Freeport Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Mengembalikan suntingan oleh 202.55.168.34 (bicara) ke revisi terakhir oleh OrangKalideres Tag: Pengembalian |
|||
| (169 revisi perantara oleh 88 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
{{Infobox company
|
| logo = Freeport Indonesia logo.svg
| logo_caption = Logo sebelum [[#Divestasi Saham ke Pemerintah Indonesia|divestasi saham]]
| type = [[Perseroan terbatas]]
| foundation
| location = [[Plaza 89]], [[DKI
| key_people = [[Richard C. Adkerson]]<br>(Komisaris Utama)<br>[[Tony Wenas|Clayton Allen Wenas]]<br>(Direktur Utama)
| industry
| products
| revenue
| owner = * [[Pemerintah Indonesia]] (51,23%)<ref>{{Cite web |url=https://ptfi.co.id/id/news/detail/government-secures-freeport-operation |title=Salinan arsip |access-date=2022-01-29 |archive-date=2023-01-19 |archive-url=https://web.archive.org/web/20230119070855/https://ptfi.co.id/id/news/detail/government-secures-freeport-operation |dead-url=no }}</ref>
** [[MIND ID|PT Mineral Industri Indonesia (Persero)]] (41,23%)
** PT Indonesia Papua Metal & Mineral (10%)
* [[Freeport-McMoRan]] (48,77%)
| parent =
| subsid =
| homepage = {{URL|http://www.ptfi.co.id
}}
}}
'''PT Freeport Indonesia (PTFI)''' adalah sebuah perusahaan [[Amerika Serikat]] yang berada di [[Indonesia]] dan bergerak di bidang eksplorasi, pertambangan, pemprosesan, dan pemasaran konsentrat [[tembaga]], [[emas]], dan [[perak]] di dataran tinggi [[Tembagapura]], [[Kabupaten Mimika|Mimika]], [[Provinsi Papua Tengah|Papua Tengah]]. Freeport Indonesia adalah anak usaha dari perusahaan Amerika [[Freeport-McMoRan]].
== Sejarah ==
Awal mula PT Freeport Indonesia berdiri, dimulai pada tahun 1904-1905 saat suatu lembaga swasta dari [[Belanda]] {{ill|Koninklijke Nederlandsche Aardrijkskundig Genootschap|nl|Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap}} (KNAG) yakni Lembaga Geografi Kerajaan Belanda, menyelenggarakan suatu ekspedisi ke Papua Barat Daya yang tujuan utamanya adalah mengunjungi Pegunungan Salju yang konon kabarnya ada di Tanah Papua.
Catatan pertama tentang pegunungan salju ini adalah dari [[Johan Carstensz|Kapten Johan Carstensz]] yang dalam perjalanan dengan dua kapalnya Aernem dan Pera ke “selatan” pada tahun 1623 di perairan sebelah selatan Tanah Papua, tiba-tiba jauh di pedalaman melihat kilauan salju dan mencatat di dalam buku hariannya pada tanggal 16 Februari 1623 tentang suatu pegunungan yang “teramat tingginya” yang pada bagian-bagiannya tertutup oleh salju. Catatan Carsztensz ini menjadi cemoohan kawan-kawannya yang menganggap Carstensz hanya berkhayal.
Walaupun ekspedisi pertama KNAG tersebut tidak berhasil menemukan gunung es yang disebut-sebut dalam catatan harian Kapten Carstensz, inilah cikal bakal perhatian besar Belanda terhadap daerah Papua. Peta wilayah Papua pertama kali dibuat dari hasil ekspedisi militer ke daerah ini pada tahun 1907 hingga 1915. Ekspedisi-ekspedisi militer ini kemudian membangkitkan hasrat para ilmuwan sipil untuk mendaki dan mencapai pegunungan salju.
Beberapa ekspedisi Belanda yang terkenal dipimpin oleh [[Hendrikus Albertus Lorentz|Dr. H. A. Lorentz]] dan Kapten A. Franzen Henderschee. Semua dilakukan dengan sasaran untuk mencapai puncak Wilhelmina ([[Puncak Sudirman]] sekarang) pada ketinggian 4,750 meter. Nama Lorentz belakangan diabadikan untuk nama [[Taman Nasional Lorentz]] di wilayah [[suku Asmat]] di pantai selatan.
Pada pertengahan tahun 1930, dua pemuda Belanda Colijn dan Dozy, keduanya adalah pegawai perusahaan minyak NNGPM yang merencanakan pelaksanaan cita-cita mereka untuk mencapai puncak Cartensz. Petualangan mereka kemudian menjadi langkah pertama bagi pembukaan pertambangan di Tanah Papua empat puluh tahun kemudian.
Pada tahun 1936, Jean Jacques Dozy menemukan cadangan Ertsberg atau disebut gunung bijih, lalu data mengenai batuan ini dibawa ke Belanda. Setelah sekian lama bertemulah seorang Jan van Gruisen – ''Managing Director'' perusahaan Oost Maatchappij, yang mengeksploitasi batu bara di [[Kalimantan Timur]] dan [[Sulawesi Tenggara|Sulawesi Tengggara]] dengan kawan lamanya Forbes Wilson, seorang kepala eksplorasi pada perusahaan Freeport Sulphur Company yang operasi utamanya ketika itu adalah menambang [[belerang]] di bawah dasar laut. Kemudian van Gruisen berhasil meyakinkan Wilson untuk mendanai ekspedisi ke gunung bijih serta mengambil contoh bebatuan dan menganalisisnya serta melakukan penilaian.
Pada awal periode pemerintahan [[Soeharto]], pemerintah mengambil kebijakan untuk segera melakukan berbagai langkah nyata demi meningkatkan pembanguan ekonomi. Namun dengan kondisi ekonomi nasional yang terbatas setelah penggantian kekuasaan, pemerintah segera mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan [[Undang-undang]] Modal Asing (UU No. 1/1967).
Pimpinan tertinggi Freeport pada masa itu yang bernama Langbourne Williams melihat peluang untuk meneruskan proyek Ertsberg. Dia bertemu [[Julius Tahija]] yang pada zaman Presiden Soekarno memimpin perusahaan Texaco dan dilanjutkan pertemuan dengan [[Ibnu Sutowo|Jenderal Ibnu Sutowo]], yang pada saat itu menjabat sebagai [[Daftar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia|Menteri Pertambangan dan Perminyakan]] Indonesia. Inti dalam pertemuan tersebut adalah permohonan agar Freeport dapat meneruskan proyek Ertsberg. Akhirnya dari hasil pertemuan demi pertemuan yang panjang Freeport mendapatkan izin dari pemerintah untuk
meneruskan proyek tersebut pada tahun 1967. Itulah Kontrak Karya Pertama Freeport (KK-I). Kontrak karya tersebut merupakan bahan promosi yang dibawa Julius Tahija untuk memperkenalkan Indonesia ke luar negeri dan misi pertamanya adalah mempromosikan Kebijakan Penanaman Modal Asing ke Australia.
Sebelum 1967 wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal Freeport mulai beroperasi, banyak penduduk yang pada awalnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. Tahun 1970 pemerintah dan Freeport secara
bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang layak di jalan Kamuki. Kemudian dibangun juga perumahan penduduk di sekitar selatan Bandar Udara yang sekarang menjadi [[Timika (kota)|Kota Timika]].
Pada tahun 1971 Freeport membangun [[Bandar Udara Mozes Kilangin|Bandar Udara Timika]] dan pusat perbekalan, kemudian juga membangun jalan-jalan utama sebagai akses ke tambang dan juga jalan-jalan di daerah terpencil sebagai akses ke desa-desa Tahun 1972, Presiden Soeharto menamakan kota yang dibangun secara bertahap oleh Freeport tersebut dengan nama [[Tembagapura, Mimika|Tembagapura]]. Pada tahun 1973 Freeport menunjuk kepala perwakilannya untuk Indonesia sekaligus sebagai presiden direktur pertama Freeport Indonesia. Adalah [[Ali Budiardjo|Ali Budiarjo]], yang mempunyai latar belakang pernah menjabat Sekretaris Pertahanan dan Direktur Pembangunan Nasional pada tahun 1950-an, suami dari [[Miriam Budiardjo|Miriam Budiarjo]] yang juga berperan dalam beberapa perundingan kemerdekaan Indonesia, sebagai sekretaris delegasi [[Perundingan Linggarjati]] dan anggota delegasi dalam [[Perjanjian Renville]].
== Kontrak karya ==
Baris 113 ⟶ 48:
* 1936 – Jacques Dozy menemukan cadangan ‘Ertsberg’.
* 1960 – Ekspedisi Forbes Wilson untuk menemukan kembali ‘Ertsberg’.
* 1967 – Kontrak Karya I (Freeport Indonesia Inc.) berlaku selama 30 tahun
* 1988 – Freeport menemukan cadangan Grasberg. Investasi yang besar dan risiko tinggi, sehingga memerlukan jaminan investasi jangka panjang.
* 1991 – Kontrak Karya II (PT Freeport Indonesia) berlaku 30 tahun dengan periode produksi akan berakhir pada tahun 2021 (1991-2021 30 tahun), serta kemungkinan perpanjangan 2x10 tahun
=== Luas wilayah ===
Baris 128 ⟶ 63:
=== Investasi ===
* 8,6 miliar dengan perkiraan tambahan investasi sebesar USD 16-18
* 94% total investasi tambang tembaga di Indonesia
* 30% total investasi di Papua
* 5% total investasi di Indonesia
(Sumber: Data terakhir di MP3EI hingga tahun 2012)
=== Cadangan terbukti ===
2,52
* 0,97 gram/ton tembaga
* 0,83 gram/ton emas
Baris 146 ⟶ 79:
=== Produksi ===
40% produk konsentrat PTFI dikirim ke PT Smelting Gresik PTFI membangun pabrik peleburan tembaga ([[smelter]]) pertama di Indonesia, yaitu PT Smelting tahun 1998
== Divestasi Saham ke Pemerintah Indonesia ==
Pemerintah Indonesia mengincar kepemilikan mayoritas (51%) di PT Freeport Indonesia (PTFI). Berbagai langkah dan upaya dilakukan agar bisa mengambil hak divestasi yang sudah tertuang dalam peraturan. Pemerintah melalui perusahaan [[Badan usaha milik negara|BUMN]], PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum, akhirnya bisa memegang 51,23% saham PTFI. Saham itu ditebus dengan harga US$3,85 miliar atau sekitar Rp56,1 triliun.<ref>{{Cite news|url=https://www.merdeka.com/uang/kronologi-lengkap-perjanjian-pengambilalihan-saham-freeport-51-persen.html|title=Kronologi Lengkap Perjanjian Pengambilalihan Saham Freeport 51 Persen|last=|first=|date=21 Desember 2018|work=Merdeka.com|access-date=17 September 2019}}</ref>
Kronologis langkah-langkah divestasi saham PTFI yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut:<ref>{{Cite news|url=https://www.cnbcindonesia.com/news/20180112160028-4-1350/riwayat-divestasi-freeport-ke-indonesia|title=Riwayat Divestasi Freeport ke Indonesia|last=|first=|date=12 January 2018|work=CNBCIndonesia.com|access-date=17 September 2019}}</ref>
'''1967'''
Kontrak Karya I antara Freeport dan pemerintah Indonesia diteken pada April 1967 dengan masa berlaku untuk 30 tahun. Dari kontrak ini ditentukan Freeport McMoRan memiliki 90,64% saham dan pemerintah Indonesia dengan 9,36% saham di PT Freeport Indonesia. Freeport kemudian meminta perpanjangan kontrak dan dikabulkan pemerintah dengan menerbitkan Kontrak Karya II pada 1991.
'''1991'''
Proses divestasi dimulai di sini, bermula dari Desember 1991 yakni saat ditekennya Kontrak Karya II Freeport yang berlaku untuk 30 tahun ke depan. Pasal 24 kontrak mengatur jelas bahwa perusahaan penambang mineral itu wajib melepas sahamnya ke pemerintah Indonesia sebanyak dua tahap.
Tahap pertama PTFI harus melepas sahamnya sebesar 9,36 persen dalam kurun waktu 10 tahun sejak kontrak diteken. Selanjutnya, mulai tahun 2001 PTFI harus menawarkan 2% per tahun ke pemerintah hingga kepemilikan nasional di perusahaan tambang asal Amerika itu mencapai 51%.
Divestasi tahap awal berjalan mulus, 9,36% saham dibeli oleh swasta nasional PT [[Indocopper Investama Corporation]]. Perusahaan ini masih terafiliasi dengan kelompok usaha [[Bakrie Group|Bakrie]].
'''1992'''
Tepat setahun setelah pembelian saham, tepatnya tahun 1992, PTFI justru mengakuisisi 49% saham [[Indocooper]]. Ini artinya hampir separuh saham [[Indocopper]] milik Freeport, divestasi yang semula di tangan nasional jadi setengah-setengah.
'''1994'''
Proses divestasi mulai berantakan ketika [[Presiden Indonesia|Presiden]] [[Soeharto]] menerbitkan [[Peraturan Pemerintah (Indonesia)|Peraturan Pemerintah]] (PP) No. 20/1994 tentang pelaksanaan kegiatan usaha mineral dan batu bara. Dalam aturan disebut perusahaan asing bisa memiliki saham hingga 100% dan diperbolehkan membeli saham perusahaan yang sudah didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri.
'''1997'''
Tahun 1997, [[Bakrie]] kembali menjual sisa sahamnya di [[Indocopper]] kepada PT [[Nusamba Mineral Industri]], perusahaan milik pengusaha [[Bob Hasan]]. Beraksi serupa dengan [[Bakrie]], [[Nusamba Mineral]] pun menjual [[saham]] ini kembali ke [[PTFI]]. Alhasil PTFI kembali memiliki saham sebanyak 90,64% di [[tambang Grassberg]], Mimika, [[Papua]].
'''2009'''
Pemerintah menerbitkan UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Dalam undang-undang ini ditegaskan berbagai ketentuan yang wajib dilaksanakan pengusaha tambang mulai dari pembangunan smelter, perubahan kontrak menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP)/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan penegasan soal kewajiban Divestasi 51%.
'''2010'''
Pemerintahan Presiden [[Susilo Bambang Yudhoyono]] menerbitkan PP No. 23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. PP ini diterbitkan karena pemerintah [[tak mampu]] selesaikan target renegosiasi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Minerba.
'''2011'''
Jika mengikuti ketentuan kontrak karya 1991, proses divestasi semestinya [[selesai]] pada tahun ini.
'''2014'''
Pemerintah menerbitkan revisi ketiga PP No. 23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba. Mengatur para pemegang kontrak tambang bisa mendivestasikan sahamnya hingga 20% setahun sejak aturan diterbitkan.
Freeport sempat mengajukan agar divestasi dilakukan dengan cara [[Penawaran umum perdana|IPO]].
'''2016'''
PTFI mengajukan nilai divestasi untuk 10,64% saham sebesar US$ 1,7 miliar sementara pemerintah menawar lebih dari separuh yakni US$ 630 juta dengan alasan sesuai Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2013.
Isu pembentukan holding BUMN tambang mulai hangat.
'''2017'''
Pada 10 Januari 2017, Presiden [[Joko Widodo]] (Jokowi) dalam rapat tertutup memberikan arahan untuk meningkatkan kepemilikan negara di Freeport menjadi 51 persen dari saat itu sebesar 9,36 persen.
Pada 11 Januari 2017, [[Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia|Kementerian ESDM]] menerbitkan PP No. 1/2017 yang merupakan perubahan keempat PP No. 23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yang di antaranya memuat tentang:
- Perubahan ketentuan tentang divestasi saham sampai dengan 51 persen secara bertahap
- Kewajiban pemegang Kontrak Karya (KK) untuk mengubah izinnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Selanjutnya pada Januari hingga Agustus, pemerintah gencar melakukan renegosiasi antara Freeport McMoRan (FCX), pemilik 90,64 persen PTFI, dan pemerintah berlangsung untuk memastikan operasional PTFI dalam jangka panjang.
Renegosiasi mencakup 4 hal yaitu divestasi 51 persen, kelanjutan operasi PTFI hingga 2041 melalui perubahan KK menjadi IUPK, Jaminan investasi jangka panjang terkait dengan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak ''(''PNBP) dan jaminan regulasi Pembangunan smelter dengan deadline operasional pada 12 Januari 2022.
Usai renegosiasi, pada 18 April tahun yang sama dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) antara FCX and pemerintah untuk memberikan jaminan KK akan tetap berlaku hingga ada IUPK yang disetujui bersama beserta jaminan stabilitas investasi.
Belum sampai di situ, pada 27 Agustus di mana pemerintah dan FCX mencapai kesepahaman untuk PTFI mengubah Kontrak Karya (KK) ke IUPK dan mendapatkan jaminan operasi, pemerintah memberikan jaminan fiskal dan regulasi untuk operasional PTFI.
Pada 27 agustus juga dicapai kesepakatan, PTFI akan membangun smelter dalam jangka waktu 5 tahun, FCX bersedia mengurangi kepemilikan saham di PTFI sehingga entitas Indonesia bisa memiliki 51 persen saham di PTFI, Setelah 4 butir diatas disepakati maka PTFI akan mendapatkan perpanjangan masa operasi 2x10 tahun hingga 2041
Pada September hingga November, kemudian dilakukan perundingan Pemerintah RI, Inalum, FCX dan Rio Tinto terkait struktur divestasi. Selanjutnya pada 18 Desember, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara resmi menugaskan Inalum untuk membeli saham divestasi PTFI hingga saham yang dimiliki peserta Indonesia di PTFI mencapai 51 persen.
'''2018'''
Babak baru di mulai pada 12 Januari 2018 pemerintah pusat mengalokasikan 10 persen dari saham PTFI untuk Pemda Papua dan Mimika. Kemudian pada 18 Februari Pembahasan hasil ''due diligence'' dan valuasi oleh Danareksa, PwC, Morgan Stanley dan Behre Dolbear Australia terkait divestasi saham PTFI dilakukan.
Pada 28 Februari hingga 11 Juli terus berlangsung perundingan terkait harga dan struktur transaksi antara Inalum, FCX dan Rio Tinto.
Pada 12 Juli, diakukan penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara Inalum, FCX dan Rio Tinto terkait dengan harga dan struktur transaksi.
Pada 13 Juli hingga 25 September dilakukan penyelesaian proses divestasi saham, pemberian jaminan fiskal dan regulasi, detail terkait pembangunan smelter, dan tindak lanjut dari HoA.
Lalu di 27 September, dilakukan penandatanganan perjanjian terkait divestasi saham PTFI yang terdiri dari:
1. Perjanjian Divestasi PTFI
2. Perjanjian Jual Beli Saham PT Rio Tinto Indonesia
3. Perjanjian Pemegang Saham PTFI
Selanjutnya, 15 November dana hasil penerbitan obligasi sebesar USD 4 miliar sudah masuk ke rekening Inalum.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa saham PT Freeport Indonesia sudah dikuasai Indonesia sebesar 51,2 persen dan resmi beralih ke PT Inalum.
"Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri yang terkait dari dirut PT Inalum dan dari CEO dari dirut PT freeport. Disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/12)
Menurut Jokowi, hari ini juga merupakan momen yang bersejarah, setelah PT Freeport berorasi di indonesia sejak 1973 dan kepemilikan mayoritas ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
=== Sah Jadi Milik Inalum, Kontrak Karya PT Freeport Berubah Jadi IUPK ===
Siaran pers Kementerian ESDM menyebutkan, INALUM telah membayar 3,85 miliar dollar AS kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sehingga kepemilikan INALUM meningkat dari 9,36% menjadi 51,23%. Kepemilikan 51,23% tersebut nantinya akan terdiri dari 41,23% untuk INALUM dan 10% untuk Pemerintah Daerah Papua. Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM) yang 60% sahamnya akan dimiliki oleh INALUM dan 40% oleh BUMD Papua, jelas siaran pers Kementerian ESDM, Jumat (21/12) 2018.
== Pembangunan berkelanjutan ==
Semua pengertian tentang program pengembangan masyarakat PTFI harus didahului oleh pengertian tentang sejarah Papua. Pertama kali PTFI beroperasi pada tahun 1967, masyarakat Papua merupakan masyarakat pra-
Oleh karena itu, program pengembangan masyarakat PTFI difokuskan untuk membantu masyarakat setempat untuk membangun program ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan baca-tulis, memberikan pelatihan-pelatihan kejuruan, dan mengadakan program kesehatan yang memadai.
Baris 181 ⟶ 216:
Penyedia layanan rumah sakit terbesar bagi komunitas Timika dengan lebih dari 156.860 pasien rawat jalan dan rawat inap di 2 rumah sakit. 1.338.806 pasien telah dilayani di RS Mitra Masyarakat tahun 1999-2012. 303.459 pasien telah dilayani di RS Waa Banti tahun 2002-2012.
Community Public Health & Malaria Control PT Freeport Indonesia (CPHMC-PTFI) bekerjasama dengan LPMAK, KPA Mimika dan Dinas Kesehatan memberikan pelatihan relawan AIDS kepada
CPHMC melakukan penyuluhan dan konseling HIV & AIDS kepada sekitar 17.000 orang dewasa dan remaja di Kabupaten Mimika serta membagikan sekitar 20.345 kondom.
Baris 204 ⟶ 239:
Sampai dengan 2012, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme & Kamoro (LPMAK) melalui dana kemitraan telah menyediakan beasiswa bagi 8.772 pelajar. Sejak dimulainya program ini, 3.697 pelajar dari SMA sampai dengan program magister telah lulus. Pada tahun 2011, LPMAK memberikan beasiswa aktif bagi pelajat sekolah dasar sampai dengan mahasiswa Universitas.
Meski sejak 2014 target produksi PTFI mengalami penurunan drastis karena adanya aksi mogok pekerja dan penurunkan produksi tambangnya hingga 40 persen akibat karena adanya larangan pengiriman bahan baku tambang ke luar negeri sebagai implementasi dari penerapan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, PTFI tetap memberikan dana kemitraan dari sekitar Rp600 miliar berbanding alokasi sebelumnya yang rata-rata sekitar Rp 1 triliun.<ref name="papua.us_DanaKemitr">{{Cite web |title=Dana Kemitraan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) dari PT Freeport Berkurang |author=PapuaUntukSemua |work=papua.us |date= |accessdate={{date|2016-03-30}} |url=http://www.papua.us/2014/11/dana-kemitraan-lembaga-pengembangan.html |language=bahasa Indonesia |quote= |archivedate= |archiveurl= |dead-url=no}}</ref>
=== Peserta Beasiswa LPMAK berdasarkan suku ===
* 44% Amungme (269)
* 19% Kamoro (107)
Baris 213 ⟶ 250:
* 6% Nduga (38)
* 2% Papua lainnya (15)
* 1%
=== Kelulusan berdasarkan jenjang studi ===
* SMU/SMK 59%
* D-3 9%
Baris 221 ⟶ 258:
* S-2 2%
=== Kelulusan tingkat sarjana berdasarkan bidang studi ===
* 31% Sosial (8)
* 4% Teknik (1)
Baris 243 ⟶ 280:
Sejak tahun 1996 perusahaan telah menggandakan jumlah karyawan Papua. Dalam 10 tahun, jumlah karyawan Papua di tingkat staff meningkat 4 kali lipat, jumlah staf karyawan Papua di tingkat supervisor 6x lipat.
Karyawan Papua memegang fungsi strategis manajemen di PTFI: 5 Vice President dan
36 Jajaran Manajerial.
Baris 249 ⟶ 286:
* 3.800 Siswa magang
* 20 Jenis keterampilan
* 90%
* 1800 Siswa sudah bekerja di PTFI dan kontraktornya
Baris 260 ⟶ 297:
Semua industri, termasuk pertambangan, memiliki dampak lingkungan yang tidak dapat dihindari, baik dalam positif maupun dampak negatif, sehingga terjadi pertukaran antara manfaat lingkungan dan dampak lingkungan. Pemerintah Indonesia memutuskan bahwa tambang ini sangat penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia, dan pemerintah telah mengatur bagaimana PTFI menjalankan proyek ini agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang diinginkan oleh Indonesia, sementara sedapat mungkin mengurangi dampak negative terhadap lingkungan. PTFI juga berkomitmen untuk merehabilitasi area yang terkena dampak ketika area tersebut tidak digunakan lagi untuk kegiatan operasi.
===
Perusahaan pertambangan pertama di Indonesia yang disertifikasi berdasarkan Sistem ISO 14001. Sertifikasi ISO 14001 selama 10 tahun terus menerus.
Baris 284 ⟶ 321:
Kualitas pada titik penaatan pasir sisa tambang (SIRSAT) dan 3 titik penaatan di laut telah memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 431/2008 mengenai pengelolaan tailing di ModADA.
Laboratorium Lingkungan TImika (TEL) diregistrasi Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2010 sebagai Laboratorium Lingkungan Hidup Rujukan
=== Pengelolaan pasir sisa tambang (SIRSAT) ===
Baris 317 ⟶ 354:
Lebih dari 500 spesies tanaman tumbuh secara alami di lahan SIRSAT. Pemantauan suksesi alami ini terus berlanjut dengan melibatkan Universitas Negeri Papua.
Mengumpulkan dan
=== Daur ulang ===
Baris 327 ⟶ 364:
Mendidik 3.413 pelajar, 1685 pemuda dan 23 siswa magang mengenai pengetahuan dan kesadaran lingkungan. PTFI berkontribusi terhadap kurikulum pendidikan lingkungan hidup di tingkat SD dan SMP di Kabupaten Mimika.
Materi system manajemen llingkungan PTFI juga diberikan dalam pelatihan penyegaran tahunan yang dilaksanakan bersamaan dengan pelatihan K3. Sampai akhir tahun ini, karyawan yang telah mengikuti pelatihan ini adalah sebanyak 13.745 orang. Pelatihan lingkungan juga dilaksanakan untuk karyawan baru di dalam progam pelatihan New Hire and Specific Induction untuk diarea
Menyelenggarakan progam alam lestari yang merupakan hasil kerjasama dengan Dinas Pendidikan & Kebudayaan (P&K) Mimika, Badang Lingkungan Hidup (BLH) Mimika, Yayasan Pendidikan Jayawijaya (YPJ) dan Kontraktor.
SMP YPJ di Kuala Kencana mendapatkan penghargaan dari KLH sebagai Sekolah Nasional Adiwiyata (ECO-School) pada tanggal 7 Juni 2011 di Jakarta. PTFI juga terus membantu SMP local di Timika untuk menyiapkan untuk program Ecoschool tahun 2012.
Baris 338 ⟶ 375:
== Kontribusi Freeport Indonesia ==
Sebagai [[teman|mitra]] jangka panjang Indonesia yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan komunitas lokal, Freeport Indonesia telah berinvestasi sebesar US$7,7 miliar dalam infrastruktur selama 45 tahun di [[Indonesia]].
Berdasarkan riset yang diadakan oleh Universitas Indonesia, sampai saat ini usaha PTFI mewakilkan 1,59% dari semua kegiatan ekonomi di Indonesia dengan 300.000 karyawan Indonesia dan keluarganya bergantung pada PTFI untuk kelangsungan hidup mereka. PTFI juga berkeinginan untuk terus berinvestasi dan menjadi bagian dari Indonesia untuk jangka waktu yang lama.
Baris 456 ⟶ 493:
'''Kontribusi dan peranan PT Freeport Indonesia bagi negara :'''
* Menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 24.000 orang di Indonesia (karyawan PTFI terdiri dari 69,75% karyawan nasional; 28,05% karyawan Papua, serta 2,2% karyawan Asing).
* Menanam Investasi > USD 8,5 Miliar untuk membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua, dengan rencana investasi-investasi yang signifikan
* PTFI telah membeli > USD 11,26 Miliar barang dan jasa domestik sejak 1992.
* Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, PTFI telah memberikan kontribusi lebih dari USD 37,46 Miliar dan dijadwalkan untuk berkontribusi lebih banyak lagi terhadap pemerintah Indonesia hingga lebih dari USD 6,5 Miliar dalam waktu empat tahun mendatang dalam bentuk pajak, dividen, dan pembayaran royalti.
Baris 467 ⟶ 504:
== Smelter (pabrik pelebur) ==
UU Minerba menetapkan kewajiban pemegang Kontrak Karya yang berada dalam masa produksi untuk melakukan proses pengolahan/pemurnian di dalam negeri. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Kontrak Karya PTFI telah mencakup kewajiban untuk melakukan studi kelayakan terhadap pendirian pabrik smelter di dalam negeri. Oleh karena itu PTFI telah
PT Smelting Gresik adalah Smelter tembaga pertama di Indonesia. Didirikan tahun 1996
== Referensi ==
{{reflist}}
=== Bacaan lain ===
* {{Citation
| first = A.R | last = Soehoed
Baris 532 ⟶ 537:
| isbn = 0689111533 }}
==Lihat
*
== Pranala luar ==
* {{official website|ptfi.co.id}}
{{MIND ID}}
[[Kategori:MIND ID]]
[[Kategori:Badan usaha milik daerah di Papua]]
[[Kategori:Perusahaan pertambangan Indonesia]]
[[Kategori:Kuala Kencana, Mimika]]
[[Kategori:Perusahaan pengolahan mineral]]
[[Kategori:Perusahaan manufaktur]]
| |||