Revisi per 6 Mei 2015 03.48 sunting 112.215.66.72 (bicara) →‎Susunan Tag: VisualEditor ← Revisi sebelumnya		Revisi per 23 Oktober 2015 16.59 sunting balikkan Rachmat04 (bicara \| kontrib) Birokrat, Pengurus antarmuka, Pengurus 65.971 suntingan Menolak 2 perubahan teks terakhir (oleh 114.79.32.212 dan 112.215.66.72) dan mengembalikan revisi 8285466 oleh 64.233.173.211 Revisi selanjutnya →
Baris 1: {{paragrafpembuka\|date=Januari 2010}} Pemerintah Daerah di Indonesia ~~adalah suatu tingkatan pemerintah yang tidak sebesar pemerintah pusat. Pemerintah Daerah dan DPRD~~ adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam [[Undang-Undang Dasar 1945]]. Pemerintah daerah adalah [[Gubernur]], [[Bupati]], atau [[Walikota]], dan [[Perangkat Daerah]] sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah [[provinsi]]. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah [[kabupaten]] dan daerah [[kota]]. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah [[kota]] mempunyai [[pemerintahan daerah]] yang diatur dengan undang-undang. Baris 8: == Susunan == '''[[Pemerintah]] Daerah''' adalah unsur penyelenggara [[Pemerintahan Daerah]] yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah. Pemerintah Daerah dapat berupa: * '''Pemerintah Daerah Provinsi''' ('''Pemprov'''), yang terdiri atas [[Gubernur]] dan [[Perangkat Daerah]], yang meliputi [[Sekretariat Daerah]], [[Dinas Daerah]], dan [[Lembaga Teknis Daerah]]

Pemerintah daerah di Indonesia: Perbedaan antara revisi