Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif

← Revisi sebelumnya

Konten dihapus Konten ditambahkan

VisualTeks wiki

Revisi per 10 Agustus 2015 22.04 sunting Fitri riau92 (bicara \| kontrib) 99 suntingan →Pimpinan ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 30 Maret 2024 13.52 sunting balikkan Axl7Rose (bicara \| kontrib) 2.957 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
(56 revisi perantara oleh 30 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: {{Kotak info parlemen '''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota''' (disingkat '''DPRD kabupaten/kota''') adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Di [[Aceh\|Provinsi Aceh]] DPRD kabupaten/kota disebut [[Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota\|Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota (DPRK)]] yang diatur dengan [[s:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006\|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006]]. \| background_color = #DCDCDC \| text_color = #FFFFFF \| name = Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota{{br}}Se-Indonesia \| native_name = \| legislature = Periode 2019-2024 \| coa_pic = \| coa_res = \| house_type = [[Unikameral]] \| body = \| term_limits = 5 tahun \| foundation = \| new_session = \| members = 17.340 \| structure1 = DPRD Kabupaten - Kota se-Indonesia 2019.svg \| structure1_res = 250px \| political_groups1 = {{legend\|#DB2016\|[[PDIP]] (2.803)}} {{legend\|#FFFF00\|[[Golkar]] (2.412)}} {{legend\|#B79164\|[[Gerindra]] (1.970)}} {{legend\|#193282\|[[Partai NasDem\|NasDem]] (1.628)}} {{legend\|#2643A3\|[[Partai Demokrat\|Demokrat]] (1.584)}} {{legend\|#008000\|[[PKB]] (1.553)}} {{legend\|#0033FF\|[[Partai Amanat Nasional\|PAN]] (1.302)}} {{legend\|#FE5000\|[[PKS]] (1.229)}} {{legend\|#00B300\|[[Partai Persatuan Pembangunan\|PPP]] (954)}} {{legend\|#ED9A11\|[[Hanura]] (746)}} {{legend\|#7583A9\|[[Perindo]] (379)}} {{legend\|#00FF00\|[[Partai Bulan Bintang\|PBB]] (214)}} {{legend\|#FF0000\|[[PKPI]] (155)}} {{legend\|#EEEE22\|[[Partai Berkarya\|Berkarya]] (131)}} {{legend\|#FF00FF\|[[Partai Solidaritas Indonesia\|PSI]] (60)}} {{legend\|#E6B333\|[[Partai Garuda\|Garuda]] (33)}} {{legend\|#FF5A5A\|[[Daftar partai politik di Indonesia\|Parlok Aceh]] (187)}} {{legend\|#FA8072\|[[Partai Aceh\|PA]] (120)}} {{legend\|#FBCEB1\|[[Partai Nanggroe Aceh\|PNA]] (46)}} {{legend\|#52C0FA\|[[Partai Daerah Aceh\|PDA]] (17)}} {{legend\|#00BEFF\|[[Partai SIRA\|SIRA]] (4)}} \| committees1 = \| joint_committees = \| voting_system1 = Proposional-Terbuka \| last_election1 = [[Pemilu 2019\|17 April 2019]] \| next_election1 = [[Pemilu 2024\|14 Februari 2024]] \| footnotes = <small><sup>a</sup>Sebanyak 187 anggota berasal dari [[partai politik]] lokal di [[Provinsi Aceh]].</small> }} '''Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota''' (disingkat '''DPRD kabupaten/kota''') adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Di [[Aceh\|Provinsi Aceh]] DPRD kabupaten/kota disebut [[Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota\|Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK)]] yang diatur dengan [[s:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006\|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006]]. ~~==Wewenang dan Tugas==~~ == Wewenang dan Tugas == DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas: # membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/~~walikota~~wali kota; # membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/~~walikota;~~wali kota # melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; # mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/~~walikota~~wali kota dan/atau wakil bupati/wakil ~~walikota~~wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; # memilih wakil bupati/wakil ~~walikota~~wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil ~~walikota~~wali kota; # memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; # memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; # meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/~~walikota~~wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; # memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; # mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan # melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. == Keanggotaan == Berdasarkan Pasal 191 [[Undang-Undang Pemilihan Umum\|Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum]], jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji. Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur. Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan : # Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 orang memperoleh alokasi 20 kursi. # Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 orang sampai dengan 200.000 orang memperoleh alokasi 25 kursi. # Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 orang sampai dengan 300.000 orang memperoleh alokasi 30 kursi. # Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 orang sampai dengan 400.000 orang memperoleh alokasi 35 kursi. # Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 orang sampai dengan 500.000 orang memperoleh alokasi 40 kursi. # Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 orang sampai dengan 1.000.000 orang memperoleh alokasi 45 kursi. # Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 orang sampai dengan 3.000.000 orang memperoleh alokasi 50 kursi. # Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 orang memperoleh alokasi 55 kursi. == Pimpinan == Pimpinan DPRD Kabupaten/kota bersifat ~~Kolektiv~~kolektif (kebersamaan) dan ~~Kolegial~~kolegial (kekeluargaan). ~~Di pimpin~~Dipimpin oleh seorang [[Ketua DPRD Kabupaten/kota]] dan 2 [[dua]] orang wakil [[Ketua DPRD Kabupaten/kota]] untuk anggota dengan jumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan 3 (tiga) wakil [[Ketua DPRD Kabupaten/kota]] untuk anggota paling banyak 50 (lima puluh) orang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang . [[Ketua DPRD Kabupaten/kota]] ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. Wakil [[Ketua DPRD Kabupaten/kota]] ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, dan ketiga. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.<br> === Periode 2019-2024 === [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019\|Pemilu Legislatif 2019]] menghasilkan 17.354 anggota DPRD Kabupaten/Kota. Setiap DPRD Kabupaten/Kota memiliki pimpinan yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang berasal dari [[partai politik]] pemilik kursi terbanyak. Terdapat 508 Ketua DPRD Kabupaten/Kota dan 1.163 Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota (508 Wakil Ketua I, 508 Wakil Ketua II, dan 147 Wakil Ketua III). [[PDI Perjuangan]] dan [[Partai Golkar]] berhasil menempatkan kadernya sebagai Ketua DPRD masing-masing di 167 kabupaten/kota dan 108 kabupaten/kota. Untuk posisi Wakil Ketua DPRD [[Partai Golkar]] berhasil menempatkan 235 kadernya, disusul [[Partai Gerindra]] sebanyak 173 orang dan [[PDI Perjuangan]] sebanyak 148 orang. Hanya [[Partai Solidaritas Indonesia]] dan [[Partai Daerah Aceh]] yang tidak mampu menempatkan kadernya sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. Berikut ini adalah statistik pimpinan DPRD Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2019-2024 berdasarkan asal [[partai politik]]nya. {\| class="wikitable sortable" \|- ! rowspan=2\|No.<br>Urut ! rowspan=2\|Partai Politik ! colspan=4\|Jumlah ! width=60px rowspan=2\|Total \|- ! width=60px\|Ketua ! width=60px\|Waka I ! width=60px\|Waka II ! width=60px\|Waka III \|- \| align=center\|1 \| [[Partai Kebangkitan Bangsa]] \| width=60px align=center\|29 \| width=60px align=center\|56 \| width=60px align=center\|38 \| width=60px align=center\|16 \| width=60px align=center\|139 \|- \| align=center\|2 \| [[Partai Gerakan Indonesia Raya]] \| width=60px align=center\|53 \| width=60px align=center\|65 \| width=60px align=center\|85 \| width=60px align=center\|23 \| width=60px align=center\|226 \|- \| align=center\|3 \| [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]] \| width=60px align=center\|167 \| width=60px align=center\|72 \| width=60px align=center\|64 \| width=60px align=center\|12 \| width=60px align=center\|315 \|- \| align=center\|4 \| [[Partai Golongan Karya]] \| width=60px align=center\|108 \| width=60px align=center\|121 \| width=60px align=center\|89 \| width=60px align=center\|25 \| width=60px align=center\|343 \|- \| align=center\|5 \| [[Partai Nasional Demokrat (Indonesia)\|Partai Nasional Demokrat]] \| width=60px align=center\|44 \| width=60px align=center\|55 \| width=60px align=center\|59 \| width=60px align=center\|11 \| width=60px align=center\|169 \|- \| align=center\|6 \| [[Partai Gerakan Perubahan Indonesia]] \| width=60px align=center\|- \| width=60px align=center\|- \| width=60px align=center\|2 \| width=60px align=center\|- \| width=60px align=center\|2 \|- \| align=center\|7 \| [[Partai Berkarya]] \| width=60px align=center\|- \| width=60px align=center\|- \| width=60px align=center\|3 \| width=60px align=center\|- \| width=60px align=center\|3 \|- \| align=center\|8 \| [[Partai Keadilan Sejahtera]] \| width=60px align=center\|18 \| width=60px align=center\|20 \| width=60px align=center\|28 \| width=60px align=center\|14 \| width=60px align=center\|80 \|- \| align=center\|9 \| [[Partai Persatuan Indonesia]] \| width=60px align=center\|1 \| width=60px align=center\|2 \| width=60px align=center\|11 \| width=60px align=center\|- \| width=60px align=center\|14 \|- \| align=center\|10 \| [[Partai Persatuan Pembangunan]] \| width=60px align=center\|12 \| width=60px align=center\|16 \| width=60px align=center\|16 \| width=60px align=center\|14 \| width=60px align=center\|58 \|- \| align=center\|11 \| [[Partai Solidaritas Indonesia]] \| width=60px align=center\|- \| width=60px align=center\|- \| width=60px align=center\|- \| width=60px align=center\|- \| width=60px align=center\|- \|- \| align=center\|12 \| [[Partai Amanat Nasional]] \| width=60px align=center\|30 \| width=60px align=center\|40 \| width=60px align=center\|34 \| width=60px align=center\|15 \| width=60px align=center\|109 \|- \| align=center\|13 \| [[Partai Hati Nurani Rakyat]] \| width=60px align=center\|8 \| width=60px align=center\|11 \| width=60px align=center\|21 \| width=60px align=center\|2 \| width=60px align=center\|42 \|- \| align=center\|14 \| [[Partai Demokrat]] \| width=60px align=center\|33 \| width=60px align=center\|44 \| width=60px align=center\|49 \| width=60px align=center\|14 \| width=60px align=center\|140 \|- \| bgcolor=#B1B1B1 align=center\|15 \| bgcolor=#B1B1B1 \|[[Partai Aceh]] \| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center\|10 \| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center\|2 \| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center\|2 \| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center\|- \| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center\|14 \|- \| bgcolor=#B1B1B1 align=center\|16 \| bgcolor=#B1B1B1 \|[[Partai SIRA]] \| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center\|- \| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center\|- \| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center\|1 \| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center\|- \| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center\|1 \|- \| bgcolor=#B1B1B1 align=center\|17 \| bgcolor=#B1B1B1 \|[[Partai Daerah Aceh]] \| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center\|- \| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center\|- \| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center\|- \| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center\|- \| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center\|- \|- \| bgcolor=#B1B1B1 align=center\|18 \| bgcolor=#B1B1B1 \|[[Partai Nanggroe Aceh]] \| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center\|1 \| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center\|2 \| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center\|2 \| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center\|1 \| bgcolor=#B1B1B1 width=60px align=center\|6 \|- \| align=center\|19 \| [[Partai Bulan Bintang]] \| width=60px align=center\|3 \| width=60px align=center\|1 \| width=60px align=center\|2 \| width=60px align=center\|- \| width=60px align=center\|6 \|- \| align=center\|20 \| [[Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia]] \| width=60px align=center\|1 \| width=60px align=center\|1 \| width=60px align=center\|2 \| width=60px align=center\|- \| width=60px align=center\|4 \|- !colspan=2\|Total ! 508 ! 508 ! 508 ! 147 ! 1.671 \|} == Hak DPRD Kabupaten/Kota == Hak DPRD kabupaten/kota adalah: # Hak interpelasi yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/~~walikota~~wali kota mengenai kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara; # Hak angket yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan # Hak menyatakan pendapat yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/~~walikota~~wali kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. == Periode 2019-2024 == Hasil [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019\|Pemilu Legislatif 2019]] menunjukkan dominasi [[PDIP]], disusul oleh [[Partai Golkar]], [[Partai Gerindra]], [[Partai Nasional Demokrat (Indonesia)\|Partai Nasional Demokrat]], [[Partai Demokrat]], [[PKB]], [[Partai Amanat Nasional\|PAN]], dan [[PKS]] yang berhasil mendudukkan lebih dari seribu anggotanya. Berikut ini adalah jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan asal partai politik di setiap provinsi. {\| class="wikitable sortable" \|- ! rowspan=2\|No.<br>Urut ! rowspan=2\|Partai Politik ! colspan=2\|Anggota ! colspan=2\|Sebaran ! rowspan=2\|Keterangan \|- ! Jumlah ! % ! Provinsi ! Kabupaten \|- \| align=center\|1 \| [[Partai Kebangkitan Bangsa]] \| align=right\|1.556 \| align=right\|8,97% \| align=center\|33 \| align=center\|429 \| \|- \| align=center\|2 \| [[Partai Gerakan Indonesia Raya]] \| align=right\|1.982 \| align=right\|11,42% \| align=center\|33 \| align=center\|504 \| \|- \| align=center\|3 \| [[Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan]] \| align=right\|2.808 \| align=right\|16,18% \| align=center\|33 \| align=center\|494 \| \|- \| align=center\|4 \| [[Partai Golongan Karya]] \| align=right\|2.411 \| align=right\|13,89% \| align=center\|33 \| align=center\|515 \| \|- \| align=center\|5 \| [[Partai Nasional Demokrat (Indonesia)\|Partai Nasional Demokrat]] \| align=right\|1.626 \| align=right\|9,37% \| align=center\|33 \| align=center\|484 \| \|- \| align=center\|6 \| [[Partai Gerakan Perubahan Indonesia]] \| align=right\|33 \| align=right\|0,19% \| align=center\|7 \| align=center\|21 \| \|- \| align=center\|7 \| [[Partai Berkarya]] \| align=right\|131 \| align=right\|0,75% \| align=center\|26 \| align=center\|93 \| \|- \| align=center\|8 \| [[Partai Keadilan Sejahtera]] \| align=right\|1.224 \| align=right\|7,05% \| align=center\|33 \| align=center\|411 \| \|- \| align=center\|9 \| [[Partai Persatuan Indonesia]] \| align=right\|379 \| align=right\|2,18% \| align=center\|31 \| align=center\|229 \| \|- \| align=center\|10 \| [[Partai Persatuan Pembangunan]] \| align=right\|954 \| align=right\|5,50% \| align=center\|33 \| align=center\|357 \| \|- \| align=center\|11 \| [[Partai Solidaritas Indonesia]] \| align=right\|60 \| align=right\|0,35% \| align=center\|15 \| align=center\|43 \| \|- \| align=center\|12 \| [[Partai Amanat Nasional]] \| align=right\|1.304 \| align=right\|7,51% \| align=center\|32 \| align=center\|433 \| \|- \| align=center\|13 \| [[Partai Hati Nurani Rakyat]] \| align=right\|746 \| align=right\|4,30% \| align=center\|32 \| align=center\|346 \| \|- \| align=center\|14 \| [[Partai Demokrat]] \| align=right\|1.584 \| align=right\|9,13% \| align=center\|33 \| align=center\|486 \| \|- \| bgcolor=#B1B1B1 align=center\|15 \| bgcolor=#B1B1B1\|[[Partai Aceh]] \| bgcolor=#B1B1B1 align=right\|120 \| bgcolor=#B1B1B1 align=right\|0,69% \| bgcolor=#B1B1B1 align=center\|1 \| bgcolor=#B1B1B1 align=center\|22 \| bgcolor=#B1B1B1 \|Partai Politik Lokal \|- \| bgcolor=#B1B1B1 align=center\|16 \| bgcolor=#B1B1B1 \|[[Partai Suara Independen Rakyat Aceh]] \| bgcolor=#B1B1B1 align=right\|4 \| bgcolor=#B1B1B1 align=right\|0,02% \| bgcolor=#B1B1B1 align=center\|1 \| bgcolor=#B1B1B1 align=center\|2 \| bgcolor=#B1B1B1 \|Partai Politik Lokal \|- \| bgcolor=#B1B1B1 align=center\|17 \| bgcolor=#B1B1B1 \|[[Partai Daerah Aceh]] \| bgcolor=#B1B1B1 align=right\|17 \| bgcolor=#B1B1B1 align=right\|0,10% \| bgcolor=#B1B1B1 align=center\|1 \| bgcolor=#B1B1B1 align=center\|6 \| bgcolor=#B1B1B1 \|Partai Politik Lokal \|- \| bgcolor=#B1B1B1 align=center\|18 \| bgcolor=#B1B1B1 \|[[Partai Nanggroe Aceh]] \| bgcolor=#B1B1B1 align=right\|46 \| bgcolor=#B1B1B1 align=right\|0,27% \| bgcolor=#B1B1B1 align=center\|1 \| bgcolor=#B1B1B1 align=center\|18 \| bgcolor=#B1B1B1 \|Partai Politik Lokal \|- \| align=center\|19 \| [[Partai Bulan Bintang]] \| align=right\|214 \| align=right\|1,23% \| align=center\|30 \| align=center\|143 \| \|- \| align=center\|20 \| [[Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia]] \| align=right\|155 \| align=right\|0,89% \| align=center\|24 \| align=center\|100 \| \|} == Lihat ~~Pula~~pula == [[~~Daftar~~ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ~~Kabupaten/Kota~~]] * [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi]] == Referensi == * {{wikisource-inline\|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014}} {{DPRD Kabkot\|state=expanded}} [[Kategori:Pemerintahan daerah di Indonesia]] [[Kategori:~~Parlemen~~Dewan ~~Indonesia~~Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota]] [[Kategori:Pejabat politik di Indonesia]]