Badan Otorita Pariwisata Danau Toba: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
k Bot: Perubahan kosmetika |
||
Baris 1:
Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba ditetapkan berdasarkan [[Peraturan Presiden (Indonesia)|Peraturan Presiden]] Nomor 49 Tahun 2016. Badan ini debentuk untuk melaksanakan pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) [[Danau Toba]]. Peraturan Presiden ini selanjutnya disebut Otorita Danau Toba. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba bertanggungjawab kepada [[Presiden Indonesia|Presiden Republik Indonesia.]]
Badan Otorita
Pembentukan Badan Otorita Pariwisata Danau Toba yang diatur oleh [[Peraturan Presiden (Indonesia)|Peraturan Presiden]] No. 49/2016 memberikan hak pengelolaan setidaknya 500 hektar lahan untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata terpadu yang dikelola secara profesional untuk mengimplementasikan fungsi otoritatif lembaga ini.
Selain fungsi otoritatifnya, Badan Otorita Pariwisata Danau Toba juga ditugaskan untuk menjalankan fungsi koordinatif yang secara aktif berkoordinasi dengan [[Kementerian Indonesia|Kementerian]] dan Lembaga terkait, baik pemerintah pusat, maupun [[Pemerintah daerah di Indonesia|pemerintah daerah]] dari 8 [[kabupaten]] di sekitar Danau Toba sebagai Kawasan Pariwisata Strategis Nasional.
|