# Pada tahun 2010, 32 orang guru menolak menyanyikan lagu Kimigayo, ditambah 9 orang guru di tahun 2011, dan 8 orang guru di tahun 2012. Wali kota Osaka saat itu, [[Tōru Hashimoto|Hashimoto Toru]] berkomentar, "Akhirnya, para penista (lagu kebangsaan) yang selama ini berada di bawah tanah satu persatu mulai muncul ke permukaan." Para guru akhirnya dihukum.<ref>{{cite web|title=Teachers Who Refused To Sing National Anthem Face Punishment|url=http://www.japancrush.com/2013/stories/teachers-who-refused-to-sing-national-anthem-face-punishment.html|website=japanCRUSH|publisher=Beth|access-date=March 6, 2013}}</ref>
Lagu kebangsaan Jepang dianggap sebagai lagu kebangsaan paling kontroversial di dunia karena sejarah pascaperangnya. [[Pendidikan di Jepang|Dunia pendidikan]] sejak lama terjebak dalam pusaran kontroversi lagu kebangsaan dan bendera nasional. mewajibkanMewajibkan sekolah-sekolah di bawah naungannya untuk mengumandangkan Kimigayo dan mengibarkan bendera Hinomaru setiap acara sekolah. Perintah tersebut mengharuskan guru sekolah untuk menghormati kedua simbol tersebut atau berisiko kehilangan pekerjaan bila tidak dilaksanakan. Pada tahun 1999, beberapa guru di [[Hiroshima, Hiroshima|Hiroshima]] menolak untuk menyanyikan lagu kebangsaan ketika Dinas Pendidikan Hiroshima mewajibkannya. Saat ketegangan muncul di antara mereka, seorang wakil kepala sekolah memilih bunuh diri. Kejadian serupa terjadi di Osaka pada tahun 2010, di mana 32 orang guru menolak untuk menyanyikan lagu tersebut dalam sebuah upacara. Pada tahun 2011, sembilan orang guru bergabung dengan aksi penolakan, bersama delapan guru lainnya pada tahun 2012.<ref>{{cite web|title=8 Osaka teachers to be punished for refusal to sing national anthem|url=http://www.japantoday.com/category/national/view/8-osaka-teachers-face-punishment-over-refusal-to-sing-national-anthem|website=Japan Today|publisher=Japan Today|access-date=February 25, 2012}}</ref> Wali kota Osaka saat itu, , menyebut "syukurlah para oknum guru yang menistakan lagu kebangsaan satu persatu " Beberapa memprotes bahwa aturan tersebut melanggar [[Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia]] [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] dan klausul "kebebasan berpikir, berkeyakinan dan hati nurani" dalam [[Konstitusi Jepang]],<ref name="Grossman">{{cite book|last1=Grossman|last2=Lee|first2=Wing On|last3=Kennedy§first3=Kerry|title=Citizenship Curriculum in Asia and the Pacific|publisher=Springer|year=2008|page=85|url=https://books.google.com/books?id=btkuYUgXLRIC&q=kimigayo&pg=PA85|access-date=2010-10-12|isbn=978-1-4020-8744-8}}</ref> namun dinas pendidikan berdalih sekolah adalah lembaga negeri sehingga mereka memiliki kewajiban untuk mengajari siswanya bagaimana menjadi warga negara Jepang yang baik. Para guru gagal mengajukan tuntutan pidana terhadap Gubernur Tokyo [[Shintarō Ishihara]] dan para pejabat senior karena mewajibkan guru untuk menghormati Hinomaru dan Kimigayo.<ref name="ishihara">{{vcite web|url=http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20060105b2.html|title=Ishihara's Hinomaru order called legit|work=The Japan Times Online|publisher=[[The Japan Times]]|date=2006-01-05|accessdate=2007-12-04|archivedate=2011-06-06|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110606091411/http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20060105b2.html}}</ref> Setelah melalui banyak perdebatan, [[Persatuan Guru Jepang]] akhirnya memilih menerima aturan tersebut. Sedangkan Persatuan Guru dan Staf Seluruh Jepang bersikukuh menolak aturan tersebut diimplementasikan dalam dunia pendidikan.<ref>{{Harvnb|Heenan|1998|p=206}}</ref>
Pada tahun 2006, Katsuhisa Fujita, seorang pensiunan guru di Tokyo, diancam dengan hukuman penjara dan denda 200.000 [[yen]] (sekitar 17 juta [[rupiah]]) setelah ia dituduh mengganggu upacara kelulusan di Sekolah Menengah Itabashi dengan mendesak para peserta untuk tetap duduk selama lagu kebangsaan dikumandangkan.<ref>{{cite web
