Demokrasi terpimpin: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Dikembalikan VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
k rv
Tag: Pengembalian
Baris 1:
{{Demokrasi}}
'''Demokrasi terpimpin''', juga disebut '''demokrasi terkelola''',<ref>Rohmann, C (2000) A World of Ideas: The Dictionary of Important Ideas and Thinkers, Ballantine Books ISBN 978-0-345-43706-8</ref> adalah istilah untuk sebuah [[pemerintahan]] [[demokrasi]] dengan peningkatan [[otokrasi]] dan menjadi bagian dari perkembangan [[demokrasi di Indonesia]]. Pemerintahan negara dilegitimasi oleh [[pemilihan umum]] yang walaupun bebas dan adil, digunakan oleh pemerintah untuk melanjutkan kebijakan dan tujuan yang sama {{sfn |Wolin|2008| p=47}}. Atau, dengan kata lain, pemerintah telah belajar untuk mengendalikan pemilihan umum sehingga pemilih dapat melaksanakan semua hak-hak mereka tanpa benar-benar mengubah kebijakan publik. Walaupun mengikuti prinsip-prinsip dasar demokrasi, dapat timbul penyimpangan kecil terhadap [[otoritarianisme]]. Dalam demokrasi terpimpin, pemilih dicegah untuk memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh negara melalui pengefektifan teknik kinerja [[humas]] yang berkelanjutan. {{sfn |Wolin|2008| p=60}}
 
Istilah ini digunakan sebagai referensi untuk [[Sejarah Indonesia (1959-1966)|periode politik tertentu]] di [[Indonesia]]. Akhir-akhir ini istilah ini juga banyak digunakan di [[Rusia]], di mana istilah ini diperkenalkan ke dalam praktik umum oleh pemikir dari anggota [[Kremlin]], khususnya [[Gleb Pavlovsky]].<ref>{{cite news|url=http://www.csmonitor.com/2003/1001/p07s02-woeu.html|title=Kremlin lobs another shot at marketplace of ideas|last=Weir|first=Fred|date=October 1, 2003|publisher=''[[The Christian Science Monitor]]''|accessdate=2009-11-10}}</ref>
 
== Demokrasi Terpimpin di Indonesia ==
*
 
[[Demokrasi Terpimpin]] berjalan berdasarkan Dekret Presiden Soekarno [[5 Juli 1959]] dan [[Tap MPRS No. VIII/MPRS/1965]]. Paham demokrasi ini berdasarkan paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan ( sila ke-4 dari Pancasila ). Paham ini berintikan musyawarah untuk mufakat secara [[gotong royong]] antara semua kekuatan [[nasional]] yang [[revolusioner]] dengan prinsip [[Nasakom]] ([[nasionalisme]], [[agama]], dan [[komunisme]]).
 
== Lihat pula ==
{{Portal|Politik}}
* [[Sejarah Indonesia (1959-1965)|Era Demokrasi Terpimpin]] di Indonesia (1959-1965)
* [[Variasi demokrasi]]
* [[Totalitarianisme terbalik]]
* [[Demokrasi totaliter]]
 
== Referensi ==
Baris 9 ⟶ 19:
 
== Pranala luar ==
* [https://web.archive.org/web/20060528104356/http://www.themoscowtimes.com/stories/2005/07/08/106.html Managed Democracy] (July 8, 2005, ''[[The Moscow Times]]'' artikel yang membahas demokrasi terkelola di Rusia)
 
{{DEFAULTSORT:Guided Democracy}}
{{politik-stub}}
[[Kategori:Bentuk pemerintahan]]
[[Kategori:Demokrasi]]