Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia: Perbedaan antara revisi

Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang<ref name="Buku Dasar Penyusunan APBN">{{Cite web |url=http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/buku%20dasar%20penyusunan%20APBN.pdf |title=Buku Dasar Penyusunan APBN |access-date=2014-06-23 |archive-date=2014-11-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20141106074340/http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/buku%20dasar%20penyusunan%20APBN.pdf |dead-url=yes }}</ref>. Ada 5 tahapan pokok dalam satu siklus APBN di [[Indonesia]]. Dari kelima tahapan itu, tahapan ke-2 (kedua) dan ke-5 (kelima) dilaksanakan bukan oleh pemerintah, yaitu masing-masing tahap kedua penetapan/persetujuan APBN dilaksanakan oleh [[DPR]] (lembaga legislatif), dan tahap kelima pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh [[Badan Pemeriksa Keuangan]] (BPK). Sedangkan tahapan lainnya dilaksanakan oleh pemerintah. Tahapan kegiatan dalam siklus APBN adalah sebagai berikut:

 

Tahapan ini dilakukan pada tahun sebelum anggaran tersebut dilaksanakan (APBN t-1) misal untuk APBN 2014 dilakukan pada tahun 2013 yang meliputi dua kegiatan yaitu, perencanaan dan penganggaran. Tahap perencanaan dimulai dari:

* penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional