Revisi per 8 Maret 2024 15.15 sunting Gibranalnn (bicara \| kontrib) 1.413 suntingan →‎Proklamasi kemerdekaan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler ← Revisi sebelumnya		Revisi terkini sejak 8 Maret 2024 15.17 sunting balikkan Gibranalnn (bicara \| kontrib) 1.413 suntingan →‎Sistem presidensial menuju sistem parlementer Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Baris 95: Terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (dari [[Sistem presidensiil\|sistem Presidensiil]] menjadi [[Sistem parlementer\|sistem Parlementer]]) memungkinkan perundingan antara pihak RI dan Belanda. Dalam pandangan [[Inggris]] dan [[Belanda]], [[Sutan Sjahrir]] dinilai sebagai seorang moderat, seorang intelek, dan seorang yang telah berperang selama pemerintahan Jepang. Ketika Syahrir mengumumkan [[Kabinet Sjahrir I\|kabinetnya]], [[15 November]] [[1945]], Letnan [[Gubernur Jendral]] [[van Mook]] mengirim kawat kepada [[Kementerian Koloni (Belanda)\|Menteri ~~Urusan~~Wilayah ~~Tanah~~Luar ~~Jajahan~~Negeri]] (''Minister of Overseas Territories, Overzeese Gebiedsdelen''), [[J.H.A. Logemann]], yang berkantor di [[Den Haag]]: "''Mereka sendiri [Sjahrir dan Kabinetnya] dan bukan Soekarno yang bertanggung jawab atas jalannya keadaan''". Logemann sendiri berbicara pada siaran radio [[BBC]] tanggal [[28 November]] [[1945]], "''Mereka bukan kolaborator seperti Soekarno, presiden mereka, kita tidak akan pernah dapat berurusan dengan Dr Soekarno, kita akan berunding dengan Sjahrir''". Tanggal [[6 Maret]] [[1946]] kepada van Mook, Logemann bahkan menulis bahwa Soekarno adalah ''[[persona non grata]]''. Pihak Republik Indonesia memiliki alasan politis untuk mengubah sistem pemerintahan dari Presidensiil menjadi Parlementer, karena seminggu sebelum perubahan pemerintahan itu, [[Den Haag]] mengumumkan dasar rencananya. Ir Soekarno menolak hal ini, sebaliknya [[Sjahrir]] mengumumkan pada tanggal [[4 Desember]] [[1945]] bahwa pemerintahnya menerima tawaran ini dengan syarat pengakuan [[Belanda]] atas Republik Indonesia.

Revolusi Nasional Indonesia: Perbedaan antara revisi