Hak jawab: Perbedaan antara revisi

'''Hak Jawab''' adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.<ref name="uu">Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers</ref> Hak jawab digunakan ketika pemberitaan di [[media]], baik [[media cetak]], [[media siber]], maupun [[media elektronik]], bertolak belakang dengan fakta yang terjadi dan mencemarkan nama baik seseorang atau sekelompok orang.<ref name="uu"/> Peraturan tentang hak jawab ini dimuat [[Undang-undang Pers]] nomor 40 tahun 1999 dalam pasal 1, pasal 5, pasal 11, dan pasal 15.<ref name="pasal 1">Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers</ref><ref name="pasal 5">Pasal 5 Bab 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers</ref><ref name="pasal 11">Pasal 11 Bab 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers</ref><ref name="pasal 15">Pasal 15 Bab 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers</ref>

Selain telah diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, hak koreksijawab juga merupakan bagian dari [[Kode etik jurnalistik]] yang harus dipatuhi oleh semua [[Wartawan|wartawa]]<nowiki/>n]] <nowiki/>dan perusahaan media.<ref name="uu"/> Berdasarkan pasal 5, sebuah pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan [[opini]] dengan menghormati [[norma]]-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.<ref name="pasal 5"/> Berdasarkan hal itu pula, pers dan wartawan wajib melayani [[hak koreksi]] dan hak jawab secara proporsional.<ref name="pasal 5"/><ref name="pasal 11"/>

Hak koreksijawab memilki fungsi yang sama dengan [[hak koreksi]], yaitu sebagai kontrol sosial masyarakat dimana setiap orang dijamin haknya oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media dan [[dewan pers]] dengan berbagai bentuk dan cara dengan adanya [[Hakhak jawab]] dan hak koreksi.<ref name="pasal 15"/>

Penanggungjawab terhadap pemberitaan yang merugikan pihak lain adalah bidang yang telah ditunjuk oleh pihak [[pers]].<ref name="hukum"/><ref name="padak">{{id}} {{cite journal|author = Andri|year = |month = |title = Apakah Pekerja Pers Bisa Dipidana dalam Membuat Berita?|journal = |volume = |issue = |pages = |doi = |id = |url = http://m.padek.co/detail.php?news=11568|publisher = Padang Ekpress|format = |accessdate = 25-Februari-2015|archive-date = 2015-04-02|archive-url = https://web.archive.org/web/20150402101859/http://m.padek.co/detail.php?news=11568|dead-url = yes}}</ref> Kedua bidang tersebut adalah penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang [[redaksi]].<ref name="hukum"/><ref name="padak"/> Mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh [[wartawan]] diambil alih oleh perusahaan pers yang diwakili oleh penanggung jawab itu.<ref name="hukum"/><ref name="padak"/> Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 [[Undang-undang Pers]] yang mengatakan bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan.<ref name="hukum"/><ref name="padak"/> Hak jawab dan [[Hak koreksi]] tersebut merupakan kewajiban koreksi para pelaku pers sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 13 UU Pers.<ref name="hukum" /><ref name="padak" />

Mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers adalah dengan menggunakan pemenuhan secara sempurna pelayanan [[Hakhak jawab]] dan [[hak koreksi]].<ref name="hukum">{{id}} {{cite journal

| doi =

| url = http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509886c80973d/mekanisme-penyelesaian-atas-pemberitaan-pers-yang-merugikan

}}</ref> Hal ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara langsung kepada redaksi yang dalam hal ini mewakili perusahaan pers sebagai penanggungjawab bidang redaksi.<ref name="hinca"/>

Pelapor yang merasa dirugikan nama baiknya akibat pemberitaan itu harus memberikan data atau fakta yang dimaksudkan sebagai bukti bantahan atau sanggahan pemberitaan itu tidak benar.<ref name="hinca"/> Implementasi pelaksanaan Hak Jawab tersebut dapat dilihat pada Pasal 10 Peraturan [[Dewan Pers]] Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang [[Kode etik jurnalistik]].<ref name="hinca"/> Dalam peraturan Dewan Pers tentang Kode etik jurnalistik yang telah diperbaharui, menyatakan bahwa [[wartawan]] Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.<ref name="hinca"/>

Selain itu, pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi dapat dilakukan juga ke Dewan Pers.<ref name="hinca"/> Hal itu disebutkan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 1999 pasal 15 ayat 2.<ref name="hincapasal 15"/><ref name="pasal 15hinca"/> Salah satu fungsi [[Dewan Pers]] adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.<ref name="hinca"/>

* [[Dewan Pers]]

* [[Kode etik jurnalistik]]

* [[Hak jawabkoreksi]]

* [[Undang-undang pers]]

[[Kategori: Media massa Indonesia]]