Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 13 Maret 2015 07.51 sunting Lukman Tomayahu (bicara \| kontrib) 3.839 suntingan membagi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 16 April 2024 11.25 sunting balikkan Twotwofourtysix (bicara \| kontrib) 315 suntingan k Koreksi target wikilink Tag: Suntingan visualeditor-wikitext
(66 revisi perantara oleh 34 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: {{noref}} ~~[[Berkas:Gedung_DPRD_Kalsel.jpg\|thumb\|150px\|Gedung DPRD Kalsel]]~~ [[Berkas:Lambang DPRD Generik.png\|jmpl\|250px\|Lambang DPRD]] '''Dewan perwakilan rakyat daerah''' (disingkat '''DPRD''') adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di [[provinsi]]/[[kabupaten]]/[[kota]]) di [[Indonesia]]. DPRD disebutkan dalam [[UUD 1945]] pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan [[undang-undang]], terakhir melalui [[s:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017\|Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014]].▼ ▲'''Dewan ~~perwakilan~~Perwakilan ~~rakyat~~Rakyat ~~daerah~~Daerah''' (disingkat '''DPRD''') adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan ~~daerah~~wilayah di [[provinsi]]/ daerah [[kabupaten]]/[[kota]]) di [[Indonesia]]. DPRD disebutkan dalam [[UUD 1945]] pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan ~~daerah~~wilayah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan [[undang-undang]], terakhir melalui [[s:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun ~~2017~~2014\|Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014]]. ==Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi==▼ == Persyaratan == Syarat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia menurut UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut: # Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa # Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri # Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya # Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden # Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia # Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara # Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara # Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan # Tidak pernah melakukan perbuatan tercela # Terdaftar sebagai Pemilih # Memiliki [[Nomor Pokok Wajib Pajak]] (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi # Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi [[17 Agustus 1945]] # Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih # Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun # Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat # Bukan bekas anggota organisasi terlarang [[Partai Komunis Indonesia]], termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI # Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia ▲== Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ~~provinsi~~Provinsi == {{Utama\|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi}} Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (DPRD provinsi) ~~merupakan~~adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Di [[Aceh\|Provinsi Aceh]] DPRD provinsi disebut [[Dewan Perwakilan Rakyat Aceh\|Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)]] yang diatur dengan [[s:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006\|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006]]. == Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ~~kabupaten~~Kabupaten/~~kota~~Kota == {{Utama\|Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota}} Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota) ~~merupakan~~adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Di [[Aceh\|Provinsi Aceh]] DPRD kabupaten/kota disebut [[Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota\|Dewan Perwakilan Rakyat ~~kabupaten~~Kabupaten/~~kota~~Kota (DPRK)]] yang diatur dengan [[s:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006\|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006]]. == Referensi == {{reflist}} == Lihat pula == * [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi]]▼ * [[Dewan Perwakilan Rakyat Aceh]] * [[Dewan Perwakilan Rakyat Papua]] * [[Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat]] ▲* [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi]] * [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota]] * [[Daftar Dewan Perwakilan Rakyat ~~Kabupaten/Kota~~Daerah Provinsi]] * [[Daftar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota]] * [[Pemerintahan daerah di Indonesia]] * [[Pemerintah daerah di Indonesia]] == ~~Referensi~~Pranala luar == * {{wikisource-inline\|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014}} {{DPRD Kabupaten/Kota}} {{Authority control}} [[Kategori:Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\| ]] [[Kategori:Pemerintahan daerah di Indonesia]] [[Kategori:Parlemen Indonesia]]