Kota administratif di Indonesia: Perbedaan antara revisi

{{Daerah administrasi Indonesia}}

{{tentang|bekas wilayah administratif di Indonesia|"kota administrasi"|Kota administrasi}}

 

Kota administratif bukanlah daerah otonom sebagaimana [[kotamadya]] atau [[kota]], dan karena itu tidak memiliki [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]]. Wali kota administratif bertanggung jawab kepada [[bupati]] kabupaten induknya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, di [[Indonesia]] tidak dikenal lagi istilah kota administratif karena pembagian [[provinsi]] hanya terdiri atas [[kabupaten]] dan [[kota]]. Akibatnya kota administratif harus berubah status menjadi [[kota]] atau bergabung kembali dengan kabupaten induknya.