Bangsamoro: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: halaman dengan galat kutipan VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
|||
Baris 123:
Menggantikan Daerah Otonom Mindanao, Bangsamoro dibentuk dengan pengesahan undang-undang dasarnya, [[Hukum Organik Pengadilan Rakyat|Hukum Organik Bangsamoro]], menyusul [[referendum]] dua bagian yang mengikat secara hukum di Mindanao Barat dan diadakan pada [[21 Januari]] dan [[6 Februari]] [[2019]]. Pengesahan itu dikonfirmasi beberapa hari kemudian pada [[25 Januari]] oleh Komisi Pemilihan.
Pembentukan Bangsamoro adalah puncak dari beberapa tahun pembicaraan damai antara [[Pemerintahan Filipina|pemerintah Filipina]] dan beberapa kelompok otonom; khususnya [[
Sebuah perjanjian kerangka kerja yang dikenal sebagai [[Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik|Perjanjian Komprehensif]] tentang Bangsamoro dinegosiasikan antara pemerintahan [[Benigno Aquino III]] dan [[Front Pembebasan Islam Moro]] pada tahun [[2014]]. Setelah [[negosiasi]] dan debat lanjutan mengenai ketentuan tertentu, [[Kongres Filipina]] membuat dan [[Ratifikasi|meratifikasi]] undang-undang dasar untuk wilayah tersebut, sekarang disebut sebagai Hukum Organik Bangsamoro; [[Rancangan undang-undang|RUU]] itu ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden [[Rodrigo Duterte]] pada [[26 Juli]] [[2018]].
Baris 158:
Pada tahun [[1942]], selama tahap awal [[Perang Pasifik]] dari [[Perang Dunia II]], pasukan [[Kekaisaran Jepang]] menyerbu dan menyerbu [[Mindanao]], serta Muslim Moro asli mengobarkan pemberontakan melawan [[Jepang]].
Tiga tahun kemudian, pada tahun [[1945]], gabungan pasukan [[Angkatan Darat Amerika Serikat|Angkatan Darat Persemakmuran Amerika Serikat]] dan [[Filipina]] membebaskan [[Mindanao]], dan dengan bantuan unit
=== Era peralatan pos ===
Baris 167:
Tanah terbaik di Mindanao diberikan kepada pemukim dan pemilik pertanian perusahaan, sementara sebagian besar investasi pembangunan dan layanan pemerintah ditawarkan kepada penduduk [[Kekristenan|Kristen]]. Hal ini menyebabkan penduduk muslim terbelakang dan menempati urutan termiskin di negeri sendiri.<ref name=":1">{{Cite book|title = Terrorism and Violence in Southeast Asia: Transnational Challenges to States and Regional Stability|last = Rodell|first = Paul A.|publisher = M. E. Sharpe|year = 2005|pages = 125–127|chapter = The Philippines and the Challenges of International Terrorism|editor-last = Smith|editor-first = Paul J.}}</ref> Program pemukiman kembali tak sepenuhnya damai karena beberapa pemukim berhasil mendapatkan tanah dari penduduk asli [[Muslim]] melalui [[pelecehan]] dan upaya kekerasan lainnya yang mengusir kaum Muslim dari tanah mereka sendiri.<ref name=":2">{{Cite book|title = The Moro Armed Struggle in the Philippines: The Nonviolent Autonomy Alternative|last = Muslim|first = Macapado A.|publisher = Office of the President and College of Public Affairs, Mindanao State University|year = 1994|pages = 91–93}}</ref>
[[Muslim|Umat
Pemerintah Filipina tak segera mengakui [[Syariat Islam|hukum Islam]] yang mengakibatkan sistem pendidikan dan perkembangan sosial ekonomi umat Islam. Anak-anak yang belajar di sekolah umum dipaksa untuk belajar tentang [[Kekristenan|agama Kristen]] sementara Bangsamoro berjuang dengan ekonomi, tanah, dan kepemilikan mereka, serta kegigihan tindakan bermusuhan dan tidak adil dibandingkan dengan komunitas Kristen di Mindanao.<ref> Kapahi, A. D., & Tañada, G. (2018, July). The Bangsamoro Identity Struggle and the Bangsamoro Basic Law as the Path to Peace. International Centre for Political Violence and Terrorism Research, Volume 10 Issue 7(Counter Terrorist Trends and Analyses), 2. https://www.jstor.org/stable/pdf/26458484.pdf?refreqid=excelsior%3A48a9974f3bd724720e82ca4b66b58b0d&ab_segments=&origin=&acceptTC=1
| |||