Sejarah Luwu: Perbedaan antara revisi

'''Sejarah [[Tanah Luwu]]''' sudah berawal jauh sebelum masa pemerintahan [[Hindia Belanda]] bermula. Sebelumnya '''[[Luwu]]''' telah menjadi sebuah [[kerajaan]] yang mewilayahi [[TanahTana Toraja]] ([[Makale]], [[Rantepao]]) [[Sulawesi Selatan]], [[Kolaka]] ([[Sulawesi Tenggara]]) dan [[Poso]] ([[Sulawesi Tengah]]). Hal sejarah [[Luwu]] ini dikenal pula dengan nama tanahTanah Luwu yang dihubungkan dengan nama [[La Galigo]] dan [[Sawerigading]].

Setelah [[Belanda]] menundukkan Luwu, mematahkan perlawanan Luwu pada pendaratan tentara Belanda yang di tantangditantang oleh hulubalang [[Kerajaa Luwu]] [[Andi Tadda]] bersama dengan laskarnya di [[Ponjalae]] pantai [[Palopo]] pada tahun [[1905]]. Belanda selanjutnya mebangun sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pemerintah penjajah di seluruhdiseluruh wilayah kerajaan Luwu mulai dari Selatan, [[Pitumpanua]] ke Utarautara Poso., Dandan dari Tenggara Kolaka ([[Mengkongga]]) ke Barat [[Tator]].

* Pemerintahan tingkat rendah dipegang oleh Pihak [[Swapraja]].

Dengan terjadinya sistem pemerintahan dualisme dalam tata pemerintahan di Luwu pada masa itu, pemerintahan tingkat tinggi dipegang oleh Hindia Belanda, dan yang tingkat rendah dipegang oleh Swapraja tetapi tetap masih diatur oleh Belanda, namun secara ''[[de jure]]'' Pemerintahan Swapraja tetap ada. Menyusul setelah Belanda berkuasa penuh di Luwu, maka wilayah Kerajaan Luwu mulai diperkecil, dan dipecah sesuai dengan kehendak dan kepentingan Belanda, yaitu:

* Poso (yang masuk Sulawesi Tengah sekarang) yang semula termasuk daerah Kerajaan Luwu dipisahkan, dan dibentuk satu [[Afdeling]].

* [[Distrik]] Pitumpanua (sekarang [[Kecamatan]] Pitumpanua dan [[Keera]]) dipisah dan dimasukkan kedalam wilayah kekuasaan [[Wajo]].

* Kemudian dibentuk satu afdeling di Luwu yang dikepalai oleh seorang Asisten [[Residen]] yang berkedudukan di Palopo.

Selanjutnya [[Afdeling Luwu]] dibagi menjadi 5 (lima) [[Onder Afdeling]], yaitu:

Selanjutnya pada masa pendudukan tentara [[Dai NoppongNippon]], Pemerintah [[Jepang]] tidak merubah sistem pemerintahan, yang diterapkan tentara Dai Noppon pada masa berkuasa di Luwu (Tahun [[1942]]), pada prinsipnya hanya meneruskan sistem pemerintahan yang telah diterapkan oleh Belanda, hanya digantikan oleh pembesar-pembesar Jepang.

Kedudukan [[Datu Luwu]] dalam sistem pemerintahan Sipil, sedangkan pemerintahan [[Militer]] dipegang oleh Pihak Jepang. Dalam menjalankan Pemerintahan Sipil, Datu Luwu diberi kebebasan, namun tetap diawasi secara ketat oleh pemerintahan Militer Jepang yang sewaktu-waktu siap menghukum pejabat sipil yang tidak menjalankan kehendak Jepang, dan yang menjadi pemerintahan sipil atau Datu Luwu pada masa itu ialah " [[Andi Kambo Opu Tenrisompa]]" kemudian diganti oleh putranya "[[Andi JemmaPatiware]]" yang kemuadian bergelar "[[Andi Jemma]]".

Pada bulan April [[1950]] Andi Jemma dikukuhkan kembali kedudukannya sebagai [[Datu]]/Pejuang[[Pajung]] Luwu dengan wilayah seperti sediakala. Afdeling luwuLuwu meliputi lima onder Afdeling Palopo:, Masamba, Malili, TanatorajaTana Toraja atau Makale, Rantepao dan Kolaka. Tahun [[1953]] Andi Jemma Datu Luwu diangkat menjadi Penasehat [[Gubernur Sulawesi]], waktu itu [[Sudiro]]. Ketika Luwu dijadikan Pemerintahan Swapraja, Andi Jemma diangkat sebagai Kepala Swapraja Luwu, pada tahun [[1957]] hingga [[1960]].

Atas jasa-jasanjasa beliau terhadap perjuangan kemerdekaan [[Indonesia]], Andi Jemma telah dianugerahi [[Bintang Gerilya]] tertanggal [[10 November 1958]], Nomor 36.822 yang ditandatangani [[Presiden]] [[Soekarno]]. Pada masa periode kepemimpinan Andi Jemma sebagai Raja atau Datu Luwu terakhir, sekaligus menandai berakhirnya sistem pemerintahan [[Swatantra]] ([[Desentralisasi]]).

Belasan tanda jasa kenegaraan Tingkat Nasional telah diberikan kepada Andi Jemma sebelum beliau wafat tanggal [[23 Februari]] [[1965]] di Kota [[Makassar]]. Presiden Soekarno memerintahkan agar Datu Luwu dimakamkan secara Kenegaraankenegaraan di ‘Taman‘[[Taman Makam Pahlawan’Pahlawan]]’ [[Panaikang]] Makassar, yang dipimpin langsung oleh [[Panglima]] [[Kodam Hasanuddin]].

Selanjutnya pada masa setelah [[Proklamasi]] Kemerdekaan RI, secara otomatis Kerajaan Luwu berintegrasi masuk ke dalamkedalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditandai dengan adanya pernyataan Raja Luwu pada masa itu Andi Jemma yang antara lain menyatakan "Kerajaan Luwu adalah bagian dari Wilayah Kesatuan Republik Indonesia".

Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.34/1952 tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan bentukan Belanda/Jepang termasuk Daerah yang berstatus Kerajaan. Peraturan Pemerintah No.56/1951 tentang Pembentukan Gabungan Sulawesi Selatan. Dengan demikian daerah gabungan tersebut dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi 7 tujuh daerah swatantra. Satu di antaranya adalah daerah Swatantra Luwu yang mewilayahi seluruh daerah Luwu dan Tana Toraja dengan pusat Pemerintahan berada di kota[[Kota Palopo]].

- Undang-Undang Darurat No.2/1957 tentang Pembubaran Daerah Makassar, [[Jeneponto]] dan [[Takalar]].

- Undang-Undang Darurat No. 3/1957 tentang Pembubaran Daerah Luwu dan Pembentukan [[Bone]], Wajo dan [[Soppeng]]. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 4/1957, maka Daerah Luwu menjadi daerah Swatantra dan terpisah dengan Tana Toraja.

* [[Kewedanaan Palopo]]

* [[Kewedanaan Masamba]] dan

* [[Kewedanaan Malili]].

Kemudian pada tanggal [[1 Maret]] [[1960]] ditetapkan PP Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pembentukan [[Propinsi]] [[Administratif]] Sulawesi Selatan mempunyai 23 [[Daerah Tingkat II]], salah satu diantaranya adalah [[Daerah Tingkat II Luwu]].

Untuk menciptakan keseragaman dan efisiensi struktur Pemerintahan Daerah, maka berdasarkan Surat Keputusan [[Gubernur Kepala Daerah]] [[Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara]] No.1100/1961, dibentuk 16 [[Distrik]] di Daerah Tingkat II Luwu, yaitu:

- Bone-boneBone

Dengan 143 Desa gaya baru. Empat bulan kemudian, terbit SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No.2067/1961 tanggal [[18 Desember]] [[1961]] tentang Perubahan Status Distrik di Sulawesi Selatan termasuk di Daerah Tingkat II Luwu menjadi kecamatan[[Kecamatan]]. Dengan berpedoman pula pada SK tersebut, maka status Distrik di Daerah Tingkat II Luwu berubah menjadi kecamatan dan nama-nama kecamatannya tetap berpedoman pada SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 1100/1961 tertanggal [[16 Agustus]] [[1961]], dengan luas wilayah 25.149 km2.

Perkembangan dari segi Administratif Pemerintahan di Dati II Luwu, selain pemekaran kecamatan, [[desa]] dan [[kelurahan]] juga ditetapkannya Dati II Luwu sebagai salah satu [[Kota AdministratipAdministratif]] (KOTIP) berdasarkan SK Mendagri No.42/1986 tanggal [[17 September]] [[1986]].

Dengan demikian secara Administratif Dati II Luwu terdiri dari satu Kota Administratip, tiga [[Pembantu Bupati]], 21 Kecamatan Definitif, 13 [[Kecamatan Perwakilan]], 408 Desa Definitif, 52 [[Desa Persiapan]] dan Kelurahan dengan luas wilayah berdasarkan data dari Subdit Tata Guna Tanah [[Direktorat Agraria]] Propinsi Sulawesi Selatan adalah 17.791,43 km2 dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 124/III/1983 tanggal [[9 Maret]] [[1983]] tentang penetapan luas propinsi, kabupaten/kotamadya dan kecamatan dalam wilayah propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Luas Wilayah Propinsi Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan yang ada sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan nyata di lapangandilapangan oleh karena telah terjadi penyempurnaan batas wilayah antar propinsi di Sulawesi Selatan, maka melalui kerjasama Kepala Kantor Wilayah [[Badan Pertanahan Nasional]] Propinsi Sul-Sel dan [[Topografi]] [[Kodam VII Wirabuana]], Pemerintah Propinsi Tingkat I Sulawesi Selatan telah berhasil menyusun data tentang luasn wilayah propinsi, kabupaten/ kotamadya dan kecamatan di daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Sul-Sel Nomor : SK.164/IV/1994 tanggal [[4 April]] [[1994]]. Total luas wilayah [[Kabupaten Luwu]] adalah 17.695,23 km2 dengan 21 kecamatan definitif dan 13 Kecamatan Pembantu.

Pada tahun [[1999]], saat awal bergulirnya Reformasi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dimana telah dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan di Daerah, dan mengubah mekanisme pemerintahan yang mengarah pada Otonomi Daerah.

Tepatnya pada tanggal [[10 Februari]] [[1999]], oleh [[DPRD Kabupaten Luwu]] mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 03/Kpts/DPRD/II/1999, tentang Usul dan Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Dati II Luwu yang dibagi menjadi dua Wilayah Kabupaten dan selanjutnya Gubernur KDH Tk.I Sul-Sel menindaklanjuti dengan Surat Keputusan No.136/776/OTODA tanggal 12 Februari 1999.

Akhirnya pada tanggal 20 April 1999, terbentuklah Kabupaten Luwu Utara ditetapkan dengan UU Republik Indonesia No.13 Tahun1999Tahun 1999.

I. Kabupaten Dati II Luwu dengan batas [[Saluampak]] [[Kec. Lamasi]] dengan batas Kabupaten Wajo dan Kabupaten TatorTana Toraja, dari 16 kecamatan, yaitu:

- Kec.Kecamatan Lamasi

- Kec.Kecamatan Walenrang

- Kec.Kecamatan Pembantu Telluwanua

- Kec.Kecamatan Warautara

- Kec.Kecamatan Wara

- Kec.Kecamatan Pembantu WaraselatanWara Selatan

- Kec.Kecamatan Bua

- Kec.Kecamatan Pembantu Ponrang

- Kec.Kecamatan Bupon

- Kec.Kecamatan Bastem

- Kec.Kecamatan Pemb.Pembantu Latimojong

- Kec.Kecamatan Bajo

- Kec.Kecamatan Belopa

- Kec.Kecamatan Suli

- Kec.Kecamatan Larompong

- Kec.Kecamatan Pembantu LarompongselatanLarompong Selatan

II. Kabupaten [[Luwu Utara]] dengan batas Saluampak Kec. Sabbang sampai dengan batas Propinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, terdiri dari 19 Kecamatan, yaitu:

#- Kec.Kecamatan Sabbang

#- Kec.Kecamatan Pembantu Baebunta

#- Kec.Kecamatan Limbong

#- Kec.Kecamatan Pembantu Seko

#- Kec.Kecamatan Malangke

#- Kec.Kecamatan Masamba

#- Kec.Kecamatan Pembantu Mappedeceng

#- Kec.Kecamatan Pembantu Rampi

#- Kec.Kecamatan Sukamaju

#- Kec.Kecamatan Bone-boneBone

#- Kec.Kecamatan Pembantu Burau

#- Kec.Kecamatan Wotu

#- Kec.Kecamatan Pembantu Tomoni

#- Kec.Kecamatan Mangkutana

#- Kec.Kecamatan Pembantu Angkona

#- Kec.Kecamatan Malili

#- Kec.Kecamatan Nuha

#- Kec.Kecamatan Pembantu Towuti

III. Kota Palopo adalah salah saatu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Palopo sebelumnya berstatus kota administratif yang berlaku sejak 1986 berubah menjadi kota otonom sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2002 tanggal [[10 April]] [[2002]]. Kota ini memiliki luass wilayah 155,19 Km2 dan berpenduduk sejumlah 120.748 jiwa dan dengan jumlah Kecamatan:

#- Kecamatan BaraWara

#- Kecamatan CendanaWara Utara

#- Kematan MungkajangWara Selatan

#- Kecamatan Telluwanua

#- Kecmatan TelluwarueWara Timur

#- Kecamatan Wara Barat

#- Kematan Wara BaratMungkajang

#- Kecamaatan Wara SelatanBara

#- Kecamatan Wara TimurSendana

IV. Kabupaten [[Luwu Timur]] adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal [[25 Februari]] [[2003]]. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km2, dengan Kecamatan masing-masing:

#- Kecamatan Angkona

#- Kecamatan Burau

#- Kecamatan Malili

#- Kecamatan Mangkutana

#- Kecamatan Nuha

#- Kecamatan Sorowako

#- Kecamatan Tomoni

#- Kecamatan Tomoni Utara

#- Kecamatan Towuti

#- Kecamatan Wotu

Setelah Pembagianpembagian Wilayah Kabupaten Luwu dari dua Kabupaten menjadi tiga Kabupaten dan satu Kota, maka secara otomatis luas Wilayah Kabupaten ini berkurang dengan Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo berdasarkan batas yang telah ditetapkan, yaitu: