yang diinginkan serta dapat dirasakan bersama. Setelah memahami tentang politik tersebut masyarakat akan lebih cerdas dalam melakukan langkah-langkah secara politis. Dalam sosialisasi pemilu sering dikatakan bahwa satu suara menentukan nasib bangsa. Maka pemahaman politik itu dapat memicu timbulnya partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif dalam politik praktis semoga.
 
===Kalah Menang dalam Politik, Taruhan Politik===
Tradisi dan sejarah kehidupan perpolitik yang dimiliki anak bangsa ini, sejujurnya tak pernah mengenal dengan benar istilah menerima kekalahan. Jangankan untuk sebuah kekalahan dalam merebut kekuasaan, “mengalah” untuk sesuatu yang lebih bermakna bagi kelangsungan sebuah kehidupan pun, seringkali kita tidak siap.
 
Kalau perlu, sebuah kehidupan tak apalah harus berhenti, asal jangan ada istilah kalah dalam kamus perjalanan hidup kita. Karena itu, kalah dalam dunia politik mengandung makna dan tafsir sungguh beragam dengan implikasi tak bisa kita prediksikan. Karena itu, seringkali kita membuat tafsir yang rancu untuk memaknai akibat sebuah pertarungan politik.
 
Sejatinya, kekalahan dalam konteks perebutan kekuasaan memiliki implikasi yang sungguh tak terjangkau kata-kata. Seseorang yang mengalami kekalahan dalam perebutan kekuasaan, maka ia sejatinya telah terpental dari tempatnya berpijak. Ia telah kehilangan segala-galanya, karena ia telah juga mempertaruhkan segala-galanya.
 
===Kiamat Kecil Politik===
Kalau seseorang bersaing memperebutkan kekusaan dengan modal dana, tenaga, atau dukungan suara yang besar, strategi yang benar, taktik yang tepat dan kiat yang terukur, lalu karena satu dan lain hal ia kalah, maka sejatinya ia telah kehilangan semua modalnya. Yang paling mengerikan adalah kalau ia kehilangan modal pengaruh dan kepercayaan dari para pendukungnya. Kiamat kecillah yang bakal dia terima.
 
Untuk sebuah pertarungan politik, deretan modal tadi sesungguhnya kuranglah memadai. Perjuangan politik tentu haruslah dilakukan dengan pendekatan politik pula. Nakal-nakallah sedikit! Kalau tidak, maka sebaiknya Anda berjuang untuk menunggu kotak amal saja!
 
Karena tabiatnya yang “nakal-nakal sedikit” itulah, maka pertarungan di dunia politik kadang sarat perjudian, penuh premanisme, dan kadangkala melahirkan political assasination. Berharap fairness, janganlah bermimpi.
 
Fairness, kata sebagian orang, hanya bisa ditemukan di dunia olahraga. Hanya di beberapa cabang, karena beberapa cabang olahraga tertentu justru membutuhkan politik tertentu pula untuk meraih poin. Begitu petinju kawakan Oscar De La Hoya dikandaskan oleh Manny Pacquiao dari Filipina, maka pemilik julukan The Golden Boy itu disebut “loosing”; kehilangan. Ia kehilangan gelarnya dan ia kehilangan momentumnya.
 
Seharusnya demikian pula halnya dengan mereka yang bertarung dalam memperebutkan kekuasaan tetapi kandas, maka sejatinya ia telah kehilangan. Kehilangan sangat banyak, yang sepatutnya sudah diperhitungkan jauh-jauh hari. Ia kehilangan harta, dukungan, kepercayaan, kesempatan, tenaga, momentum dan banyak bentuk kehilangan lainnya.
 
Untuk mereka yang tidak siap, tentu perlu kita tunjukkan bahwa kehilangan kesadaran jauh lebih mengerikan. Sehingga untuk itu, tak perlulah menyesali nasib karena menjadi seorang pecundang. Pecundang kalau masih memiliki mental fairness, maka ia masih memiliki modal tersisa untuk tetap menjadi seorang manusia.
 
==Politik kekuasaan==
{{main|Politik kekuasaan}}
Politik kekuasaan sebenarnya adalah cara memahami dunia hubungan internasional. Negara-negara bersaing memperebutkan sumber daya dunia dan suatu negara beruntung jika memiliki kemampuan untuk mengacaukan negara lain. Politik jenis ini mengutamakan kepentingan pribadi nasional di atas kepentingan negara lain ataupun komunitas internasional.
 
Teknik-teknik politik kekuasaan meliputi pengembangan nuklir tersembunyi, serangan pendahuluan, pemerasan, pengerahan pasukan militer ke perbatasan, penerapan tarif atau sanksi ekonomi, bait and bleed dan bloodletting, penyeimbangan keras dan lembut, buck passing, operasi rahasia, shock and awe, dan peperangan asimetris.
 
==Infrastrukur politik==
Infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik non formal yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh suprastruktur politik, guna sebagai penyalur atau penyampai aspirasi dari berbagai kelompok pada suatu Negara dalam lapisan manapun. Sebelumnya peran infrastruktur sangat tidak bisa dipisahkan dari suprastruktur politik.
 
Didalam suatu kehidupan politik rakyat (the sosial political sphere), akan selalu ada keterkaitan atau keterhubungan dengan kelompok-kelompok lain ke dalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut “kekuatan sosial politik masyarakat”. Kelompok masyarakat tersebut yang merupakan kekuatan politik riil didalam masyarakat, disebut “infrastruktur politik”. Berdasakan teori politik, infrastruktur politik mencakup 5 (lima) unsur atau komponen sebagai berikut :
#Partai politik (political party ),
#Kelompok kepentingan (interst group),
#Kelompok penekan (pressure group),
#Media komunikasi politik (political communication media) dan
#Tokoh politik (political figure).
 
Infrastruktur politik yaitu suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam kegiatannya dapat memengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadapa kebijakan lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing. Untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
 
Infrastruktur politik sering disebut sebagai bangunan bawah, atau mesin politik informal atau mesin politik masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan social, ekonomi, kesamaan tujuan, serta kesamaan lainnya.
 
===Fungsi Infrastruktur Politik===
Infrastruktur politik adalah suatu set struktur yang menggabungkan antara satu dengan yang lain, lalu membentuk satu rangkaian yang membantu berdirinya keseluruhan struktur tertentu.
Fungsi infrastruktur politik ialah :
#Pendidikan politik,yaitu untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai dengan paham demokrasi atau kedaulatan rakyat. Rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.
#Mempertemukan kepentingan yang beraneka ragam dan kenyataan hidup dalam masyarakat.
#Agregasi kepentingan, yaitu menyalurkan segala hasrat, aspirasi, dan pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan atau pemegang kekuasaan yang berwenang agar tuntutan atau dukungan menjadi perhatian dan menjadi bagian dari keputusan politik.
#Seleksi kepemimpinan, yaitu menyelenggarakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat.
 
==Utopia Politik==
Utopia, dalam arti luas dan umumnya, menunjuk ke sebuah masyarakat hipotetis sempurna. Dia juga digunakan untuk menggambarkan komunitas nyata yang didirikan dalam usaha menciptakan masyarakat di atas. Kata sifat utopis digunakan untuk merujuk ke sebuah proposal yang baik namun (secara fisik, sosial, ekonomi, atau politik) tidak mungkin terjadi, atau paling tidak merupakan sesuatu yang sulit dilaksanakan.
 
Utopia dapat berupa idealisme atau praktis, namun istilah ini telah digunakan sebagai konotasi optimis, idealis, tak mungkin kesempurnaan. Utopia sering juga dikontraskan dengan distopia yang tidak diiinginkan (anti-utopia) dan juga utopia satirikal.
 
Utopia adalah penegasian terhadap ideologi-ideologi yang diyakini oleh kelompok-kelompok tertentu. Utopia adalah kumpulan gagasan untuk menegasikan atau melakukan delegitimasi terhadap sebuah ideologi tertentu.
 
Salah satu hikmah paling penting dari tebaran hikmah peristiwa Sumpah Pemuda yang patut kita kenang dan menjadi inspirasi bagi kita bersama, bahwa pada tahun 1928 kaum muda Indonesia mampu untuk merawat dan memperjuangkan sebuah politik utopia, sebuah kesadaran melalui kerja keras dan semangat intelektual yang menyala-nyala, mereka sematkan sebuah kesadaran pada publik bahwa masa depan akan lebih baik dari hari ini. Bahwa kita mampu membuat sebuah perubahan mendasar dan melampaui kemunduran dan ketertinggalan kita dalam kondisi kita sekarang. Atau dalam bahasa agama, orang akan mendapatkan keuntungan ketika hari ini lebih baik dari hari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini.
 
Seperti diutarakan salah seorang intelektual new-left asal Amerika Serikat Russel Jacoby, daya hidup suatu bangsa ditentukan oleh kesadaran kaum mudanya yang tetap kokoh dan memiliki utopia politik akan masa depan yang lebih baik bagi bangsanya. Dalam konteks kehidupan Indonesia sekarang, saat neoliberalisme menghunjam dan memiskinkan kondisi material rakyat Indonesia dalam arena sosial-ekonomi, mengasingkan kesadaran republik dalam arena politik, dan mendorong nafsu untuk terus mengkonsumsi dan menilai hubungan antara manusia dalam relasi transaksional dalam wilayah budaya, maka politik utopia ini semakin dirasakan kebutuhannya. Kita, kaum muda republik Indonesia, tertantang untuk membangun sebuah utopia bersama berbasis spirit republikanisme.
 
Dalam pancaran sinar kesadaran itu, penting mengenang pernyataan intelektual aktivis asal Polandia Adam Mitchnik, ketika ia membangkitkan kesadaran politik demokratik pada warga Polandia yang tertindas oleh rejim totalitarianisme komunis di sana, dengan berseru “menjadi realis adalah berani untuk membayangkan dan memperjuangkan apa yang terlihat mustahil untuk dilakukan!”
 
Ada sebuah buku yang ditulis Ignas Kleden tentang negeri dengan segudang mimpi, berjudul Indonesia sebagai Utopia: Menulis Politik. Bagi Ignas Kleden, selama ini masyarakat Indonesia telah biasa hidup dengan utopia. Dengan utopia itulah bangsa ini mengarungi masa depan yang tidak pasti. Dari rezim ke rezim, beberapa proyek utopis coba ditawarkan pemimpin negeri.
 
Ketika Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia, ia menawarkan suatu utopia yang dapat menggerakkaan seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia ke arah yang dikehendakinya. Utopia yang ditawarkan adalah utopia pembentukan karakter bangsa yang khas sehingga mendapatkan pengakuan dan bahkan penghormatan dari bangsa-bangsa lainnya di dunia.
 
Era Soeharto, mitos yang dikembangkan adalah pembangunan nasional. Utopia ini mengandung banyak janji akan suatu kehidupan yang lebih baik, menarik, baik yang menyangkut kemiskinan, peningkatan taraf hidup yang dimungkinkan oleh pertumbuhan ekonomi maupun modernisasi cara hidup dan demokratisasi sistem politik. Utopia demikian, nyaris membunuh sikap kritis dan kreativitas masyarakat, meskipun mereka menikmatinya juga. Sedangkan era Habibie, Gus Dur, dan Megawati nuansanya lain. Mereka lebih bekerja dalam tataran kongkrit. Reformasi membuka borok dari slogan dan proyek utopis sebelumnya sehingga apa yang ditawarkan ketiga pemimpin ini ibarat angin lalu. Habibie yang membangun legitimasinya dengan memberikan angin keterbukaan masing-masing komunitas (termasuk daerah-daerah) untuk menuntut hak-hak mereka yang selama ini dirampas Orde Baru justru gagal. Kasus Timor-Timur menjadi preseden buruk bagi legitimasinya. Gus Dur yang ingin membuka keran investasi di tengah krisis yang masih melanda Indonesia, dituding cuma plesir sana-sini. Bahkan, Megawati lebih nahas karena dicap sebagai tukang jual aset negara. Mereka tidak bisa memberikan utopia baru yang dapat dibandingkan dengan utopia kebangsaan dan pembangunan karakter era Soekarno dan utopia pembangunan nasional era Soeharto.
 
Keadaan bertambah kompleks akibat utopia menjadi sekedar permainan wacana ideologis. Hal ini turut mengubah jati diri dan identitas bangsa. Padahal, dalam pandangan Ignas Kleden, masyarakat Indonesia tidak bisa hidup tanpa utopia yang jelas. Utopia menjadi bayaran mahal yang harus diberikan oleh penguasa untuk mendapatkan legitimasinya. Tidak adanya utopia berbuntut melahirkan krisis kepercayaan kepada pemerintah. Bahkan, kecenderungan pemerintah yang hadir saat ini terkesan tidak peduli lagi dengan apa kata rakyatnya. Yang penting mampu meraih kekuasaan dengan jalan dan cara apa pun. Utopia yang ditawarkan masih semu.
 
Ada dua makna utopia semua, yang pertama adalah utopia berdasarkan gagasan lama tentang suatu masyarakat ideal yang tidak akan pernah terwujud. Yang lahir dari utopia ini adalah obsesi untuk menghancurkan yang sudah ada untuk membangun yang baru. Utopia kedua adalah utopia yang dipropagandakan para kapitalis dalam arti memuaskan hasrat. Bahkan masyarakat digiring untuk menyadari dan melayani hasrat itu. Utopia sejati bukanlah semacam imajinasi bebas. Utopia politik adalah persoalan membangun ruang baru sebagai jalan keluar paling mendesak ketika situasi di sekeliling kita tidak memungkinkan menghasilkan solusi untuk segala persoalan yang ada, apalagi dengan cara-cara yang sudah ada.
 
==Filsafat politik==
{{utama|Filsafat politik}}
Filsafat Politik adalah cabang studi dari filsafat yang membahas tema-tema kebebasan, keadilan, hak milik, hak-hak, hukum, dan sebagainya. Filsafat politik juga dapat dipahami dengan menganalisis dari sudut pandang metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Beberapa filsuf dalam bidang filsafat politik yang penting pada era modern adalah Thomas Hobbes dan John Locke.
 
Istilah filsafat berasal dari bahasa yunani yang terdiri dari dua kata yaitu philo dan sophia. Dua kata ini mempunyai arti masing-masing. Philo berarti cinta dalam arti lebih luas atau umum yaitu keinginan, kehendak. Sedangkan Sophia mempunyai arti hikmah, kebijaksanaan, dan kebenaran. Jadi, secara etimologis, filsafat dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan.
 
===Pengertian Filsafat Politik Oleh Para Ahli===
Plato, filsafat politik adalah upaya untuk membahas dan menguraikan berbagai segi kehidupan manusia dalam hubungannya dengan negara. Ia menawarkan konsep pemikiran tentang manusia dan negara yang baik dan ia juga mempersoalkan cara yang harus ditempuh untuk mewujudkan konsep pemikiran. Bagi Plato, manusia dan negara memiliki persamaan hakiki. Oleh karena itu, apabila manusia baik negara pun baik dan apabila manusia buruk negara pun buruk. Apabila negara buruk berarti manusianya juga buruk, artinya negara adalah cerminan mansuia yang menjadi warganya.
 
Machiavelli, filsafat politik adalah ilmu yang menuntut pemikiran dan tindakan yang praktis serta konkrit terutama berhubungan dengan negara. Baginya, negara harus menduduki tempat yang utama dalam kehidupan penguasa. Negara harus menjadi kriteria tertinggi bagi akivitas sang penguasa. Negara harus dilihat dalam dirinya tanpa harus mengacu pada realitas apa pun di luar negara.
 
Bagi Agustinus, filsafat politik adalah pemikiran-pemikiran tentang negara. Menurutnya negara dibagi 2 (dua) yaitu negara Allah (civitas dei) yang dikenal dengan negra surgawi “kerajaan Allah, dan negara sekuler yang dikenal dengan negara duniawi (civitas terrena). Kehidupan di dalam Negara Allah diwarnai dengan iman, ketaatan, dan kasih Allah. Sedangkan Negara Sekuler “duniawi”, menurutnya identik dengan negara cinta pada diri sendiri atau cinta egois ketidakjujuran, pengmbaran hawa nafsu, keangkuhan, dosa, dan lain-lain. Dengan jelas bahwa filsafat politik negara Allah Agustinus merupakan penjelmaan negara ideal Plato.
 
Plato dalam bukunya Republika mempersoalkan dan membahas berbagai permasalahan tersebut. Menurut Plato, negara ideal adalah negara yang penuh dengan kebajikan dan keadilan. Setiap warganya berfungsi sebagaimana mestinya dalam upaya merealisasikan negara ideal itu, oleh karenanya maka pendidikan harus diatur oleh negara. Pendidikan menduduki tempat amat penting dalam filsafat politik Plato. Agar negara ideal itu dapat terwujud nyata, yang patut menjadi raja atau presiden adalah mereka yang mempelajari filsafat. Dengan kata lain raja haruslah seorang filsuf, karena hanya filsuflah yang benar-benar mengenal ide-ide. Selain itu filsuf juga tahu tentang kebijakan, kebaikan dan keadilan, sehingga pemerintahannya tidak akan mengarah pada kejahatan dan ketidakadilan. Menurut Plato, hanya filsuflah yang memiliki pengetahuan yang sesungguhnya, dan karena pengetahuan adalah kekuasaan, maka filsuflah yang layak memerintah.
 
Sementara Aristoteles berpendapat bahwa negara adalah persekutuan yang berbentuk polis yang dibentuk demi kebaikan tertinggi bagi manusia. Negara harus mengupayakan dan menjamin kesejahteraan bersama yang sebesar-besarnya karena hanya dalam kesejahteraan umum itulah kesejahteraan individual dapat diperoleh. Menurut dia alangkah baiknya apabila negara diperintah oleh seorang filsuf-raja yang memiliki pengetahuan sempurna dan amat bijaksana, karena akan menjamin tercapainya kebaikan tertinggi bagi para warganya. Akan tetapi lanjutnya, di dunia ini tidak mungkin dapat ditemukan seorang filsuf-raja yang sempurna, kareanya yang terpenting adalah menyusun hukum dan konstitusi terbaik yang menjadi sumber kekuasaan dan menjadi pedoman pemerintahan bagi para penguasa.
 
== Perilaku politik ==
 
* Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat di legislatif
Perilaku politik atau (Inggris:Politic Behaviour)adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik.Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik contohnya adalah:
* Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lsm lembaga swadaya masyarakat
* Ikut serta dalam pesta politik
* Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang Otoriter
* Berhak untuk menjadi pimpinan Partai Politik
* Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku Partai Politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku
Perilaku berpartisipasi dalam kegiatan politik dipengaruhi oleh banyak faktor psikologis, yang terbagi menjadi tiga,<ref>{{Cite journal|last=Hubs-Asia|title=Apakah Kreativitas dan Sikap terhadap Ilmu Ekonomi Meramalkan Partisipasi Politik Mahasiswa? Peran Mediasi Efikasi Politik pada Mahasiswa di Malang, Jawa Timur|url=http://hubsasia.ui.ac.id/article/view/175|journal=Makara Human Behavior Studies in Asia|language=en|volume=17|issue=2|pages=109–125|doi=10.7454/mssh|issn=2406-9183|access-date=2021-09-13|archive-date=2021-09-13|archive-url=https://web.archive.org/web/20210913055930/http://hubsasia.ui.ac.id/article/view/175|dead-url=yes}}</ref> yaitu:
 
# Faktor sifat kepribadian (ekstraversi, keterbukaan, dan kehati-hatian),
* Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin
# Faktor sosio-kognitif, yang mencakup pengetahuan politik, pendidikan Partai Politik, keyakinan atau efikasi berpolitik, kreativitas, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan Partai Politik, peneladanan terhadap partisipasi politik orang yang di tua kan, sosialisasi politik yang daialami, jejaring sosial, media syiber yang dimiliki perasaan kewargaan, serta
* Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol , mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lsm lembaga swadaya masyarakat
# Faktor-faktor psikodemografis (situasi masyarakat, eksistensi, pemberitaan media syiber<ref>http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/134/5/128510029_file5.pdf</ref>.
* Ikut serta dalam pesta politik
* Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas
* Berhak untuk menjadi pimpinan politik
* Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku
 
== Lihat pula ==
{{Wikiportalportal|Politik}}
{{commonscat|Politics}}
* [[Demokrasi]]
* [[Kekuasaan|Peralihan kekuasaan]]
* [[Kekuasaan|Sifat kekuasaan]]
* [[Negara kota|Polis (negara kota)]]
* [[Kebijakan Publik]]
* [[Keadilan sosial]]
* [[Partai Politik]]
* [[Organisasi politik]]
* [[Pemilu]]
* [[Teori tapal kuda]]
* [[Daftar Istilah Politik]]
 
== Referensi ==
{{reflist}}
==Pranala luar==
*[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53855266e3777/jerat-hukum-bagi-pelaku-kampanye-hitam Jerat Hukum Bagi Pelaku Kampanye Hitam]
 
[[Kategori:Politik| ]]
[[Kategori:Indonesia]]
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Politik"